Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Konsep Harta Pusaka (ERPEN) Dalam Hukum Adat Karo dan Relevansinya pada Konteks Pewarisan Islam Yopi, Mhd Hafiz Fahrezy; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Angkat, Agustrio Mahanggana; Siagian, Rimma Anisa; Naiborhu, Roslin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6388

Abstract

Penelitian ini membahas konsep harta pusaka (Erpen) dalam hukum adat Karo dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip pewarisan dalam Islam. Hukum adat Karo menerapkan sistem patriarki, di mana hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan hak kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek mahasiswa Karo Muslim di Universitas Negeri Medan untuk menganalisis pemahaman dan praktik pewarisan yang terjadi di tengah masyarakat Karo Muslim. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem pewarisan adat Karo dan hukum Islam, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik pembagian warisan. Masyarakat Karo Muslim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi adat dan menerapkan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini juga mengkaji teori resepsi dan receptio in complexu untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pewarisan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai perbedaan, dinamika, serta integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan. Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya keadilan dalam pembagian warisan di lingkungan masyarakat multikultural, khususnya di kalangan Karo Muslim.
Model Pembagian Harta Warisan yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum: Studi Kasus Masyarakat Karo Muallimah, Sri; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Wulandari, Dewi; Sinurat, Santi Theresia; Sebayang, Mikhael Juni Pratama
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6440

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan pembagian harta warisan bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo yang hidup dalam situasi pluralisme hukum yaitu hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Tujuannya adalah merumuskan model pembagian warisan yang adil dan mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum serta norma sosial budaya setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, dilaksanakan di Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo pada Mei 2025. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber kunci yaitu tokoh adat, ahli hukum, dan keluarga dengan pengalaman langsung terkait warisan anak angkat serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan masih menghadapi ketegangan antar sistem hukum serta adanya ketidakjelasan hak waris khususnya bagi anak angkat perempuan. Oleh karena itu, model pembagian warisan Tutur Si Walin diusulkan sebagai solusi integratif yang menggabungkan pengakuan adat, legalitas formal, musyawarah keluarga, dan prinsip keadilan proporsional guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Karo.
Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Dengan Studi Kasus Sembiring, Elvina Br; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Harianti, Sintia; Nababan, Ridha; Simorangkir, Ayub Desrika; Sitompul, Juwita Helena
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6369

Abstract

Pranata hukum waris berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat karo yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima warisan simbolis. Namun, dalam masyarakat karo muslim, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh hukum islam yang memberikan hak waris kepada perempuan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan dan kedudukan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat karo dan hukum islam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan.
Relevansi Hukum Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman Modern Rusnita, Ayu Novidaniati; Hasibuan, Ramadani Shohiro; Simanjuntak, Ester Senov Fitriani; Tarigan, Putri Juliani; Pinem, Octa Vioni; Sinambela, Sulastri Krisdayanti; Hadiningrum, Sri
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer, terutama di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya yang pesat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi secara dinamis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan modern dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan progresif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji berbagai referensi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali landasan teoritis terkait prinsip-prinsip hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, serta tantangan dalam implementasinya pada masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip inti, seperti tauhid, syariat, dan keadilan, yang tetap relevan di era modern. Namun, penerapan hukum Islam dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti pluralitas hukum, perbedaan interpretasi ulama, pengaruh budaya sekuler, globalisasi, serta media sosial yang membentuk opini publik. Untuk menjaga relevansi hukum Islam, diperlukan upaya reinterpretasi yang kontekstual, inklusif, dan fleksibel agar hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai intinya.
Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Putri, Angelina; Hadiningrum, Sri
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1443

Abstract

Research ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran orang tua dalam upaya pencegahan kenakalan remaja serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada subjek yang dipilih melalui metode purposive sampling, termasuk orang tua, remaja, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat. Data dianalisis memanfaatkan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.Hasil research menjelaskan bahwasanya orang tua memainkan peran krusial dalam mencegah kenakalan remaja melalui pemantauan perkembangan fisik dan emosional anak, pemberian pendidikan agama sejak dini, serta pengajaran sopan santun dan tanggung jawab. Orang tua juga membagikan dukungan emosional serta mendorong anak agar mandiri dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini meliputi kedekatan emosional antara orang tua serta anak, keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, dan dukungan dari komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membimbing remaja supaya tumbuh sebagai manusia yang bertanggung jawab serta terhindar dari perilaku negatif.
Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia Sulvina, Ardilla; Nadapdap, Fani Nolpiana; Depari, Samuel Pratama; Marbun, Tasya Br; Purba, Widya Helen Anjalina; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sengketa tanah menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, terutama karena keberagaman budaya dan sistem hukum yang berlaku. Hukum adat, sebagai warisan budaya, masih diakui dan digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik, sementara hukum positif menjadi dasar hukum formal negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa daerah yang memiliki keunikan hukum adat, seperti Bali, Minangkabau, dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, penerapannya sering kali berbenturan dengan hukum positif yang lebih terstruktur secara formal. Faktor utama yang memengaruhi integrasi kedua sistem ini meliputi kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat, perbedaan prinsip penyelesaian sengketa, dan minimnya koordinasi antara institusi adat dan institusi hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme mediasi yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun komunitas adat, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kearifan lokal.
Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Firman, Al; Sulvina, Ardilla; Natalia, Desi; Sinaga, Eko Pranata; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan domestik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti.Hasil dari penelitian ini ialah Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 membawa perubahan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih mengintai, seperti disparitas sumber daya, potensi penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang efektif, yang antara lain mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Kamar Kos yang Dilakukan oleh Mahasiswa Akibat Keterlambatan Pembayaran Berdasarkan Hukum Perdata Harahap, Ameliya; Siregar, Delila Maya Sari; Panjaitan, Pebriana Asina; Pulungan, Nabila Amanda; Sijabat, Yosua Gabe Maruli; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11333

Abstract

Dalam sewa kamar kos, terbentuk suatu perjanjian antara pemilik kos dan mahasiswa yang menyewa. Walaupun sudah dibentuk perjanjian, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinanterjadinya ketidak sesuaian dengan perjanjian yang telah dibuat pada saat hendak membayar kamarkos. Seperti tidak membayar uang sewa kamar kos, meninggalkan barang setelah masa sewa habis, merusak fasilitas kos yang telah disediakan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untukmengetahui tindakan hukum berdasarkan KUHPerdata bagi mahasiswa yang telah melakukanwanprestasi terhadap keterlambatan pembayaran uang sewa kamar kos dan bagaimana tindakanyang dilakukan oleh pemilik kamar kos tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, normatif empiris adalah suatu penggabungan antara pendekatan hukum normatif ditambah dengan unsur-unsur empiris. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memiliki representasi deskriptif seperti menjelaskan suatu peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa wanprestasi keterlambatan pembayaran uang sewa kamar kos diakibatkan karena kelalaian mahasiswa dan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1244 KUHPerdata tentang Pengantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan.
Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Simbolon, Yeni Yolanda; Assiddiq Harahap, Putri Permata; Pasaribu, Ertika Susanti; Purba, Herlide; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11406

Abstract

Laporan Mini Riset ini berjudul Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Pendaftaran Di Badan Pertanahan Nasional di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Tujuan utama penulisan mini riset adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di badan pertanahan nasional di kantor pertanahan kabupaten deli serdang. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pengadaan tanah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kuaitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini membahas tentang peran Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Surat Ukur Tanah adalah dokumen yang berisi informasi tentang luas dan batas-batas tanah, serta status hak miliknya. Dalam penyelesaian konflik pertanahan, SUT digunakan sebagai alat untuk menentukan batas-batas tanah dan mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas tentang peran BPN dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk mengelola dan mengawasi pendaftaran tanah, serta menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sebagai unit kerja BPN, memiliki peran penting dalam mengelola pendaftaran tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Ukur Tanah sangat penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan SUT, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kemampuan BPN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa BPN harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SUT dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan surat ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran
Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata Pratama, Raja Songkup; Siagian, Siti Zahra; Lubis, Yuli Indriani; Silaban, Florensia; Daely, Victoria Grace; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11563

Abstract

Dalam kegiatan berternak, terdapat kemungkinan ternak memasuki lahan milik orang lain dan merusak tanaman yang ada di sana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tanggung jawab pemilik ternak dalam hal ini. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kasus kerusakan tanaman akibat ternak, pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik tanaman. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHPerdata, seperti konsep strict liability, dan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan berternak dan pertanian. Dengan memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan konflik dapat diminimalkan dan terwujud keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Co-Authors Adila, Putri Rahma Afifa Ritonga, Sarah Aisyah Ramadhania, Jihan Ambarita, Maida Puspa Ristika Angkat, Agustrio Mahanggana Arief Wahyudi, Arief Armanda, Tri Bayu Assiddiq Harahap, Putri Permata Aulya, Fahrysyah Balqis, Tifany Laura Batubara, Annisa Puspita Sari Br Bangun, Desy Yolanda Br Sembiring, Eshaulin Br Simanjuntak, Eunike Br Tarigan, Elsa Prida Br.Ginting, Loficha Metesa Daely, Victoria Grace Depari, Samuel Pratama Depari, Teddy Pascha S DESI NATALIA, DESI Dewi Wulandari Fauzi, M. Iraqi Firdaus, Alif Firman, Al Ginting, Rizky Khairani Br Halimah Halimah Harahap, Ameliya Harahap, Putra Harianti, Sintia Hasibuan, Ramadani Shohiro Hasugian, Pingky Monica Hodriani Hodriani Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega Ibrahim, Maulana Ivanna, Julia Jasmin, Wildah Veizy Junaidi Junaidi Lubantobing, Joy Novi Yanti Lubis, Yuli Indriani Lumban Gaol, Risky Sakti M. Iqbal Manalu, Irga S F Manalu, Rohana Manalu, Syuratty Astuti Rahayu Mangunsong, Al-Firman Manik, Asianna Manurung, Depi Yohana Marbun, Tasya br Marbun, Tasya. Br May, Bila Muallimah, Sri Muhammad Rifai Nababan, Limra GM Nababan, Ridha Nadapdap, Fani Nolpiana Naiborhu, Roslin Nainggolan, Adellina Ahmad Zain Nainggolan, Gaby Agustina Nainggolan, Johana Andriani Nur Fadilla, Nur O Hutapea, Dorlince Pane, Agnes Pangaribuan, Rio O Panjaitan, Novia Adeliana Panjaitan, Pebriana Asina Parapat, Tegar Alif Haykal Pasaribu, Dyna MT Pasaribu, Ertika Susanti Pasaribu, Stevan Oktureja Pinem, Octa Vioni Piswatama, Dipo Pratama, Raja Songkup Pulungan, Nabila Amanda Purba, Griyani Elisabeth Purba, Herlide Purba, Rani Oktavia Purba, Widya Purba, Widya Helen Anjalina Putri, Angelina Rahmi, Anna Ritonga, Nadila Septiani RR. Ella Evrita Hestiandari Rusnita, Ayu Novidaniati S. Sugiharto Saragih, Mima Defliyanti Sari, Bertania Permata Sebayang, Mikhael Juni Pratama Sembiring, Elvina Br Sembiring, Gadis Prasiska Sembiring, Julianti Sembiring, Juwina Sherlinta Br Sembiring, Nike Margaretha Br Siagian, Rimma Anisa Siagian, Siti Zahra Siahaan, Parlaungan G Siahaan, Parlaungan Gabriel Sihaloho, Oksari Sihotang, Agustin Pratama Sijabat, Yosua Gabe Maruli Silaban, Florensia Simanjuntak, Ester Senov Fitriani Simbolon, Nur Anisa Simbolon, Yeni Yolanda Simorangkir, Ayub Desrika Sinaga, Eko Pranata Sinaga, Unedo Sinambela, San Mikael Sinambela, Sulastri Krisdayanti Sinurat, Santi Theresia Siregar, Delila Maya Sari Sitanggang, Agnes Sitohang, Agung Torang Sitompul, Juwita Helena Sitompul, Kristina Pujasari Sri Yunita Sulvina, Ardilla Tampubolon, Sarah Lestari Tarigan, Lora Ernanta Tarigan, Putri Juliani Taufik, Taslima Amelia Thesia , Devi Putri Tobing, Dian Uli Anastasya L. Tobing, Dies L. Wan Nova Listia Yopi, Mhd Hafiz Fahrezy