Articles
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Munir, Miftahul]]>;
<![CDATA[Apriyani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Global Ilmiah ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/jgi.v1i3.28
<![CDATA[Diberlakukannya tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kalimantan Selatan sendiri khususnya di Banjarmasin tercatat pelanggaran lalu lintas mencapai 6.000 per hari karena dengan sistem elektronik ini merekam secara real time dapat lebih detail mengamati pelanggaran lalu lintas, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tilang elektronik pada pasal 272 undang undang nomor 22 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan eleketronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilandan efektifitasnya dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jumlah informan sebanyak 6 orang yaitu 3 petugas kepolisian dan 3 masyarakat Kota Banjarmasin dengan teknik analisis data menggunakan metode triangulasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tilang elektronik telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur penerapan undang undang nomor 22 tahun 2009 dan karena denda yang diterapkan cukup berat maka efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin.]]>
<![CDATA[Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Implementasi dan Tantangannya ]]>
<![CDATA[Hartati, Iis]]>;
<![CDATA[Mulyati, Sri Entang]]>;
<![CDATA[Apriyani, Rini]]>
<![CDATA[ Wahana Pendidikan Vol 12, No 2 (2025): Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/jwp.v12i2.16621
<![CDATA[Artikel[A1] ini mengkaji penguatan pendidikan karakter di sekolah melalui pendekatan studi literatur dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen, jurnal ilmiah, buku, dan kebijakan pendidikan terbaru yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2025, dikumpulkan melalui platform akademik terpercaya seperti Google Scholar dan ScienceDirect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan karakter secara efektif sangat tergantung pada integrasi menyeluruh dalam kurikulum dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai moral serta sosial pada siswa. Meskipun begitu, tantangan utama masih muncul dari kurangnya kompetensi dan pelatihan guru terkait pendidikan karakter, tekanan sistem akademik yang berorientasi pada hasil, serta pengaruh sosial dan media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai positif. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan, pelatihan, serta sistem monitoring berkelanjutan guna memastikan keberhasilan jangka panjang dalam membangun karakter siswa secara holistik dan berkelanjutan. ]]>
<![CDATA[PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV ]]>
<![CDATA[Apriyani, Rini]]>;
<![CDATA[Handayani, Tutut]]>;
<![CDATA[Ayu Nur Shawmi]]>;
<![CDATA[Nurlaeli, Nurlaeli]]>;
<![CDATA[Jadidah, Ines Tasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Vol 5 No 3 (2025): Vol. 5 No. 3 Edisi Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37081/jipdas.v5i3.2903
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain true eksperimental designs dan bentuk eksperimen pretest-posttest control group design, peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk melihat adakah pengaruh yang disebabkan oleh penerapan strategi pembelajaran berdiferensi terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan satu kelas tetapi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu dimana seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV dengan jumlah 23 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa tes dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya adalah uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis (uji-t) dengan menggunakan Ms. Excell dan SPSS IBM versi 30 for windows. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan nilai signifikansi pada kelompok eksperimen adalah <0,001 artinya Ha diterima dan Ho ditolak, sedangkan kelompok kontrol adalah 0,275 artinya Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menujukkan bahwa adanya pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik pada kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan. Sedangkan pada kolompok kontrol tidak menunjukkan ada pengaruh karena tidak mendapatkan perlakuan. Dengan demikian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati ]]>
<![CDATA[Dea Prida Oktavia]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Agustina Wati]]>
<![CDATA[ Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1127
<![CDATA[This study aims to analyze the responsibilities of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the state in implementing restitution for victims of sexual violence, particularly when the perpetrators are unable to pay or are sentenced to death. The background of this research lies in the weak implementation of restitution, which should be a fundamental right of victims, as illustrated by the case of Herry Wirawan based on the Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. The research addresses two main problems: (1) how the state and LPSK ensure the victims’ rights to restitution under such circumstances, and (2) what obstacles hinder the implementation of restitution based on the decision. The study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings show that the implementation of restitution still faces serious obstacles, such as the absence of technical mechanisms, the lack of designated executing institutions, and the lack of coordination among law enforcement agencies. LPSK plays a role in proposing and calculating restitution amounts but lacks execution authority. Moreover, the state has not yet fulfilled its role as the ultimate guarantor for victims when the perpetrator is unable to comply. In conclusion, Indonesia’s legal system needs to strengthen technical regulations, ensure inter-agency coordination, and affirm the state's role as a guarantor of restitution to achieve meaningful restorative justice for victims of sexual violence]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis ]]>
<![CDATA[Muhammad Maulani]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Ine Ventyrina]]>
<![CDATA[ Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1128
<![CDATA[Plagiarism in scientific writing is a serious violation that not only harms the original creator but also undermines academic integrity, the development of scientific knowledge, and the credibility of educational institutions. This research aims to analyze the regulation of plagiarism acts based on the laws and regulations in Indonesia, as well as to build a firmer criminal law construction against acts of plagiarism within academic settings. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach, examining relevant laws and legal theories. The findings indicate that although plagiarism has been regulated in several legal instruments such as the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and the Regulation of the Minister of National Education Number 17 of 2010, the existing regulations tend to be administrative in nature and have not provided a sufficient deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and implementable criminal law construction is needed to ensure the protection of scientific works and legal certainty in the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of plagiarism. In addition, preventive efforts through academic ethics education, the implementation of plagiarism detection systems, and the strengthening of internal policies within universities are also important steps that must be optimized.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR REKAM MEDIS PASIEN POLI KLINIK UMUM RAWAT JALAN DI PUSKESMAS ]]>
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Wihasanah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional 2022 : SIKesNas 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.169 KB)
|
DOI: 10.47701/sikenas.vi.1734
<![CDATA[Rekam medis merupakan suatu berkas yang memuat catatan dan dokumen terhadap identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang sudah diberikan dokter ataupun tenaga kesehatan terhadap pasien. Berkas rekam medis harus diisi dengan jelas dan lengkap karena ketidak lengkapan informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis dapat berdampak pada keselamatan pasien serta berpengaruh dengan kualitas mutu pelayanan suatu puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelangkapan pengisian data formulir poliklinik umum rawat jalan yang dikelola oleh Puskesmas Toboali. Membuat jurnal ini menggunakan metode observasi terhadap obyek berkas rekam medis langsung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 93 rekam medis yang diambil dengan metode systematic random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkapan pada review identifikasi pasien mencapai 78% sehingga ketidak lengkapan mencapai 22% Pada review pelaporan penting kelengkapan mencapai 92%Â ketidak lengkapan mencapai 8% kelengkapan pada review pencatatan 96% serta ketidak lengkapan 4% sedangkan kelengkapan pada review autentifikasi mencapai 70% untuk ketidak lengkapannya sebesar 30%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengisian formulir rekam medis dipuskesmas Toboali banyak belum mencapai nilai 100% dikarenakan kurangnya evaluasi terkait pengisian kelengkapan formulir rekam medis di puskesmas.]]>
<![CDATA[Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ]]>
<![CDATA[Vika Permatasari]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Erna Susanti]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i4.2066
<![CDATA[Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan jaminan kesehatan dari BPJS bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan telah diupayakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terkendala identitas kependudukan, kurangnya pemahaman tentang BPJS, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga binaan tetap tidak memiliki akses jaminan kesehatan meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih responsif dan sistem yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak kesehatan warga binaan]]>
<![CDATA[persetubuhan mayat Kualifikasi Persetubuhan Mayat Perempuan Dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Aulia, Nur Riska]]>;
<![CDATA[Lisi, Ivan Zairani]]>;
<![CDATA[Apriyani, Rini]]>
<![CDATA[ Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3511
<![CDATA[Background: The act of sexual intercourse that occurs in women is not a small number, the view of criminal acts against sexual intercourse in the beginning was only limited to someone who was still alive. However, with the development of the era and technology, the act of sexual intercourse can also be done to women who have died and this act is an immoral and indecent act. This act is related to moral norms, a person's honor. Research Metodes: Research with a doctrinal approach is directed at a set of norms as research targets through analysis of relations between norms, content analysis, the combination of norm theories, and legal principles. The doctrinal approach does not avoid the use of certain factors with assumptions as supporters of research analysis. This research focuses on a set of norms, the basis of the argumentation built comes from a set of legal norms that have been regulated but are not sufficient. Findings: The act of sexual intercourse with a deceased woman is an immoral act and violates the rights and dignity of the deceased/corpse according to positive law in Indonesia and can be prosecuted under Article 271 of the New Criminal Code, and in fact the act of sexual intercourse with a deceased woman cannot be qualified as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner because the formulation in Article 271 of the New Criminal Code does not fulfill the principle of lex certa so it is less explicit when applied to the act. Conclusion: Criminal law policy can pay attention to the principles of criminal law; Refer to the Sexual Offences Act 2003 which clearly and firmly regulates sexual intercourse with a deceased person; Make comparisons by looking at the similarities and differences of Regulations with other countries, as a reference in resolving cases of sexual intercourse with deceased objects.]]>
<![CDATA[Law Journal Pentingnya Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr ]]>
<![CDATA[Limbong, Tiur Vila Delvia]]>;
<![CDATA[Apriyani, Rini]]>;
<![CDATA[Erwinta, Poppilea]]>
<![CDATA[ Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3514
<![CDATA[Latar Belakang: Penelitian ini membahas isu utama yaitu pentingnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pada tahun 2016, lalu melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023. Metode Penelitian: Posisi Penelitian ini adalah menganalisis dari regulasi mengenai penjatuhan hukuman bagi terdakwa melalui pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif . Hasil Penelitian: Hal ini menjadi masalah dikarenakan hukuman yang di berikan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Kesimpulan: Tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan yang di kaji dari teori keadilan dan efek jera bagi pelaku. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perluasan dalam regulasi mengenai pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya sekali saja sehingga harus adanya perubahan peraturan mengenai hal ini.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Gifari Riski Ananda]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Orin Gusta Andini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Putra Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58540/jih.v2i1.1018
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan dua fokus utama. Pertama, menganalisis bentuk kualifikasi serta perbandingan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik. Kedua, mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pemerasan dan pengancaman yang bermotif prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dapat diklasifikasikan berdasarkan modus operandi pelaku. Pada dasarnya, pemerasan yang dilakukan tanpa melibatkan media elektronik termasuk dalam lingkup KUHP. Namun, perkembangan kasus menunjukkan adanya pergeseran, di mana sebagian pelaku menggunakan kombinasi tindakan langsung dengan korban serta media elektronik, sementara sebagian lainnya melakukan aksinya sepenuhnya melalui media sosial tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi hukum yang sesuai dengan modus dan motif operandi yang digunakan, baik dalam ketentuan KUHP maupun UU ITE. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap fenomena pemerasan dan pengancaman berbasis prostitusi online.]]>
