Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin Munir, Miftahul; Apriyani, Rini
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i3.28

Abstract

Diberlakukannya tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kalimantan Selatan sendiri khususnya di Banjarmasin tercatat pelanggaran lalu lintas mencapai 6.000 per hari karena dengan sistem elektronik ini merekam secara real time dapat lebih detail mengamati pelanggaran lalu lintas, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tilang elektronik pada pasal 272 undang undang nomor 22 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan eleketronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilandan efektifitasnya dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jumlah informan sebanyak 6 orang yaitu 3 petugas kepolisian dan 3 masyarakat Kota Banjarmasin dengan teknik analisis data menggunakan metode triangulasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tilang elektronik telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur penerapan undang undang nomor 22 tahun 2009 dan karena denda yang diterapkan cukup berat maka efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin.
Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Implementasi dan Tantangannya Hartati, Iis; Mulyati, Sri Entang; Apriyani, Rini
Wahana Pendidikan Vol 12, No 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jwp.v12i2.16621

Abstract

Artikel[A1]  ini mengkaji penguatan pendidikan karakter di sekolah melalui pendekatan studi literatur dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen, jurnal ilmiah, buku, dan kebijakan pendidikan terbaru yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2025, dikumpulkan melalui platform akademik terpercaya seperti Google Scholar dan ScienceDirect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan karakter secara efektif sangat tergantung pada integrasi menyeluruh dalam kurikulum dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai moral serta sosial pada siswa. Meskipun begitu, tantangan utama masih muncul dari kurangnya kompetensi dan pelatihan guru terkait pendidikan karakter, tekanan sistem akademik yang berorientasi pada hasil, serta pengaruh sosial dan media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai positif. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan, pelatihan, serta sistem monitoring berkelanjutan guna memastikan keberhasilan jangka panjang dalam membangun karakter siswa secara holistik dan berkelanjutan. 
PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV Apriyani, Rini; Handayani, Tutut; Ayu Nur Shawmi; Nurlaeli, Nurlaeli; Jadidah, Ines Tasya
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Vol 5 No 3 (2025): Vol. 5 No. 3 Edisi Agustus 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/jipdas.v5i3.2903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain true eksperimental designs dan bentuk eksperimen pretest-posttest control group design, peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk melihat adakah pengaruh yang disebabkan oleh penerapan strategi pembelajaran berdiferensi terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan satu kelas tetapi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu dimana seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV dengan jumlah 23 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa tes dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya adalah uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis (uji-t) dengan menggunakan Ms. Excell dan SPSS IBM versi 30 for windows. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan nilai signifikansi pada kelompok eksperimen adalah <0,001 artinya Ha diterima dan Ho ditolak, sedangkan kelompok kontrol adalah 0,275 artinya Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menujukkan bahwa adanya pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik pada kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan. Sedangkan pada kolompok kontrol tidak menunjukkan ada pengaruh karena tidak mendapatkan perlakuan. Dengan demikian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati Dea Prida Oktavia; Rini Apriyani; Agustina Wati
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1127

Abstract

This study aims to analyze the responsibilities of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the state in implementing restitution for victims of sexual violence, particularly when the perpetrators are unable to pay or are sentenced to death. The background of this research lies in the weak implementation of restitution, which should be a fundamental right of victims, as illustrated by the case of Herry Wirawan based on the Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. The research addresses two main problems: (1) how the state and LPSK ensure the victims’ rights to restitution under such circumstances, and (2) what obstacles hinder the implementation of restitution based on the decision. The study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings show that the implementation of restitution still faces serious obstacles, such as the absence of technical mechanisms, the lack of designated executing institutions, and the lack of coordination among law enforcement agencies. LPSK plays a role in proposing and calculating restitution amounts but lacks execution authority. Moreover, the state has not yet fulfilled its role as the ultimate guarantor for victims when the perpetrator is unable to comply. In conclusion, Indonesia’s legal system needs to strengthen technical regulations, ensure inter-agency coordination, and affirm the state's role as a guarantor of restitution to achieve meaningful restorative justice for victims of sexual violence
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis Muhammad Maulani; Rini Apriyani; Ine Ventyrina
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1128

Abstract

Plagiarism in scientific writing is a serious violation that not only harms the original creator but also undermines academic integrity, the development of scientific knowledge, and the credibility of educational institutions. This research aims to analyze the regulation of plagiarism acts based on the laws and regulations in Indonesia, as well as to build a firmer criminal law construction against acts of plagiarism within academic settings. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach, examining relevant laws and legal theories. The findings indicate that although plagiarism has been regulated in several legal instruments such as the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and the Regulation of the Minister of National Education Number 17 of 2010, the existing regulations tend to be administrative in nature and have not provided a sufficient deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and implementable criminal law construction is needed to ensure the protection of scientific works and legal certainty in the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of plagiarism. In addition, preventive efforts through academic ethics education, the implementation of plagiarism detection systems, and the strengthening of internal policies within universities are also important steps that must be optimized.
TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR REKAM MEDIS PASIEN POLI KLINIK UMUM RAWAT JALAN DI PUSKESMAS Rini Apriyani; Wihasanah
Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional 2022 : SIKesNas 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.169 KB) | DOI: 10.47701/sikenas.vi.1734

Abstract

Rekam medis merupakan suatu berkas yang memuat catatan dan dokumen terhadap identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang sudah diberikan dokter ataupun tenaga kesehatan terhadap pasien. Berkas rekam medis harus diisi dengan jelas dan lengkap karena ketidak lengkapan informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis dapat berdampak pada keselamatan pasien serta berpengaruh dengan kualitas mutu pelayanan suatu puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelangkapan pengisian data formulir poliklinik umum rawat jalan yang dikelola oleh Puskesmas Toboali. Membuat jurnal ini menggunakan metode observasi terhadap obyek berkas rekam medis langsung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 93 rekam medis yang diambil dengan metode systematic random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkapan pada review identifikasi pasien mencapai 78% sehingga ketidak lengkapan mencapai 22% Pada review pelaporan penting kelengkapan mencapai 92%  ketidak lengkapan mencapai 8% kelengkapan pada review pencatatan 96% serta ketidak lengkapan 4% sedangkan kelengkapan pada review autentifikasi mencapai 70% untuk ketidak lengkapannya sebesar 30%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengisian formulir rekam medis dipuskesmas Toboali banyak belum mencapai nilai 100% dikarenakan kurangnya evaluasi terkait pengisian kelengkapan formulir rekam medis di puskesmas.
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Vika Permatasari; Rini Apriyani; Erna Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2066

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan jaminan kesehatan dari BPJS bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan telah diupayakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terkendala identitas kependudukan, kurangnya pemahaman tentang BPJS, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga binaan tetap tidak memiliki akses jaminan kesehatan meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih responsif dan sistem yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak kesehatan warga binaan
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik Gifari Riski Ananda; Rini Apriyani; Orin Gusta Andini
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2025): September
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jih.v2i1.1018

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan dua fokus utama. Pertama, menganalisis bentuk kualifikasi serta perbandingan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik. Kedua, mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pemerasan dan pengancaman yang bermotif prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dapat diklasifikasikan berdasarkan modus operandi pelaku. Pada dasarnya, pemerasan yang dilakukan tanpa melibatkan media elektronik termasuk dalam lingkup KUHP. Namun, perkembangan kasus menunjukkan adanya pergeseran, di mana sebagian pelaku menggunakan kombinasi tindakan langsung dengan korban serta media elektronik, sementara sebagian lainnya melakukan aksinya sepenuhnya melalui media sosial tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi hukum yang sesuai dengan modus dan motif operandi yang digunakan, baik dalam ketentuan KUHP maupun UU ITE. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap fenomena pemerasan dan pengancaman berbasis prostitusi online.
Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan : Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm Fransiskus Paran; Rini Apriyani; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2293

Abstract

Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas geen straf zonder schuld dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol Aji Hensy Paradilla Putri; Rini Apriyani; Kalen Sanata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2270

Abstract

Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional
Co-Authors Abdul Kadir Sabaruddin Agustina Wati Ai Sutini, Ai Aji Hensy Paradilla Putri Aldila Hijrianita Amsari Damanik Angga Nuraufa Zamzami Aprilliani, Nadira Ari Suharman Aulia, Nur Riska Ayu Nur Shawmi Aziz Septiatin Darmadi Dea Prida Oktavia Dede Margo Irianto, Dede Margo Devi Novia Utami Putri Dewi, Dinie Anggraeni Dharmawan, Muhammad Arry Dini Amalia Anggraini Erna Susanti Erwinta, Poppilea Faziya, Aji Devy Fransiskus Paran Gifari Riski Ananda Grizelda Grizelda Hartati, Iis Hema Malini, Hema Hendri Budi Satrio I Gusti Bagus Wiksuana Ichdar Domu Iis Sundari Ine Ventyrina Iqlimah Nadhilah Isjoni Isjoni Ivan Zairani Lisi Jadidah, Ines Tasya Jenuri Jurniati , Jurniati Kalen Sanata Irma Suriyani Kurniawan, Denie Lenny Hasan, Henny Sjafitri, Nelharosma, Limbong, Tiur Vila Delvia Made Kompyang Mahatir Ahmad Madika Maryamah Maryamah Miftahul Munir, Miftahul Muh. Sakur Muhammad Ammar.J Muhammad Iqbal Fitriawan Muhammad Maulani Muhammad Rizky Muhammmad Aulya Mulyati, Sri Entang Nawami, Muhammad Niswah, Rodiatun Nova Tri Evriani Nur Aripkah Nurlaeli, Nurlaeli Nursidik, Ismail Nursyabani, Kinkin Karimah Orin Gusta Andini Poppilea Erwinta Putriana Paulina Dheri Rahma, Intan Hudzaifah Nur Rahmat Hidayatullah Rendy Febrian Noor Rizqullah, Kharis Tegar Robby Juniansyah Rodiatun Niswah Sadrianoor, Sadrianoor Sally Maria Bramana Salsabillah, Sakhiro Khoirunnisa’ Sari, Desi Redita Septiawan, Aristo Sintia Wahyuni Sofwan Rizko Ramadoni Sylvia Jane Annatje Sumarauw Tiara Cristin Sianturi Tita Mulyati, Tita Titin Okta Tutut Handayani Ventyrina, Ine Vika Permatasari Wati, Agustina Wihasanah Winda Agustin Winda Agustin Yoga Taufik Ramadha Yuditra Runggu Yuliantoro Yunus Abidin