Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review Jurnal Supremasi Action Research Literate (ARL) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Law Review (ILREV) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Hukum dan Pembangunan Asian Journal of Social and Humanities Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Serina Abdimas
Imelda Martinelli, Imelda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN KREDITUR DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG KORPORASI Martinelli, Imelda; Depiantoro, Lufi; Aprilia Fong, Fanesa; Nurasisa, Nurasisa; Burnama, Yustince
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2184-2198

Abstract

Perjanjian pinjam-meminjam uang sering menjadi sumber sengketa ketika pihak debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kajian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., terkait gugatan terhadap PT Sarana Lahan Pratama (Tergugat I) dan Liana Trisnawati (Tergugat II) atas utang sebesar USD 535.080. Menariknya, Tergugat II sebagai direktur turut dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadilan menilai telah terjadi kelalaian oleh direksi dalam pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada kerugian pihak kreditur. Direksi pun dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas direksi serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi korporasi.
PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI NORMA HANS KELSEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6718 K/PDT/2024) Martinelli, Imelda; Adzra Athayya, Keira; Vadia, Nada; Aprilliani, Fitri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2073-2083

Abstract

Wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati. Penelitian ini membahas penerapan prinsip wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024, serta meninjau maknanya melalui perspektif Teori Norma Hukum Hans Kelsen. Pendekatan Kelsen digunakan untuk memahami hubungan hak dan kewajiban secara normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran norma hukum yang menimbulkan akibat yuridis, dan teori norma Kelsen membantu menafsirkan struktur hukum perjanjian secara sistematis.
PEMBATALAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/PDT.G/2023/PN SMN Martinelli, Imelda; Bravo, Antonio; Benyamin Hasibuan, Armando; Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.1985-1995

Abstract

Sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks hibah dan waris, menunjukkan kompleksitas yang tinggi akibat pluralisme hukum dan pengaruh berbagai sistem hukum yang berlaku. Hibah merupakan bentuk perjanjian pemberian secara cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPdt dan lazim digunakan dalam praktik kewarisan di Indonesia. Namun, dalam kondisi tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPdt, terutama bila bertentangan dengan ketentuan legitime portie para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan hibah berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn melalui pendekatan teori hukum murni Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pembahasan menunjukkan bahwa teori Hans Kelsen memberikan dasar yuridis kuat dalam menilai validitas norma, di mana suatu putusan hanya sah jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (grundnorm). Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hibah yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan melanggar hak legitieme portie dapat dimintakan pembatalan. Selain itu, hakim menerapkan struktur logika formal Kelsen untuk menyelaraskan norma-norma yang potensial bertentangan. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum dan menjaga konsistensi sistem hukum kewarisan. Sebagai kesimpulan, pembatalan hibah berdasarkan pendekatan hukum murni Kelsen dapat dijadikan model penyelesaian sengketa waris secara sistematis dan logis. Disarankan agar para praktisi hukum memperkuat kesadaran terhadap aspek formil dan hierarki norma dalam menangani perkara hibah.
Perspektif Hukum dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi Martinelli, Imelda; Sulastri, Sulastri; Muflihah, Rifdah; Eida, Tri Salwa Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4374

Abstract

Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai yang terjadi pada penerbangan jet pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya penggunaan jet pribadi, ada kesulitan untuk menerapkan regulasi bea cukai yang sama untuk kedua jenis penerbangan. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan perlakuan yang diberikan kepada penumpang penerbangan pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus untuk menemukan bahwa, meskipun semua penumpang tunduk pada aturan yang sama, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan reformasi dalam praktik bea cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan memastikan bahwa semua penumpang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, diharapkan ada keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan jet pribadi dan komersial.
Penerapan Perlindungan dan Perjanjian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital Martinelli, Imelda; Rhemrev, Evellyn Abigael; Hendriko, Klaudine Shyne; Tarigan, Egieta Christy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4268

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen, sebuah isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan konsumen mencakup aspek material dan formal yang esensial untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan transparan dalam transaksi perdagangan. Hukum perdata memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam transaksi, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian konsumen dipenuhi. Fungsi utama hukum perdata dalam hal ini adalah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan memberikan jalur hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi untuk menanggapi perubahan dinamis dalam teknologi dan pasar, serta peningkatan kewaspadaan dan implementasi hukum yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan konsumen dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di Indonesia.
Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim: Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst Martinelli, Imelda; Jardhan, Rheno; Batu, Jeremy Santos Lumban; Khoe, Kelvin Joe Daffa Lawahizh; Hasibuan, Armando Benyamin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4269

Abstract

Pelanggaran hak cipta dalam industri teknologi digital di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi karya cipta di sektor teknologi, namun gugatan hak cipta sering kali menimbulkan tantangan bagi perusahaan, terutama startup, dalam berinovasi. Gugatan yang berlebihan atau disalahgunakan dapat menciptakan hambatan bagi persaingan dan memperlambat laju inovasi teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta tetap penting untuk menjaga keadilan bagi pencipta teknologi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase, memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi, meskipun menawarkan kepastian hukum, sering kali dianggap lambat dan memakan biaya besar. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis. Kedua mekanisme ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan memungkinkan para pihak untuk memilih penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi perusahaan teknologi untuk mempertimbangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif agar inovasi dapat terus berkembang tanpa hambatan yang berlebihan.
Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar) Martinelli, Imelda; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Baloch, Sania Mari
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4325

Abstract

Utang piutang merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerimanya. Biasanya, objek perjanjian ini adalah uang. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pengembalian utang umumnya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan hutang sesuai perjanjian. Hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Penelitian ini menyoroti dasar hukum serta penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam utang piutang. Dengan menggunakan studi kasus Wabup Sidoarjo yang Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif, yang berarti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi serta dasar-dasar hukum yang digunakan.
Status Rempang Cate Sebagai Perkampungan Tua Menurut Perspektif Hukum Adat Martinelli, Imelda; Rifel, Madeline
Action Research Literate Vol. 8 No. 3 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i3.324

Abstract

Hukum lahir dari pergesekan kebutuhan setiap manusia, terbentuk sebagai salah satu perwujudan kebudayaan yang lahir di antara masyarakat. Kemudian modern ini, hukum yang tidak memiliki wujud tertulis serta dinamis disebut juga sebagai Hukum Adat. Maka sudah sewajarnya pula bahwa seluruh peraturan yang ada di bawahnya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sebagai konsekuensinya, muncul berbagai peraturan yang memiliki maksud untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat yang ada. Metode yang di gunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta studi pustaka. Penelitian normatif pada muasalnya merupakan metode yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang salah satunya adalah mengkaji undang-undang. Hasil dari penelitian ini yaitu Letak strategis Kota Batam menjadi salah satu daya tarik utamanya. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya pusat ekonomi yang dinamis. Sejarah Pulau Batam mencakup berbagai peristiwa, termasuk pendudukan awal oleh orang Melayu yang dikenal sebagai orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau ini menjadi tempat pertempuran Laksamana Hang Nadim dalam perlawanan terhadap penjajah, serta digunakan sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu pada dekade 1960-an. Kesimpulan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum adat memengaruhi dan melindungi perkampungan tua seperti Remapang Cate dalam konteks tertentu
The Principle Of Inheritance Distribution In Javanese Civil And Customary Law Martinelli, Imelda; Rahmadani Dianova, Eriyan; Gabriella Kaendo, Karen Eklesia
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i2.174

Abstract

The division of inheritance is an important process that has significant social, economic and cultural impacts. This research aims to conduct a comparative study between the division of inheritance in civil law and Javanese customary law. The focus of this research is to analyze the similarities, differences, and implications of the two legal systems in the context of inheritance division. This research uses a normative juridical research method. In this research, the author refers to the applicable legal aspects to analyze the division of inheritance in civil law and Javanese customary law. The results of this study reveal fundamental differences in the views and practices of inheritance distribution between formal civil law and Javanese customary law which tends to be more traditional and local. Differences include the administrative process, the types of assets that can be inherited, and the role of the family in the division process. This study has the potential to provide a deeper understanding of the interaction between civil law and customary law in the context of inheritance distribution in Java, and identify ways in which these two legal systems can co-exist or integrate more effectively
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KESESUAIAN PEMBELIAN PRODUK PADA VIDEO PROMOSI PLATFORM TIKTOK DI INDONESIA Martinelli, Imelda; Saputra, Vinshen; William, Lavienda; Licardi, Sigit
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.576

Abstract

The implementation of online transactions in various countries, especially Indonesia, has made it easier for people who need services or goods to use the presence of online transactions. carried out by business actors that are directly related to consumer data security such as the Tiktok Platform. On the other hand, this study has a useful purpose to find out how the regulatory system and responsibility originate from the rules themselves for online transactions by consumers on the Tiktok platform, besides that this study also adds information about the regulations that have been implemented by our country in overcoming conflicts that have arisen. there is. which in this study requires clear regulations regarding the protection or confidentiality of personal data of online transaction users and discusses settlements carried out by business actors against consumers who have become victims in the scope of regulations found in the Indonesian state, namely being responsible by providing compensation. This can be a solution so that consumer protection is created and there are clear rules according to what the consumer wants so that online transactions cannot be misused by irresponsible parties. therefore it is necessary to have a defense against online transactions carried out by consumers in buying goods or just similar to regulations that already exist, namely Law no. 8 of 1999 regarding consumer protection. These regulations can be used as legal certainty or regulatory protection for consumers in conducting online transactions as a result of this being a defender of the rights of consumers who have been harmed by business actors.
Co-Authors Abdilah, Arya Dapin Adi, Rama Adopan Alsotira, Adian Adzra Athayya, Keira Alwi Paruhuman Lubis, Hamzah Anastasya, Vannya Aprilia Fong, Fanesa Aprilliani, Fitri arrifa, Reisa Artana, I Putu Juni ary yunanto Athaya Fidela, Putri Audrey Serena, Michelle Azahra, Natasya Sabrina Baloch, Sania Mari Batu, Jeremy Santos Lumban Bayu Prasetyo, Bayu Benyamin Hasibuan, Armando Bravo, Antonio Burnama, Yustince Chandra, Stefvanno Lesley Christian Samuel, Christian Daya, Priscilla Angelia Depiantoro, Lufi Diffany Nuzan, Namira Dyon Geraldi, Kaniko Eida, Tri Salwa Nur Eka Putri, Amanda Fitriani Elda, Sevira Fadloli, Muhammad Ferselli, Aurellia Karin Gabriella Kaendo, Karen Eklesia Godfrey Gunawan, Gregorius Graciella Gunawan, Devika Hadi Wibowo, Satria Haga, Christian Samuel Lodoe Hartono, Ernita Dewy Hasibuan, Armando Benyamin Hendriko, Klaudine Shyne Hisyam, Sulthan Fadhil Howard, Christopher Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jardhan, Rheno Joe Daffa Lawahizh Khoe, Kelvin Joko Priyono Jonatan, Frangky Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin Khoe, Kelvin Joe Daffa Lawahizh Latifa, Nur Alia Leeland, Deryl Lesmana, Jordano Liauw, Jonathan Licardi, Sigit Limmartin, Tesalonika Valerie Lingga, Elya Fransisco Beckham Mahaputra Alfariza, Raden Maheswari Andreas, Gertrud Felita Mahva Tsabita, Nabilla Marcellino, Jason Matondang, Matthew Mikha Sebastian Meilika Nadilatasya, Putri Meilody Patricia Milianty, Yessa Muflihah, Rifdah Natalie, Cicilia Natashya, Natashya Novela, Devina Nugraha, Arjuna Nobel Nurasisa, Nurasisa Ocarina Fae, Majolica Pangestu, Kartika Patricia, Meilody Priyono, F.X. Joko Putri Yandika, Nayla Rahmadani Dianova, Eriyan Reinhart, Frederick Rhemrev, Evellyn Abigael Rifel, Madeline Rifqy, Muhamad Khoeril Rigan, Putri Audea Gabriella Rusni Sabrina, Silvia Safrico, Hierico Misael Sahara, Anastasia Regita Rintan Saputra, Vinshen sebastian, louis Sianturi, Angel Oktavianni Putri Siswanto, Viviene Olivia Sola Kira*, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sugiarto, Ivan Richard Sugiawan, Fricila Anggitha Sulastri Sulastri Tarigan, Egieta Christy Tesalonika Valerie Limmartin Vadia, Nada Vani Candra, Destiana Wijaya, Jonathan Kenneth William, Lavienda Zulianty, Renita