Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.792
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Ijtihad IBLAM Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Ensiklopedia Research and Community Service Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Marwenny, Elwidarifa
Universitas Dharma Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peningkatan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Melalui Kegiatan Sosialisasi Aturan Adat Minangkabau “Sumbang Duo Baleh” Di Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Padang Suherman Sudapi; Suci Ermadani; Pingki Desta Putra; Ananda Khairunisa; Farhan Zen; Widia Ananda; Zalita Putri; Marsando Tri Ananda; Rafi Fajri Al Khaliq; Febi Anggi Sabreza; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Vol 2 No 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan Ilmu “Sumbang Duo Baleh” Yang berarti Dua Belas aturan etika dan norma dalam budaya MinangKabau, Mencerminkan prinsip-prinsip hidup yang harmonis, adil, dan beradab. nilai-nilai ini sejalan dengan butir-butir Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan dalam kontesk ini Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mengembakannya agar relevan dengan tantangan zaman. Sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi berkelompok dan kegiatan lainnya, dengan tujuan memperkuat rasa kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai integritas . Dengan demikian pengintegrasian Pancasila dan “Sumbang Duo Baleh” tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menciptakan Masyarakat yang berkerakter dan berdaya saing dalam kerangka keindonesiaan. Metode sosialisasi yang digunakan adalah ceramah. Dari kegiatan ini terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang aturan adat Minangkabau yaitu sumbang duo baleh.
Peningkatan Pemahaman Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Identitas Nasional Kepada Siswa Tentang Pendidikan Anti Korupsi Marwenny, Elwidarifa; Firsta, Firsta; Hastini, Lasti Yossi; Mariyanti, Eka; Valentina K, Yunita; Yufiandra, Defika; Raihan, Raihan; Hardianto, Irvan; Istifara, Dinda Rahmi; Mawwaddah, Aulia; Firdaus, Kevin Yuhedi; Putri, Tifanny Syentia; Rahmadani, Dwi; Estasia, Sepriani; Rizki Zulmi, Cahaya Adinda; Fakhriano, Silvi; Situmorang, Al Hafiz
Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas
Publisher : LPPM Universitas Dharma Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmda.v4i1.2168

Abstract

Corruption is one of the greatest threats to the development and prosperity of the Indonesian nation. This phenomenon not only harms the country's economy but also destroys public morals and trust. Efforts to eradicate corruption require a comprehensive approach that encompasses education from an early age. Anti-corruption education, particularly at the elementary school level, is a crucial strategy for instilling the values of integrity and honesty as the character building blocks for future generations. This community service activity aims to increase elementary school students' understanding of anti-corruption values, grounded in Pancasila as the state ideology and Pancasila as the National Identity. Interactive training methods involving discussions, questions and answers, and simple games were used to encourage student participation in understanding the harmful impacts of corruption and the importance of integrity. The program results showed that 90% of participants understood the material presented, emphasizing the importance of character education as a foundation for creating a young generation with integrity and the ability to resist corruption. With positive results, it is hoped that similar programs can be implemented in other regions to expand their impact significantly on society.
Pentingnya Peningkatan Kesadaran Siswa MTSN 4 Kota Padang Terkait Etima Pancasila Melalui Sosialisasi Mencegah Tauran Antar Pelajar Marwenny, Elwidarifa; Wahyuni, Sri; Citra, Helfira; Syahril, Syahril; Purnama Yanti, Nino Sri; Aziz, Abdul; Norsafira, Mira; Wahyudi, Rony; Maliza, Nabila; Fauni, Arini Maya; Firmansyah, Muhammad Maya; Fauziat, Najwa Zuhuriati; Elza, Elza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas
Publisher : LPPM Universitas Dharma Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmda.v4i1.2233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tawuran antar pelajar di Kota Padang, yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tawuran antar pelajar tidak hanya berdampak pada keselamatan individu, tetapi juga menciptakan keresahan sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data dikumpulkan dari siswa, guru, orang tua, dan pihak kepolisian untuk memahami faktor penyebab tawuran, seperti pengaruh lingkungan, peran kelompok sebaya, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pemicu tawuran adalah konflik antar kelompok sekolah, adanya budaya kekerasan yang diwariskan, serta kurangnya edukasi tentang pengelolaan emosi dan resolusi konflik. Penelitian ini merekomendasikan program pencegahan yang melibatkan pendidikan karakter, peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah, serta kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah. Dengan upaya kolektif, diharapkan insiden tawuran antar pelajar dapat diminimalisasi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif.
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Syafwar, Robi; Citra, Helfira; Marwenny, Elwidarifa; Gustafianof, Gustafianof; Harniwati, Harniwati; Wahyuni, Sry; Fauzi, Engrina; Yufiandra, Defika; Somaliagustina, Desi; Utami, Rahmides; Farlis, Fiko; Putra, Meiki Eru
Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas
Publisher : LPPM Universitas Dharma Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmda.v4i1.2236

Abstract

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim, dan kekeringan. Kondisi ini menuntut strategi mitigasi yang adaptif dan berkelanjutan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes). Metode yang digunakan berbasis partisipatif, meliputi sosialisasi, pelatihan, pemetaan risiko, penyusunan Rencana Aksi Komunitas (RAK), dan fasilitasi integrasi ke dokumen perencanaan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap potensi risiko, kemampuan menyusun rencana mitigasi dan adaptasi sesuai kondisi lokal, serta penguatan kapasitas desa menghadapi bencana. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi PRB dan API untuk membangun desa yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN KONSEP LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN Dewi, Anggita Davina Rahma; Marwenny, Elwidarifa
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1923

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia telah menjadi masalah serius. Penulis melakukan analisis hukum mengenai aktivitas penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur konsep lingkungan hidup berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal akademis, laporan penelitian, artikel, dan kumpulan data lain yang sudah ada, serta bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu bara ilegal menyebabkan kerusakan di perairan Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan bahwa analisis hukum mengenai penambangan batu bara ilegal yang merusak perairan Indonesia perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memerangi penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal Dea Adzkia; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y4xbwx28

Abstract

Indonesia is one of the countries that adheres to a state system based on law, both in the exercise of government power and based on law. Civil Servant Investigators (PPNS) are certain officials or one of the state apparatus or state institutions who are given special authority by law to carry out investigations into criminal acts where in carrying out their duties and responsibilities they are under the Coordination and Supervision of Police Investigators (Korwas PPNS). The position of the Immigration PPNS is very important because matters relating to immigration are closely related to the sovereignty of the Indonesian state. Immigration PPNS investigators not only have to comply with Law No. 6 of 2011 concerning Immigration but also have to comply with the rules contained in Law no. 8 of 1981 concerning criminal procedural law and must also obey and obey other legal regulations in Indonesia. The discussions in this research are 1) the regulations and principles of criminal law enforcement implemented by Immigration PPNS related to supervision theory; and 2) the position of PPNS Immigration in enforcing criminal law against illegal immigrants. This research uses normative juridical with a case approach using secondary data in the form of related laws, books, journals, legal dictionaries and other related documents so that it can be concluded that the regulations and principles of Immigration PPNS are related to the theory of supervision. This has a huge responsibility and is very important for Indonesia's sovereignty because this can threaten the justice of Indonesian society and has the potential to cause social jealousy if illegal immigrants who enter Indonesian territory are not prosecuted and are not dealt with firmly. A real example in the field is the commotion that occurred in the community due to Rohingya refugees who were not dealt with firmly and seemed to be left to their own devices.
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelaksanaan Cyber Notary Adrian F Harefa; Elwidarifa Marwenny; Helfira Citra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/qhfxw823

Abstract

Indonesia, which is in the era of globalization, is characterized by the era of Information and Communication Technology (ICT) which introduces the virtual world (cyberspace, virtual world) via the internet network, communication with paperless electronic media. Indonesian society has entered the virtual world which is abstract, universal, independent of the conditions of place and time through the media, and in today's developments, Notaries have also experienced technological advances as developments in society in carrying out their duties and functions as public officials, one of which is Electronic signature in Cyber Notary. In the provisions of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014, it is stated that other authorities regulated in statutory regulations include: authority to certify transactions carried out electronically (cyber notary), make deeds of waqf pledges and airplane mortgages, However, this provision is in conflict with Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 which states that a Notary is obliged to read the deed in front of an audience in the presence of 2 (two) witnesses. Meanwhile, the cyber notary's position here is not directly in front of the Notary but through electronic means such as teleconference or video call, as well as Article 5 paragraph (4) in Law Number 11 of 2008, namely the provisions regarding electronic information and/or electronic documents which states that letters and documents which according to the law must be made in the form of a notarial deed or deeds made by deed-making officials must be made in written form, thereby giving rise to legal issues. The problem formulation includes 1). How to review the law regarding electronic signatures in notarial deeds based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 2 of 2014 regarding amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries ; 2). What are the legal consequences of applying digital signatures in notarial deeds? To answer this question, a normative juridical approach is used, namely an approach through literature study by examining legislation related to the problem formulation. And based on the results of this research, it is concluded that certification of transactions using a cyber notary remains valid in accordance with Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 which gives notaries the authority to certify transactions using a cyber notary while still paying attention to the following elements. elements of an authentic deed in Law Number 2 of 2014 and Article 1868 of the Civil Code which are the authenticity of the deed, the authority to make the deed as well as reading and signing using a cyber notary in the notary's work area and the deed remains valid as long as the form of the deed complies with the provisions of Article 38 Law Number 2 of 2014 and article 1868 of the Civil Code and the Utilization of Internet Protocol addresses (IP addresses) serve as references for datagrams so that they can arrive and be received on the intended device in order to avoid abuse of authority outside the Notary's area of office.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Prosttusi Online Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Hukum Polresta Padang Sonia Permata Saria; Sry Wahyuni; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/85x77495

Abstract

The existence of prostitutes is undeniably growing in Padang city. There are many factors that lead a person to become a prostitute. Starting from economic demands, low levels of education, parental support, peer influence, domestic failure, and so on. Prostitution or prostitution is not considered a legitimate or legal occupation, but there are also those who continue to do it. The development of the times can change all forms of human activity, one of which is the existence of prostitutes in the city of Padang, no longer done by hanging out but with an online system using one of the applications, namely the michat application. The michat application is one of the instant messaging applications used on various cellphones. This application was originally created to help users communicate with friends and family. However, many people, especially in Indonesia, one of which is in the city of Padang, misuse this michat application as a means of online prostitution. Some of the cases that have been listed, online prostitution also occurs in the city of Padang which upholds religious values, namely adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. So it is necessary to conduct an in-depth study of the criminal act of online prostitution related to Commercial Sex Workers (PSK). Based on this description, the problems that the authors discuss in this thesis are (1) How is the law enforcement of online prostitution crimes against prostitutes in the Padang Police jurisdiction (2) What are the obstacles and challenges faced by the police in handling prostitution cases involving prostitutes. The method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach. The conclusion that the author can get from the research is that law enforcement carried out by the Padang Police regarding online prostitution crimes against prostitutes is preventive and repressive. The obstacles and challenges of the police in handling cases involving prostitutes are network constraints, limited resources, changes in perpetrator tactics, the existence of perpetrators who are difficult to track, the development of digital platforms, lack of concrete evidence, and low reports.
Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Marwenny, Elwidarifa; Syafwar, Robi; Permata, Gitra
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.497-505.2024

Abstract

The implementation of democracy in Indonesia is a mandate from the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 6A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of the indicators is general elections. However, the implementation of general elections is often overshadowed by the presence of family members of powerful politicians running for general elections and succeeding, including the elections for president, governor, regent, and others. This condition can trigger much debate and concern about democracy, the quality of elections, and political stability in Indonesia. Nevertheless, the right to elect and to be elected are protected rights and their existence is recognized by the constitution. The limitations of the problem in this paper include: 1) Political dynasty in the perspective of democracy; 2) Political dynasty in the perspective of democracy and citizens' rights in elections in Indonesia. This research used a normative juridical approach by using secondary data in the form of literature studies so that the conclusions are obtained that: a) political dynasty is contrary to democratic principles that emphasize transparency, accountability, and fair participation; b) although the regulations have been set up to protect citizens' rights to elect and be elected, the rise of political dynasty shows incompatibility with democratic principles. It is difficult to avoid political dynasty in a democracy, but efforts are needed to maintain balance and avoid abuse of power by the ruling family.
Control of Personal Data and Cyber ​​Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia's Digital Sovereignty Fauzi, Engrina; Citra, Helfira; Marwenny, Elwidarifa; Alfitrianti, Nia
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/5f8ff494

Abstract

The dominance of foreign digital platforms in the application ecosystem within Indonesia poses significant implications for the sovereignty of the Indonesian state; the utilization of such foreign digital technologies results in the inadvertent surrender and delegation of citizen data to foreign entities for monitoring and processing purposes. This phenomenon has elicited concern among legal scholars, as the usage of foreign applications signifies the applicability of the legal frameworks from the countries of origin of these applications. This raises critical questions regarding the sovereignty of the Indonesian state, particularly concerning its ability to exert control over data and cyberspace in the context of global platforms. The methodological approach employed in this investigation is grounded in normative legal research, utilizing a conceptual framework that examines relevant legal statutes. The aggregation and distribution of personal data constitutes an infringement upon individual privacy rights, as the right to privacy inherently encompasses the prerogative to determine the provision of personal information. The strategic policies and initiatives undertaken by the Indonesian government to bolster national digital sovereignty can be realized through several measures: the implementation of comprehensive personal data protection standards to enhance national digital sovereignty, the establishment of an independent authority for personal data protection, the fortification of cybersecurity measures to mitigate data security risks, and the jurisdictional enforcement of cyberspace law towards achieving digital economic sovereignty. There exists a pressing need for extensive regulatory frameworks to safeguard personal data as an integral component of human rights. A balance must be struck in the management of personal data processing, ensuring the protection of rights and fostering awareness among data subjects, thereby facilitating the development of a secure digital economic ecosystem that offers legal certainty for enterprises and enhances consumer confidence. Furthermore, the establishment of equitable international personal data protection regulations is essential to support the advancement of the digital economy through arrangements governing cross-border data flow.
Co-Authors ., Gustafianof ., Harniwati ., Nopaluwis Ababil, Zaskia Abdul Aziz Abelto Abelto Aditya Pratama Aditya Surya Himawan Adrian F Harefa Afifah Saidah Aflin Dwi Fajar Afrineidi, Afrineidi Agi Ilhamdi, Annisyafitriya Adira Putri, Annisa Maharani, Faril, Riza Rahmadhani, Indri Adelia, Tria Badriah, Yuriza Putri Anisa,Tri Khahfi Abdilah Agung Hartanto Agustiani, Tri Alfitrianti, Nia Alya Syiendi Fadillah Ananda Khairunisa Anisa cairani Annisa Mardhatillah Aprilla Laura Utari Ariq Naufal Fathirizqi Arya Langgara Zai Atmarivaldi Rosel Aulia Falillah Ayu Azura Azmi Fadhilah Bagas Al'kautsar Bagas Al'kautsar Balqis Darratul Hikmah Cenery, Jelisye Putri Cennery, Jelisye Putri Cici Putri Nami Citra, Helfira Dafa Anelda Saputra Daffa Beny Nursyid Darfebryanto, Reyza Dea Adzkia Debri Yosintiara Defika Yufiandra Deniza Karmila Dermawan, Andika Desi Sommaliagustina Dewi, Anggita Davina Rahma Dhea Deswita Sari Dion Agung Pratama Reja Antarmefia Dipa Aditya Diva Zahara Dwi Puspita Putri Edo Nugraha Eka Marayanti Eka Suci Rahmadini Elza, Elza Endira, Armaida Engrina Fauzi Engrina Fauzi Enjeli, Justia Estasia, Sepriani Fakhriano, Silvi Falillah, Aulia Farhan Zen Faruq Hatfan Fatima Zahra Noer Hermansyah Fauni, Arini Maya Fauzi, Engrina Fauzi, Engrina Fauziat, Najwa Zuhuriati Febby, Shintia Febi Anggi Sabreza Fiko Farlis Fiolani Grescia Falendra Firbi, Nabila Mutiara Firdaus, Kevin Yuhedi Firmansyah, Muhammad Maya Firsta, Firsta Gustafianof, Gustafianof Hadi Wardoyo, Hadi Hamiwati, Hamiwati Hardianto, Irvan Haril Aditya Nasfi Harisman, M Ragil Harniawati Harniawati Harniwati Harniwati, Harniwati Hasibuan, Cerelia Haudibah Helfira Citra Helfira Citra Helga Putri Dahayu Helmi S, Agil Ikhsan Ilham Ridhollah Indah Putri Raflianita Indra, Azzura Leonny Indrayeni Indrayeni Intan Elsa Tri Dermawan Intan Mayang Sari Istifara, Dinda Rahmi Jelisye Putri Cenery Jelisye Putri Cennery Kaka Rolanda Keke Kemala Dewi Khairani, Rahil Khairunisa Khairunisa Kiki Fadhila Putra Lara Sati Lasti Yossi Hastini Maliza, Nabila Mardhatillah, Annisa Mariyanti, Eka Marsando Tri Ananda Mawwaddah, Aulia Meiki Eru Putra Melisa Baitul Novia Mizia Yolanda Muhammad Chavit Andriansyah Muhammad Fajri Muhammad Feblianzeo Muhammad Hasbi MUHAMMAD HASBI Mutiara Gusliandini Nadia Rahma Fitri Nafa Amelsi Triantika Natasya Fortuna Nauval, Ariq Naya Klaresa Nesa Dela Konceta Nino Sri Purnama Yanti Nisa Riska Wahyu Nopaluwis Nopaluwis Norsafira, Mira Oktavian Thohari Oktria Oktria Panji Indra Lesmana Permata, Gitra Pingki Desta Putra Pratama, Kartika Fitri Prisma Alrezky Purnama Yanti, Nino Sri Puspita, Liza Putra, Yolan Dwi Putri Alya Thahira Putri Juwita Putri Ryvinasya Lidra Putri, Tifanny Syentia Rafa Alnanda Jodi Rafi Fajri Al Khaliq Rahma Yulia Rahmad Cahaya Rahmadani, Dwi Raihan Raihan, Raihan Ramadhani, Widya Reni Dahar Reva Daratista Reza Dwi Afrilla Yulanda Rike Safrianti Riska Aulia Rizki Zulmi, Cahaya Adinda Robi Syafwar Roby Syafwar Rony Wahyudi, Rony Salsabilaa, Kirana Sarah Hilyatun Nisa Satria Falih Ibrahim Situmorang, Al Hafiz Sonia Permata Saria Sri Wahyuni Sry Wahyuni Sry Wahyuni SRY WAHYUNI, SRY Suci Ermadani Suherman Sudapi Syafwar, Robi Syafwar, Roby Syahputri Julia Anggraini Syahreza Pahlevi Syahril Syahril Syahril Syahril Telaumbanua, Friderika Friska Tri Agustiani Triantika, Nafa Amelsi Utama, Bobby Setia Utami, Rahmides Valentina K, Yunita Virly Dwi Febriani Warida Jasmiza Widia Ananda Widya Roza Yani, Puja Yonni Kurniawan Yufiandra, Defika Yulia Risa Zahra Karmila Zahra Meiza Zahra Mutia Putri Zaki Mubarak Zalita Putri Zalva Zahlia kairaini