Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Abdi Insani Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Education Research QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Citizen Research and Development Journal of Health Education Law Information and Humanities
Hadiningrum, Sri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Firman, Al; Sulvina, Ardilla; Natalia, Desi; Sinaga, Eko Pranata; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan domestik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti.Hasil dari penelitian ini ialah Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 membawa perubahan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih mengintai, seperti disparitas sumber daya, potensi penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang efektif, yang antara lain mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Kamar Kos yang Dilakukan oleh Mahasiswa Akibat Keterlambatan Pembayaran Berdasarkan Hukum Perdata Harahap, Ameliya; Siregar, Delila Maya Sari; Panjaitan, Pebriana Asina; Pulungan, Nabila Amanda; Sijabat, Yosua Gabe Maruli; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11333

Abstract

Dalam sewa kamar kos, terbentuk suatu perjanjian antara pemilik kos dan mahasiswa yang menyewa. Walaupun sudah dibentuk perjanjian, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinanterjadinya ketidak sesuaian dengan perjanjian yang telah dibuat pada saat hendak membayar kamarkos. Seperti tidak membayar uang sewa kamar kos, meninggalkan barang setelah masa sewa habis, merusak fasilitas kos yang telah disediakan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untukmengetahui tindakan hukum berdasarkan KUHPerdata bagi mahasiswa yang telah melakukanwanprestasi terhadap keterlambatan pembayaran uang sewa kamar kos dan bagaimana tindakanyang dilakukan oleh pemilik kamar kos tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, normatif empiris adalah suatu penggabungan antara pendekatan hukum normatif ditambah dengan unsur-unsur empiris. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memiliki representasi deskriptif seperti menjelaskan suatu peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa wanprestasi keterlambatan pembayaran uang sewa kamar kos diakibatkan karena kelalaian mahasiswa dan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1244 KUHPerdata tentang Pengantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan.
Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Simbolon, Yeni Yolanda; Assiddiq Harahap, Putri Permata; Pasaribu, Ertika Susanti; Purba, Herlide; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11406

Abstract

Laporan Mini Riset ini berjudul Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Pendaftaran Di Badan Pertanahan Nasional di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Tujuan utama penulisan mini riset adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di badan pertanahan nasional di kantor pertanahan kabupaten deli serdang. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pengadaan tanah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kuaitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini membahas tentang peran Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Surat Ukur Tanah adalah dokumen yang berisi informasi tentang luas dan batas-batas tanah, serta status hak miliknya. Dalam penyelesaian konflik pertanahan, SUT digunakan sebagai alat untuk menentukan batas-batas tanah dan mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas tentang peran BPN dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk mengelola dan mengawasi pendaftaran tanah, serta menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sebagai unit kerja BPN, memiliki peran penting dalam mengelola pendaftaran tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Ukur Tanah sangat penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan SUT, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kemampuan BPN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa BPN harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SUT dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan surat ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran
Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata Pratama, Raja Songkup; Siagian, Siti Zahra; Lubis, Yuli Indriani; Silaban, Florensia; Daely, Victoria Grace; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11563

Abstract

Dalam kegiatan berternak, terdapat kemungkinan ternak memasuki lahan milik orang lain dan merusak tanaman yang ada di sana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tanggung jawab pemilik ternak dalam hal ini. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kasus kerusakan tanaman akibat ternak, pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik tanaman. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHPerdata, seperti konsep strict liability, dan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan berternak dan pertanian. Dengan memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan konflik dapat diminimalkan dan terwujud keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kualitas Pembelian Produk Barang Yang Tidak Sesuai Melalui Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Proposal Mini Riset Manik, Asianna; Thesia , Devi Putri; O Hutapea, Dorlince; Br Sembiring, Eshaulin; Tarigan, Lora Ernanta; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11612

Abstract

Tanggung gugat penyelenggara transaksi e-commerce menurut Ketentuan Pasal yang terdapat pada pasal 1320 KUHPeradata menyatakan bahwa pesetujuan yang dikatakan sah dalam hukum yaitu terdapat,kesepakatan yang mengikat dirinya ,kecakapan diri dalam membuat suatu perikatan,suatu pokok persoalan tertentu,dan suatu sebab yang tidak terlarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan dalam transaksi E-commerce, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang menghasilkan hak dan kewajiban.
Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam Aisyah Ramadhania, Jihan; Br Tarigan, Elsa Prida; Lumban Gaol, Risky Sakti; Taufik, Taslima Amelia; Balqis, Tifany Laura; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11882

Abstract

Saat ini, Banyak masyarakat islam yang menghadapi persoalan-persoalan pembagian warisan yang rumit. Salah satu langkah yang semakin progresif dilakukan oleh para ulama dan (pemerintah) di Indonesia, yaitu memberikan hak waris kepada anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris karena tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Mengingat besarnya kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, membuat anak angkat berhak atas perlindungan hukum dan pembagian hak waris kepada anak angkat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas hasil penelitian dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Namun, mereka dapat mengajukan permohonan pembagian sesuai dengan KHI, baik melalui hibah maupun wasiat wajibah dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.
The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period Sitompul, Kristina Pujasari; Simbolon, Nur Anisa; Rifai, Muhammad; Hadiningrum, Sri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6316

Abstract

According to the language, the word iddah comes from the word’ ada (number, ihshaak, and calculation), a woman who counts and sums the days and periods of menstruation of the holy period. The purpose of this study to determine how the position of Islamic law in the fulfillment of women's rights during iddah, what are the problems in the fulfillment of women's rights during iddah, and how solutions to overcome problems in the fulfillment of women's rights during iddah. The method of writing this article uses literature research, which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to research.  The results showed that violations of the iddah period are often committed by women who file for divorce, generally the cause of divorce is motivated by several factors, namely, low public education, economic conditions, quarrels, infidelity and domestic violence.
OPTIMALKAN KESEHATAN KELUARGA: PENDAMPINGAN TPK DALAM PENINGKATAN GIZI DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA KELAMBIR KABUPATEN DELI SERDANG Hodriani, Hodriani; Rahmi, Anna; Hadiningrum, Sri; Listia, Wan Nova; Junaidi, Junaidi
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i2.1485

Abstract

Deli Serdang Regency is a stunting locus area in North Sumatra. One of the 45 stunting locus villages in Deli Serdang Regency is Kelambir Village which is located in Pantai Labu District. Kelambir Village has formed a KPM management structure which has an important role in fostering stunting prevention, which activities are carried out to prevent stunting to fulfill nutritional needs for toddlers and pregnant women. This mentoring activity aims to fulfill community nutrition, especially those at risk of stunting, gaining knowledge and skills in providing healthy food and nutritious food based on local resources and improving family welfare. The method for this activity is an approach to partners and then implementation which includes education, outreach, training and assistance in creating a healthy menu to prevent stunting. The results of the activities show the positive impact of this socialization and mentoring. Activity participants, both from the PKK team, prospective brides and grooms, pregnant women and mothers with children under five can understand the use of local food as a healthy kitchen menu to prevent stunting. Positive results from the evaluation will indicate that participants have been able to internalize this information and apply it in the context of everyday life. Utilizing local Indonesian food is not just a culinary innovation, but is also a sustainable strategy to meet the nutritional needs of pregnant women and children under five. This activity is expected to be able to create a healthy eating environment, a synergistic relationship between the environment, local economy and public health.
Mengekspos Luka Tersembunyi Kritik terhadap Perjanjian Kerja dan Dampak Psikologinya pada Tenaga Kerja Buruh di Desa Perkebunan Pernantian Piswatama, Dipo; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Journal of Education Research Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i3.1227

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kritik terhadap perjanjian kerja dan dampak psikologisnya pada tenaga kerja buruh di Desa Perkebunan Pernantian. Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam berbagai instrumen internasional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari buruh panen kelapa sawit dan buruh harian lepas di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja yang berlaku seringkali tidak adil, hanya memberikan perlindungan hukum minimal, dan menyebabkan eksploitasi pekerja melalui upah rendah dan jam kerja panjang. Dampak psikologis dari kondisi kerja ini sangat signifikan, mencakup stres, depresi, dan ketidaknyamanan yang mendalam. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini meliputi pemberian layanan konseling dan psikoterapi, peningkatan kesadaran tentang kesehatan mental, dan pembentukan komunitas yang suportif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja yang tidak adil dan perlakuan buruk terhadap buruh berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan menyerukan perubahan kebijakan dan praktik untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan psikologis buruh di Desa Perkebunan Pernantian.
DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Sitanggang, Agnes; May, Bila; Tobing, Dian Uli Anastasya L.; Tobing, Dies L.; Br.Ginting, Loficha Metesa; Ritonga, Nadila Septiani; Hadiningrum, Sri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39102

Abstract

Penelitian ini membahas interaksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan pendekatan kualitatif normatif. Kajian ini menyoroti sejarah interaksi hukum Islam sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga pasca- kemerdekaan, serta tantangan dalam proses harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Ditemukan bahwa hukum Islam, yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, memainkan peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam ranah hukum keluarga dan ekonomi syariah. Sementara itu, hukum positif yang berbasis legislasi negara lebih dominan dalam mengatur kehidupan sosial yang plural. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika hukum, memberikan peluang untuk integrasi namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga pluralitas dan keadilan sosial. Dengan pendekatan pluralisme hukum dan teori sistem hukum, penelitian ini mengidentifikasi potensi harmonisasi yang seimbang dan inklusif antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sistem hukum nasional yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Co-Authors Adila, Putri Rahma Afifa Ritonga, Sarah Aisyah Ramadhania, Jihan Ambarita, Maida Puspa Ristika Anggraini, Triya Angkat, Agustrio Mahanggana Armanda, Tri Bayu Assiddiq Harahap, Putri Permata Aulya, Fahrysyah Az-Zahra, Fatimah Balqis, Tifany Laura Bangun, Kezia Thasa Emteta Karina Batubara, Annisa Puspita Sari Boang Manalu, Vivin Silvia Br Bangun, Desy Yolanda Br Bangun, Iren Br Bangun, Jacklyn Alona Br Sembiring, Eshaulin Br Tarigan, Elsa Prida Br.Ginting, Loficha Metesa Daely, Victoria Grace Damanik, Indah Puja Claudia Depari, Samuel Pratama Depari, Teddy Pascha S DESI NATALIA, DESI Dewi Wulandari Fauzi, M. Iraqi Firdaus, Alif Firman, Al Ginting, Rizky Khairani Br Halimah Halimah Harahap, Ameliya Harahap, Putra Harianti, Sintia Hasibuan, Ramadani Shohiro Hasugian, Pingky Monica Hodriani Hodriani Husin, Muhammad Habib Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega Ivanna, Julia Jasmin, Wildah Veizy Junaidi Junaidi Lubantobing, Joy Novi Yanti Lubis, Yuli Indriani Lumban batu, Rouli Lumban Gaol, Risky Sakti Lumbanbatu, Lestari Manalu, Irga S F Manalu, Rohana Mangunsong, Al-Firman Manik, Asianna Manurung, Depi Yohana Marbun, Tasya br Marbun, Tasya. Br May, Bila Muallimah, Sri Muhammad Rifai Nababan, Limra GM Nababan, Ridha Nadapdap, Fani Nolpiana Naiborhu, Roslin Nainggolan, Adellina Ahmad Zain Nainggolan, Gaby Agustina Nainggolan, Johana Andriani Nur Fadilla, Nur O Hutapea, Dorlince Pakpahan, Lisa Caroline Pane, Agnes Pangaribuan, Rio O Panggabean, Naulita Panjaitan, Novia Adeliana Panjaitan, Pebriana Asina Parapat, Tegar Alif Haykal Pasaribu, Dyna MT Pasaribu, Ertika Susanti Pasaribu, Stevan Oktureja Pinem, Octa Vioni Piswatama, Dipo Pratama, Raja Songkup Pulungan, Nabila Amanda Purba, Griyani Elisabeth Purba, Herlide Purba, Rani Oktavia Purba, Viona Francesca Purba, Widya Purba, Widya Helen Anjalina Putra Sinaga, Andre Dwi Putri, Angelina Rahmi, Anna Ritonga, Nadila Septiani RR. Ella Evrita Hestiandari Rusnita, Ayu Novidaniati S. Sugiharto Salsabila, Tengku Saragih, Mima Defliyanti Saragih, Rama Rizky Septienda Sari, Bertania Permata Sebayang, Mikhael Juni Pratama Sembiring, Elvina Br Sembiring, Gadis Prasiska Sembiring, Julianti Sembiring, Juwina Sherlinta Br Sembiring, Nike Margaretha Br Siagian, Rimma Anisa Siagian, Siti Zahra Siahaan, Parlaungan G Siahaan, Parlaungan Gabriel Siburian, Thereza Dwi Ningrum Sihotang, Agustin Pratama Sijabat, Yosua Gabe Maruli Silaban, Florensia Simanjorang, Bartolomeus Marulitua Simanjuntak, Ester Senov Fitriani Simbolon, Nur Anisa Simbolon, Yeni Yolanda Simorangkir, Ayub Desrika Sinaga, Eko Pranata Sinaga, Unedo Sinambela, San Mikael Sinambela, Sulastri Krisdayanti Sinurat, Santi Theresia Siregar, Delila Maya Sari Sitanggang, Agnes Sitohang, Agung Torang Sitompul, Juwita Helena Sitompul, Kristina Pujasari Sitorus, Hizkia Roland Prawyra Situmorang, Dandi Abram Situmorang, Lennai Sri Yunita Sulvina, Ardilla Tampubolon, Sarah Lestari Tarigan, Lora Ernanta Tarigan, Putri Juliani Tarigan, Putri Lopiga Br Taufik, Taslima Amelia Thesia , Devi Putri Tobing, Dian Uli Anastasya L. Tobing, Dies L. Wahyuni, Devi Sri Wan Nova Listia Yopi, Mhd Hafiz Fahrezy Zawani, Nadira