Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Sociological Jurisprudence Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Tourism Scientific Journal Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Jurnal Justiciabelen Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Abdimas Bina Bangsa Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Semarang Law Review Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Tematik Jurnal Jurisprudence Justice Law Review
Izziyana, Wafda Vivid
Universitas Semarang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Semarang Law Review

 1 
LOCAL DEMOCRACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE ROAD TO 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS Azizah, Naili; Rosita, Dian; Lestari, Inesa Rahma; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10734

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2022/PN Pya Ilham, Muhamad; Juita, Subaidah Ratna; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7723

Abstract

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Alsyanda, Feyza Adha; Izziyana, Wafda Vivid; Surayda, Helen Intania
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Absori Absori Alfalachu Indiantoro alma juliana Alsyanda, Feyza Adha Amri Panahatan Sihotang Andhika Yuli Rimbawan Andhika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan angga subianto Arief Budiono Aunuh, Nu'man Budiwati, Septrina Daniel Happy Putra Dewi Rosaria, Stefani Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti Dian Kristiana Efi Yulistyowati Eka Destriyanto Ayuningtyas Endah Puji Astuti Endah Pujiastuti Eva Dwi Fajrin, Yaris Adhial hanif salmanudin Hardian Hardian Hartanu, Devira Aprillia Harun Harun Herman Novry Kristiansen Paninggiran Heru Santoso Wahito Nugroho Hono Sejati, Hono Ida Yeni Rahmawati Idul Hanzah Alid Inayah Inayah Irfan Rizky Hutomo Kelik Wardiono Khaidar Alifika El Ula Khudzaifah Dimyati Lailasari Ekaningsih lailatul fitri Lestari, Inesa Rahma Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Naili Azizah Naylil Mawadda R Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nurwati Nuswanto, A Heru Nuswardani Nuswardani Nuswardhani Nuswardhani Osgar Sahim Matompo Pebriana, Lila Afrida Prasetyatama, Ari Rahayu, Sudi Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma Ratri Novita Erdianti Retnowati, Indra Riana, Rati rifqi fatkhul arifin Rika Maya Rika Maya Sari Rika Maya Sari Rimbawan, Andhika Yuli Rizka Rizka Said Noor Prasetyo Santosa, Agung Septarina Budiawati Septarina Budiwati Septiandani, Dian Siti Syahida Nurani Sri Andayani Subaidah Ratna Juita Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Sulardi Sulardi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Surisman Surisman Suwandi, Dedy Syaifuddin Zuhdi Tamba, Tumanda Tongat Tongat Wahyuni Safitri Wahyuni Safitri Winarsih, Laras