Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.369
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam AL-Fikr Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Peuradeun Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam qolamuna : Jurnal studi islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Bayt Al Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam)
Tahir Maloko
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Delaying the Age of Marriage From the Perspective of Contemporary Fiqh and Maqāṣid Al-Sharīʿah Assiddiq, Mahfuz; Khaerunnisa, Nadia; Maloko, M. Tahir; Musyahid, Achmad
Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Vol. 19 No. 2 (2025): Desember (2025)
Publisher : STAI Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/alfikru.v19i2.870

Abstract

The trend of delaying marriage in contemporary Muslim societies has increased in line with social, economic, and cultural changes. This phenomenon has sparked normative debates in Islamic law as it conflicts with the recommendation to marry early and raises concerns about moral and social impacts. This study aims to analyze the social and moral implications of delaying marriage age through the perspective of contemporary fiqh using the maqāṣid al-syarī‘ah approach. The research uses a qualitative method with a literature review, with data sources in the form of classical and contemporary fiqh literature, works on maqāṣid al-syarī‘ah, as well as secondary data from official reports from the Central Statistics Agency and BKKBN and relevant scientific articles. The analysis was conducted descriptively and analytically by considering the practice of postponing marriage based on the principle of jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid. The results of the study show that postponing marriage can be beneficial if it serves to mature economic, psychological, and social readiness, but has the potential to become harmful if it opens up space for moral violations and weakens self-control. A reinterpretation of the concept of istiṭā‘ah based on maqāṣid is necessary so that legal assessments are contextual and proportional.
Pelaksanaan Perjanjian Appita’gala’ Butta (Gadai Tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Perspektif Fikih Muamalah Ahmad Qurais Wahid; Muhammad Saleh Ridwan; M. Thahir Maloko
Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Januari - Juni 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/BaytAl-Hikmah.587

Abstract

Hasil tanah yang dikelola oleh pemilik tanah tersebut dapat mengumpulkan hasilnya untuk melunasi utang, dan agar meringankan pemilik tanah dalam melunasi hutangnya. Tujuan menganilisa pelaksanaan perjanjian appita’gala’ butta (gadai tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dalam perspektif fikih muamalah. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Hasil penelitian gadai adalah transaksi pinjaman dan menyertakan barang jaminan, berpindahnya penguasaan barang jaminan untuk sementara dari pihak pemberi gadai kepada penerima gadai, sampai waktu yang ditentukan dapat melakukan pelunasan atas pinjaman yang dilakukan. Praktik gadai tanah dilakukan secaran lisan dengan saling percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai, manuketika terjadi sengketa diantara dua bela pihak apat diselesaikan secara kekeluargaan. Surat perjanjian gadai tanah secara tertulis di Kecamatan Pangkajene merupakan bukti kuat, apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahan tersebut berlanjut sampai di ranah hukum, maka surat perjanjian gadai tanah yang disepakati kedua pihak dapat dijadikan bukti didalam persidangan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Jenis pemanfaatan yang dilarang oleh ulama Syafi’iyah adalah pemanfaatan yang dapat mengurangi nilai barang jaminan tersebut. Mengenai gadai bersyarat maka dalam hal ini jika ditinjau menurut Wahbah az-Zuhaili hukumnya tidak sah karena pihak penggadai mengajukan syarat bahwa apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tidak boleh di jual oleh si penerima gadai. Barang jaminan gadai ulama berpendapat bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai dilarang dalam ketentuan fikih muamalah. Yang menjadi jaminan dalam praktik gadai tanah adalah surat kepemilikan berupa sertifikat.
MSADBDFPHDTK MIKROPIGMENTASI SULAM ALIS DAN BIBIR DALAM FIKIH: PRINSIP HAJIZ DAN TAGHYIR KHALQILLAH: Definisi dan Klasifikasi Fikih, Kajian Ilmiah Micropigmentation,Analisis Fikih Prinsip Hajiz (Penghalang Air) Dalam Praktik Tharah dan Penerapannya Pada Sulam Atau Tato Modern,Analisis Fikih Prinsip Taghyir Khalqillah (Mengubah Ciptaan Allah), Oktaviani, Ria; Reni Kurniawati; Nur Aidah Fauziah; Thahir Maloko; Achmad Musyahid
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 11 No. 02 (2026): Februari 2026
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qolamuna.v11i02.2537

Abstract

This study discusses the practice of eyebrow and lip embroidery micropigmentation from the perspective of Islamic Jurisprudence on the principle of hajiz (water barrier) in thaharah and the concept of taghyir khalqillah (change of Allah's Creation). The phenomenon of the increasing use of semi-permanent beauty procedures among Muslim women has raised legal debates because it is often equated with the practice of permanent tattoos which are prohibited in the hadith. This study aims to discuss the legal status of eyebrow and lip embroidery by considering the normative fiqh aspects and dermatological scientific explanations regarding the micropigmentation technique. The research method used is qualitative research with a juridical-normative approach through a literature study of classical and contemporary fiqh literature, fatwas of religious institutions, and related medical studies. The results of the study show that micropigmentation differs substantially from permanent tattoos because the pigment is implanted superficially and is semi-permanent, so it does not always meet the criteria for hajiz which invalidates wudu. From the aspect of taghyir khalqillah, this practice cannot be considered absolutely haram, but depends on the purpose, level of change and the impact it causes. This study concludes that the law on eyebrow and lip embroidery is ijtihadi and contextual, depending on the purpose, level of change and impact caused and requires caution by considering sharia principles and developments in modern beauty technology. Keywords : Micropigmentation, eyebrow and lip embroidery, hajiz, taghyir khalqillah, contemporary fiqh.
Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari’ah Hasanuddin, Hasriah; DT, Kiki Reski Amalia; Maloko, M. Thahir; Musyahid, Achmad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29811

Abstract

Kajian ini menunjukkan hukum mengadakan pernikahan karena pekerjaan dari sudut pandang fikih modern dengan mengutamakan perubahan sosial yang berdampak pada kecenderungan wanita muslim muda untuk menunda pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pernikahan masih dianggap sebagai mitsaqan ghalizan dalam pandangan fikih modern, tetapi untuk melaksanakannya diperlukan persiapan fisik, psikologis, material, dan moral. Penundaan pernikahan karena pekerjaan dianggap sebagai ikhitiar untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Selain itu, Pernikahan yang tertunda karena pekerjaan atau pendidikan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, sebaliknya itu sejalan dengan lima tujuan utama: hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-'ird. Wanita yang menunda pernikahan karena alasan karier harus mematuhi etika kerja Islam dengan menjaga kehormatan diri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewajiban karier dan pernikahan dapat dicapai melalui pertimbangan kemampuan, komitmen, prinsip-prinsip Islam, dan persiapan yang cermat. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan syariah hukum islam yang lebih berorientasi pada wanita yang ingin berkarier dan menunda pernikahan analisis fikih kontemporer dan maqashid syari’ah.    Kata Kunci: Menunda Pernikahan, Fikih Kontemporer, Karier, Maqashid Syari’ah, Pernikahan.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN RT/RW DI KELURAHAN BUAKANA KOTA MAKASSAR Marwah, Dhirga Tri Setiawan R; Syamsuddin, Darussalam; Maloko, M. Thahir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 3 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v6i3.32838

Abstract

The purpose of this study is to describe (1) to determine the implementation of democracy in the election of RT/RW according to the laws and regulations in Indonesia (2) To find out fiqh siyasah on the implementation of RT/RW elections. In answering these problems, the author uses a syar'i normative approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by means of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of this discussion and research are (1) The implementation of democracy in Buakana village still needs to be improved, because the implementation of the regulations is still not running according to the applicable law and there are still many people who have not played an active role in the context of the democratic party in Buakana village. and there are still many things that need to be improved both in terms of ethical procedures, transparency, both in the election committee, on the part of the community so that it does not happen again. 2) Islam itself has decided that in making decisions for the benefit of the people, it should be done by deliberation and consensus, so that the decision can be accepted by all groups of society.
PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE TERHADAP MAHAR TANAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKAWINAN Rusman, Rusman; Maloko, M. Thahir; Ridwan, Muh. Saleh
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7097

Abstract

Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemhaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahla yang paling baik untuk dijadikansebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada unkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu “na mauni siallakkuang tedong” artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukurang dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusu tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempun dan adanya sifa-safat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga.
FACTORS OF APPLICATION FOR MARRIAGE ISBAT AT THE RELIGIOUS COURT OF SUNGGUMINASA GOWA Salam, Abdul; Ridwan, Moh. Saleh; Maloko, M. Tahir
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22671

Abstract

This paper discusses the factors for submitting an application for marriage isbat at the Gowa Sungguminasa Religious Court. This type of research is a descriptive qualitative field research. In this study, using primary, secondary and tertiary data sources. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing/vervication. The results of the study indicate that the main factor causing the parties to apply for Isbat Marriage at the Religious Court of Sungguminasa Gowa is the existence of urgent interests related to legal administration, for example taking care of veterans' benefits, taking care of their child's birth certificate. Therefore, it is expected that teenagers or prospective brides before deciding to get married should have knowledge about marriage, knowledge of building a good household according to Islamic teachings, and ensure all administration related to marriage is completed first, because if the administration is not completed then this will have an impact on the future of the bride and groom, including their descendants.
Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab Maloko, M. Thahir; Rahman, Arif
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i2.16059

Abstract

Making family in harmony is not as easy as we say. There are many obstacles faced by members of the family that sometimes make them bored. Those obstacles can be such as; business, different opinion, the presence of "third persons", misunderstanding, arrogance, jealousy and infertility. Besides that, economy and education obstacles can be also the cause of disharmony. Based on Islamic teaching, the strategic way to solve this problem is to refresh the hamony by appeciating and builiding mutual understanding among members of the family. 
Strengthening Judicial Authority In Sharia Economic Disputes: A Legal Study Of Indonesia’s Religious Courts Ridwan Malik; M. Thahir Maloko; Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/csf64p78

Abstract

This study explores the legal and institutional dynamics of Sharia economic dispute resolution in Indonesia by analyzing the impact of Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009 on the jurisdiction and functioning of the Religious Courts. In response to the rapid growth of Islamic finance, the study investigates how Indonesia's judiciary has adapted to accommodate Sharia-based commercial transactions. Using a normative-juridical approach and library-based legal research, the study evaluates primary legislation, court rulings, and relevant scholarly discourse. The findings show that Law No. 3 of 2006 significantly redefined the role of Religious Courts by formally granting them the authority to adjudicate Sharia economic disputes. Law No. 50 of 2009 further enhanced legal clarity and institutional capacity, thus fostering a supportive environment for Islamic finance. Despite these advancements, the implementation process faces persistent challenges. These include inadequate judicial training, underutilization of alternative dispute resolution methods, and procedural inconsistencies. The study also notes a lack of public trust in Religious Courts and insufficient integration between Sharia principles and national legal standards. The study concludes that while statutory reforms have laid a robust foundation comprehensive institutional and procedural adjustments are essential for ensuring legal certainty and promoting the legitimacy of Sharia economic dispute resolution. This research contributes to the growing discourse on Islamic legal reform and offers policy-relevant insights for harmonizing religious and national legal systems in pluralistic societies.
NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI’AH IMAM AL-SYATIBI: KAJIAN KITAB AL-MUWAFAQAT Mukti, Haeni; M. Thahir Maloko; Muhammad Shuhufi
Jurnal Diskursus Islam Vol 14 No 1 (2026): Jurnal Diskursus Islam
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the practice of nikah siri (unregistered marriage) through the lens of the maqāṣid al-sharī‘ah of Imam al-Syāṭibī by analyzing the conceptual framework developed in al-Muwāfaqāt. Although nikah siri fulfills the classical juridical pillars and requirements of marriage, it generates various contemporary socio-legal issues, particularly those related to the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-‘irḍ). This research employs a library-based method with both deductive and inductive qualitative approaches to explore the maqāṣid framework and its application to the issue of unregistered marriages. The findings indicate that, according to al-Syāṭibī, the formal validity of the marriage contract does not automatically align with the objectives of the law when the practice produces social harm, such as uncertainty regarding the status of the spouse and children, the absence of legal protection, and vulnerability to exploitation. The publicization of the marriage contract (i‘lān al-nikāḥ) is understood as an essential component of maqāṣid because it preserves social stability and lineage. In modern contexts, state registration functions as a logical extension of this objective. Nevertheless, al-Syāṭibī allows exceptions for nikah siri in situations of genuine necessity (ḍarūrah) or urgent need (ḥājah) that threaten life, honor, or legal access. Thus, nikah siri cannot be normalized as a general practice; rather, it is justified only in limited exceptional conditions that still uphold the overarching objectives of Islamic law. Keywords: Unregistered Marriage, Maqosid al-Syariah, Imam al-Shatibi, al-Muwafaqat.
Co-Authors A, Abriansyah A, Ativa A. Intan Cahyani Abdul Halim Talli Abdullah Azzam Achmad Musyahid Idrus Adil, Syafaat Muhammad Wildan Adriani, Dwi Agus Indiyanto Ahmad Qurais Wahid Alamsyah Alamsyah Aldiansyah Alimuddin Alimuddin Alwi, Mujahid Ambo Sagena Andi Iismiaty Andi Intan Cahyani Arif Rahman Asbar Asni Assiddiq, Mahfuz Barsyami, M Abid Tribuana Cahyani, A. Intan Darsa, Muh Ikhwan Dewi Fransiska Dewi Rahmawati DT, Kiki Reski Amalia ERLINA Fatmawati Nur Fatmawati, Fatmawati Fauziah, Hikmah Fauziah Fernando, Henky Fitri, Nurul Amalia Hamzah Hamzah Hasan Has Rianingshi Hasanuddin, Hasriah Hasri ainun Pratiwi Iqrahayu Irawanda, Mulsir Irfan Iskandar, Rosdiana Ismiraj Ayu Nanda Jabal Nur, Jabal Kadafi, Muh. Khaerunnisa, Nadia Larasati, Yuniar Galuh Larissa, Dea Lewa, Irfan Mahatir Makmur Mahmudah Mulia Muhammad Mahmudah Muliah Muhammad Mahyuddin Latuconsina Mardawiah Gama Marwah, Dhirga Tri Setiawan R Maryam, Bismi Nursyamsia MMSI Irfan ,S. Kom Muh Munandar Muh. Aidil Fitra, Aidil Muh. Sabir Rusli Muhammad ishky rumaf Muhammad Ma'ruf Syafruddin Muhammad Mardianto P Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Tahir Muhammad Wildan Muhammad, Mar'i Mukti, Haeni Musdalifah, Zahra Ridha Magfirah SR Mustafa, Adriana N, Nurfianalisa Nining Safira Sari Nur Aidah Fauziah Nur Aidil Nur Rakhmi Said Nur Taufiq Sanusi Nurindah Pertiwi Ismail Nurul Fatimah Nurul Jihan Tribuana Oktaviani, Ria Putri Mujahida Rusana R, Rahmatullah Rahmat Nur Hidayat Rahmat Ramadhani, Rahmat Rahmi Aulia Abshir Reni Kurniawati rezki dayat Ridwan Malik Ridwan Malik Risaldi Risaldi Rosmiyati Rosmiyati Rusman Rusman Sahruni Sakina Salamon H, Tajuddin Salsabila, Shabrina Syifa Sanusi, Nur Taufiq Selsa, Febi Lianda Sheila Nur Alifah Siti Aisyah St Halimang Sumardianti, Dwi Suriani Suriyadi Syamsuddin, Darussalam Usman Wahid, Khaerunnisa Yusuf, Albab Hoalidi'n Zakirah