p-Index From 2021 - 2026
15.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Menara Ilmu MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Education Review Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Jurnal Christian Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Management Analytical and Solution Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam International Journal of Economics and Management Research International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research LAWYER: Jurnal Hukum Management Studies and Business Journal Jurnal Batavia Public Service And Governance Journal Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Multidisciplinary Science Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu International Journal of Society and Law Ecoducation International Journal of Economics and Management Research Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika Yosua, Dicky; Aspan, Henry; Saragih, Yasmirah Mandasari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional1 yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Library Reasearch). Pada implementasi Undang-Undang Narkotika masih terdapat permasalahan terkait dengan pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 132 UU Narkotika (penerapan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika). Selain itu, di dalam Pasal 54 UU Narkotika masih ditemukan adanya penafsiran para aparat penegak hukum yang di mana terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika. Faktor yang disebabkan pelaku tindak pidana narkotika ialah berupa faktor keluarga , lingkungan, maupunya kuranya perhatian aparat penegaka hukum dalam memberantas tindak pidana narkoita. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dengan melalukan upaya reprwsif maupun preventif, serta kesadara para masyarakat aas bahaya narotika.
Peran Lembaga Permasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam) Gunawan, Gunawan; Aspan, Henry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lembaga permasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Aturan tentang pelaksanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut terkait mengenai pembinaan dan pendidikan yang dilakukan pada lembaga permasyarakatan di benturkan kepada narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Peran Lemabaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam yang terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum.
Upaya Mediasi dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua Rambe, Dinda Fadilah; Aspan, Henry; Nasution, H. Abdul Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mediasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan hak asuh anak tanpa konflik antara kedua orang tua yang bercerai. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, data dianalisis untuk memahami bagaimana mediasi dapat memfasilitasi penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memainkan peran krusial dalam menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi kedua orang tua untuk berbicara dan mencari solusi yang adil. Mediator yang netral membantu mengelola emosi dan konflik yang muncul, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memadai untuk semua pihak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak. Kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, dan kurangnya pengetahuan agama dari salah satu pihak, dapat diatasi melalui pendekatan yang holistik. Solusi yang diusulkan, termasuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai orang tua, dukungan mental, dan pembinaan agama, membantu meningkatkan efektivitas mediasi dan penyelesaian hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi dan kesepakatan bersama sebagai alternatif penyelesaian konflik yang dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Implikasi praktis penelitian ini adalah peningkatan akses dan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian, serta pelibatan lebih banyak tokoh agama dan konselor dalam mendukung proses ini.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rambe, Dinda Fadilah; Aspan, Henry; Nasution, H. Abdul Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15782

Abstract

Riset ini berfokus pada analisa yuridis kepada pelaksanaan pengujian teratur kendaraan bermotor yang dicoba oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Pengujian teratur kendaraan bermotor ialah salah satu usaha yang diharuskan oleh penguasa buat membenarkan kendaraan penuhi standar keamanan, kesehatan lingkungan, serta keamanan di jalan raya. Dalam riset ini, pengarang meninjau penerapan pengujian berkala itu bersumber pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor. Riset ini bermaksud buat mengenali serta menganalisa kesesuaian penerapan pengujian teratur di Kabupaten Asahan dengan peraturan yang sudah diresmikan, tercantum hambatan- hambatan yang dialami dalam implementasinya. Informasi yang dipakai mencakup informasi pokok berbentuk wawancara dengan pihak terkait dan informasi inferior dari dokumen peraturan serta kesusastraan hukum. Hasil riset ini diharapkan membagikan cerminan hal daya guna pengujian teratur di Kabupaten Asahan dan membagikan saran perbaikan supaya cocok dengan determinasi perundang- undangan yang berlaku. Penemuan ini bisa jadi referensi untuk biro terpaut buat tingkatkan mutu pelayanan pengujian teratur untuk tercapainya keamanan serta keselamatan transportasi di wilayah itu.
Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan Aspan, Henry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.16636

Abstract

Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Hingga saat ini, lembaga pembiayaan belum ada yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga pembiayaan umumnya hanya menerima jaminan berupa aset bergerak dan berwujud yang dapat dilihat secara fisik serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis jaminan ini dipandang mampu memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Meskipun peraturan mengenai hak cipta telah memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena adanya hak ekonomi yang melekat di dalamnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi hak cipta sebagai jaminan fidusia masih terkendala. Hambatan ini disebabkan oleh belum tercantumnya hak cipta sebagai agunan kredit dalam Peraturan Bank Indonesia, serta kurangnya penerapan pengaturan terhadap benda bergerak tak berwujud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di samping itu, masih belum terdapat lembaga penilaian yang bertugas untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta tertentu.
ANALYSIS OF WORK DISCIPLINE AND JOB SATISFACTION ON LECTURER PERFORMANCE IN MEDAN CITY Henry Aspan; Rozaini; Ari Prabowo; Ami Natuz Zahara
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 4 No. 4 (2024): August
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v4i4.1857

Abstract

This research aims to determine and analyze the influence of work discipline and satisfaction on the performance of lecturers in Medan City. The type of research used in this research is associative research with a quantitative approach. The population in this study is the population in this study, namely all lecturers at private universities in Medan City. The sampling method in this research uses a probability sampling method with a simple random sampling technique, namely taking sample members from the population randomly without paying attention to the strata in the population, with a sample size of 60 respondents. Data collection methods were carried out by means of questionnaires and interviews. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. Based on the research results obtained partially and simultaneously, it shows that work discipline and satisfaction with the performance of lecturers in Medan City. The results of the coefficient of determination test obtained an adjusted R square value of 0.818 (81.8%). This shows that the variablework discipline and job satisfactionable to explainlecturer performance was 81.8%,while the remaining 18.2% is influenced by other variables not examined inthis research.
IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RESOLUTION OF DISPUTES DUE TO BUILDING FAILURE IN BUILDING CONTRACTING AGREEMENTS Muhammad Ari Syahputra; Redyanto Sidi; Henry Aspan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 5 (2023): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i5.1213

Abstract

There is a building failure in terms of the time period after the construction work was handed over for the last time (FHO), when viewed from the substance of the work, the building failure has occurred in part or in full malfunction of the results of the construction work from a technical, benefit, safety and health perspective Work; in summary the time after the FHO, due to non-functioning construction work results. The specifications of the research used are descriptive analysis and normative legal research. The technique of collecting legal material that will be used as a source in this study is library research, namely collecting legal material by reading laws and regulations, official documents, journals, articles from the internet, as well as other literature that is closely related to The issues discussed are based on secondary legal materials. The implementation of the project or building construction involves various parties who take part in it, namely the employer, the architect and the contractor. A contracting agreement is an agreement between one party (the contractor) and another party or (the contractor) in which he binds himself to carry out a work regarding the manufacture of a work (het maken van werk) by receiving a price according to the specified price. Efforts to settle alternative dispute resolution in the settlement of contracting disputes through several efforts such as arbitration, negotiation, mediation or by making efforts or applying court channels if they are not resolved out of court.
REGULATIONS AND CONCEPTS OF TRADE LEGAL FORM IN THE COUNTRIES OF BRUNEI DARUSSALAM AND INDONESIA Zulfahmi Harahap; Rico Nur Ilham; Sardi; Henry Aspan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i1.1340

Abstract

This research aims to determine the legal regulations and concepts of trade law in Brunei Darussalam and Indonesia as regulated in the Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts. There are 5 points that can be studied from the regulations in these 2 countries, namely: Legal Entity Status, Partnership Establishment, Partnership Organs, Responsibilities and Partnership Dissolution. This is a reference for updating Partnership regulations in Indonesia in the future by referring to Brunei Darussalam state regulations. This research is normative legal research, namely research that prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is a statutory approach.
GENERAL OVERVIEW OF HEALTH LAW IN INDONESIA Dwi Faradina; Tri Faranita; Henry Aspan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i2.1561

Abstract

Initially, health development relied on efforts to treat disease and restore health, shifting to implementing comprehensive health efforts with an emphasis on efforts to prevent disease and improve health. Adequate health legal instruments are intended to provide legal certainty and comprehensive protection for both providers of health efforts and communities receiving health services. The legal basis for health is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health. Health Law is all legal provisions that relate directly to health maintenance/services. This concerns the rights and obligations of receiving health services (both individuals and levels of society) as well as the implementation of health services in all its aspects, organization, facilities, medical service standards and so on. A Health Worker is any person who dedicates themselves to the health sector and has knowledge and/or skills through education in the health sector, which for certain types requires authority to carry out health efforts. As legal subjects, actors in the health sector such as doctors, dentists, hospital directors, heads of health services, heads of divisions, heads of community health centers always carry out legal actions. Legal actions taken if they conflict with applicable regulations will result in legal sanctions.
EFFORTS TO FULFILL THE HEALTH RIGHTS OF PRISONERS IN PLACES OF DETENTION Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan; Henry Aspan; Siti Nurhayati
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i2.1562

Abstract

One of the rights of prisoners is to receive health insurance, but often detainees' health rights are not fulfilled. This is clearly very contradictory where in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning Patterns of Development for Prisoners/Detainees, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia states in section C regarding health care. Apart from that, Law Number: 39 of 1999 concerning Human Rights Article 4 emphasizes the importance of fulfilling the health rights of prisoners and one of the rights that prisoners have is contained in Government Regulation Number: 58 of 1999 Article 9, namely regarding responsibility for prisoner care, prisoners have the right to receive prisoner care including physical and spiritual care, in terms of health services. However, its implementation is very difficult if it is carried out in accordance with existing regulations, because the expected conditions are different from the conditions in reality. In reality, we often find various kinds of obstacles faced by the management of places of detention, these obstacles include overcapacity in prisons, there is still a lack of special officers in the health sector in the management of places of detention which is still hampered by the problem of limited budget funds. .
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Razak Nasution Ade Syafitri Agus Adhari Ahmad Junaidi Alief, Muhammad Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Aryani Atika Windynata Sipayung Azhali Siregar Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Beby Sendy Berton Lumban Tobing Chandra Dewi Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Delima Nasution Deni Karnius Zebua Depari, Jon Heder Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dina Andiza Dira Dinda Alti Doly Amanda NST Duma Milanta Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Ginting, Gloria Gita Putri Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Hasdiana Juwita Bintang Henky Dalimunte Henny Saida Flora Herman , Herman Hotman Manullang Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jonly Harmon Hadi Purba Juli Purwanti Kiki Farida Ferine Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mariana Zhuo Marice Simarmata Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar Muhammad Juang Rambe Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Pirma Ivan Ricky Manurung Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Putri Shabrina, Shoniya Dwi Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ramadhan, Faris Rambe, Dinda Fadilah Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Rifa Zulkarnain Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Riska Febria Afrila Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Riza Zarzani, T. Ronny Yoesfianda Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rozakiya, Aliftha Rumengan, Angelina E. Sardi Sembiring, Brema Risdianto Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Hendra Julianto Marselinus Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yahya Tanjung Yasmirah Mandasari Saragih Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Yosua, Dicky Zarzani, Riza Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu