Claim Missing Document
Check
Articles

Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati Dea Prida Oktavia; Rini Apriyani; Agustina Wati
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1127

Abstract

This study aims to analyze the responsibilities of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the state in implementing restitution for victims of sexual violence, particularly when the perpetrators are unable to pay or are sentenced to death. The background of this research lies in the weak implementation of restitution, which should be a fundamental right of victims, as illustrated by the case of Herry Wirawan based on the Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. The research addresses two main problems: (1) how the state and LPSK ensure the victims’ rights to restitution under such circumstances, and (2) what obstacles hinder the implementation of restitution based on the decision. The study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings show that the implementation of restitution still faces serious obstacles, such as the absence of technical mechanisms, the lack of designated executing institutions, and the lack of coordination among law enforcement agencies. LPSK plays a role in proposing and calculating restitution amounts but lacks execution authority. Moreover, the state has not yet fulfilled its role as the ultimate guarantor for victims when the perpetrator is unable to comply. In conclusion, Indonesia’s legal system needs to strengthen technical regulations, ensure inter-agency coordination, and affirm the state's role as a guarantor of restitution to achieve meaningful restorative justice for victims of sexual violence
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis Muhammad Maulani; Rini Apriyani; Ine Ventyrina
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1128

Abstract

Plagiarism in scientific writing is a serious violation that not only harms the original creator but also undermines academic integrity, the development of scientific knowledge, and the credibility of educational institutions. This research aims to analyze the regulation of plagiarism acts based on the laws and regulations in Indonesia, as well as to build a firmer criminal law construction against acts of plagiarism within academic settings. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach, examining relevant laws and legal theories. The findings indicate that although plagiarism has been regulated in several legal instruments such as the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and the Regulation of the Minister of National Education Number 17 of 2010, the existing regulations tend to be administrative in nature and have not provided a sufficient deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and implementable criminal law construction is needed to ensure the protection of scientific works and legal certainty in the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of plagiarism. In addition, preventive efforts through academic ethics education, the implementation of plagiarism detection systems, and the strengthening of internal policies within universities are also important steps that must be optimized.
TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR REKAM MEDIS PASIEN POLI KLINIK UMUM RAWAT JALAN DI PUSKESMAS Rini Apriyani; Wihasanah
Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional 2022 : SIKesNas 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.169 KB) | DOI: 10.47701/sikenas.vi.1734

Abstract

Rekam medis merupakan suatu berkas yang memuat catatan dan dokumen terhadap identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang sudah diberikan dokter ataupun tenaga kesehatan terhadap pasien. Berkas rekam medis harus diisi dengan jelas dan lengkap karena ketidak lengkapan informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis dapat berdampak pada keselamatan pasien serta berpengaruh dengan kualitas mutu pelayanan suatu puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelangkapan pengisian data formulir poliklinik umum rawat jalan yang dikelola oleh Puskesmas Toboali. Membuat jurnal ini menggunakan metode observasi terhadap obyek berkas rekam medis langsung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 93 rekam medis yang diambil dengan metode systematic random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkapan pada review identifikasi pasien mencapai 78% sehingga ketidak lengkapan mencapai 22% Pada review pelaporan penting kelengkapan mencapai 92%  ketidak lengkapan mencapai 8% kelengkapan pada review pencatatan 96% serta ketidak lengkapan 4% sedangkan kelengkapan pada review autentifikasi mencapai 70% untuk ketidak lengkapannya sebesar 30%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengisian formulir rekam medis dipuskesmas Toboali banyak belum mencapai nilai 100% dikarenakan kurangnya evaluasi terkait pengisian kelengkapan formulir rekam medis di puskesmas.
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Vika Permatasari; Rini Apriyani; Erna Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2066

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan jaminan kesehatan dari BPJS bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan telah diupayakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terkendala identitas kependudukan, kurangnya pemahaman tentang BPJS, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga binaan tetap tidak memiliki akses jaminan kesehatan meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih responsif dan sistem yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak kesehatan warga binaan
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik Gifari Riski Ananda; Rini Apriyani; Orin Gusta Andini
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2025): September
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jih.v2i1.1018

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan dua fokus utama. Pertama, menganalisis bentuk kualifikasi serta perbandingan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik. Kedua, mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pemerasan dan pengancaman yang bermotif prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dapat diklasifikasikan berdasarkan modus operandi pelaku. Pada dasarnya, pemerasan yang dilakukan tanpa melibatkan media elektronik termasuk dalam lingkup KUHP. Namun, perkembangan kasus menunjukkan adanya pergeseran, di mana sebagian pelaku menggunakan kombinasi tindakan langsung dengan korban serta media elektronik, sementara sebagian lainnya melakukan aksinya sepenuhnya melalui media sosial tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi hukum yang sesuai dengan modus dan motif operandi yang digunakan, baik dalam ketentuan KUHP maupun UU ITE. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap fenomena pemerasan dan pengancaman berbasis prostitusi online.
Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan : Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm Fransiskus Paran; Rini Apriyani; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2293

Abstract

Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas geen straf zonder schuld dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol Aji Hensy Paradilla Putri; Rini Apriyani; Kalen Sanata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2270

Abstract

Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK KEAGENAN Nawami, Muhammad; Apriyani, Rini
Jurnal Signaling Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Signaling
Publisher : STMIK Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56327/signaling.v14i2.1851

Abstract

The purpose of writing this article is to identify, study, map research related to CSR in reducing agency conflict. This article begins with the presentation of the concepts of Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), CSR in GCG, and agency conflict. Identification is made by collecting articles in the field of financial management that are related to CSR, agency conflict, and corporate value. Furthermore, an assessment of these studies is carried out to determine the results of each article. Articles are grouped into two articles that support the existence of agency conflict in CSR and group that do not have agency conflict. The method of review of CSR and agency conflict is carried out using previous studies. The identification, assessment and mapping of prior studies are not limited to new studies (less than ten years) but also reviews of more than 20 years. Based on the results of previous research, mapping can be synthesized the influence of CSR in reducing agency conflict. The Implementation of CSR related to agency conflict in the field of financial management is still being debated. Based on empirical evidence, the results are still inconsistent. CSR activities that synergize financial performance, the environment, and society can reduce the use of cash flow that benefits managers so that it will increase the value of the company. On the other hand, empirical evidence that does not support CSR considers that managers use CSR for personal gain.
Penerapan Konsep Filsafat Pendidikan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis di Sekolah Dasar Nursyabani, Kinkin Karimah; Nursidik, Ismail; Apriyani, Rini; Jenuri, Jenuri
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 10 No. 4 (2025): November
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v10i4.2926

Abstract

Dalam era pendidikan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi kompetensi yang sangat penting untuk disiapkan pada siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep filsafat pendidikan sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan interaktif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok, yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan filsafat pendidikan secara efektif meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi siswa, serta membantu mereka dalam mempersiapkan tantangan di masa depan. Kesimpulannya, kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis di sekolah dasar.
Implementation of Demonstration Learning Methods in Increasing the Activity of Classroom Students VI SD Negeri 01 Rantau Alai Rini Apriyani; Aziz Septiatin; Angga Nuraufa Zamzami; Nova Tri Evriani; Darmadi; Hendri Budi Satrio
Jurnal Pengabdian Cendekia Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Februari
Publisher : PT Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/jpc.v1i1.6

Abstract

This community service program is in the form of education at SD Negeri 01 Rantau Alai, Kilip Pulau Sila Village, Rantau Alai District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. Learning is a special aspect of education that includes the cognitive, affective, and psychomotor domains. This research is more focused on the learning process of Class VI students, totaling 11 people, by using the demonstration learning method in the learning process. This research aims to increase student activity in the classroom, make it easier for students to understand the material being studied, and make learning more effective and efficient. The results of the research obtained by the researcher are that first, students become active during the learning process, second, students become easier to understand the material being studied by the learning objectives, and third, learning becomes more effective and efficient.
Co-Authors Abdul Kadir Sabaruddin Agustina Wati Ai Sutini, Ai Aji Hensy Paradilla Putri Aldila Hijrianita Amsari Damanik Angga Nuraufa Zamzami Ari Suharman Aulia, Nur Riska Ayu Nur Shawmi Aziz Septiatin Darmadi Dea Prida Oktavia Dede Margo Irianto, Dede Margo Devi Novia Utami Putri Dewi Atriani Dewi, Dinie Anggraeni Dharmawan, Muhammad Arry Dini Amalia Anggraini Erna Susanti Erwinta, Poppilea Fayunda Kusumawardani Faziya, Aji Devy Fransiskus Paran Gifari Riski Ananda Hema Malini, Hema Hendri Budi Satrio I Gusti Bagus Wiksuana Ichdar Domu Iis Sundari Ine Ventyrina Iqlimah Nadhilah Isjoni Isjoni Ivan Zairani Lisi Jadidah, Ines Tasya Jenuri Jurniati , Jurniati Kalen Sanata Irma Suriyani Kurniawan, Denie Lenny Hasan, Henny Sjafitri, Nelharosma, Limbong, Tiur Vila Delvia Made Kompyang Mahatir Ahmad Madika Mahendra Putra Kurnia Maryamah Maryamah Muh. Sakur Muhammad Ammar.J Muhammad Iqbal Fitriawan Muhammad Maulani Muhammad Rizky Muhammmad Aulya Nawami, Muhammad Niswah, Rodiatun Nova Tri Evriani Nur Aripkah Nurlaeli, Nurlaeli Nursidik, Ismail Nursyabani, Kinkin Karimah Orin Gusta Andini Poppilea Erwinta Putriana Paulina Dheri Rahma, Intan Hudzaifah Nur Rahmat Hidayatullah Rendy Febrian Noor Robby Juniansyah Rodiatun Niswah Sadrianoor, Sadrianoor Sally Maria Bramana Salsabillah, Sakhiro Khoirunnisa’ Sari, Desi Redita Septiawan, Aristo Sinthya Hesti Wulandari Sintia Wahyuni Sofwan Rizko Ramadoni Sylvia Jane Annatje Sumarauw Tiara Cristin Sianturi Tita Mulyati, Tita Titin Okta Tutut Handayani Ventyrina, Ine Vika Permatasari Widya Putri Maharani Alfarizi Wihasanah Winda Agustin Winda Agustin Yoga Taufik Ramadha Yuditra Runggu Yuliantoro, Yuliantoro Yunus Abidin