Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

16.94

P-Index

This Author published in this journals

Henry Aspan

Faculty Of Social And Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Author-ID : 5496978

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 146 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

Upaya Mediasi dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua Rambe, Dinda Fadilah; Aspan, Henry; Nasution, H. Abdul Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15776

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mediasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan hak asuh anak tanpa konflik antara kedua orang tua yang bercerai. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, data dianalisis untuk memahami bagaimana mediasi dapat memfasilitasi penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memainkan peran krusial dalam menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi kedua orang tua untuk berbicara dan mencari solusi yang adil. Mediator yang netral membantu mengelola emosi dan konflik yang muncul, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memadai untuk semua pihak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak. Kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, dan kurangnya pengetahuan agama dari salah satu pihak, dapat diatasi melalui pendekatan yang holistik. Solusi yang diusulkan, termasuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai orang tua, dukungan mental, dan pembinaan agama, membantu meningkatkan efektivitas mediasi dan penyelesaian hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi dan kesepakatan bersama sebagai alternatif penyelesaian konflik yang dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Implikasi praktis penelitian ini adalah peningkatan akses dan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian, serta pelibatan lebih banyak tokoh agama dan konselor dalam mendukung proses ini.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rambe, Dinda Fadilah; Aspan, Henry; Nasution, H. Abdul Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15782

Riset ini berfokus pada analisa yuridis kepada pelaksanaan pengujian teratur kendaraan bermotor yang dicoba oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Pengujian teratur kendaraan bermotor ialah salah satu usaha yang diharuskan oleh penguasa buat membenarkan kendaraan penuhi standar keamanan, kesehatan lingkungan, serta keamanan di jalan raya. Dalam riset ini, pengarang meninjau penerapan pengujian berkala itu bersumber pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor. Riset ini bermaksud buat mengenali serta menganalisa kesesuaian penerapan pengujian teratur di Kabupaten Asahan dengan peraturan yang sudah diresmikan, tercantum hambatan- hambatan yang dialami dalam implementasinya. Informasi yang dipakai mencakup informasi pokok berbentuk wawancara dengan pihak terkait dan informasi inferior dari dokumen peraturan serta kesusastraan hukum. Hasil riset ini diharapkan membagikan cerminan hal daya guna pengujian teratur di Kabupaten Asahan dan membagikan saran perbaikan supaya cocok dengan determinasi perundang- undangan yang berlaku. Penemuan ini bisa jadi referensi untuk biro terpaut buat tingkatkan mutu pelayanan pengujian teratur untuk tercapainya keamanan serta keselamatan transportasi di wilayah itu.

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan Aspan, Henry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.16636

Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Hingga saat ini, lembaga pembiayaan belum ada yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga pembiayaan umumnya hanya menerima jaminan berupa aset bergerak dan berwujud yang dapat dilihat secara fisik serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis jaminan ini dipandang mampu memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Meskipun peraturan mengenai hak cipta telah memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena adanya hak ekonomi yang melekat di dalamnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi hak cipta sebagai jaminan fidusia masih terkendala. Hambatan ini disebabkan oleh belum tercantumnya hak cipta sebagai agunan kredit dalam Peraturan Bank Indonesia, serta kurangnya penerapan pengaturan terhadap benda bergerak tak berwujud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di samping itu, masih belum terdapat lembaga penilaian yang bertugas untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta tertentu.

ANALYSIS OF WORK DISCIPLINE AND JOB SATISFACTION ON LECTURER PERFORMANCE IN MEDAN CITY Henry Aspan; Rozaini; Ari Prabowo; Ami Natuz Zahara
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 4 No. 4 (2024): August
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v4i4.1857

This research aims to determine and analyze the influence of work discipline and satisfaction on the performance of lecturers in Medan City. The type of research used in this research is associative research with a quantitative approach. The population in this study is the population in this study, namely all lecturers at private universities in Medan City. The sampling method in this research uses a probability sampling method with a simple random sampling technique, namely taking sample members from the population randomly without paying attention to the strata in the population, with a sample size of 60 respondents. Data collection methods were carried out by means of questionnaires and interviews. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. Based on the research results obtained partially and simultaneously, it shows that work discipline and satisfaction with the performance of lecturers in Medan City. The results of the coefficient of determination test obtained an adjusted R square value of 0.818 (81.8%). This shows that the variablework discipline and job satisfactionable to explainlecturer performance was 81.8%,while the remaining 18.2% is influenced by other variables not examined inthis research.

IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RESOLUTION OF DISPUTES DUE TO BUILDING FAILURE IN BUILDING CONTRACTING AGREEMENTS Muhammad Ari Syahputra; Redyanto Sidi; Henry Aspan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 5 (2023): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i5.1213

There is a building failure in terms of the time period after the construction work was handed over for the last time (FHO), when viewed from the substance of the work, the building failure has occurred in part or in full malfunction of the results of the construction work from a technical, benefit, safety and health perspective Work; in summary the time after the FHO, due to non-functioning construction work results. The specifications of the research used are descriptive analysis and normative legal research. The technique of collecting legal material that will be used as a source in this study is library research, namely collecting legal material by reading laws and regulations, official documents, journals, articles from the internet, as well as other literature that is closely related to The issues discussed are based on secondary legal materials. The implementation of the project or building construction involves various parties who take part in it, namely the employer, the architect and the contractor. A contracting agreement is an agreement between one party (the contractor) and another party or (the contractor) in which he binds himself to carry out a work regarding the manufacture of a work (het maken van werk) by receiving a price according to the specified price. Efforts to settle alternative dispute resolution in the settlement of contracting disputes through several efforts such as arbitration, negotiation, mediation or by making efforts or applying court channels if they are not resolved out of court.

LEGAL PROTECTION FOR PRISONERS IN ILLNESS WHO REQUIRE HOSPITAL TREATMENT Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan; Henry Aspan; Siti Nurhayati
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.43

Indonesia has ratified the Convention Against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (adopted and opened for signature and accession by General Assembly Resolution 39/46 of 10 December 1984 into Law Number 5 of 1998 which came into effect on 28 September 1998 . The Convention relates to the promotion and protection of the rights of prisoners which are accommodated in the prohibition of torture and other treatment or punishment that is cruel, inhuman and degrading to human dignity. Suspects who are detained and experiencing health problems, it is in the interests of investigative examinations and for the smooth running of examination of suspects requires treatment. In Indonesia, regulations regarding the rights of prisoners in the health sector are contained in several laws, including based on the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Inmates. Health services for prisoner patients are carried out in a promotive, preventive, curative and rehabilitative manner, the implementation of which is currently not yet running optimally, this is indicated by the fact that health services for prisoners have not been carried out on a scale, integrated, integrated and sustainable basis. The implementation of care for prisoners in sick conditions who require hospital treatment will run well if in the system of fulfilling the rights of prisoners they are positioned not only as objects of detention, but also as active participants. In this case, prisoners themselves also determine the implementation of their rights.

EQUALITY BEFORE THE LAW: A CRITICAL REVIEW OF LEGAL IMPLEMENTATION IN INDONESIA Henry Aspan; Agus Adhari; Ansori Maulana
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.46

Criminal Law is part of the national legal system that has been in effect since independence until now. The implementation of criminal law experiences ups and downs along with the development of society and even becomes a sharp focus when it has not provided justice and prosperity and is still considered an instrument of power to protect state administrators and a weapon for ordinary people when fighting criminal law. country. The implementation of criminal law in Indonesia aims to provide protection, peace, order and legal certainty to the community. Although there are objectives that provide protection, especially personal or individual interests in exercising the rights of citizens. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide an understanding that Criminal Law is a chain of laws and regulations that apply in Indonesia and its content focuses on the Criminal Code and Criminal Procedure which reaches all levels of society.

ANALYSIS OF HALAL CERTIFICATES POST THE ISSUE OF LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES RESEARCH STUDY OF MEDAN CITY Sardi; Henry Aspan; Tamaulina Br Sembiring
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.87

A significant step in regulating halal certification in Indonesia occurred with the enactment of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. This law replaces previous regulations and establishes a more comprehensive legal framework to regulate the halal certification process. With this law, it is hoped that a solid foundation can be created to maintain the certainty and quality of halal products in the domestic research market This discuss about How Arrangement About Hal Certificates in Indonesia?, What Factors That Become Inhibitor In Making Or Publishing Halal Certificate ? How Implementation To Post Halal Certification Constitution Number 33 of 2014 Concerning Guarantee Halal Products ? Through approach qualitative with studies case as method main , research This identify change authority and structure institutions , potential contradictions and domination of the Halal Inspection Institute (LPH), as well as governance and infrastructure challenges in implementation halal certification . The research results show the unclear role of LPH, potential conflicts of authority, and obstacles in governance and infrastructure. To overcome this obstacle, the proposed solution involves clarifying the role of LPH, close collaboration between relevant institutions, establishing clear guidelines and standards, improving infrastructure and human resources, active involvement of related parties, updating and harmonizing policies, and improving monitoring and evaluation systems. This research emphasizes the importance of regulatory updates, involvement of related parties, and harmonization with international standards to increase efficiency and fairness in the halal certification system.

Financial Analysis Of Entrepreneurship Education Etty Sri Wahyuni; Henry Aspan; Putri Mauliza
International Journal of Economics and Management Research Vol. 2 No. 3 (2023): December : International Journal of Economics and Management Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ijemr.v2i2.119

This is a literature review on the study of the financial aspects of entrepreneurial activities. This study seeks to serve as a preliminary mapping in the process of developing learning materials and preparing financial competencies that entrepreneurs and aspiring entrepreneurs must master for business management. Collecting and analyzing literature on financial studies in order to construct a curriculum for financial education in the context of entrepreneurship is the method employed. This study's findings indicate that it is necessary to map learning materials and compile a study of a set of financial knowledge that enhances the business development skills of entrepreneurs. At the conclusion of this research, suggestions, and implications for future academic studies and learning are also provided.

DALIHAN NATOLU CUSTOMARY LAW AS AN ALTERNATIVE SOLUTION IN PREVENTION AND ERADICATION OF NARCOTICS CRIMINAL OFFENCES Oskar Refelino Tambunan; T Riza Zarzani; Henry Aspan
International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): SLP-IJSLCJ
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/ijslcj.v1i2.54

Drug crimes are a serious threat in Indonesia, and the positive legal approach has not been effective enough in overcoming it. Dalihan Na Tolu customary law, which applies in the Batak Toba community, offers an alternative community-based solution through three main pillars: Mora, Kahanggi, and Anak Boru. These principles, which emphasize respect, responsibility, and togetherness, can support drug prevention through social control and character education. This study explores the potential of Dalihan Na Tolu customary law as a holistic approach integrated into the national legal system, helping to ease the burden on formal law enforcement and strengthening community participation. By recognizing this customary law, drug prevention efforts are expected to be more effective, inclusive, and sustainable.

Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Syafitri Agus Adhari Ahmad Junaidi Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Angelina E. Rumengan Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Ari Suganda Aryani Atika Windynata Sipayung Ayu Kurnia Sari Azhali Siregar Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Beby Sendy Benny Nova Berton Lumban Tobing Chandra Dewi Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Delima Nasution Deni Karnius Zebua Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dina Andiza Dira Dinda Alti Doly Amanda NST Duma Milanta Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Fadlan Fadlan Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Freddi Agus Hutapea Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Hasdiana Juwita Bintang Hendra Julianto Marselinus Tarigan Henky Dalimunte Henny Saida Flora Henny Saida Flora Herman , Herman Hilbertus Sumplisius M. Wau Hotman Manullang Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jon Heder Depari Jonly Harmon Hadi Purba Juli Purwanti Kiki Farida Ferine Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mariana Zhuo Marice Simarmata Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Buzjany Dzikry Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar Muhammad Juang Rambe Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Pirma Ivan Ricky Manurung Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ramadhan, Faris Rambe, Dinda Fadilah Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Rifa Zulkarnain Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Riska Febria Afrila Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Riza Zarzani, T. Ronny Yoesfianda Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rumengan, Angelina E. Sardi Sardi Sembiring, Brema Risdianto Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wahyu Numan Prasetya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yahya Tanjung Yasmirah Mandasari Saragih Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Yosua, Dicky Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu

Title

Found 146 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 146 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 146 Documents
Search