Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.075
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SURYA BETON - Fakultas Teknik Jurnal Penelitian Sains Journal TABARO Agriculture Science Bernas Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Journal TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya Jurnal Ilmiah ASET Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan Surya Beton : Jurnal Ilmu Teknik Sipil Jurnal Riset Farmasi Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Scientech Research and Development Jurnal Mata Pariwisata Prosiding University Research Colloquium Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Media Administrasi Jurnal Teknik Indonesia Manajemen Kreatif Jurnal Journal Of Indonesian Social Society TOFEDU: The Future of Education Journal RJOCS (Riau Journal of Computer Science) Journal of Accounting, Management, Economics, and Business APPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Jurnal Media Akademik (JMA) Prosiding Seminar Nasional Unimus Indonesian Journal of Economics and Strategic Management UTAMA: Jurnal Pariwisata Prima Notasi: Jurnal Pendidikan Matematika Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah EDUNOMIC : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK) Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal DIskresi JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MISSIO International Journal of Entrepreneurship and Tourism Jurnal Arsitektur GRID
AGUNG SETIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1 
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah) Nurul Ayu Puspita Sari; Galang Asmara; Rusnan; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Janapria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepada Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.
Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik Muhamad Afif Amanullah; Rusnan; Johannes Johny Koynja; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6023

Abstract

Penelitian dengan judul Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi dari ketidakpatuhan Pembentuk Undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan untuk mengetahui solusi agar tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian : implikasinya, adanya sengketa hukum baru, melanggar prinsip Check and Balances, dan hilangnya marwah dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi serta kelembagaan Mahkamah Konstitusi. terdapat dua alasan mengapa pembentuk undang-undang melakukan ketidakpatuhan. Pertama, adanya politik hukum yang diakukan olehpemerintah, kedua lemahnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi.selain itu terdapat beberapa asas penyelenggaraan negara yakni asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan tertib penyelenggaraan negara. Solusi yang dapat ditawarkan agar tidak terjadinya ketidakpatuhan adalah memuat tenggang waktu dalam putusan dan merevisi undang-undang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukan norma tentang sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM Dika Pola Rizki; Minollah; Agung Setiawan; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Baiq Safira Putri Salsabila; Galang Asmara; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7427

Abstract

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Danu Firman Solihin; Rusnan; Sarkawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilakanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indnesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.
PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM MENUNJANG PROFESIONALISME KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) (STUDI DI KOTA MATARAM) Rifqi Ramadhan; Minollah; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hsa4cs64

Abstract

Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menunjang profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan fokus pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PPS dalam menunjang profesionalisme KPPS. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen dan seleksi PPS yang digunakan KPU Kota Mataram adalah rekrutmen terbuka dengan membuka seluas-luasnya siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS. Dengan rekrutmen melalui aplikasi SIAKBA dan beberapa persyaratan yang mewajibkan pendaftar mencantumkan surat keterangan sehat dari pukesmas atau rumah sakit dan menunjukkan para pendaftar mampu secara jasmani dapat menjadikan hasil rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Dan juga bagaimana proses seleksi PPS ini dapat menunjung profesionalisme KPPS melalui bimbingan teknis, kriteria seleksi dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan jaminan/santunan dan honorarium yang sesuai dengan pekerjaannya.
PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM Aryandhini, Annisa; M. Saleh; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qkqt9d95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.
Co-Authors - Arimbi Abdi Dwi Andika Putra ACHMAD FAUZI Adyanata Lubis Ageng Putra Mulya Agus Sugiarto Agustono Agustono Aini, Yulfita Alan Febriansyah Alfath Nare Utama Ali Mahpudin Amirudin Amirudin Among Prayogo Andhika Rifki Prasetyo Andi Awaluddin Andi Firdawati Aninda Sri Rahayu Mastur Anis Shobikhah Anjeli Anselinus Kevin Munthe Arancas Safriati Lenggono Aries Boedi Setiawan Aryandhini, Annisa Arzaq - Assayyidah, Jasmine Audri Angelia Ignesia Bagus Naufal Baiq Safira Putri Salsabila Beni Nugroho Beverly Evangelista Budi Prabowo Soewondo Bunga, Nindi Bunga Iqnas Cossy Maychandra Dalfin Susanto Danu Firman Solihin Denik Wirawati Detri Amelia Chandra Diar Herawati Dika Pola Rizki Dwi Jatmoko Dwi Nanda Oktaviany Dwi Sulistyaningsih Edi Tetra Wibowo Eka Febrianti Eko Riyanto Ery Wahidatul Khasanah Evy Segarawati Ampry Failasufa, Hayyu Fauzi Erwis Fauziyah febi nurul safitri Firman Santosa Galang Asmara Hadi Riyandi Hadita Hafiz, Abdul Hartoni Hartoni Hendra Harmain Herlin Rahmasari Hermawan Hermawan Heru Gunawan Hijria Hijria Iin Wariin Basyari Iin Wariin Basyari Imam Prasetiyo Imam Prasetiyo Imam Wahidin Indrawati Indrawati Iqbal albaihaqi Iskandar Sukmana Jenivia Anggi Afriandini Jihan Johannes Johny Koynja Jufri Karjiono Karjiono Kartika Kartika Lola Kambuno Lullail, Jamalul Lutfia Uli Na’mah Luth Fimawahib M Arief Haritsa M. SALEH Marsudi Marsudi Maulana Dwi Sena Minollah Muh. Inayah A.M. Muhamad Afif Amanullah Muhamad Nurkholis Muhamad Taufik Muhamad Taufik Muhamad Taufik Nabila Ulfa Ningsih, Ellis Nurjuliasti Nopi Anggita Norma Devi Kurniasari Nubi Adzrul Idzihart Nur Aisyah Nur, Edil Wijaya Nuri Zakiyyah Nuriana Rachmani Dewi Nurmansyah Alami Nurmansyah Alami Nurul Ayu Puspita Sari Pipit Ristiana Anggraini Prita Sridelia Putri Salzabila Rachman Maulana Kafrawi Rachmi Hariaty Hasan Rafiuddin Syam Rahimuddin Samad Rahmadani Rahmadani Rahman Arifuddin Rahmawati Nurul Jannah Rani Rifqi Ramadhan Riska Ari Amalia Riyanto Wibowo Rizal Fauzi Rizky Tidarwati Pratiwi Rochmad Rusnan Safrudin Sarkawi Satria Pradana Satria Riki Mustafa, Satria Riki Shifa Atiyatul Hasanah Sonia Sri Wahyudi St. Harpiani Subekti Prasetio Subekti Prasetyo Sugeng Riyanto Suhaji Suhaji Sultan Hasibuan Sutarto Sutarto Syafrizal Hasibuan Syafruddin Rais, Syafruddin Syahril Syahrul AlQadri Syamsiar, Syamsiar Syarifuddin Syarif Theresia Pynkyawati Tia Listiaty Toni Ari Wibowo Venissa Dian Mawarsari Wahyu Adi Pratama Wieke, Erzy Asty Yoga Zahrudin Yulfita Aini Yuriska Zai, Feri Irawan Zakaria, Hadi