Claim Missing Document
Check
Articles

PARTISIPASI POLITIK WANITA INDONESIA DI PARLEMEN DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN ULAMA TENTANG PERAN WANITA DALAM POLITIK Neni Nuraeni
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.314 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i1.4855

Abstract

AbstrakKeterwakilan perempuan di Parlemen tidak memenuhi kuota batas minimal yang ditetapkan undang-undang, yaitu 30 %. Tulisan ini menelusuri faktor-faktor yang menjadi ken­dalanya. Hal lain yang juga dikaji adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan partai politik dalam mempersiapkan pemenuhan kuota perempuan dan mengaitkan semua permasalahan ini dengan fikih legislatif perempuan yang dikemukakan ulama yang diduga memiliki peran dan pengaruh dalam persoalan ini. Adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki merupakan salah satu faktor kendalanya. Oleh karenanya perlu upaya sistematis yang perlu dilakukan partai politik dalam memper­siapkan pemenuhan kuota perempuan. Pandangan ulama tentang kedudukan politik kaum wanita memiliki relevansi yang signifikan terkait dengan partisipasi politik perempuan di parlemen, baik relevansi yang bersifat mendukung, maupun yang bersifat menghambat atau menjadi kendala, khususnya bagi partai yang berasas Islam atau berbasis umat Islam.Kata Kunci: Fikih Legislatif, Kuota Perempuan di Parlemen, Politik
POLA REKRUTMEN DAN PEMBINAAN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Neni Nuraeni; Ade Djuhana
VARIA HUKUM Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5183

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen kader Partai Keadilan Sejahtera, pola pembinaan kader Partai Keadilan Sejahtera, dan faktor-faktor yang dapat membangun dan memperkuat soliditas Partai Keadilan Sejahtera. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode ini berfungsi untuk menggambarkan pola rekrutmen dan pembinaan kader Partai keadilan sejahtera dan keunikan-keunikan yang terjadi di dalamnya dalam mem­bangun dan memperkuat soliditas partai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dengan dua cara, yaitu rekrutmen fardi dan jama’i; pola pembinaan kader PKS menggunakan pembinaan pola tarbiyah yang lebih dikenal dengan kegiatan Liqa (pertemuan) dan mentoring; ada beberapa faktor yang membangun dan memperkokoh soliditas Partai Keadilan Sejahtera, yaitu: pembinaan rutin yang terstruktur, mengakhiri setiap kegiatan dengan doa rabithah, pola rekrutmen kader yang selektif dan tertata rapi, pola komunikasi yang baik, dan tujuan yang mulia sebagai partai dakwah.
INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Dewi Sulastri; Neni Nuraeni
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5137

Abstract

AbstrakKeberadaan presiden atau pemimpin merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh suatu negara, seorang presiden haruslah manusia yang paling berkualitas diantara yang lainnya. Karena ia akan dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu menopang segala bentuk kepentingan manusia yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Jika seorang presiden tersebut mampu, maka akan terpenuhi dan terwujud kesejahteraan yang diharapkan oleh orang banyak, dan begitupun jika sebaliknya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden diberikan otoritas oleh rakyat yang dipimpinnya. Dalam rangka menjaga kekhawatiran akan penympangan kekuasaan (abuse of power) maka diperlukan hukum sebagai batasan kewe­nangan presiden tersebut. Karena itu UUD 1945 membatasi kekuasaan presiden. Keberadaan presiden sebagai lembaga eksekutif berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka dibutuhkan lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari kesatuan pemerintahan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Fokus pada penelitian ini, yaitu menitik beratkan kepada bagaimana persepsi keilmuan siyasah syar’iyah dalam meninjau implikasi atau akibat dari fenomena recall yang telah menjadi kewenangan partai politik tersebut. Namun, agar berimbang pada penelitian ini pula dilakukan pengkajian terhadap alasan yang melandasi pelaksanaan hak recall, upaya pembelaan yang dapat ditempuh oleh kader atau korban recall dan bagaimana implikasi recall tersebut secara umum serta bagaimana analisis keilmuan siyasah syar’iyah dalam melakukan pengkajiannya terhadap fenomena recall tersebut.
PELAKSANAAN AKAD QARDH WA AL-IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN PENDIDIKAN DI KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG KADUGORA Selly Sri Wulandari; Neni Nuraeni; Mila Badriyah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2020): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i1.10861

Abstract

The education bailout product (DTP) is a solution for members who have difficulty paying fees to complete their children's education. This study aims to determine how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product and to know the review of Sharia Economic Law on the implementation of DTP. The method used is descriptive that is to explain how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product. Based on the results of the study it was concluded that the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product used the qardh wa al-ijarah agreement, where the qardh contract was a KOMIDA & members' debt and agreement agreement, while the ijarah contract was a KOMIDA agreement and members where members were willing to pay for educational services. According to the review of Sharia Economic Law in DSN MUI Fatwa No.29 of 2002 as a reference for the implementation procedure of DTP products and the muqalah fiqh principle is contradictory because the benefits of the Ujrah given are based on the bailout funds provided, so that the law is riba and does not meet Islamic economic values as basic principles muamalah.
ANALISIS PERUBAHAN KRITERIA PERATURAN BAPEPAM LK NOMOR II.K.1 TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2007, 2009, 2012 A Abdussalam; Neni Nuraeni
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2019): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v6i1.9640

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by regulations concerning criteria qualitative, namely the type of business and quantitative criteria, namely the ratio Islamic stock finance published in 2007, 2009 and 2012 in the form Bapepam and LK regulations. In Bapepam and LK regulations Number II.K.1 about Criteria and Issuance of List of Sharia Securities there is still tolerance to financial ratios, namely to interest-based debt with income interest based and other non-halal income. In the formulation of this study is how the changes, reasons and position of the Bapepam LK Regulation Number II.K.1 concerning Criteria and Issuance of List of Sharia Securities. This study aims (1) To find out changes in Qualitative Criteria and Quantitative Criteria in Bapepam LK Regulation Number II.K.1 about Criteria and Issuance of List of Sharia Securities in 2007, 2009, 2012. (2) For find out what is the reason for the changes in Bapepam LK regulations number II.K.1 about Criteria and Issuance of Sharia Securities List in 2007, 2009 and 2012. (3) To determine the Position of Bapepam LK Regulation Number II.K.1 about Criteria and Issuance of List of Sharia Securities in the legal system Capital Market in Indonesia. This research was conducted by juridical-normative method, namely analyze the contents of legislation in the form of Bapepam and Regulations LK. The source of the research is Bapepam LK Regulation Number II.K.1 and Fatwa DSN-MUI. Techniques for collecting data through interviews, documentation studies and literature review. Qualitative data analysis by collecting data to then be interpreted and conclusions taken. This study concludes (1) changes in 2007 to 2009 occur changes to qualitative and quantitative criteria but not too significant. Then in 2009 to 2012 there was a change in quantitative criteria that is to financial ratios to point (a) interest-based debt ratios at appeal with total assets of not more than 45%. (2) the reason that happened to changes from 2007 to 2009 were to provide information comprehensive about sharia securities, while changes from 2009 to 2012 are because the ratio calculation based on capital is considered irrelevant reasons: (i) Companies that lose (small capital) are not necessarily performance going forward is not good; (ii) No other country uses that ratio capital-based. (3) Bapepam LK Regulation Number II.K.1 concerning Criteria and The issuance of the List of Sharia Securities is still valid and provides reference to issuers that enter the List of Sharia Securities. Even though it is currently Bapepam LK has been abolished and merged with Bank Indonesia to become a Service Authority Finance (OJK). Because there are no new regulations issued by the FSA and Bank Indonesia, so that this regulation is still valid.
Media Pembelajaran Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 31 Izzan, Ahmad; Nuraeni, Neni
MASAGI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 2 No 1 (2023): MASAGI : Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : STAI Al-Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/masagi.v2i1.378

Abstract

Educational media is one of the crucial aspects that educators must master. It significantly impacts the success of the teaching and learning process. By using a variety of educational media, educators can foster and develop students' interest and talents in learning. This approach can simplify the comprehension of material, keeping students engaged and preventing boredom, thus promoting direct interaction between educators and students. The Qur'an contains numerous verses discussing educational media, notably in Surah Al-Baqarah, Verse 31. This verse encompasses several values related to educational media. This research aims to describe the educational media concepts embedded in Surah Al-Baqarah, Verse 31 of the Qur'an. It employs a library research method through an analytical approach and includes a comparative study to examine the factors and consequences based on documents and literature. The research is inductive, aiming to generate theories through the exploration of facts by analyzing the interpretations of scholars regarding Surah Al-Baqarah, Verse 31, and reviewing written sources about educational media proposed by experts and Islamic scholars. The qualitative research method focuses on content analysis of the Qur'anic verse and relevant texts. The findings reveal that the value associated with educational media in Surah Al-Baqarah, Verse 31, pertains to "al-asma" or objects, indicating the use of tangible items as effective learning tools.  Keywords : Educational Media, Qur'an, Surah Al-Baqarah Verse 31
Menciptakan Good Governance melalui Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Nuraeni, Neni; Nurhazizah, Refina; Nursahwa, Shifa; Apriliani, Afmi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12005

Abstract

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang memerlukan improvement dari pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik, karena dalam hal ini pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan generasi muda atau SDM yang berkualitas. Disamping itu karena kualitas pelayanan kesehatan yang tidak optimal mengakibatkan banyak nya masyarakat yang memilih melakukan pengobatan ke luar negri, pada makalah ini kami akan meneliti tentang kualitas pelayanan kesehatan untuk terciptanya Good Governance, karena pada kenyataan nya tingkat pelayanan publik di Indonesia ini masih di bawah negara-negara tetangga, meskipun tidak semua namun melalui pengembangan dan perbaikan kualitas pelayanan  kesehatan, memberikan dampak baik bagi masyarakat dan nama baik birokrasi di Indonesia, dimulai dari bagaimana pemerintah dapat membenahi birokrasi melalui pelayanan publik untuk mewujudkan Good Governance. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu adanya budaya kerja yang baik dari pegawai dan memiliki rasa tanggung jawab, empati dan simpati dalam melayani masyarakat khususnya dalam dunia kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, melalui metode penelitian Literatur atau Studi Pustaka data diperoleh melalui E-book dan Jurnal Ilmiah, kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang kami pilih seperti Kualitas pelayanan kesehatan, Birokrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan empati. Kemudian kami tuangkan dalam sebuah kalimat yang saling berkaitan.
Efektivitas Komunikasi Organisasi pada Instansi Kelurahan Desa Karang Asem Timur Periode 2017-2023 Muhtar, Saepudin; Armelitta, Aulia; Ashfiya, Raudhatul; Nuraeni, Neni; Pratidina, Ginung
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14498

Abstract

Dalam sebuah organisasi, komunikasi menjadi suatu sistem yang menghubungkan bagian-bagian organisasi, menghasilkan kinerja, dan menciptakan sinergi. Komunikasi dalam organisasi juga memberikan kontribusi dan merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini didasari oleh permasalahan pada Instansi Kelurahan Desa Karang Asem Timur yang berkaitan dengan komunikasi organisasi internal yang kemudian memberikan dampak negatif terhadap reputasi organisasi, anggota organisasi dan bahkan masyarakat sekitar. Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif  dan pendekatan kuantitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan mencakup 6 dimensi dan 16 indikator telah disebarkan kepada 10 responden. Hasil perolehan data kemudian diproses melalui metode perhitungan atau statistik dengan rumus Weight Mean Score dan disajikan dalam bentuk tabel persentase berdasarkan hasil jawaban responden yang mengasilkan nilai 2,46 dengan kategori "Tidak Setuju", menunjukkan komunikasi organisasi yang tidak efektif di Instansi tersebut.
Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab Saepudin, Saep; Syaripudin, Enceng Iip; Nuraeni, Neni; Januri, Fauzan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.139

Abstract

In Fiqh Muamalah, there is one contract performed in an effort to safeguard someone's wealth, namely the wadhiah contract, because through this contract, each individual inherently possesses varying abilities, including in safeguarding their wealth. The wadhiah contract is not a new concept; there have been numerous writings discussing wadhiah. In this particular text, the author will specifically delve into the wadhiah contract from the perspective of Fiqh Muamalah. Therefore, the author will attempt to examine this entrusted property from the viewpoints of scholars from different schools of thought who have differing interpretations/definitions of wadhiah.   From a jurisprudential standpoint, wadhiah is understood as a pure trust without any risk based on the contract of tabarru (mutual assistance); where the parties agree that there is no profit or benefit motivating their actions. The Hanafi scholars define wadhiah as involving others in the preservation of wealth, either explicitly or implicitly. As for the majority of scholars (Maliki, Shafi'i, Hanbali), wadhiah is defined as entrusting someone else to safeguard certain assets in a specific manner.  Keywords: wadhiah, Scholars, Perspective, Schools of Thought.
Meningkatkan Potensi Pengembangan Usaha Peternak Ayam Petelor di Kp. Cilintung Jelekong Nuraeni, Neni; Saraswati, Yuni; Wahyuni, Hera; Dasti P, Saparingga; Nurrahma U, Asrina; Rohendi, Acep; Sukajie, Bambang; Handayani, Nining
Jurnal Sosial & Abdimas Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Sosial & Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jsa.v4i2.775

Abstract

Indonesia adalah satu negara yang berpenduduk besar sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Usaha pemenuhan pangan menjadi persoalan penting bagi Bangsa Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk harus disikapi secara serius untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia sehingga ketahanan pangan dapat terwujud. Potensi pembangunan peternakan memiliki prospek yang baik dimasa depan karena permintaan produk yang berasal dari ternak akan terus meningkat serta sektor peternakan juga memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, salah satu produk peternakan yang memiliki peran penting adalah telur. Telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah didapatkan. Metode dalam menganalisis masalah dalam hal ini yaitu dengan melakukan survey tempat dan wawancara dengan pemilik usaha Ayam Petelur tepatnya berada di Kp. Cilitung Jelekong. Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara, bahwa dalam perternakan memiliki Kendala terutama pakan. Karna hampir 50% beban yang paling berat yaitu beban pakan, karna pakan yang diperoleh tergantung dari Import. Berdasarkan kendala tersebut, ada beberapa cara yang telah diperoleh kelompok dari berbagai jurnal penelitian yang dapat dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan dengan cara lain yaitu dapat memberikan pakan Ayam berupa tepung dan daun kelor memberikan efek terbaik terhadap penampilan produksi dan dan kualitas telur ayam petelur. Pisang kapok juga dapat dijadikan sebagai pakan Ayam Petelur sebagai pengganti tepung jagung. Dan cara lain juga dengan menambahkan Herbafit dalam pakan Ayam. Berdasarkan uraian diatas, diharapkan dapat membantu para pelaku Usaha Ayam Petelur dalam mengatasi kendala yang dihadapi sehingga dapat mengembangkan usaha dan tetap mempertahankan kualitas dari Ayam Petelur.
Co-Authors A Abdussalam Abdullah, Muhammad Najib Abdussalam, A Acep Rohendi Ade Djuhana Ade Setiawan Agus Rahayu Ahmad Izzan, Ahmad Ahmad, Ali Mafaluthi Aini, Masliatul Amelisqi, Lusi Bilqis Anggia Suci Pratiwi Apriliani, Afmi Apriliyani, Neng Virly Arifin, Desi Siti Habibah Arismunandar Sutrisno, Wildan Armelitta, Aulia Aryani, Kiki Ashfiya, Raudhatul Aslihatul Rahmawati Azhari, Ainul Azijah, Siti Amalia Azmi, Dzaki Badriyah, Mila Bela, Tatan Tandu Budi Hendrawan Dasti P, Saparingga Dede Kania Dede Syahrudin Dewi Sulastri Dierayani, Allysa Putri Djuhana, Ade Enceng Iip Syaripudin Evi Sopiah, Evi Fitri Nurlina Fitriyani, Seni D Ginung Pratidina Goni, M.Apan Abdul Gugun Gundara, Gugun Handoyo, M.Yusuf Hasim Hasim Hendrokumoro, Hendrokumoro Hera Wahyuni Hermawan, ⁠Iwan Hernawati W Retno Wiratih Hikmah, Nur Alifathul Ibrahim, Maulana Malik Ikhsan, Muhammad Miftahul Intihana, Rena Januri, Fauzan Januri, M. Fauzan Januri, Muhammad Fauzan Kurniawati, Ade Kurtucy, M. Husen Lili Adi Wibowo Lilis Lismayanti Lusiana, Marisa M Asep Rahmatullah M. Havidz Aima M. Yusup, Agung Madani, Fathi Makia Mardiah, Dede Mas’ud, Muhammad Meiriyanti, Deffa Mila Badriyah Mufadhol, Allam Tri Mujiarto, Mujiarto Mu’afa, Muhamad Adli Najib Abdullah, Muhammad Nandang Najmudin Ni Ketut Rupini Nining Handayani Nisa, Siti Khoirun Noviyanti, Haifa Nur Elfaz, Zam Zam Nurbaniwati, Nunung Nurhazizah, Refina Nurjaman, Diman Nurohmah Dona, Tiara Gita Nurrahma U, Asrina Nursahwa, Shifa Nurwijaya, Nita Onggokusumo, Andrika Pangestu, Ray Agung Prakoso, Affriyanto Gema Pratama, Muhamad Risky Pratiwi, Denisa Lestari Priyanto, Eko Budi Puspo Dewi Dirgantari Putri Renggani, Fira Putri, Tsalsa Rahmani, Salma Risma, Neng Rosidawati, Ida ruhyana, nanang Sabila, Zahra Yeza Saepudin Saepudin, Saep Sajidah, Febi Zulfa Saparudin, Miftahul Rizki Saputra, Jumadil Saraswati, Yuni Sarfilianty Anggiani Sastra, Ahmad Selly Sri Wulandari Sewaka, Sewaka Shofiatun Nisa, Wafa Siti Munawati Sri Nita, Sri Sukajie, Bambang Sulastri, Dewi Supratikta, Hadi Sutrisno, Wildan Arismunandar Syerah, Helen Tamam, Abas Mansur Tandu Bela, Tatan Totok Sugiharto, Totok Ubad Badrudin Ulum, Oktalisha Kirana Veithzal Rivai Zainal Wahyudi Wahyudi Wakum, Ira Yuliana Wisyahban, Risman Witro, Doli Wulandari, Selly Sri Yuyun Solihatin Zaynuri, Muhammad Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah Zulbaidah, Z Zulfa, Aini Yatuz