Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Legal Protection for Child Violence Victims in School Environment Based on Law No. 35 of 2014 (Study at SMP Negeri 1 Sunggal) Nainggolan, Adellina Ahmad Zain; Hadiningrum, Sri
International Journal of Religion Education and Law Vol 4, No 1 (2025): February 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v4i1.3776

Abstract

This study is related to legal protection for victims of child violence in the school environment based on Law no. 35 of 2014 as a case study at SMP Negeri 1 Sunggal. The objectives of this study include explaining the factors causing violence against children at SMP Negeri 1 Sunggal, explaining legal protection against violence against children at SMP Negeri 1 Sunggal, and describing the influence of Law No. 35 of 2014 on efforts to prevent violence against children at SMP Negeri 1 Sunggal. The type of qualitative research used with a descriptive research method that will explain various conditions and situations that arise in society and become objects in the study based on what happened. Samples were taken from 30 students, 1 Principal, 5 BK Teachers and homeroom teachers, and 2 School Employees by purposive sampling. Data will be collected through observation, documentation, and interviews. Then the data will be analyzed based on the Miles and Huberman model (1984), namely activities in qualitative data analysis are carried out interactively through data reduction (data editing), data presentation (data presentation), and verification (drawing conclusions). The results of the study indicate that there are 2 factors causing violence against children in SMP Negeri 1 Sunggal, namely internal and external factors. Legal protection for victims of violence against children in SMP Negeri 1 Sunggal can be achieved through mediation and legal sanctions based on Article 54 of Law Number 35 of 2014. Furthermore, the results of the study also stated that Law Number 35 of 2014 has a good influence because of the firmness of legal sanctions for students who are perpetrators and provides legal protection for students as victims of violence.
The feasibility of flipbook-based Wawasan Nusantara teaching materials in citizenship learning Yunita, Sri; Sugiharto, Sugiharto; Hadiningrum, Sri; Ivanna, Julia; Firdaus, Alif
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 22 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Learning media has a significant influence on learning outcomes. Using appropriate media can increase motivation, understanding, retention, practical skills, accessibility and collaboration in learning. However, the effectiveness of media also depends on design, implementation and learning context. Therefore, educators need to choose and design media that suits the goals and needs of students. This research aims to (1) produce flipbook-based Wawasan Nusantara teaching material products and (2) Understand the feasibility of flipbook-based Wawasan Nusantarateaching materials. The development model used in this research is ADDIE. The needs analysis results of lecturers and students show that the need for flipbook-based Indonesian insight teaching materials is enormous. The material expert validation results were 98.46% in the outstanding category, and the media expert validation was 90.58% in the exceptional category. The results of student assessments regarding the acceptability of teaching materials include very high acceptability, with a score of 4.94. So, it can be concluded that flipbook-based Indonesian language insight teaching materials are suitable for citizenship education learning. Teachers and students can use flipbook-based Indonesian language insight teaching materials as teaching materials in learning activities to help improve student learning.
Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Br Bangun, Desy Yolanda; Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega; Nainggolan, Gaby Agustina; Nainggolan, Johana Andriani; Pasaribu, Stevan Oktureja; Hadiningrum, Sri
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4968

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting.Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaMetode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan datayangvalid Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Konsep Harta Pusaka (ERPEN) Dalam Hukum Adat Karo dan Relevansinya pada Konteks Pewarisan Islam Yopi, Mhd Hafiz Fahrezy; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Angkat, Agustrio Mahanggana; Siagian, Rimma Anisa; Naiborhu, Roslin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6388

Abstract

Penelitian ini membahas konsep harta pusaka (Erpen) dalam hukum adat Karo dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip pewarisan dalam Islam. Hukum adat Karo menerapkan sistem patriarki, di mana hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan hak kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek mahasiswa Karo Muslim di Universitas Negeri Medan untuk menganalisis pemahaman dan praktik pewarisan yang terjadi di tengah masyarakat Karo Muslim. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem pewarisan adat Karo dan hukum Islam, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik pembagian warisan. Masyarakat Karo Muslim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi adat dan menerapkan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini juga mengkaji teori resepsi dan receptio in complexu untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pewarisan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai perbedaan, dinamika, serta integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan. Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya keadilan dalam pembagian warisan di lingkungan masyarakat multikultural, khususnya di kalangan Karo Muslim.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn) Batubara, Annisa Puspita Sari; Hadiningrum, Sri
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5930

Abstract

Penelitian ini menganalisis sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/Mdn yang melibatkan klaim ahli waris dari almarhum Drs. Zubeir Lubis. Perselisihan muncul akibat dua surat pernyataan ahli waris yang berbeda, dengan satu pihak mengklaim sebagai anak angkat. Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk menangani perkara ini karena yurisdiksi waris Islam berada di Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwewenang dalam menerima gugatan dan memberikan biaya perkara kepada penggugat, serta menegaskan bahwa status anak angkat tidak memberikan hak waris tanpa wasiat. Disarankan agar penggugat mengajukan perkara ke pengadilan yang tepat dan Pengadilan Negeri memberikan informasi terkait kewenangan pengadilan.
Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo (Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam Pane, Agnes; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan G; Manalu, Irga S F; Fadilla, Nur; Pangaribuan, Rio O; Manalu, Rohana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6375

Abstract

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a ‘dual track’ agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Di Wilayah Polsek Medan Helvetia Afifa Ritonga, Sarah; Hadiningrum, Sri
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v9i1.8064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Aparat Kepolisian Sat Reskrim Medan Helvetia dalam berusaha untuk memerangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Medan Helvetia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencuriaan kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polsek Medan Helvetia berjalan dengan baik dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti Bhabinkamtibmas dan tim Khusus Anti Bandit. Polisi menempatkan personel Sat Reskrim di lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Namun, kepolisian Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia masih menghadapi masalah dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan personel dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Br Bangun, Desy Yolanda; Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega; Nainggolan, Gaby Agustina; Nainggolan, Johana Andriani; Pasaribu, Stevan Oktureja; Hadiningrum, Sri
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4968

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting.Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaMetode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan datayangvalid Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo (Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam Pane, Agnes; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan G; Manalu, Irga S F; Fadilla, Nur; Pangaribuan, Rio O; Manalu, Rohana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6375

Abstract

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a ‘dual track’ agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn) Batubara, Annisa Puspita Sari; Hadiningrum, Sri
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5930

Abstract

Penelitian ini menganalisis sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/Mdn yang melibatkan klaim ahli waris dari almarhum Drs. Zubeir Lubis. Perselisihan muncul akibat dua surat pernyataan ahli waris yang berbeda, dengan satu pihak mengklaim sebagai anak angkat. Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk menangani perkara ini karena yurisdiksi waris Islam berada di Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwewenang dalam menerima gugatan dan memberikan biaya perkara kepada penggugat, serta menegaskan bahwa status anak angkat tidak memberikan hak waris tanpa wasiat. Disarankan agar penggugat mengajukan perkara ke pengadilan yang tepat dan Pengadilan Negeri memberikan informasi terkait kewenangan pengadilan.
Co-Authors Adila, Putri Rahma Afifa Ritonga, Sarah Aisyah Ramadhania, Jihan Ambarita, Maida Puspa Ristika Angkat, Agustrio Mahanggana Arief Wahyudi, Arief Armanda, Tri Bayu Assiddiq Harahap, Putri Permata Aulya, Fahrysyah Balqis, Tifany Laura Batubara, Annisa Puspita Sari Br Bangun, Desy Yolanda Br Sembiring, Eshaulin Br Simanjuntak, Eunike Br Tarigan, Elsa Prida Br.Ginting, Loficha Metesa Daely, Victoria Grace Depari, Samuel Pratama Depari, Teddy Pascha S DESI NATALIA, DESI Dewi Wulandari Fauzi, M. Iraqi Firdaus, Alif Firman, Al Ginting, Rizky Khairani Br Halimah Halimah Harahap, Ameliya Harahap, Putra Harianti, Sintia Hasibuan, Ramadani Shohiro Hasugian, Pingky Monica Hodriani Hodriani Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega Ibrahim, Maulana Ivanna, Julia Jasmin, Wildah Veizy Junaidi Junaidi Lubantobing, Joy Novi Yanti Lubis, Yuli Indriani Lumban Gaol, Risky Sakti M. Iqbal Manalu, Irga S F Manalu, Rohana Manalu, Syuratty Astuti Rahayu Mangunsong, Al-Firman Manik, Asianna Manurung, Depi Yohana Marbun, Tasya br Marbun, Tasya. Br May, Bila Muallimah, Sri Muhammad Rifai Nababan, Limra GM Nababan, Ridha Nadapdap, Fani Nolpiana Naiborhu, Roslin Nainggolan, Adellina Ahmad Zain Nainggolan, Gaby Agustina Nainggolan, Johana Andriani Nur Fadilla, Nur O Hutapea, Dorlince Pane, Agnes Pangaribuan, Rio O Panjaitan, Novia Adeliana Panjaitan, Pebriana Asina Parapat, Tegar Alif Haykal Pasaribu, Dyna MT Pasaribu, Ertika Susanti Pasaribu, Stevan Oktureja Pinem, Octa Vioni Piswatama, Dipo Pratama, Raja Songkup Pulungan, Nabila Amanda Purba, Griyani Elisabeth Purba, Herlide Purba, Rani Oktavia Purba, Widya Purba, Widya Helen Anjalina Putri, Angelina Rahmi, Anna Ritonga, Nadila Septiani RR. Ella Evrita Hestiandari Rusnita, Ayu Novidaniati S. Sugiharto Saragih, Mima Defliyanti Sari, Bertania Permata Sebayang, Mikhael Juni Pratama Sembiring, Elvina Br Sembiring, Gadis Prasiska Sembiring, Julianti Sembiring, Juwina Sherlinta Br Sembiring, Nike Margaretha Br Siagian, Rimma Anisa Siagian, Siti Zahra Siahaan, Parlaungan G Siahaan, Parlaungan Gabriel Sihaloho, Oksari Sihotang, Agustin Pratama Sijabat, Yosua Gabe Maruli Silaban, Florensia Simanjuntak, Ester Senov Fitriani Simbolon, Nur Anisa Simbolon, Yeni Yolanda Simorangkir, Ayub Desrika Sinaga, Eko Pranata Sinaga, Unedo Sinambela, San Mikael Sinambela, Sulastri Krisdayanti Sinurat, Santi Theresia Siregar, Delila Maya Sari Sitanggang, Agnes Sitohang, Agung Torang Sitompul, Juwita Helena Sitompul, Kristina Pujasari Sri Yunita Sulvina, Ardilla Tampubolon, Sarah Lestari Tarigan, Lora Ernanta Tarigan, Putri Juliani Taufik, Taslima Amelia Thesia , Devi Putri Tobing, Dian Uli Anastasya L. Tobing, Dies L. Wan Nova Listia Yopi, Mhd Hafiz Fahrezy