Garuda - Garba Rujukan Digital

Cyber Threats to Maritime Navigation: Case Studies of Boats and Ports in Ambon, Maluku Syahnaz, Raesha; Surjaatmadja, Surachman; Uksan, Arifuddin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7278

Penelitian ini menganalisis ancaman siber pada sistem navigasi maritim di Ambon, Maluku, dengan fokus pada kapal nelayan, kapal patroli, dan pelabuhan kecil. Analisis dilakukan melalui integrasi observasi lapangan dan regulasi nasional, seperti Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, Permenhub No. 134/2016 tentang Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan, dan Permen KP No. 42/2016 tentang VMS. Hasil menunjukkan kapal nelayan masih memakai GPS sederhana tanpa perlindungan siber, kapal patroli memiliki sistem lebih maju namun minim firewall, sedangkan pelabuhan kecil masih mengandalkan sistem manual yang rawan manipulasi data. Berdasarkan temuan ini, disusun Cyber Security Plan (CSP) terintegrasi dengan Port Security Plan (PSP) dan Port Facility Security Plan (PFSP), mencakup perlindungan data pelabuhan, peningkatan literasi digital nelayan, penyediaan firewall untuk armada patroli, serta integrasi Aids to Navigation (AtoN) virtual. Penelitian menegaskan pentingnya keterpaduan kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat keamanan siber maritim Ambon sebagai model kawasan timur Indonesia.

Strategies For Building Peace in Multicultural Society in The Digital Era: New Challenges and Inclusive Approaches Situmorang, May Laura Thecci; Sagala, Parluhutan; Triadi, Irwan; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2716

The digital era has changed the dynamics of social interaction, including in multicultural societies, by expanding communication spaces while simultaneously presenting new challenges in the form of polarization, the spread of hoaxes, and cultural stereotypes. This article aims to analyze peacebuilding strategies in multicultural societies in the digital era through an inclusive approach that emphasizes digital literacy, legal awareness, and ethical online interactions. The research method used is qualitative, with a desk study approach and normative analysis of academic literature, regulations, and best practices in maintaining social harmony. The analysis results indicate that an effective strategy requires a combination of formal and non-formal education to improve digital literacy, ongoing public campaigns to build social and legal awareness, and multi-stakeholder collaboration between the government, educational institutions, civil society organizations, and technology platforms. This inclusive approach is expected to not only strengthen individuals' capacity to respond to the dynamics of cyberspace but also create a safe, harmonious digital space that supports the strengthening of humanitarian values and social cohesion in multicultural societies. These findings contribute to academic thinking on digital-based peacebuilding and adaptive strategies in the context of cultural plurality.

Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.

Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Hakim, Siti Rabbani; Yusnaldi, Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan

Peran Korban Dalam Peacebuilding Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Afithasari, Devi; Widodo, Pujo; Kusuma, Kusuma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1040

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma peran korban dalam proses pembangunan perdamaian serta implikasinya terhadap keamanan nasional di Indonesia. Secara historis, korban sering diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan negara, hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan kemanusiaan. Namun, melalui perspektif viktimologi aktif dan teori peacebuilding yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan John Paul Lederach, penelitian ini menunjukkan bahwa korban dapat menjadi aktor strategis dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi pascakonflik. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, studi ini menelaah berbagai kasus di Indonesia dan dunia, termasuk Ambon, Kolombia, dan Rwanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi korban berkontribusi terhadap transformasi konflik dalam tiga aspek utama: narasi (pergeseran wacana dari kebencian ke dialog), struktur (pembangunan ruang komunitas inklusif), dan relasi (pemulihan kepercayaan sosial). Partisipasi aktif korban memperkuat legitimasi negara, mencegah radikalisasi, dan memperluas dimensi keamanan manusia. Dengan demikian, pelibatan korban dalam peacebuilding bukan sekadar keharusan normatif, melainkan strategi keamanan nasional untuk menciptakan stabilitas yang inklusif dan tangguh.

Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.

Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Hakim, Siti Rabbani; Yusnaldi, Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan

Historical Analysis of World War II and its Implications for the Readiness of the RSPAD Medical Laboratory Prabowo, Endra Tri; Uksan, Arifuddin; Subiantoro, Yudi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.8091

World War II marked a critical turning point in the development of military medical laboratories, transforming them from purely clinical support units into strategic elements of national defense systems. Operational pressures on the battlefield, high rates of infectious diseases, and the threat of biological weapons stimulated innovations such as field laboratories, rapid diagnostic methods, mass production of antibiotics, and military sanitation protocols. These historical lessons remain highly relevant in addressing contemporary health threats, making it essential to examine their implications for the readiness of the Medical Laboratory of RSPAD Gatot Soebroto as the primary military hospital of the Indonesian Army. This study aims to analyze the development of military medical laboratories during World War II and its implications for the readiness of laboratory infrastructure, medical human resources, and operational protocols at RSPAD. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, analysis of official documents, academic literature review, and observation, and examined using data triangulation. The analytical framework is based on the Military Health System, particularly the Clinical Readiness Program (CRP) and Knowledge, Skills, and Abilities (KSA), supported by perspectives from defense studies and Historical Institutionalism. The findings indicate that World War II functioned as a critical juncture that shaped patterns of military medical laboratory readiness, subsequently adopted by RSPAD through strengthened laboratory infrastructure, enhanced medical personnel readiness, and the implementation of biosurveillance and outbreak response protocols. The study concludes that effective medical laboratory readiness can only be achieved through the integrated development of infrastructure, human resources, and operational protocols. It is recommended that RSPAD strengthen the sustained implementation of CRP and KSA while further developing mobile laboratory capabilities and expanding health defense cooperation.

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search