Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Irawan, Dwi; Agung, I Gusti Agung Ngurah; Pranacitra, Resi; Suardi
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1460

Abstract

Demokrasi di Indonesia, dengan landasan Pancasila, menonjolkan kebebasan dan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih. Meskipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pemilu bertujuan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan. Salah satu tahap kunci dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang mencakup berbagai aspek komunikasi persuasif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Politik uang, khususnya selama Pemilu Legislatif 2014, menjadi masalah serius yang memengaruhi dinamika politik dan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian. Pemilu di Indonesia adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi tidaklah cukup sebagai satu-satunya indikator kesehatan demokrasi. Sistem pemilihan umum yang diatur secara konstitusional harus berlangsung dengan kebebasan, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus independen dan netral, dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran kunci dalam mengawasi pemilu. Politik uang adalah masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik modal besar, elit politik, dan pemilih. Praktik politik uang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memunculkan tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana money politic dalam berbagai tahapan pemilu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Riyanto, Tabah; Suardi; Martin, Abraham Yazdi
Postulat Vol 3 No 1 (2025): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i1.1843

Abstract

This research examines the implementation of electronic land registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 3 Year 2023 which aims to transform the land administration process in Indonesia. In this digital era, electronic land certificates are introduced as an alternative to physical certificates to provide efficiency, ease of access, and legal protection for landowners. The problems in this research include the implementation of the electronic certificate system and legal protection for land rights holders. Through a qualitative method with a normative juridical approach, this study found that although the electronic system has the potential to increase legal certainty and security of land administration, there are obstacles in its implementation, such as infrastructure readiness, data security, and public understanding. Recommendations include improving digital infrastructure, socialising to the public, and strengthening supervision and data security to strengthen legal protection for rights holders. With proper mitigation, electronic certificates can provide significant benefits in land management in Indonesia.