Claim Missing Document
Check
Articles

THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPAL FORMULATION POLICY IS PARTIAL IN NATURE IN CORPORATE CRIMINALITY IN INDONESIA Adhari, Ade; Pujiyono, Pujiyono; Sidharta, Sidharta; Aprilia, Indah Siti
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article identifies and examines the policy formulation of the ultimum remedium principle in criminalizing corporations in Indonesia. The source of criminal law is found in the Criminal Code (KUHP) and laws outside the Criminal Code. The principle of ultimum remedium in corporate punishment is not recognized in the Criminal Code. Limited ultimum remedium-based corporate penalties are found in various laws containing offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment. Normatively, the process of prosecuting a corporation is a last resort, and the main step required is fulfilling the obligation to pay off losses to state revenue, paying off import duties that are not or underpaid or after paying off excise that is not and/or underpaid. From this policy formulation, it can be seen that the principle of ultimum remedium in corporate punishment is partial.
ASSESSING LEGAL CERTAINTY IN SENTENCING AGGRAVATION IN THE DECISION OF THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT Natashya, Jasmine; Adhari, Ade
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1906

Abstract

One crime that cannot be avoided is violence. Joint criminal acts of violence as regulated in Article 170 of the Criminal Code often result in serious injury and can even cause death to the victim. This study analyzes the application of aggravated punishment in the Central Jakarta District Court Decision No. 200/Pid.B/2025/Pn.Jkt.Pst through the effects of the perpetrator's use of acid, which caused third-degree burns covering 4.5% of the total surface area of the victim's face. The research method used by the author is normative legal research using a legislative approach to examine laws and regulations. The result of the research on Central Jakarta District Court Decision No. 200/Pid.B/2025/Pn.Jkt.Pst is that the sentence imposed was one year and two months in prison, far below the maximum penalty of nine years specified in the Criminal Code. This condition shows an imbalance between the severity of the consequences and the lightness of the punishment, which ultimately causes legal uncertainty in the application of Article 170 of the Criminal Code.
MENCEGAH LEGALISASI TINDAKAN ULTRA VIRES MELALUI STRUKTUR HIERARKIS: HUBUNGAN PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DAN PRINSIP LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA Joshua Steven Ongaran; Ade Adhari
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63250

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji posisi hierarkis asas Presumptio Iustae Causa terhadap Prinsip Legalitas dalam hukum administrasi Indonesia dengan menggunakan struktur teori hukum Gabriel Hallevy. Permasalahan muncul akibat penerapan presumption yang mengesampingkan uji legalitas, yang mengakibatkan legalisasi tindakan ultra vires dalam praktik pengadilan tata usaha negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif yuridis, dengan analisis putusan PTUN dan kajian literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Presumptio Iustae Causa harus dipahami sebagai prinsip sekunder di bawah Prinsip Legalitas sebagai prinsip fundamental. Penempatan hierarkis yang benar ini penting untuk mencegah pengesampingan legalitas, menjaga koherensi sistem hukum administrasi, dan memperkuat supremasi hukum. Rekomendasi penelitian ini mencakup penerapan prinsip “uji legalitas terlebih dahulu, baru presumption” dalam praktik PTUN dan pengkodifikasian hierarki prinsip untuk mempertegas kedudukan asas tersebut. Kata Kunci: Hukum Administrasi, Presumptio Iustae Causa, Prinsip Legalitas, Struktur Hierarkis, Ultra Vires.   Abstract                                                                                         This study examines the hierarchical position of the Presumptio Iustae Causa principle in relation to the Principle of Legality within Indonesian administrative law using Gabriel Hallevy’s legal theory framework. Problems arise from the application of presumption overriding legality tests, resulting in the legalization of ultra vires acts in administrative court (PTUN) practice. The research employs normative juridical methods with analysis of court decisions and relevant literature. Results show that Presumptio Iustae Causa should be understood as a secondary principle subordinate to the fundamental Principle of Legality. Correct hierarchical positioning is crucial to prevent the overriding of legality, maintain coherence in the administrative law system, and strengthen the rule of law. Recommendations include applying the principle of "legality test first, then presumption" in PTUN practice and codifying the hierarchy of principles to clarify the position of the doctrine. Keywords: Administrative Law, Hierarchical Structure, Presumptio Iustae Causa, Principle of Legality, Ultra Vires,
Efektivitas Pemidanaan Perjudian Daring dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Saputra, Rama Adi; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51271

Abstract

Perjudian daring telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang paling kompleks di Indonesia, seiring meningkatnya penetrasi teknologi informasi dan akses internet. Meskipun pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring masih mengandalkan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar hukum utama, efektivitas pemidanaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, hambatan penegakan hukum, serta dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring dalam perspektif kebijakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan analisis kebijakan pidana, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan masih lemah pada aspek normatif karena belum adanya aturan khusus yang mengatur perjudian daring secara komprehensif. Pada aspek yuridis, keterbatasan forensik digital, persoalan yurisdiksi lintas negara, serta kurangnya koordinasi antarlembaga menghambat penegakan hukum. Pada aspek sosiologis, rendahnya literasi digital dan kondisi ekonomi masyarakat mendorong tingginya partisipasi dalam judi daring sehingga pemidanaan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan yang efektif hanya dapat dicapai melalui penguatan kebijakan hukum pidana secara holistik, mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta implementasi strategi non-penal yang bersifat preventif dan rehabilitatif.
Upaya Penanggulan Berbasis Akar Penyebab Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA di Kerobokan Bali Mahabar, Regina Victoria Rambu Ngana; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51020

Abstract

Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi warga binaan dan kemampuan institusi pemasyarakatan menyediakan ruang pembinaan yang layak. Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penghuni dari tahun 2022 hingga 2025, sementara kapasitas riil lapas menurun akibat proses pembangunan blok baru yang mengharuskan pengosongan beberapa area hunian. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan antara kapasitas administratif dan kapasitas fungsional, tetapi juga berdampak pada efektivitas layanan pembinaan, kesehatan, keamanan, serta pemenuhan hak dasar warga binaan. Penelitian ini menelaah akar penyebab overkapasitas yang tidak semata bersumber pada aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan, tingginya tingkat penahanan pra-persidangan, serta kurang optimalnya implementasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data resmi Lapas Kerobokan. Analisis menunjukkan bahwa upaya penanggulangan overkapasitas yang bersifat fisik dan administratif belum memadai karena tidak menyentuh faktor struktural. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan instrumen integrasi agar penanganan overkapasitas bersifat berkelanjutan.
Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Trauma bagi Perempuan Disabilitasi Korban Kekerasan Seksual Simanjuntak, Irene Gracia; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50937

Abstract

Kekerasan seksual di Inonesia masih menunjukan angka yang tinggi, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas menimbulkan dampak yang berat dan membuthkan rehabilitasi yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode normative untuk mengkaji pengaturan hak rehabilitasi dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Penyandang Disabilitas, dan aturan terkait kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun landasan hukum sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional serta koordinasi layanan yang belum terpadu. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan layanan rehabilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
Urgensi Pembiayaan Pengobatan dalam Pemenuhan Pemulihan Kerugian Konsumen Korban Produk Obat Sirup yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Yohen, Samantha Maria; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50850

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembiayaan pengobatan dalam pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI) di Indonesia. Kasus keracunan massal akibat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup anak telah menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius, termasuk kerusakan ginjal permanen, kebutuhan terapi dialisis jangka panjang, dan tingginya angka kematian. Beban biaya perawatan yang meliputi perawatan darurat, rawat inap intensif, terapi lanjutan, serta rehabilitasi medis dan psikologis memerlukan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, melainkan melalui pemenuhan biaya pengobatan sebagai hak fundamental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas mekanisme restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan implementasi di lapangan, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengobatan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan pembentukan skema dana kompensasi nasional untuk menjamin kepastian pemulihan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada kebutuhan korban secara komprehensif.
The Urgency of Policy Formulation in the Criminalization of Online Gambling: Urgensi Kebijakan Formulasi dalam Tindak Pidana Judi Online Wong, Sherryl Naomi; Adhari, Ade
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1405

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed traditional forms of crime into sophisticated cyber-based offenses, including online gambling, which has become increasingly prevalent in Indonesia. Specifically, the application of Article 303 of the Criminal Code—designed for conventional, physical gambling—proves inadequate for addressing the borderless, anonymous, and technologically complex nature of digital gambling. The knowledge gap lies in the absence of explicit legal provisions regulating online gambling, resulting in inconsistent interpretations, reliance on prohibited analogical reasoning, and weakened legal certainty. This study aims to analyze current punishment practices for online gambling and assess the urgency of reformulating criminal law policies that align with contemporary technological realities. The results reveal that enforcement often stretches Article 303 beyond its intended scope, violating the principle of legality and producing ineffective sanctions that fail to reflect the social and economic harms of digital gambling. The novelty of this research lies in its integrated evaluation of doctrinal deficiencies, judicial practices, and theoretical foundations of criminalization within Indonesia’s evolving cybercrime landscape. The implications underline the urgent need for explicit statutory regulation of online gambling to ensure legal certainty, enhance law-enforcement effectiveness, and strengthen societal protection in the digital era. Highlights: Online gambling grows rapidly while outdated laws fail to regulate digital mechanisms. Applying Article 303 KUHP to cyber-based gambling often violates the legality principle. Urgent legal reform is needed to ensure clarity, effectiveness, and proportional sanctions. Keywords: Online Gambling, Criminal Policy, Legality Principle, Cybercrime Regulation, Legal Reform
Proof of Intent in Aiding and Abetting a Criminal Act in Medan District Court Decision Number 882/Pid.B/2024/PN Mdn: Pembuktian Pemenuhan Unsur Kesengajaan Pembantuan Tindak Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Mdn Arrifa, Reisa; Adhari, Ade
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1409

Abstract

General Background: Accomplice liability under Article 56 of the Indonesian Criminal Code requires proof of intent, reflected in the accomplice’s knowledge and will to facilitate a crime. Specific Background: In Decision No. 882/Pid.B/2024/PN Mdn, the court concluded that intent in accomplice liability was not established, despite evidence showing the defendant knowingly created and transferred mobile banking accounts to a fraud perpetrator for financial gain. Knowledge Gap: Existing studies rarely examine inconsistencies between doctrinal constructions of intent and their judicial application in accomplice liability within fraud cases. Aims: This study analyzes how the element of intent in accomplice liability was assessed and whether the court’s reasoning aligns with criminal law doctrine. Results: Findings indicate that the defendant’s conduct demonstrates knowledge and purposeful assistance fulfilling the subjective elements of fraud under Article 378 KUHP and the intent requirement of Article 56 KUHP. Novelty: This study provides a doctrinal–case analysis showing that judicial misinterpretation of intent can blur the distinction between neutral acts and intentional facilitation. Implications: The results highlight the need for consistent judicial application of mens rea principles to maintain the integrity of criminal responsibility and prevent erroneous exclusions of accomplice liability. Highlights: The case reveals a doctrinal inconsistency in assessing intent for accomplice liability. Evidence shows the defendant’s actions met the subjective elements of fraud. Misinterpretation of mens rea risks weakening the boundaries of criminal responsibility. Keywords: Accomplice Liability, Intent, Article 378 KUHP, Proof, Participation in Crime
A Critical Analysis of the Fulfillment of the Intent Element in the Dissemination of Private Content under the Electronic Information and Transactions Crime, Based on Decision No. 805/Pid.Sus.2024/PN.Jkt.Sel.: Analisis Kritis Pemenuhan Unsur Kesengajaan Penyebarluasaan Konten Pribadi Dalam Tindak Pidana ITE Studi Putusan Nomor 805/Pid.Sus.2024/PN.Jkt.Sel Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen; Adhari, Ade
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1410

Abstract

General Background: The rapid advancement of digital technology has increased legal challenges related to electronic information misuse, particularly within Indonesia’s Special Criminal Law governing Electronic Information and Transactions (EIT). Specific Background: Cases involving the dissemination of private content frequently raise questions regarding the fulfillment of intent or dolus as a requirement for criminal liability. Knowledge Gap: Judicial inconsistencies in assessing intent—especially in distinguishing intentional acts from negligence—indicate the need for deeper doctrinal analysis. Aims: This study critically examines the fulfillment of intent in the dissemination of private content under Article 27 ayat 1 jo. Article 45 ayat 1 of the EIT Law, based on Decision No. 805/Pid.Sus.2024/PN.Jkt.Sel. Results: The findings show that the court’s analysis relied on three key elements: actus reus, the absence of rights or consent, and mens rea reflected in the perpetrator’s awareness of wrongdoing, while also considering the defendant’s negligence or culpa. Novelty: This study exposes discrepancies between courtroom facts and judicial reasoning, revealing conceptual misalignment in applying intent within EIT cases. Implications: The research provides a clearer analytical framework for judges and legal practitioners to differentiate intentional wrongdoing from negligence in future EIT adjudications. Highlights: The study clarifies how intent is assessed in private-content dissemination cases under the EIT Law. Findings show discrepancies between courtroom facts and the court’s interpretation of intent. The research offers a clearer framework for distinguishing intent from negligence in future cases. Keywords: Intent, Negligence, EIT Law, Private Content, Criminal Liability
Co-Authors Aditya Pradana, Yudha Adityo Saputra Ahmad Redi, Ahmad Al Hadid, Andi Pangerang Ali Masyhar Allyssa, Allyssa Alvira Damayant Amelia Elisabeth Putri Kusuma Amin, Naufal Sakti Ramadhani Amri, Ibra Fulenzi Andriano, Raphael Anggi Octavelia Putri N Anis Widyawati Anjani, Isabella Merlin Aprilia, Indah Siti Arif Al Jibran, Farel Arifin, Alfredo Juniotama arrifa, Reisa Arya Sulistiawan Audrey, Jessica Aurellia, Chyntia Axel Putra, Muhammad Belicia Widhyana Yulia Putri Bryan Bryan Calvin Rafly Hadi Pradana Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Deo Syahputra, Bearlly Devi Ulan Dari Dian Latifiani Didik Purnomo, Didik Djayanti Edo Bintang Joshua Eliza Della Kanaya Elizabeth, Vivi Ferdian Soni Ferdinand De Lapasha Gen Yaish Ibrahim Gilbert Winata Goce, Azzahra Natazia Ristina Hans Poliman Helda Rahmasari Hermawan, Nabila Tasya Husen, Nur Afni Hutabarat, Rugun Romaida Ilham, Rianza Naufalfalah Indah Siti Aprilia Indra Dohara Siburian Jeremy Nicholas Joshua Steven Ongaran Julian Devara Asyraf Julita, Marcella Junior, Austin Kaendo, Karen Eklesia Gabriella Lambertus Josua Tallaut Leona Citra Maranatha Lin Yan Che Mahabar, Regina Victoria Rambu Ngana Margamu Desy Putri Dewi Margaret Mutiara Manurung Marsel Mulyadi Milenia, Angelica Christin Nainggolan, Daniel Hasudungan Naomi, Sherryl Natashya, Jasmine Niella Tasya Ullie Niken Febriana Dwi Nurizki, Andhika Raka Ongaran , Joshua Steven Ongaran, Joshua Steven Pujiyono Pujiyono Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Ramdhani, Dwi Sukma Rannu, Delycia Anwar Renardi Idfidian, Teuku Richard Janwardo Ridwan Arifin Rionardo Farlus Patitan Rizky Setiawan Sanjaya, Dixon Saputra, Rama Adi Sherlyn, Sherlyn Sherryl Naomi Sheryn Lawrencya Sidharta, Sidharta Sihaloho, Afpryanto Silviana Putri, Szyva Simanjuntak, Irene Gracia Sindi Fitria Singhs, Arief Dermawan Sitabuana, Tundjung Suryani, Leony Sondang Tania, Neysa Tasya Renwarin, Chrisjane Thie, Naysa Andrea Trayama, Yoga Tundjung Herning Sitabuana Viano Lewi Kong Ateng, Kenny Vincent Trauman Virriantaka Wayan P. Windia Wijaya, Natasya Winata, Tania wong, Sherryl naomi Yohen, Samantha Maria Yuwono Prianto Zebua, August Delta