Claim Missing Document
Check
Articles

PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI SATWA BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI Adhari, Ade; Naomi, Sherryl
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of animals in Indonesia, especially endangered species, is decreasing in population due to rampant huntingactivities carried out by humans. Apart from going through the Criminal Code, the Government has made policies toregulate hunting activities and to protect animals from extinction. One of them is through the Republic of Indonesia Law.No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. In addition, criminal law policiesare important to know in order to protect animals in Indonesia. This community service activity is to provide informationrelated to criminal law policies in protecting animals for prospective prosecutors at the Attorney General's TrainingAgency of the Republic of Indonesia. Participants in this activity are Prospective Prosecutors who are currentlyconducting training at the Prosecutor's Training Agency of the Republic of Indonesia. The aim of this PKM is to providean understanding of criminal law policies in animal protection. The method of implementing PKM this time is the lecturemethod and evaluation of the results of the lectures held at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The resultsof the community service activities show that prospective prosecutors gain understanding regarding criminal law policiesin protecting animals, which will later be useful for prosecutors in carrying out their duties.   ABSTRAKKeberadaan satwa di Indonesia khususnya satwa langka semakin menipis populasinya karena maraknya kegiatanperburuan yang dilakukan oleh manusia. Selain melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah membuatkeijakan untuk menertibkan kegiatan perburuan dan untuk melindungi satwa dari kepunahan. Salahsatunya melalui UURI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Selain itu kebijakan hukum pidanamenjadi penting untuk diketahui guna perlindungan bagi satwa di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat iniuntuk memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam melindungi satwa bagi calon jaksa padabadan diklat kejaksaan republik Indonesia. Peserta dalam kegiatan ini adalah Calon Jaksa yang sedang melakukanpelatihan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan PKM ini adalah memberikan pemahaman kebijakanhukum pidana dalam perlindungan satwa. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah metode ceramah dan evaluasi atashasil ceramah yang dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil kegiatan pengabdian kepadamasyarakat menunjukan para calon jaksa mendapatkan pemahaman berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalammelindungi satwa, yang nantinya akan berguna bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.
LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (MAKNA DAN SEJARAH BERKEMBANGNYA KEJAHATAN KORUPSI DAN BERDIRINYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) Ade Adhari; Sherryl Naomi
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26188

Abstract

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga pada era Reformasi. Sudah dilakukannya berbagai upaya dalam memberantas korupsi, namun budaya ini tetap terjadi yang didorong oleh motif kekuasaan dan kekayaan. Pada era reformasi akhirnya lahirlah lembaga independen yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berfungsi dalam memberantas korupsi. Dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh LPKAN Indonesia dan LKHAI, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi terkait Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia. Fokus diskusi ini salah satunya membahas mengenai latar belakang, makna dan sejarah berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, lahirnya norma-norma terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana akhirnya komisi pemberantasan korupsi dapat hadir di era reformasi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk memberantas korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan secara efektif dan efisien. Hasil dari kegiatan ini hendak menunjukkan bagaimana korupsi telah mewabah di Indonesia dan sudah seharusnya untuk diberantas bersama.
PEMBERIAN PEMAHAMAN URGENSI PERUBAHAN UU ITE BAGI KEMINFO Ade Adhari; Sherryl Naomi
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26194

Abstract

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan banyak perubahan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan dalam suatu hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakatnya. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk tujuan pencegahan penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara daring dan luring dalam diskusi Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan Komentar terhadap DIM. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi.
PENGENALAN PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA SMA PELANGI KASIH Adhari, Ade
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26211

Abstract

ABSTRACT School students are a young generation who are very vulnerable in the face of many developments that occur in the world today. Early introduction of law for school students is very important for them for the purpose of counteracting various social problems that will arise. Early introduction of law is seen as necessary to foster high awareness of the law. Students are the next generation of the nation who must be saved by debriefing on the importance of the value of legal awareness. In this event, PKM Organiser had the opportunity to become an offline speaker in a discussion of “Pengenalan Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum”. The results of this event want to provide an introduction and increase legal awareness of SMP Pelangi Kasih students. ABSTRAK Siswa sekolah merupakan generasi muda yang sangat rentan dalam menghadapi banyak perkembangan yang terjadi di dunia saat ini. Pengenalan hukum sejak dini bagi para siswa sekolah menjadi sangat penting bagi mereka untuk tujuan menangkal berbagai permasalahan sosial yang akan muncul. Pengenalan hukum sejak dini dipandang perlu untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang tinggi. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan pembekalan terkait pentingnya nilai kesadaran hukum. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pengenalan Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pengenalan dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap siswa SMP Pelangi Kasih.
PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN PEMAHAMAN TENTANG UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BAGI SISWA SMA NEGERI 17 JAKARTA Adhari, Ade; Ongaran, Joshua Steven
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32622

Abstract

SMA Negeri 17 Jakarta is a public high school located in Jakarta, Indonesia. The school is well-known as an educational institution with a strong commitment to the academic, character, and skill development of its students. Equipped with adequate facilities and quality teaching staff, SMA Negeri 17 Jakarta, in collaboration with the PKM Team from Universitas Tarumanegara, organized a mentoring program to provide understanding of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law). Narcotics abuse in Indonesia, particularly among teenagers, is alarming, with 3.5 million Indonesians reported to be active drug users. SMA 17 Jakarta was chosen as the target of this mentoring and awareness program on the Narcotics Law. The program aims to prevent narcotics abuse through an educational approach involving lectures and Focus Group Discussions (FGD). The method included a lecture session on the definition, types, and penalties related to narcotics, followed by pre-test and post-test assessments to measure students' understanding. The program ran smoothly, with results showing a 30% increase in students' understanding after participating in the program, as well as active participation in discussions, reflecting strengthened critical attitudes toward narcotics abuse. This program demonstrates the importance of continuous education in preventing narcotics abuse among the younger generation. ABSTRAK SMA Negeri 17 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jakarta, Indonesia. Sekolah ini dikenal sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan akademik, karakter, dan keterampilan siswa. Dengan fasilitas yang memadai dan staf pengajar berkualitas. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswanya, SMA Negeri 17 Jakarta dengan Tim PKM Universitas Tarumanegara menyelenggarakan program pendampingan dan pemberian pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan, dimana 3,5 juta penduduk Indonesia dinyatakan aktif menggunakan narkoba. SMA 17 Jakarta menjadi sasaran program pendampingan dan pemberian pemahaman terkait UU Narkotika. Program ini bertujuan mencegah penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan edukatif yang melibatkan ceramah dan Focus Group Discussion (FGD). Metode pelaksanaan terdiri dari sesi ceramah mengenai definisi, jenis, dan sanksi terkait narkotika, yang diikuti oleh pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Program ini berjalan lancar ditunjukkan dengan hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 30% setelah mengikuti program, serta partisipasi aktif dalam diskusi yang menunjukkan penguatan sikap kritis terhadap penyalahgunaan narkotika. Program ini membuktikan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.
PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN ARGUMENTASI UNTUK KEPERLUAN LOMBA DEBAT DI SMA NEGERI 17 JAKARTA Adhari, Ade; Ongaran , Joshua Steven
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32624

Abstract

SMA Negeri 17 Jakarta is one of the public high schools located in Jakarta, Indonesia. The school is known as an educational institution that has a strong commitment to the academic, character and skill development of students. With adequate facilities and qualified teaching staff, SMA Negeri 17 Jakarta strives to create a conducive learning environment for its students. The PKM team of Tarumanegara University has a program, one of which is mentoring and preparing arguments for the debate competition. This program was carried out with the aim of honing students' abilities in debate and providing an understanding of debate techniques, preparation of strong arguments, debate structure, and public speaking techniques. This program was implemented using two methods, namely the lecture method and the focus group discussion method. The lecture method was carried out with the aim of providing basic material on debate techniques, preparation of strong arguments, debate structure, and public speaking techniques. The material provided includes basic debate theories, examples of debate cases, and strategies for winning debates. While the focus group discussion method was carried out with the aim of exploring students' understanding of the material that had been delivered previously. This program went well as shown by the results of this activity which showed an increase in student understanding by 70% after attending the program, as well as active participation in discussions which showed the development of students' abilities in compiling debate arguments and public speaking skills. ABSTRAK SMA Negeri 17 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jakarta, Indonesia. Sekolah ini dikenal sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan akademik, karakter, dan keterampilan siswa. Dengan fasilitas yang memadai dan staf pengajar berkualitas, SMA Negeri 17 Jakarta berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswanya. Tim PKM Universitas Tarumanegara memiliki program, salah satunya pendampingan dan penyusunan argumentasi untuk keperluan lomba debat. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam debat dan memberikan pemahaman mengenai teknik debat, penyusunan argumentasi yang kuat, struktur debat, serta teknik public speaking. Program ini dilaksanakan dengan dua metode yakni metode ceramah dan metode focus froup discussion. Metode ceramah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan materi dasar tentang teknik debat, penyusunan argumentasi yang kuat, struktur debat, serta teknik public speaking. Materi yang diberikan meliputi teori-teori dasar debat, contoh kasus debat, serta strategi memenangkan debat. Sedangkan metode focus group discussion dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali pemahaman siswa mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Program ini berjalan lancar ditunjukkan dengan hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 70% setelah mengikuti program, serta partisipasi aktif dalam diskusi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam menyusun argumentasi debat dan kemampuan public speaking.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LEGAL OPINION BAGI SISWA SMA 16 JAKARTA Adhari, Ade; Ongaran, Joshua Steven
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32625

Abstract

SMA Negeri 16 Jakarta Barat is one of the top high schools located in Palmerah, West Jakarta. The school is known for its extracurricular programs and its commitment to developing the interests and talents of its students. The PKM program from Universitas Tarumanegara helps introduce students to crucial skills for those interested in pursuing a legal career, particularly in drafting legal opinions. This PKM program was carried out through lectures, Focus Group Discussions (FGD), and direct mentoring by lecturers in drafting legal opinions. The lectures provided an introduction to the basic concepts of legal opinion structure and legal research techniques, delivered comprehensively with the aid of visual tools. The FGD aimed to develop communication skills and foster critical thinking in formulating initial legal arguments. Direct mentoring allowed students to receive personal guidance from lecturers in drafting legal opinions based on the discussion results. The program ran smoothly and successfully enhanced the students' understanding and skills in drafting logical, well-structured legal opinions based on solid legal analysis. The results show that this PKM program effectively builds legal writing skills and the students' confidence in dealing with legal issues. Active student participation in each stage of the program also demonstrates that the methods used were well-targeted in supporting legal education at the high school level. ABSTRAK SMA Negeri 16 Jakarta Barat merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan yang terletak di Palmerah, Jakarta Barat. SMA Negeri 16 Jakarta Barat dikenal dengan program ekstrakulikuler serta komitmennya dalam mengembangkan minat dan bakat siswanya. Program PKM Universitas Tarumanegara membantu mengenalkan siswa dengan kemampuan yang krusial bagi siswa yang berminat berkarir di bidang hukum, yaitu penyusunan legal opinion. Program PKM ini dilaksanakan dengan metode ceramah, Focus Group Discussion (FGD), serta pendampingan langsung oleh dosen dalam menyusun legal opinion. Ceramah memberikan pengenalan konsep dasar mengenai struktur legal opinion dan teknik riset hukum, yang disampaikan secara komprehensif menggunakan alat bantu visual. FGD berfungsi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, serta berpikir kritis dalam merumuskan argumen hukum awal. Pendampingan langsung memungkinkan siswa untuk mendapatkan bimbingan personal dari dosen dalam menyusun opini hukum berdasarkan hasil diskusi. Program ini berjalan lancar dan berhasil meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa dalam menyusun legal opinion yang logis, terstruktur, dan berbasis pada analisis hukum yang kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa program PKM ini efektif dalam membangun keterampilan penulisan hukum dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi masalah hukum. Keterlibatan aktif siswa dalam setiap tahap kegiatan juga menunjukkan bahwa metode yang digunakan tepat sasaran dalam mendukung pembelajaran hukum di tingkat sekolah menengah atas.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN JUAL BELI BAGI SISWA SMA 16 JAKARTA Adhari, Ade; Ongaran, Joshua Steven
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32626

Abstract

Community Service Program (PKM) conducted by Universitas Tarumanegara at SMA Negeri 16 Jakarta aims to enhance students' understanding of the process of drafting sale and purchase agreements. This program adopts a structured approach through lectures, Focus Group Discussions (FGD), and direct mentoring. The lectures provide a theoretical foundation on essential elements in a sale and purchase agreement, such as the rights and obligations of the parties and dispute resolution clauses. In the FGD sessions, students are given the opportunity to analyze case scenarios and collaboratively draft agreements, while during the mentoring stage, students receive direct guidance from lecturers to draft more detailed and comprehensive agreements. The results of the PKM show a significant improvement in students' abilities, particularly in identifying key elements and drafting agreements that are logical, systematic, and in accordance with legal standards. Prior to the program, many students had only basic knowledge of sale and purchase agreements, but afterward, they were able to draft agreements more effectively, anticipate potential disputes, and use appropriate legal language. This program has been deemed effective in equipping students with practical skills that are relevant for everyday life and their future careers in law. ABSTRAK Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Universitas Tarumanegara di SMA Negeri 16 Jakarta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses penyusunan naskah perjanjian jual beli. Kegiatan ini menggunakan pendekatan yang terstruktur melalui ceramah, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan langsung. Ceramah memberikan landasan teori tentang elemen-elemen penting dalam perjanjian jual beli, seperti hak dan kewajiban para pihak, serta klausul penyelesaian sengketa. Dalam FGD, siswa diberi kesempatan untuk menganalisis skenario kasus dan menyusun perjanjian secara berkelompok, sementara pada tahap pendampingan, siswa dibimbing secara langsung oleh dosen untuk menyusun perjanjian yang lebih rinci dan komprehensif. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan siswa, terutama dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dan menyusun perjanjian yang logis, sistematis, dan sesuai dengan standar hukum. Sebelum kegiatan, banyak siswa hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai perjanjian jual beli, namun setelahnya, mereka mampu menyusun perjanjian dengan lebih baik, mengantisipasi potensi sengketa, serta menggunakan bahasa hukum yang tepat. Program ini dinilai efektif dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan untuk kehidupan sehari-hari maupun masa depan mereka di dunia hukum.
MORALITY IN LAW: AN ANALYSIS TOWARDS THE LEGAL PHILOSOPHY AND INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM Adhari, Ade; Sitabuana, Tundjung; Aprilia, Indah Siti
Indonesia Law Review Vol. 13, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The philosophy of law schools, such as positivism and naturalism, always have opposing arguments about moral and law separation. Positivism on one side, believes that morality is a non-law element that has to be strictly separated from the law, while on the other side, naturalism says moral can not be separated from the law and that moral has to become the basis of every law. However, the positivism idea is arduous to be implemented in the current situation as the legal product is constantly managed to conform with the moral values. The objectives of this paper are to study: (1) the moral position according to naturalism, positivism, and interpretivism perspective along with the adjustment of positivism view in morality within the law; and (2) the moral position in Indonesia national legal system as every country has its own legal reasoning pattern about moral in the law. The content of this paper is analyzed using the normative juridical legal research method. The result shows that: (1) Each naturalism, positivism, or interpretivism has its own argument on how morals are found, why morals are important to be incorporated in the law, and what legal goals they most upheld; and (2) Indonesia reasoning pattern exhibits the combination of several philosophy of law schools characteristics. The position of morals in Indonesia alone, has a similarity to naturalism and interpretivism because from the very beginning of law-making process up to the implementation, Indonesia can not separate moral from the law.
DYNAMICS OF THE PENITENTIARY SYSTEM, TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE HANDLING OF CRIMINAL CASES IN CRIMINAL EXECUTION LAW IN SOUTHEAST ASIA: CONVERGENCE AND DIVERGENCE OF INTERNATIONAL PERSPECTIVES Widyawati, Anis; Adhari, Ade; Masyhar, Ali; Deo Syahputra, Bearlly; Purnomo, Didik
Indonesia Law Review Vol. 15, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the dynamics of the penitentiary system transparent, and accountable criminal case handling in criminal execution law in Southeast Asia, focusing on the convergence and divergence of international perspectives. These countries have diverse approaches to the penitentiary system and criminal law enforcement, including in terms of the implementation of the death penalty and the treatment of prisoners. Some countries, such as Singapore and Malaysia, maintain strict death penalty practices, which often contradict international human rights standards, while others such as the Philippines show inconsistencies in implementing criminal execution laws. This research also examines the three main stages in the enforcement of the penitentiary system, namely the formulation stage, the application stage and the execution stage, which vary across Southeast Asian countries. Historical, political and cultural factors contribute to these variations, affecting the conformity of national legal systems with transparent and accountable international criminal law. In addition, this study highlights the importance of transparency and accountability in criminal case handling, as well as the role of rehabilitation in the penitentiary system, as an effort to align with international standards, especially regarding the treatment of death row prisoners. Understanding these dynamics is expected to provide insight into the differences and similarities in criminal execution laws in Southeast Asia as well as efforts towards better integration with international perspectives on human rights and criminal executions.
Co-Authors Aditya Pradana, Yudha Adityo Saputra Ahmad Redi, Ahmad Al Hadid, Andi Pangerang Ali Masyhar Allyssa, Allyssa Alvira Damayant Amelia Elisabeth Putri Kusuma Amin, Naufal Sakti Ramadhani Amri, Ibra Fulenzi Andriano, Raphael Anggi Octavelia Putri N Anis Widyawati Anjani, Isabella Merlin Aprilia, Indah Siti Arif Al Jibran, Farel Arifin, Alfredo Juniotama arrifa, Reisa Arya Sulistiawan Audrey, Jessica Aurellia, Chyntia Axel Putra, Muhammad Belicia Widhyana Yulia Putri Bryan Bryan Calvin Rafly Hadi Pradana Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Deo Syahputra, Bearlly Devi Ulan Dari Dian Latifiani Didik Purnomo, Didik Djayanti Edo Bintang Joshua Eliza Della Kanaya Elizabeth, Vivi Ferdian Soni Ferdinand De Lapasha Gen Yaish Ibrahim Gilbert Winata Goce, Azzahra Natazia Ristina Hans Poliman Helda Rahmasari Hermawan, Nabila Tasya Husen, Nur Afni Hutabarat, Rugun Romaida Ilham, Rianza Naufalfalah Indah Siti Aprilia Indra Dohara Siburian Jeremy Nicholas Joshua Steven Ongaran Julian Devara Asyraf Julita, Marcella Junior, Austin Kaendo, Karen Eklesia Gabriella Lambertus Josua Tallaut Leona Citra Maranatha Lin Yan Che Mahabar, Regina Victoria Rambu Ngana Margamu Desy Putri Dewi Margaret Mutiara Manurung Marsel Mulyadi Milenia, Angelica Christin Nainggolan, Daniel Hasudungan Naomi, Sherryl Natashya, Jasmine Niella Tasya Ullie Niken Febriana Dwi Nurizki, Andhika Raka Ongaran , Joshua Steven Ongaran, Joshua Steven Pujiyono Pujiyono Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Ramdhani, Dwi Sukma Rannu, Delycia Anwar Renardi Idfidian, Teuku Richard Janwardo Ridwan Arifin Rionardo Farlus Patitan Rizky Setiawan Sanjaya, Dixon Saputra, Rama Adi Sherlyn, Sherlyn Sherryl Naomi Sheryn Lawrencya Sidharta, Sidharta Sihaloho, Afpryanto Silviana Putri, Szyva Simanjuntak, Irene Gracia Sindi Fitria Singhs, Arief Dermawan Sitabuana, Tundjung Suryani, Leony Sondang Tania, Neysa Tasya Renwarin, Chrisjane Thie, Naysa Andrea Trayama, Yoga Tundjung Herning Sitabuana Viano Lewi Kong Ateng, Kenny Vincent Trauman Virriantaka Wayan P. Windia Wijaya, Natasya Winata, Tania wong, Sherryl naomi Yohen, Samantha Maria Yuwono Prianto Zebua, August Delta