Claim Missing Document
Check
Articles

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RSUD LANTO DAENG PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO Mukhtar Tompo; Muhlis Madani; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5320

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the application of the principles of good governance in public services, the supporting and inhibiting factors for the application of the principles of good governance, and the output of public services at the Lanto daeng Pasewang Regional General Hospital, Jeneponto Regency. This research uses qualitative research. The instrument used in this study was the interview with the informant, then the answers from the informants were analyzed and described descriptively. The results show that the implementation of good governance related to participation has been carried out, but there is still something that needs to be invited to participate, namely community participation (NGO), related to transparency has not been fully implemented, related to responsiveness has not been implemented, related to accountability is not applied by the management of Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital. . Supporting factors in the process of implementing the principles of good governance are the factors of cooperation and communication factors. The output of the service system at Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital has not been effective in implementing the service standards of the RSUD considering that the administration is still slow and is still waiting for days to get the results of the examination.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR Abd. Rahman; Muhlis Madani; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.4901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi pemerintah  daerah  dalam  menangani pedagang kaki lima  di Pantai Losari  Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara  purposive. Teknik  Analisis Data  mengunakan Model  Interaktif Miles.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) Penataan.’ Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan aturan yang berlaku. 2) Pembinaan.’ Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) Pengawasan.’Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan  di daerah Metro Tanjung Bunga. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PROGRAM KUBE-FM DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTAENG) Munawir Munawir; Muhlis Madani; Fatmawati Fatmawati; Hafiz Elfiansya Parawu
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program KUBE-FM Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng sekaligus menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ukuran dan tujuan kebijakan, para implementor telah memahami maksud dan tujuan program. Terkait sumberdaya, implementor yang berkualitas dan anggaran masih terbatas. Dari aspek karakteristik agen pelaksana cukup memenuhi. Dari aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas masih perlu ditingkatkan, begitu pula dari aspek disposisi implementor terlihat belum memenuhi harapan. Sedangkan dari aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masih harus terus diperhatikan. Hambatan implementasi dari sisi content of policy adalah kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari sisi context of implementation adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO M. Hasan; Muhlis Madani; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyelenggaraan Musrenbang Desa di Desa Bulo-Bulo dari tahapan Pra Musrenbang Desa sampai dengan Pasca Musrenbang Desa, faktor pendukung dan penghambatnya secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses penyelenggaraan Musrenbang Desa di Desa Bulo-Bulo tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya, dan tidak mencerminkan perencanaan desa yang partisipatif, akomodatif, dan demokratis. Terdapat pula faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa di Desa Bulo-Bulo. Faktor pendukung yaitu: (1) Kesadaran dan kemauan warga, (2) Kemampuan dan kesempatan warga, (3) Kekerabatan dan kekeluargaan, (4) Jenis kelamin, (5) Tingkat pendidikan. Sedangkan faktor penghambat, meliputi: (1) Sosialisasi yang tidak berjalan, (2) Egosentris individu atau kelompok (3) Pengetahuan dan keterampilan (SDM) Aparatur Desa yang terbatas, (4) Pembatasan jumlah peserta Musrenbang, (5)  Perbedaan sikap dan pandangan politik.
KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Masdar Masdar; Muhlis Madani; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis kemampuan sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel masih perlu untuk ditingkatkan dalam proses pendampingan kepada anggota DPRD Provinsi Sulsel. Keterampilan aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel juga harus ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan sikap aparaturSekretariat DPRD Provinsi Sulsel terhadap tugas-tugasnya adalah telah bekerja sesuai dengan tupoksi yang diterima. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel adalah faktor lingkungan kerja, sarana pendukung, dan budaya kerja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR Ahmad Syawal; Muhlis Madani; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5941

Abstract

ABSTRACT The present study aims to understand and analyze implementation of sustainable food agriculture land protection policies in Makassar city. This study uses qualitative method through case-study approach, and uses observation instruments, interviews and documentation to collect data. Informants were selected by purposive sampling, which is furthermore analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result obtained from this research figures out that Makassar city government does not have a Regional Regulation (PERDA), that organize spatial planing of Makassar city (RTRW) regarding the protection of sustainable agricultural food land in Makassar City. Meanwhile, there is Regional Regulation number 4 of 2015 concerning regional spatial planning of Makassar city which explains that there is an area in Makassar for agricultural area, as regulate in article 72 paragraph (2) that some of the Biringkanaya sub-districts with an area 168,79 hectares is only as a planed or as a cultivated agricultural area which is still in the planning stage, and can be transferred or managed to other things later. The Makassar city government is still in the process of ownership of agricultural land in Makassar city, and is still in the stage of budgeting and formulating a plan to procure a sustainable agricultural food protection area in Makassar City which will be included in the preparation of the new Makassar City regional regulations.Keywords: Policy, Land conservation, Agriculture             
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI ORGANIK DI KABUPATEN BANTAENG Muh. Nasir; Muhlis Madani; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5140

Abstract

This study aims to analyze to describe the implementation of farmer empowerment, capacity, government capacity in empowerment used in organic farmers and to describe knowledge, development, and empowerment of organic farmers. This research method is a qualitative approach by analyzing all data and information sourced from primary and secondary data with interview and observation techniques in the Biangloe Village, Pajukukang District, Bantaeng Regency, the Agriculture Service Food Security Service of Bantaeng Regency. The results showed that the support program for empowerment of groups of farmers / organic farmers had knowledge, skills in organic rice farming, the abilities that had been obtained had a positive impact on farmers, on the aspect of saving on organic fertilizer financing, improved rice production which was supported by the adoption of planting patterns, prices the promising organic rice, the health side is safer. Several policy aspects in the development of organic rice farming are referred to here. The first aspect; The sustainability of either the national standard or the standard operating language for organic procedures does not have legality, meaning that the government is still in the inland process for assistance that will be provided to organic farmers, both guidance and supervision as well as competent institutions that will be involved. The second aspect; Farmer group institutions have not contributed much in the planning process of organic rice farmer activities in villages and are more focused on inorganic agriculture, but on the other hand, the RPJMDes dominance has been included in the document even though the realization is still considered unsatisfactory for all parties. Prime program planning can still be improved, its coordination and scope can be expanded across SKPD networks across actors / agencies, planning program needs to support organic farming in villages and in general Bantaeng Regency.
PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Irman Salaputa; Muhlis Madani; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.809 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i1.56

Abstract

This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.
KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA Herman K; Muhlis Madani; Muchlas M Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.606 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.119

Abstract

This study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang.Sedangkan faktor pendukungadalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.
PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA Hasriani Hasriani; Muhlis Madani; Handam Handam
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.262 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i1.106

Abstract

Beginner voter behavior is a person's behavior in its choice are considered most suitable or most preferred. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village Sapaya Bungaya District of Gowa district. The purpose of this study to describe the behavior of voters in the Village Sapaya the Presidential election in 2014 and the determinant factors on the behavior of voters. The method used is a qualitative descriptive study using the basic snow ball. The informants are voters amounting to 8 people and village heads as well as the chairman sapaya 1 PPS 1. Beginner voter behavior data collected by means of in-depth interviews and documentation. There are three approaches used, namely the sociological approach, psychological approach, and the approach of rational choice and the determinant factor is political participation and political culture. The results showed the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village of Sapaya more to the psychological voter behavior because they've been able to see and analyze the suitable candidate for the leader of their choice.  Perilaku pemilih pemula merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dianggap paling cocok atau paling disukai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku pemilih pemula di Kelurahan Sapaya pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan faktor-faktor determinan pada perilaku pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dasar penelitian snow ball. Informan penelitian adalah pemilih pemula berjumlah 8 orang dan kepala kelurahan sapaya 1 orang serta ketua PPS 1 orang. Data perilaku pemilih pemula dikumpul dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional dan faktor yang determinan yaitu partisipasi politik dan budaya politik. Hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kelurahan Sapaya lebih mengarah pada perilaku pemilih yang psikologis karena mereka sudah bisa melihat dan menganalisa calon pemimpin yang cocok untuk mereka pilih.
Co-Authors ., Haerana Abd. Aziz Muslimin Abd. Rahman Abdi Abdi Abdi Abdi, Abdi Abdul Mahsyar Abdul Mahsyar Adelina, Rika Adinda, Dina Adityawan, Muh Afif Afriani Afriani Ahmad Syawal Ali Muhammad Anas, Aswar Andi Arwin Mustafa Andi Eka Rezkianah Andi Eka Rezkianah Andi Jam’an Andi Luhur Prianto Andi Rosdianti Razak, Andi Rosdianti Anwar Parawangi Anwar Parawangi Anwar Parawangi, Anwar Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Asmi, Nurul Asryanti Asryanti Ayu Novitasari Babo, Rosleny Barani, Ishaq Bambang Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Darmawin Darmawin Darnisa Darnisa Darwis, Masriani Devi, Sri devi Eri Pranata Fachry Abda El Rahman Fadilah Idris Fadli Fadli Fadliah Yusman Fahrul Rijal Faisal, Muh Farida, Yusni Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitra Fitra Haerunnisa, Andi Hamrun Handam Handam Harlinda, Harlinda Hartaman, Nursaleh Hasriani Hasriani Hastuti Hastuti Herly herly Herman K Hidayati, Mega Hijriah, Nursyafitra Ihyani Malik Improniawan, Muh Irma, Nur Irman Salaputa Irmawati Irmawati Ishak, Rasdiana Iswadi Amiruddin Jaelan Usman Jaelan Usman, Jaelan Jahira, Jahira Jam'an, Andi Jamaluddin Arifin kadir s, abd Kanti, Nova Sri khaeriah Muh Diar Kurniadi Kurniadi, Kurniadi Lestari, Ayu Asmi Lestari, Resti Lukman Hakim M. Hasan Makmur Makmur Mansyur, Nur Asia Mappasere, Fatmawati A. Maratus Sholihah, Maratus Mardina Mitro Marjuni Marjuni Masdar Masdar Miftahul Jannah Monalisa Br, Andi Mitha Muchlas M Tahir Muh Ikhsan Alfarabi Muh. Nasir Muhammad Aslan Muhammad Idris Muhammad Irvan Nur Iva Muhammad Luthfi Muhammad Rusydi Muhammad Tahir Muhammad Tahir Muhammad Yusuf Mukhtar Tompo Munawir Munawir Nasrulhaq Nasrulhaq, Nasrulhaq Nina Karlina Ningsih, Sukma Ayu Nur Khaerah, Nur Nur, Ahmad Fadhlan Nuraeni Aksa Nurbaya Nurbaya Nurbiba . Nurdianti, Putri Nurhayati Nurhayati Nursalam Nursalam Nursalam Nursalam Nursalam Nursalam Nursalam Nursanti Nursanti Nurul Asmi Nurul Asmi Nurul Hidayah Alimuddin Nurul Hikmah Nurul Munia Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari, Nuryanti Pandiangan, Freddy Parawu, Hafiz Elfiansya Parawu, Hafiz Elfiansya Parawu, Hafiz Elfiansyah Patunru, Syahrani Pitriani, Pitriani Pratiwi, Rizky Amalia Putra, Rusfadana Dwi Rahayu, Wahyuni Rahim, Samsir Rahman Mulyawan Rahmat Hidayat Rahmat Rahmat Rahmawaty, Sukma Ramadhani, Citra Rasdiana Rasdiana Risfaisal Risfaisal Riskasari Riskiani, Riskiani Rosleny Babo Rosleny Rosleny Rudi Hardi Rudianto Rudianto Rusliadi S, Faturrahman Saharuddin, Reski Army Samsir Rahim Samsir Rahim Saputra, Farhan Adi Saputri, Andi Iin Sari, Rezha Guspiana Sarifuddin Sarifuddin Sarmila Sarmila Sinta Ningrum SUMARNI Surwandono Surwandono Syahrani Patunru Syahrul Ramadhani Syamsul Alam, Syamsul Syamsul Bahri, Andi Iqra Syarifuddin Sida Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Nurbiah Tasbih, Nur Tulus Warsito Wahyuni Rahayu Widyastuti, Try Yansar, Yansar Yusrival, Yusrival