Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Menara Ilmu MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Education Review Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Jurnal Christian Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Management Analytical and Solution Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam International Journal of Economics and Management Research International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research LAWYER: Jurnal Hukum Management Studies and Business Journal Jurnal Batavia Public Service And Governance Journal Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Multidisciplinary Science Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu International Journal of Society and Law Ecoducation International Journal of Economics and Management Research Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian
Henry Aspan
Faculty Of Social And Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 135 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 135 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BINJAI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA Dhermawan, M. Ryan; Aspan, Henry; Saragih, Yasmirah Mandasari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1994

Abstract

Di Indonesia, undang-undang perkawinan tidak secara jelas dan tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan banyak penafsiran apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan, jika diizinkan, bagaimana prosesnya dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, akan menekankan penelitian di lapangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Pencatatan nikah atau pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh kedua mempelai karena buku nikah yang mereka dapatkan merupakan bukti otentik keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun kenegaraan.
SENGKETA LAHAN DI PUNCAK SIOSAR 2000 : PENYELESAIAN BERDASARKAN ANALISA PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL Sembiring, Brema Risdianto; Zarzani, T. Riza; Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2095

Abstract

Persoalan Hukum Sengketa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sangat sering terjadi di Tanah Karo. Salah satu sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Karo yakni Sengketa lahan PT BUK ( Bibit Unggul Karbiotek ) dengan petani puncak siosar 2000. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000 antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan hukum dan sosial.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Halim, Gusni; Zarzani, T.Riza; Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2054

Abstract

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Namun dewasa ini sering terjadi tindak pidana penggelapan kantor yang dilakukan oleh pegawai bank seperti penggelapan dana nasabah dan/atau pemalsuan pembukuan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum melalui kajian terhadap dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil analisis penulis bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang khusus mengatur tindak pidana di bidang perbankan. di Indonesia tidak boleh mengacu pada ketentuan Pasal 374 KUHP.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KECURANGAN DALAM UJIAN PENERIMAAN POLRI DI POLRES TANAH KARO Priyatna, Escha Gusnadhi; Zarzani, T. Riza; Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2052

Abstract

Penerimaan anggota Polri secara professional merupakan keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Polri menggunakan sistem face recognition (perekaman wajah) untuk mencegah terjadinya kecurangan saat melakukan ujian penerimaan Polri. Melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 penggunaan face recognition merupakan upaya yang dilakukan Polri dalam mencegah kecurangan saat ujian penerimaan Polri. Mulai tahun 2022 Kepolisian resort tanah karo telah menerapkan sistem face recognition sebagai perekam wajah untuk validasi keaslian identitas diri peserta ujian penerimaan Polri.
RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF THE PIONEER OFFICERS AND THE PORT AUTHORITY MASTER'S OFFICE IN ENSURING SHIPPING SAFETY AND SECURITY BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2008 CONCERNING SHIPPING IN BELAWAN PORT Riza Firdaus; Dahlan; Henry Aspan
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i4.104

Abstract

KSOP has considerable authority in carrying out the function of shipping safety and security including supervising ship pilotage and towing activities in port waters and shipping lanes as stated in Article 207 & 208 paragraph 1, Law 17 of 2008. In carrying out its duties, namely providing instructions and information needed by the Captain or ship leader and assisting in the movement of the ship from the outer threshold/anchorage area to move in/out of Belawan Port, the Pilot Officer is guided by the laws and regulations governing shipping and KSOP as a pilotage supervisor. How is the implementation of the responsibilities and authorities of the Pilot Officer and KSOP in ensuring shipping safety and security at Belawan Port? What are the sanctions given by the Main KSOP Belawan to Pilot Officers who are negligent in carrying out their duties resulting in ship accidents? The research method used in this study is empirical legal research. The research was conducted by examining primary and secondary data in the form of interviews, direct observations in the field, library materials, primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. Based on all the data obtained, it is then processed systematically and qualitatively to produce descriptive analytical writing. In this case, the researcher conducted an empirical legal study to see the responsibility and authority of the Pilot Officer and KSOP in ensuring the safety and security of shipping at Belawan Port which is implemented through the Shipping Law & Derivative Regulations governing Ship Pilotage and Delay, where in its implementation the sanctions given by the Pilotage Supervisor (KSOP) do they have a deterrent effect on the professionalism of the Pilot Officer in carrying out their duties.
Application Of The Principle Of Freedom Of Contract In Business Contracts In Indonesia Irmanto Brampu; Henry Aspan; H. Dahlan
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.27

Abstract

The Indonesian business community is currently developing very rapidly, and the number of business transactions in Indonesia has also increased. This situation shows that the Indonesian economy is very favorable for people who want to do business in Indonesia, not only Indonesian entrepreneurs but also foreign entrepreneurs. A legal principle applies to the agreement, namely the principle of freedom of contract, which declares a person's freedom to enter into a contract in a conditional form. As long as the parties agree and does not violate etiquette and law, the agreement will be valid. . The research method used is the normative legal approach, which is the analysis and understanding of law within the framework of this study as a set of positive rules or norms in a legal system that governs human life. This was done by studying books, laws, regulations and other documents relevant to this study. In addition, the collection of legal materials also includes legal material analysis methods and legal analysis methods that adjust should be, as long as this is the method of measuring and analyzing the issues in this study. The application of the principle of freedom of commercial contract requires the parties to maintain a balanced position when formulating agreements regulating commercial legal relationships. If a balance is not achieved, economic actors will limit and avoid liability by including release clauses. It is therefore necessary for the government to intervene to limit the application of the principle of freedom of contract through standard contracts by establishing rules prohibiting the inclusion of exemption clauses and monitoring the use of standard clauses in the economy by economic operators.
Legal Aspects of Land Ownership in Batam's Old Villages: A Notarial Perspective M. Tartib; Henry Aspan; Darwis Anatami; Etty Sri Wahyuni
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.180

Abstract

This study examines the complex interplay between formal legal structures, customary practices, and rapid urban development in shaping land ownership dynamics in Batam's old villages (kampung tua). Through a qualitative case study approach, incorporating document analysis, semi-structured interviews, and field observations, we investigate the challenges in reconciling traditional land rights with modern property laws in the context of Batam's development as a free trade zone. Our findings reveal that approximately 70% of land parcels in the studied villages lack formal titles, highlighting the prevalence of informal ownership systems. The research identifies significant legal pluralism, where national land laws, local regulations, and customary (adat) practices coexist and often conflict. Notaries emerge as key actors navigating this complex landscape, often expanding beyond their formal mandate to mediate between different systems of authority and ownership. The study underscores the limitations of current legal frameworks in addressing the unique challenges of land administration in rapidly urbanizing areas with strong customary traditions. We propose the need for more adaptive land governance approaches that can accommodate both formal and informal ownership structures, including specialized legal frameworks for recognizing customary land rights in urban contexts. This research contributes to the broader understanding of land rights issues in the face of rapid urban development and offers insights for policymakers, legal practitioners, and urban planners grappling with similar challenges in other developing regions.
Penyuluhan Hukum Terkait Pemberian Upah Dan Insentif Dilingkungan Pusat Pasar Kota Medan Henry Aspan; Gloria Gita Putri Ginting
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2162

Abstract

Penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam pengabdian ini berkaitan dengan permberian upah dan insentif di lingkungan pusat pasar kota Medan. Diataranya penyuluhan yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Adapun manfaat yang dirasakan adalah buruh harian pasar lebih memahami terkait dengan upah minimum yang harus disetor dan diberikan oleh atasannya. Kesimpulannya adalah Tim pengabdian UNPAB memberikan arahan sesuai dengan arahan pedoman kerja yang akan dilakasanakan oleh setiap buruh, karyawan dan juga bos yang ada di pasar Central Medan. Dengan adanya kegiatan ini maka, karyawan juga dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, begitu juga sebagai pengusaha yang tidak hanya mementingkan pendapatanya saja dan tidak mau memperhatikan kesejahteraan karyawan nya. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum dan wabah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat
Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Henry Aspan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i1.3610

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, dengan fokus pada penyediaan layanan bantuan hukum. Masyarakat marginal seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Penyediaan layanan bantuan hukum menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat marginal memperoleh akses yang lebih baik terhadap keadilan. Pengabdian ini akan melibatkan survei dan wawancara dengan masyarakat marginal, penyelenggara layanan bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Selain itu, pengabdian ini juga akan melibatkan kegiatan penyuluhan hukum dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak hukum mereka dan cara mengakses sistem peradilan. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara layanan bantuan hukum dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal. Langkah-langkah konkret akan diusulkan untuk memperbaiki dan memperkuat program-program yang ada, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Melalui pengabdian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam akses keadilan bagi masyarakat marginal, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Henry Aspan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i2.4530

Abstract

Latar Belakang : Perlindungan lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil : Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga. Kesimpulan : Terdapat kebutuhan akan standarisasi prosedur dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Upaya optimalisasi pelayanan hukum juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang mudah terhadap proses hukum yang kompleks.
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Razak Nasution Ade Syafitri Agus Adhari Ahmad Junaidi Alief, Muhammad Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Aryani Atika Windynata Sipayung Azhali Siregar Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Beby Sendy Berton Lumban Tobing Chandra Dewi Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Delima Nasution Deni Karnius Zebua Depari, Jon Heder Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dina Andiza Dira Dinda Alti Doly Amanda NST Duma Milanta Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Ginting, Gloria Gita Putri Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Hasdiana Juwita Bintang Henky Dalimunte Henny Saida Flora Herman , Herman Hotman Manullang Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jonly Harmon Hadi Purba Juli Purwanti Kiki Farida Ferine Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mariana Zhuo Marice Simarmata Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar Muhammad Juang Rambe Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Pirma Ivan Ricky Manurung Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Putri Shabrina, Shoniya Dwi Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ramadhan, Faris Rambe, Dinda Fadilah Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Rifa Zulkarnain Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Riska Febria Afrila Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Riza Zarzani, T. Ronny Yoesfianda Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rozakiya, Aliftha Rumengan, Angelina E. Sardi Sembiring, Brema Risdianto Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Hendra Julianto Marselinus Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yahya Tanjung Yasmirah Mandasari Saragih Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Yosua, Dicky Zarzani, Riza Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu