p-Index From 2021 - 2026
15.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Menara Ilmu MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Education Review Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Jurnal Christian Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Management Analytical and Solution Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam International Journal of Economics and Management Research International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research LAWYER: Jurnal Hukum Management Studies and Business Journal Jurnal Batavia Public Service And Governance Journal Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Multidisciplinary Science Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu International Journal of Society and Law Ecoducation International Journal of Economics and Management Research Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian
Claim Missing Document
Check
Articles

Dalihan NATOLU Customary Law as an Alternative Solution to Preventing and Eradicating Narcotics Crimes Oskar Refelino Tambunan; T Riza Zarzani; Henry Aspan
International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): SLP-IJSLCJ
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/ijslcj.v1i2.116

Abstract

Drug crimes are a serious threat in Indonesia, and the positive legal approach has not been effective enough in overcoming it. Dalihan Na Tolu customary law, which applies in the Batak Toba community, offers an alternative community-based solution through three main pillars: Mora, Kahanggi, and Anak Boru. These principles, which emphasize respect, responsibility, and togetherness, can support drug prevention through social control and character education. This study explores the potential of Dalihan Na Tolu customary law as a holistic approach integrated into the national legal system, helping to ease the burden on formal law enforcement and strengthening community participation. By recognizing this customary law, drug prevention efforts are expected to be more effective, inclusive, and sustainable.
The Fore Coffee Phenomenon: Servicescape Transformation and Customer Experience as a Catalyst for Repurchase Intention In the Digital Age Tarigan, Tegar Dermawan; Prabowo, Ari; Wahyuni, Etty Sri; Aspan, Henry; Lestari, Dian Mahardi
Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Vol 15 No 1 (2025): Zona Manajerial: Program Studi Manajemen
Publisher : Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/zonamanajer.v15i1.1822

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Servicescape, Social Media Marketing, Dan Customer Experience Terhadap Minat Pembelian Ulang Pada Konsumen Fore Coffee di Kota Medan. Analisis yang digunakan yaitu analisis assosiatif, metode penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh konsumen yang melakukan kunjungan kembali ke Fore Coffee di Kota Medan jumlahnya tidak dapat diprediksi/diketahui. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik penarikan sampel secara Purposive Sampling. Menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus zikmund. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 responden. Hasil yang di dapat dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Servicescape secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang, 2) Customer Experience secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang, 3) Servicescape dan Customer Experience secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang. nilai Adjusted R square 0,776 dapat disebut koefisien determinasi, hal ini berarti 0,776 (77,6%) Minat Pembelian Ulang dapat diperoleh dan di jelaskan oleh servicescape dan customer experience sedangkan sisanya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.
Penyuluhan Hukum Terkait Pemberian Upah Dan Insentif Dilingkungan Pusat Pasar Kota Medan Aspan, Henry; Ginting, Gloria Gita Putri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu Januari 2023
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2162

Abstract

Penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam pengabdian ini berkaitan dengan permberian upah dan insentif di lingkungan pusat pasar kota Medan. Diataranya penyuluhan yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Adapun manfaat yang dirasakan adalah buruh harian pasar lebih memahami terkait dengan upah minimum yang harus disetor dan diberikan oleh atasannya. Kesimpulannya adalah Tim pengabdian UNPAB memberikan arahan sesuai dengan arahan pedoman kerja yang akan dilakasanakan oleh setiap buruh, karyawan dan juga bos yang ada di pasar Central Medan. Dengan adanya kegiatan ini maka, karyawan juga dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, begitu juga sebagai pengusaha yang tidak hanya mementingkan pendapatanya saja dan tidak mau memperhatikan kesejahteraan karyawan nya. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum dan wabah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat
Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Aspan, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Januari 2024
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i1.3610

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, dengan fokus pada penyediaan layanan bantuan hukum. Masyarakat marginal seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Penyediaan layanan bantuan hukum menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat marginal memperoleh akses yang lebih baik terhadap keadilan. Pengabdian ini akan melibatkan survei dan wawancara dengan masyarakat marginal, penyelenggara layanan bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Selain itu, pengabdian ini juga akan melibatkan kegiatan penyuluhan hukum dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak hukum mereka dan cara mengakses sistem peradilan. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara layanan bantuan hukum dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal. Langkah-langkah konkret akan diusulkan untuk memperbaiki dan memperkuat program-program yang ada, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Melalui pengabdian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam akses keadilan bagi masyarakat marginal, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Aspan, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Juli 2024
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i2.4530

Abstract

Latar Belakang : Perlindungan lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil : Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga. Kesimpulan : Terdapat kebutuhan akan standarisasi prosedur dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Upaya optimalisasi pelayanan hukum juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang mudah terhadap proses hukum yang kompleks.
Implications of the Implementation of the Marriage Age Limit After the Enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage at the Pandan Religious Court Sri Rahmadani; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem is the existence of problems that arise after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage at the Pandan Religious Court and the efforts made by the Pandan Religious Court against the emergence of problems after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The purpose of this research is to describe and analyze the implications that arise and solutions after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage at the Pandan Religious Court. This type of research is field research, using a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that, the implications that emerged after the amendment of Law number 1 of 1974 concerning marriage at the Pandan Religious Court are the increase in the number of marriage dispensation applications. The solution to the problems that arose after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage at the Pandan Religious Court is to provide advice and a persuasive approach to the child to cancel his intention to marry at an early age, and if this is not considered acceptable to the child, then it is recommended to apply for a marriage dispensation. The results are based on the decision of the Religious Court. The conditions that must be met in filing a marriage dispensation application case at the Religious Court are as follows: 1). Application Letter, 2). Copy of the ID card of the parent/guardian concerned, 3). Copy of the Applicant's Family Card, 4). Copy of the Birth Certificate / ID card of the child, 5). Copy of ID card / birth certificate of the prospective husband/wife, 6). Copy of the child's last Education Diploma and/or certificate of still being in school from the child's school, 7). A copy of the Letter of Rejection from the Sub-district Religious Affairs Office and 8). Paying the cost of the case, the Applicant who cannot afford it can apply for a free marriage dispensation (prodeo)
The Legal Position of Registered Letters and Their Effectiveness in Realizing the Principle of Simple, Fast and Low-Cost Justice (Study at the Simalungun Religious Court) Muhammad Husni Dalimunthe; Henry Aspan; T. Riza Zarzani
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper wants to see how the legal position of Perma No. 7 of 2022 is related to the summoning of the parties to attend the trial in court. The summons according to Perma Number 7 of 2022 is carried out through a registered letter where the summons is carried out by an officer outside the court bailiff, namely PT. Pos Indonesia, while in the previous regulation, namely in HIR/RBg. the person who is obliged to make a summons is a court bailiff, and Government Regulation Number 9 of 1975 the summons is carried out by an officer ordered by the chairman of the religious court. After the legal position, it was also examined how effective the PERMA was when applied in a judicial work unit, namely the Simalungun Religious Court. The method used in this study is normative-empirical juridical (applied law research) where for normative law it examines legal norms, rules and principles contained in laws and regulations, and finds out the facts in the field from the application of rules in a work unit, namely the Simalungun Religious Court. From the results of the research, the researcher obtained the results that although there is no legal void in the law that regulates the summons of litigants to attend the trial, the legal position of Perma Number 7 of 2022 remains strong because the rules governing the summons are not rigid and provide space to make a perma that regulates summonses through registered letters. For the effectiveness of its implementation, Perma number 7 of 2022 is very effective for the principle of simplicity and low cost but not effective enough for the principle of fast justice. This means that the issuance of Perma Number 7 of 2022 does not deviate from higher rules and its application is very effective for the realization of the principles of the judicial trilogy, especially in terms of simple and cost-effective principles.
PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASCA PEMBARUAN APLIKASI SATUSEHAT DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Wau, Hilbertus Sumplisius M.; Aspan, Henry; Sumarno, Sumarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.772

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi SATUSEHAT sebagai platform nasional pengelolaan data kesehatan masyarakat. Namun, pembaruan aplikasi SATUSEHAT menimbulkan polemik baru terkait hilangnya data pribadi pasien COVID-19, termasuk riwayat vaksinasi dan hasil tes PCR. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas Pelindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pelindungan data pribadi di Indonesia serta menilai implementasinya terhadap kasus hilangnya data pasien pasca pembaruan SATUSEHAT, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi di lapangan masih lemah. Pemerintah sebagai pengendali data belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi data pribadi, terutama dalam hal pemberitahuan insiden, pemulihan data, dan jaminan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem keamanan data, serta memastikan Pelindungan hukum bagi seluruh subjek data dalam sistem layanan kesehatan digital.
Transformasi Destinasi Pemasaran: Model Integratif Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Objek Wisata Sidebu-Debu, Kabupaten Karo Sumatera Utara: Marketing Destination Transformation: An Integrative Model of Sustainable Tourism Development in the Sidebu-Debu Tourism Area, Karo Regency, North Sumatra Prabowo, Ari; Tanjung, Yahya; Wahyuni, Etty Sri; Aspan, Henry
Economic and Education Journal (Ecoducation) Vol. 7 No. 2 (2025): Economic and Education Journal (Ecoducation)
Publisher : Pendidikan Ekonomi, Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/ecoducation.v7i2.1687

Abstract

Kawasan wisata Sidebu-debu menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya persaingan dengan destinasi populer di sekitarnya, resistensi terhadap inovasi karena kekhawatiran hilangnya keaslian, minimnya integrasi antara pengetahuan lokal dan ilmiah, serta konflik antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, di mana pemilik lahan lebih tertarik membangun infrastruktur komersial daripada menjaga kelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel pengetahuan pariwisata, lingkungan pariwisata, inovasi pariwisata dan intensitas kunjungan di objek wisata Sidebu-debu, Kabupaten Karo-Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal dengan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan analisis data Stucture Equation Models dengan alat analisis Smart-PLS. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen yang berkunjung ke objek wisata Sidebu-debu, Kabupaten Karo-Sumatera Utara, yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti. Penarikan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 150 responden. Hasil penelitian dijelaskan bahwa pengetahuan pariwisata, lingkungan pariwisata, dan inovasi pariwisata secara langsung berpengaruh signifikan terhadap intensitas berkunjung, dan pengetahuan pariwisata, lingkungan pariwisata secara langsung berpengaruh signifikan terhadap inovasi pariwisata. Selanjutnya, pengetahuan pariwisata dan lingkungan pariwisata berpengaruh signifikan terhadap intensitas berkunjung melalui inovasi pariwisata.
LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING ON CURRICULUM RIGHTS OVER CHILDREN BY THE FORMER WIFE TO THE FORMER HUSBAND ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Decision Study number 155/Pdt.G/2024/PA.Bji) Sonia Salsabilah; Bambang Fitrianto; Henry aspan
International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice Vol. 2 No. 2 (2025): Vol. 2 No. 2 (2025): SLP-IJSLCJ
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Determination of custody of children under the age of 12 after divorce is usually guided by Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which normatively mandates that child custody be granted to the mother. This research focuses on examining two main issues: the legal factors that influence the determination of child custody rights to the plaintiff, and how the court considers these legal factors in issuing a child custody decision. This research was conducted using a normative legal perspective using qualitative methods, based on an analysis of Decision No. 155/Pdt.G/2024/PA.Bji. The results show that the panel of judges did not adhere strictly to the literal meaning of Article 105 of the KHI, and preferred a more adaptive interpretation, adapting it to concrete conditions in the field. Although both parents are considered capable of caring for the children, the author argues that full custody should still be granted to the mother, considering that the children are still very young and emotionally closer to the mother in their daily lives.
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Razak Nasution Ade Syafitri Agus Adhari Ahmad Junaidi Alief, Muhammad Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Aryani Atika Windynata Sipayung Azhali Siregar Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Beby Sendy Berton Lumban Tobing Chandra Dewi Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Delima Nasution Deni Karnius Zebua Depari, Jon Heder Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dina Andiza Dira Dinda Alti Doly Amanda NST Duma Milanta Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Ginting, Gloria Gita Putri Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Hasdiana Juwita Bintang Henky Dalimunte Henny Saida Flora Herman , Herman Hotman Manullang Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jonly Harmon Hadi Purba Juli Purwanti Kiki Farida Ferine Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mariana Zhuo Marice Simarmata Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar Muhammad Juang Rambe Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Pirma Ivan Ricky Manurung Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Putri Shabrina, Shoniya Dwi Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ramadhan, Faris Rambe, Dinda Fadilah Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Rifa Zulkarnain Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Riska Febria Afrila Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Riza Zarzani, T. Ronny Yoesfianda Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rozakiya, Aliftha Rumengan, Angelina E. Sardi Sembiring, Brema Risdianto Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Hendra Julianto Marselinus Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yahya Tanjung Yasmirah Mandasari Saragih Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Yosua, Dicky Zarzani, Riza Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu