Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

13.266

P-Index

This Author published in this journals

Henry Aspan

Faculty Of Social And Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Author-ID : 5496978

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Influence of Organizational Culture, Work Discipline And Compensation Toward Employee Performance At PT. Jasa Marga Syahirah Ishmah Hutabarat; Kiki Farida Ferine; Henry Aspan
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 4 No 3 (2022): Britain International of Humanities and Social Sciences, October
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v4i3.765

This research was conducted to explain the partial or simultaneous influence of the variables of organizational culture, work discipline and compensation on the performance of employees at PT. JASA MARGA. The total population used is 78 respondents, employees who work at PT. JASA MARGA which was taken using a questionnaire as a data collection method in this study. This study uses multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that there is a simultaneous significant effect between the three variables, and a partially significant influence between the organizational culture, work discipline and compensation variables on the performance of employees at PT. Jasa Marga.

PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN Hardi Hermawan; Yasmirah Mandasari Saragih; Henry Aspan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1998

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan e-commerce, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual Bitcoin. Namun seiring dengan perkembangan Bitcoin, fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum yang timbul akibat fenomena Bitcoin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan bitcoin belum dapat dikatakan sah. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis adalah Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan serta kontrol secara maksimal terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia, yang mana pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah memberikan pengakuan terhadap status mata uang virtual bitcoin di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan meminimalisir penyalahgunaan bitcoin karena tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang virtual bitcoin di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan bitcoin, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan.

KAJIAN HUKUM KEABSAHAN GANTI RUGI TIDAK SESUAI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH DI ATAS TANAH GARAPAN MASYARAKAT Muhammad Aulia Amir Batu Bara; Yasmirah Mandasari Saragih; Henry Aspan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1999

DasarparaPenggugatadalahanggotamasyarakatyangtelahtinggaldanbercocok tanam secara turun temurunsebagaipetanidilahanyangterletakdiDesaPecatu,DesaUngasandanDesaJimbaran,KecamatanKutaSelatan,KabupatenBadung,Bali.SetelahberdirinyaPemerintahProvinsiBaliberdasarkanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor64Tahun1958tentangPembentukanWilayahTingkatIBali,NusaTenggaraBaratdanNusaTenggaraTimurpadatanggal14Agustus1958danPemerintahKabupatenBadungberdasarkanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor69Tahun1958tentangPembentukanDaerahTingkatIIdiWilayahTingkatIDaerahBali,NusaTenggaraBaratdanNusaTenggaraTimurpadatanggal9Agustus1958anggotamasyarakatdiberikanHakBudidayaolehPemerintahProvinsiBaliatauolehBupatiBadungatasnamaGubernurBali.UntukMengetahui Legitimasi Kompensasi Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Pertukaran Tanah Antara Pemerintah Provinsi Bali Dan Pt. Bali Pecatu Graha Atas Tanah Subur Masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan pembudidaya (masyarakat), Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 63/PDT/2014/PT. DPS memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Dps, serta putusan Mahkamah Agung nomor 1325 K/Pdt/2015 menolak banding dari pemohon (masyarakat), karena masyarakat telah mendapatkan ganti rugi meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA Muhammad Fauzy Daulay; T. Riza Zarzani; Henry Aspan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2053

P2P Lending adalah platform teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan layanan pinjaman untuk meminjam uang dengan mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman yang membutuhkan modal digital dengan harapan pengembalian yang kompetitif. Namun, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena metode penagihan pinjaman uang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Beberapa Perusahaan P2P lending legal maupun ilegal dalam menagih utang dilakukan secara intimidatif dan menyebarkan data pribadi konsumen karena mereka tidak membayar utang seperti waktu yang ditentukan. OJK dan POLRI mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena kurangnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi konsumen khususnya berkaitan dengan data pribadi guna memberikan pengaturan dan sanksi tegas bagi para pelaku yang merugikan konsumen terutama dibidang fintech yaitu P2P lending. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

ENHANCE CYBER NOTARY FOR BUYERS ONLINE BUYING AND SALE Henry Aspan; Etty Sri Wahyuni; Ari Prabowo; Ami Natuz Zahara
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the major role of Cyber Notary for a Notary in issuing Certificate Authorithy as an effort to protect the law for buyers in online buying and selling transactions, as well as the process of making evidence so that it can be used as authentic evidence. This research was conducted using a statutory approach and also using a conceptual approach. The type of data used is secondary data in the form of sources of legal materials. Data collection techniques used by way of literature study. The verification process requires digital forensics and can be verified through the office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by scanning a barcode directly. The position of a Notary should accommodate and involve a Notary in issuing electronic certificates, so this role should also be regulated in the Law on the Position of a Notary. Included in the changes to the Electronic Information and Transaction Law, The position of a Notary should be recognized as a service provider in the electronics field, so that it can serve as protection for the parties in buying and selling online. The process of making evidence so that it can be categorized as authentic evidence should be regulated in law to become reinforcement and can be used as authentic evidence.

Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Hutan Mangrove Belawan Sicanang Dengan Menerapkan Sistem Informasi Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Henry Aspan; Randi Rian Putra; Etty Sri Wahyuni
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v4i1.491

Hutan mangrove kelurahan sicanang memiliki potensi keindahan alam dan kekayaan budaya bernilai tinggi Sehingga menjadi komponen penting bagi ekosistem pesisir. Salah satu kelurahan yang memiliki hutan mengrove yang cukup baik di Kota Medan adalah Kelurahan Sicanang. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah (1) Bidang sistem informasi diantaranya: a).belum mempunyai website pariwisata, b).Sistem promosi masih menggunakan sistem secara manual, dan petunjuk untuk akses ke lokasi masih memakai papan informasi yang belum digital, c). Produk penjualan hasil karya dari masyarakat masih dengan sistem konvensional, d) Proses pembelian tiket pengunjung masih dengan sistem manual. (2) Bidang pengembangan dan tatakelola tanaman mangrove diantaranya: a). kurang tertatanya proses pertumbuhan dari tanaman mangrove, b). kurang nya pemanfaatan dari hasil tanaman mangrove, c). banyaknya ekosistem dari tanaman mangrove tidak di kelola. Adapun Solusi pengabdian ini yaitu: Menerapkan sebuah sistem informasi berbasis website yg diresponsive ke android, sehingga dapat memberikan informasi secara online, dan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan penjualan dari hasil karya dari hutan mangrove, melakukan pelatihan dalam proses pengembangan tanaman mangrove serta cara memanfaatkan ekosistem dari tanaman mangrove. Adapun Target Luaran yang dihasilkan seperti: Website Pariwisata, E-tiket, Papan informasi berbasis Digital, Memahami proses dari sistem Digital marketing, Terkelolanya Proses Pertumbuhan tanaman mangrove, Akses jalan menuju hutan mangrove.

Perjanjian Nominee dalam Praktik Jual Beli Tanah Henry Aspan; Erniyanti; Etty Sri Wahyuni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

The main problem that is of concern to the author in this writing is the practice of controlling land rights through nominee agreements or better known as loan agreements. Where in this agreement foreigners who do not have the authority to own land rights in Indonesia borrow the name of an Indonesian citizen, to purchase a land/land, then Indonesian citizens authorize the foreigner to be able to do anything with the land/ the land. Arrangements for engagements are based on an open system, meaning that everyone may enter into any kind of engagement, both those that have been named and those that have not been named in the law. However, an open system is limited by three things, namely, it is not prohibited by law, it is not contrary to public order, and it is not contrary to decency. Thus it can be seen that the nominee agreement can be said to be contrary to the applicable law, because after all Foreign Citizens cannot have ownership rights to land that is in Indonesian territory. Based on the results of this study, it can be seen that the nominee agreement is based on the bad faith agreement of the parties, and this is contrary to the principle of freedom of contract by not meeting the objective requirements for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Therefore, the nominee agreement is legally invalid and does not have binding legal force, meaning that the nominee agreement can also be interpreted as null and void because one of the legal terms of the agreement is not fulfilled, namely a cause (causa) that is lawful. The causa that is meant by that word is the purpose, namely what is desired by both parties by entering into the agreement. The results of the study found that nominee agreements made by foreigners with Indonesian citizens do not have binding legal force and are null and void, because they have violated laws and regulations regarding ownership of land rights in Indonesia

IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RESOLUTION OF DISPUTES DUE TO BUILDING FAILURE IN BUILDING CONTRACTING AGREEMENTS Muhammad Ari Syahputra; Redyanto Sidi; Henry Aspan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 5 (2023): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i5.1213

There is a building failure in terms of the time period after the construction work was handed over for the last time (FHO), when viewed from the substance of the work, the building failure has occurred in part or in full malfunction of the results of the construction work from a technical, benefit, safety and health perspective Work; in summary the time after the FHO, due to non-functioning construction work results. The specifications of the research used are descriptive analysis and normative legal research. The technique of collecting legal material that will be used as a source in this study is library research, namely collecting legal material by reading laws and regulations, official documents, journals, articles from the internet, as well as other literature that is closely related to The issues discussed are based on secondary legal materials. The implementation of the project or building construction involves various parties who take part in it, namely the employer, the architect and the contractor. A contracting agreement is an agreement between one party (the contractor) and another party or (the contractor) in which he binds himself to carry out a work regarding the manufacture of a work (het maken van werk) by receiving a price according to the specified price. Efforts to settle alternative dispute resolution in the settlement of contracting disputes through several efforts such as arbitration, negotiation, mediation or by making efforts or applying court channels if they are not resolved out of court.

Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika Dicky Yosua; Henry Aspan; Yasmirah Mandasari Saragih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional1 yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Library Reasearch). Pada implementasi Undang-Undang Narkotika masih terdapat permasalahan terkait dengan pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 132 UU Narkotika (penerapan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika). Selain itu, di dalam Pasal 54 UU Narkotika masih ditemukan adanya penafsiran para aparat penegak hukum yang di mana terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika. Faktor yang disebabkan pelaku tindak pidana narkotika ialah berupa faktor keluarga , lingkungan, maupunya kuranya perhatian aparat penegaka hukum dalam memberantas tindak pidana narkoita. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dengan melalukan upaya reprwsif maupun preventif, serta kesadara para masyarakat aas bahaya narotika.

Financial Analysis Of Entrepreneurship Education Etty Sri Wahyuni; Henry Aspan; Putri Mauliza
International Journal of Economics and Management Research Vol. 2 No. 3 (2023): December : International Journal of Economics and Management Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ijemr.v2i2.119

This is a literature review on the study of the financial aspects of entrepreneurial activities. This study seeks to serve as a preliminary mapping in the process of developing learning materials and preparing financial competencies that entrepreneurs and aspiring entrepreneurs must master for business management. Collecting and analyzing literature on financial studies in order to construct a curriculum for financial education in the context of entrepreneurship is the method employed. This study's findings indicate that it is necessary to map learning materials and compile a study of a set of financial knowledge that enhances the business development skills of entrepreneurs. At the conclusion of this research, suggestions, and implications for future academic studies and learning are also provided.

Co-Authors ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR Abdul Razak Nasution Ade Syafitri Agus Adhari Ahmad Junaidi Alief, Muhammad Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Andoko Andoko, Andoko Angelina E. Rumengan Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Ari Prabowo Aryani Atika Windynata Sipayung Azhali Siregar Bambang Fitrianto Beby Sendy Berton Lumban Tobing CHANDRA DEWI Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Delima Nasution Deni Karnius Zebua Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dicky Yosua Dira Dinda Alti Duma Milanta Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Fadlan Fadlan Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Ginting, Gloria Gita Putri Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Henky Dalimunte Herman , Herman Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jonly Harmon Hadi Purba Kiki Farida Ferine Kurniawan, Franky Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Lestari, Indawati Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mariana Zhuo Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar muhammad isa indrawan indrawan Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ramadhan, Faris Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Rifa Zulkarnain Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Rindi Andika Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rozaini Sardi Sardi Sardi Sembiring, Brema Risdianto Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani T. Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tanjung, Yahya Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yasmirah Mandasari Saragih Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu

Title

Found 113 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 113 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 113 Documents
Search