Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna Indriyani, Yunita; Laksmono, Rudy; Syhataria, M Ikhwan; Uksan, Arifuddin
Cakrawala Vol. 16 No. 1: Juni 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i1.424

Abstract

Perkembangan lingkungan strategis menuntut Indonesia untuk waspada terhadap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna merupakan contoh sumber sengketa akibat perebutan kekuasaan dalam sumber energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi sengketa sumber energi di Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna. Metode Penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif dengan data sekunder berasal dari hasil telaah referensi dan interpretasi jurnal maupun publikasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan data, teori dan konsep dari berbagai sumber penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna sebagai daerah penghasil sumber energi merupakan objek vital nasional yang patut untuk dilindungi.Sistem pertahanan negara perlu memperhatikan faktor geografis, sumber daya nasional, potensi ancaman serta peraturan terkait batas wilayah dan perairan Indonesia untuk menghindari tumpang tindih penguasaan sumber energi di wilayah perbatasan.
Peran ASEAN Dalam Manajemen Konflik Perbatasan Regional: Studi Kasus Ambalat Antara Indonesia Dan Malaysia Rabbani Hakim, Siti; Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 4 No. 04 (2025): Oktober - Desember
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v4i04.2520

Abstract

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang dipicu oleh klaim tumpang tindih atas wilayah kaya sumber daya , mengancam stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, mekanisme, dan efektivitas ASEAN dalam mengelola konflik tersebut. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis dokumen dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji fenomena dari perspektif ASEAN Way, liberal institusionalisme, dan manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN berperan sebagai fasilitator melalui pendekatan “ASEAN Way” yang mengedepankan dialog informal, non-intervensi, dan konsensus. Meskipun efektivitas ASEAN dalam penyelesaian akhir terbatas oleh prinsip non-intervensi, perannya sebagai platform (sesuai pandangan liberal institusionalisme) terbukti berhasil mencegah eskalasi konflik terbuka dan menjaga stabilitas kawasan.
Penetapan Batas Wilayah: Analisis Kritis Atas Sengketa Pulau Tujuh Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Junio, Malvin; Madjid, M. Adnan; Samudro, Eko G.; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2025): JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2101

Abstract

Sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai gugusan Pulau Tujuh merupakan salah satu contoh konflik kewilayahan yang berakar pada perbedaan penafsiran historis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar historis, faktor yuridis, serta implikasi politik dan sosial dari perebutan Pulau Tujuh antara kedua provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis, yuridis, dan analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis Pulau Tujuh memiliki keterikatan dengan Kesultanan Palembang dan Residen Bangka, namun secara de facto dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembangunan fasilitas publik dan pelayanan administratif di Pulau Pekajang. Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau menegaskan dominasi legitimasi administratif dibandingkan dasar historis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wilayah kepulauan seperti Pulau Tujuh memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek historis, sosial, dan ekonomi agar tercapai keadilan wilayah dan integrasi nasional.
Potensi Konflik Sosial Akibat Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir Indonesia Rahmadani, Dinda; Kurniadi, Anwar; Prakoso, Lukman Yudho; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12518

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak signifikan bagi wilayah pesisir Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kenaikan muka air laut, banjir rob, intrusi air asin, degradasi mangrove, dan pemutihan terumbu karang memperparah kerentanan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada perikanan, pertanian pesisir, dan aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial yang timbul akibat dampak perubahan iklim di kawasan pesisir Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Kelangkaan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Homer-Dixon serta perspektif Ekologi Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan memicu tiga bentuk kelangkaan, yaitu kelangkaan pasokan, kelangkaan permintaan, dan kelangkaan struktural, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial hingga konflik terbuka. Di sisi lain, ekologi politik menyoroti peran ketimpangan akses, relasi kuasa, dan kebijakan pembangunan yang seringkali meminggirkan masyarakat pesisir. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya isu ekologis, melainkan juga persoalan sosial-politik dan keamanan. Dengan demikian, solusi adaptasi harus bersifat inklusif, adil, dan berbasis masyarakat agar dapat meminimalkan risiko konflik serta memperkuat ketahanan sosial-ekologis pesisir Indonesia.
Membangun Perdamaian Melalui Kampanye Digital Warga Jaga Warga Berbasis Digital peacebuilding dan Nilai Non-Kekerasan Mahatma Gandhi Setyorini, Islamia Dewi; Risma Saragih, Herlina Juni; Malik, Ichsan; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12629

Abstract

Kampanye Warga Jaga Warga merupakan inisiatif digital di Indonesia yang bertujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui media sosial dan aktivitas luring. Berbeda dengan gerakan formal, kampanye ini berfungsi sebagai gerakan kesadaran kolektif yang mendorong warga untuk tetap waspada dan bersatu menghadapi potensi gangguan atau provokasi, terutama pada masa ketegangan sosial. Kampanye ini berhasil memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan perdamaian, solidaritas, dan perlindungan antarwarga, dengan dukungan dari berbagai pihak seperti komunitas lokal, aparat keamanan, LSM, dan influencer. Implementasinya tampak melalui aksi nyata seperti patroli lingkungan, diskusi komunitas untuk mencegah hoaks dan provokasi, serta kegiatan gotong royong membersihkan ruang publik. Tagar viral #WargaJagaWarga menjadi simbol pemersatu yang mengingatkan masyarakat untuk saling melindungi, menjaga kelompok rentan, dan menegakkan harmoni sosial. Pendekatan inklusif ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta menghidupkan kembali nilai budaya gotong royong dan keamanan bersama, termasuk melalui bentuk tradisional seperti siskamling. Secara keseluruhan, kampanye Warga Jaga Warga menunjukkan bagaimana sinergi antara teknologi digital dan partisipasi akar rumput dapat memperkuat kohesi sosial serta membangun budaya anti-kekerasan di era digital, menjadikannya model penting bagi pembangunan perdamaian dalam lanskap sosial-politik Indonesia yang kompleks.
Internalisasi Nilai Multikultural Kampung Toleransi Paledang Sebagai Model Pembangunan Perdamaian Dan Benteng Radikalisme Anggraeni, Bethari Ayu; Malik, Ichsan; Arbiansyah, Tri Panca Titis; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12635

Abstract

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya potensi intoleransi dan radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai multikultural di Kampung Toleransi Paledang, Kota Bandung, serta mengkaji perannya sebagai model pembangunan perdamaian dan benteng terhadap radikalisme. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) dari Bennett (1986) untuk memetakan kesadaran keberagaman masyarakat, serta teori peacebuilding (Galtung, 1996; Lederach, 1997) dan social resilience (Adger, 2000) untuk memahami dimensi struktural ketahanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kampung Paledang telah mencapai tahap adaptation menuju integration dalam kerangka DMIS, yang tercermin melalui praktik sosial lintas agama seperti kerja bakti bersama, perayaan hari besar keagamaan secara inklusif, dan dialog antarumat. Proses ini memperkuat kohesi sosial dan membangun struktur perdamaian berbasis komunitas. Dengan demikian, internalisasi nilai multikultural terbukti berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial yang efektif sebagai benteng terhadap penyebaran ideologi radikal di tingkat lokal.
Konflik Siber dan Keamanan Nasional: Analisis Penyebaran Narasi Separatis OPM di Media Sosial Hayati, Mala; Ali, Yusuf; Triadi, Irwan; Setyawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12668

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma keamanan nasional dari dimensi militeristik menuju ancaman multidimensi yang mencakup ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyebaran narasi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di media sosial, khususnya TikTok, serta menilai implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis konten, penelitian ini menelaah representasi simbolik, naratif, dan visual dalam konten digital yang diproduksi sepanjang tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena strategis bagi perang informasi (information warfare) di mana aktor non-negara memanfaatkan ruang siber untuk membentuk opini publik melalui strategi soft power dan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991). Narasi separatis dikemas dalam bentuk video pendek, konten permainan (game-based content), dan musik emosional yang secara halus menanamkan empati terhadap ide separatis di kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi melemahkan legitimasi negara dan memperkuat disintegrasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pertahanan siber nasional, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi partisipasi publik dalam sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) guna memperkuat kedaulatan informasi dan menjaga stabilitas nasional di era digital.
Dynamics of ASEAN as Regional Organization in Resolving Human Security Issues in Southeast Asia Hakim, Siti; Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2630

Abstract

This study examines the dynamics of ASEAN as a regional organization in the context of the shifting security paradigm from traditional state-centric security to non-traditional human security, with a specific focus on natural disaster management. Southeast Asia is highly vulnerable to massive, cross-border natural disasters that often overwhelm national capacities. However, the prevailing "ASEAN Way," which emphasizes the principles of absolute state sovereignty and non-intervention, creates significant obstacles to effective humanitarian response, particularly when member states are unable or unwilling to accept aid due to internal conflict or lack of capacity. Using normative legal research methods based on secondary legal materials, this article argues that the principle of state sovereignty must be reinterpreted as a responsibility to protect human rights rather than a barrier to international aid. The study concludes that to resolve human security issues effectively, ASEAN must strengthen the principle of international cooperation and ASEAN centrality. This includes empowering the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) and the ASEAN Secretary-General to play a more active, independent role in decision-making during humanitarian emergencies.
Strategies For Building Peace in Multicultural Society in The Digital Era: New Challenges and Inclusive Approaches Situmorang, May Laura Thecci; Sagala, Parluhutan; Triadi, Irwan; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2716

Abstract

The digital era has changed the dynamics of social interaction, including in multicultural societies, by expanding communication spaces while simultaneously presenting new challenges in the form of polarization, the spread of hoaxes, and cultural stereotypes. This article aims to analyze peacebuilding strategies in multicultural societies in the digital era through an inclusive approach that emphasizes digital literacy, legal awareness, and ethical online interactions. The research method used is qualitative, with a desk study approach and normative analysis of academic literature, regulations, and best practices in maintaining social harmony. The analysis results indicate that an effective strategy requires a combination of formal and non-formal education to improve digital literacy, ongoing public campaigns to build social and legal awareness, and multi-stakeholder collaboration between the government, educational institutions, civil society organizations, and technology platforms. This inclusive approach is expected to not only strengthen individuals' capacity to respond to the dynamics of cyberspace but also create a safe, harmonious digital space that supports the strengthening of humanitarian values ​​and social cohesion in multicultural societies. These findings contribute to academic thinking on digital-based peacebuilding and adaptive strategies in the context of cultural plurality.
Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Abstract

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.