Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia Dina Safitri; Ghina Aulia Rizky; Mita Mita; Nabila Anggraini; Ali Murtadho
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 2 (2025): TADHKIRAH : Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i2.153

Abstract

This article comprehensively discusses the concept of zakat and waqf from the perspective of Islamic law, as well as its regulations and implementation in Indonesia. Zakat as a religious obligation has the function of purifying property and life, while waqf is a form of almsgiving which aims to provide sustainable benefits for society. In the context of national regulations, zakat is regulated in Law Number 23 of 2011, while waqf is regulated through Law Number 41 of 2004 and various implementing regulations. Zakat management is carried out by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) and the Zakat Amil Institute (LAZ), while waqf is managed by officially registered nazhir. This article highlights the importance of transparency, accountability and professionalism in the management of zakat and waqf funds, as well as the urgency of building synergy between the two to support sustainable social and economic development programs. Optimizing zakat and waqf as instruments for community empowerment requires strengthening institutional capacity, supporting adaptive regulations, as well as increasing literacy and community participation.
Analisis Keadilan Pajak Terhadap UMKM Fashion di Marketplace dalam Perspektif Undang-Undang HPP Siti Asyiah; Putri Fitria Nurwati; Mariani Mariani; Ali Murtadho
Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/hidayah.v2i2.899

Abstract

The growth of fashion UMKM in Indonesia through digital marketplace platforms has made a major contribution to the national economy, especially in job creation and developing creative product exports. However, this development also presents new challenges in the field of taxation, especially after the enactment of Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This study aims to analyze the principle of tax fairness for fashion UMKM operating through marketplaces, reviewed from a normative legal approach. The appointment of the market as a VAT collector and the continued implementation of Final Income Tax raises the potential for a double burden and inconsistency with the principles of vertical and horizontal justice in taxation. The results of the study show that the regulations in the Law on HPP do not fully reflect justice, legal certainty, and legal benefits, and risk pushing UMKM towards informality. Therefore, it is necessary to adjust technical policies that are more proportional to the capacity of UMKM actors, in order to realize an inclusive and equitable taxation system.
DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI KUWAIT DALAM BIDANG PERWAKAFAN DAN WASIYYAT AL-WAJIBAH M.Rullyan Surachman; Syarifuddin; Ali Murtadho
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.515

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Kuwait dengan fokus pada dua bidang utama, yaitu perwakafan dan wasiyyat al-wajibah. Kuwait, sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar hukumnya, telah melakukan berbagai pembaharuan hukum keluarga sejak merdeka dari protektorat Inggris tahun 1961. Pembaruan ini antara lain mencakup pelarangan wakaf keluarga dalam kondisi tertentu dan pengaturan wasiat wajibah melalui undang-undang tahun 1971. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap berbagai peraturan hukum, kitab fikih, dan dokumen resmi negara Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum keluarga di Kuwait tergolong lambat dibandingkan negara Muslim lain, namun Kuwait berhasil menyusun kerangka hukum yang berbasis pada syariat Islam untuk mengatur aset wakaf dan warisan secara adil. Pembaruan ini memperlihatkan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan keadilan distribusi harta warisan dalam masyarakat Muslim modern.
Pembaharauan Hukum Keluarga di Turki Rahmah; Syarifuddin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi April)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i4.231

Abstract

Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum Islam menuju sistem yang lebih modern dan sekuler. Dimulai sejak masa Tanzimat di akhir abad ke-19 hingga reformasi radikal pada era Mustafa Kemal Atatürk, Turki meninggalkan sistem hukum berbasis Syariah dan mengadopsi Kode Sipil Swiss pada tahun 1926. Reformasi ini mencakup penghapusan poligami, pengakuan perkawinan sebagai institusi sipil, serta pemberian hak-hak yang setara bagi perempuan dalam hal warisan dan perceraian. Meskipun pembaruan ini memicu perdebatan dan penolakan dari kalangan konservatif, Turki berhasil menciptakan sistem hukum keluarga yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pengalaman Turki ini menjadi referensi penting bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menyeimbangkan antara modernisasi hukum dan pelestarian nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis proses, dampak, dan tantangan pembaruan hukum keluarga di Turki dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan.
Pembaruan Hukum Keluarga di Yaman Roby; Syarifudin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Mei)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i5.276

Abstract

This study aims to examine the transformation of family law in Yemen and the Family Law in Yemen. The research method used is library research. The transformation of family law in Yemen reflects a long journey influenced by social, political, and religious dynamics. As a country that adheres to Islamic law, Yemen adopts a family law system influenced by traditional Islamic schools of thought. Yemeni family law has undergone reforms, starting with the implementation of the Qanun al-Usrah in 1974 in South Yemen, leading to the enactment of Law No. 27 of 1998 after the unification of North and South Yemen. These reforms aim to adapt family law to modern social and political needs. However, despite progress in legal reforms, significant challenges remain in the implementation of family law, such as child marriage and child custody after divorce, which continue to face substantial barriers. This article examines the history, challenges, and transformation of family law in Yemen, as well as the need for further reforms to achieve justice and equality in family law.
TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI ALJAZAIR PASCA AMANDEMEN Asmarita; Syarifuddin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.420

Abstract

Aljazair sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, dalan penerapannya mengadopsi hukum dari negara Prancis sebagai hukum sipil dan menggunakan hukum keluarga yang mengatur terkait masalah pernikahan, wali nikah, poligami serta khulu. Penerapan aplikasi hukum islam ini lebih condong kearah mazhab Maliki sebagai panduan utamanya, hal ini karena Sembilan puluh sembilan persen masyarakatnya pengikut aliran sunni. Tulisan ini mengkaji secara tipologis terkait amandemen hukum keluarga yang terjadi di Aljazair.
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO Achmad Rahmani; Syarifuddin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.459

Abstract

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, yang diwujudkan melalui reformasi Mudawwanat Al-Usrah, adalah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Reformasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan kehidupan modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan, pengaturan peran dalam keluarga, dan kesejahteraan anak. Dalam reformasi ini, hak perempuan mendapat perhatian besar, seperti persetujuan perempuan dalam pernikahan, kemudahan dalam pengajuan cerai, serta penguatan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perubahan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam berbagai aspek hukum keluarga. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pembaharuan ini menjadi model penting bagi negara-negara yang ingin menghadirkan hukum keluarga berbasis agama yang relevan dengan zaman. Maroko berhasil menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat bersinergi dengan kebutuhan kehidupan modern, demi menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI MALAYSIA: ANTARA LEGITIMASI SYARIAH DAN TUNTUTAN SOSIAL MODERN Maulana Syafi'i; Syarifuddin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.460

Abstract

Pembaruan hukum keluarga di Malaysia mencerminkan upaya serius untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kontemporer. Artikel ini membahas berbagai aspek pembaruan hukum keluarga, termasuk kenaikan usia minimum pernikahan, reformasi prosedur talak, perlindungan hak nafkah dan harta sepencarian, pengaturan hak asuh anak, serta pengawasan praktik poligami. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam klasik, ayat-ayat Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad ﷺ, serta undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap perubahan zaman, selama prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah tetap dijadikan landasan utama. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga memperkuat keadilan dan stabilitas dalam institusi keluarga Muslim. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia menjadi contoh relevan bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang ingin mengharmonisasikan antara nilai agama dan kebutuhan modern.
PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA MINORITAS BELANDA, JERMAN DAN PRANCIS Rahmat; Syarifuddin; Ali Murtadho
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.547

Abstract

Studi ini bertujuan untuk membandingkan hukum keluarga di tiga negara dengan populasi Muslim sebagai minoritas, yaitu Belanda, Jerman, dan Prancis. Ketiga negara ini memiliki sistem hukum yang sekuler namun menghadapi tantangan dalam mengakomodasi praktik-praktik keluarga umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, yang sering kali berbeda dengan hukum nasional. Dalam konteks multikulturalisme dan integrasi, negara-negara ini mengambil pendekatan yang beragam terhadap isu-isu hukum keluarga Islam. Belanda relatif lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum melalui pengakuan terbatas terhadap kontrak pernikahan keagamaan. Sementara itu, Jerman menunjukkan pendekatan yang lebih formalistik dan legalistik, menekankan supremasi hukum nasional, namun tetap membuka ruang kompromi melalui yurisprudensi. Sebaliknya, Prancis mengedepankan prinsip laïcité (sekularisme ketat) yang menjauhkan pengaruh agama dalam urusan publik, termasuk dalam ranah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi perbandingan hukum, serta analisis normatif terhadap undang-undang dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengakomodasi hukum keluarga Islam, ketiga negara cenderung bergerak menuju integrasi hukum dengan derajat fleksibilitas yang bervariasi tergantung pada konteks sosial-politik masing-masing.
Stagnation of Islamic Banking In Indonesia: Analysis Factors And Solutions Ratno Agriyanto, Ratno Agriyanto; Ali Murtadho; Nasrul Fahmi Zaki Fuadi; Muhammad Saifullah; Siti Mujibatun; Abdulhamid Ali Abukil
International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 7 No 1 (2023): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ijibec.v7i1.6923

Abstract

This study aims to shed light on why there hasn't been a noticeable rise in Islamic banks during the past three decades of their existence. Data were gathered for this qualitative study through observation, interviews, and documentation studies. The study's findings demonstrate that the growth of Islamic banks has slowed, as evidenced by their low market share, declining financing deposit ratio (FDR), and declining return on assets (ROA). The expansion of the Islamic Banking staff network and offices has also slowed down. Islamic banking's initial reasons for stagnation include its subpar performance in carrying out social tasks, specifically the collecting and distribution of cash. The second requirement is the capacity to apply sharia principles to every banking activity. The three Arabic term labels on the goods offered by Islamic Banking continue to cause confusion in the community. Fourth, judicial disputes unrelated to banking include entities and people associated with sharia designations, which have an effect on public confidence. To change the stagnation of Islamic banks, strategic steps including expanding their social role are required.