Articles
“Anak Nagari” dan Kekuasaan: Relasi Kekuasaan Informal Dalam Konflik Penguasaan Sumber Ekonomi Di Kecamatan Pauh
Redho Rama Putra;
Asrinaldi Asrinaldi;
Afrizal Afrizal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26421
This study discusses the emergence of client protection groups and power relations in the "Anak Nagari" community layer on the control of economic resources in Pauh District. Existing economic resources. In this study, the researcher describes two groups of client patrons. This study aims to explain the meetings of client groups that are formed and informal power relations carried out by groups for economic purposes. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods. With research results. First, in the patron-client relationship there are two patterns of interaction that are formed between the patron and the client where the patron has symbolic power and economic offers given to clients, so that the client responds with trust and defense so that a pattern of interaction between patron and client is formed in the group.Keywords: Patron-Client; Power; Economic Resources Abstract Penelitian ini membahas tentang kemunculan kelompok patron klien dan relasi kekuasaan dalam lapisan masayarakat “Anak Nagari” terhadap penguasaan sumber ekonomi yang ada di Kecamatan Pauh. Sumber ekonomi yang ada, Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang dua kelompok patron klien. Peneltian ini bertujuan untuk menjelasakan tentang identifikasi kelompok patron klien yang terbentuk dan relasi-relasi kekuasaan informal yang dibangun oleh kelompok untuk kepentingan ekonomi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Dengan hasil penelitian. Pertama, dalam terbentuknya hubungan patron klien ada dua pola interaksi yang terbentuk antara patron dan klien dimana patron memiliki kekuasaan secara simbolis dan tawaran ekonomi yang diberikan kepada para klien, sehingga klien membalasnya dengan kepercayaan dan pembelaan sehingga terbentuklah pola interaksi antara patron dan klien dalam kelompok.Kata Kunci: Patron-Klien; Kekuasaan; Sumber Ekonomi
Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017
Fery Anggara;
Asrinaldi Asril;
Roni Ekha Putera
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.36
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan e-voting dalam Pemilihan wali nagari di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemilihan wali nagari yang menggunakan perangkat elektronik (e-voting) di Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2017 melaksanakan Pemilihan wali nagari berbasis elektronik disebut dengan e-voting. Pemilihan wali nagari ini dilaksanakan di 28 nagari dimana Nagari Kamang Hilia menjadi nagari terbaik dalam pelaksanaannya. Dengan tingkat partisipasi bukan yang tertinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan e-voting pada Pemilihan wali nagari Kamang Hilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis dan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Menguji keabsahan data yang di dapat di lapangan menggunakan teknik triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Konsep e-voting Crannor dan Cytron yang menggunakan empat desain utama e-voting yaitu: Accuracy, Privacy, Invulnerability, Verifiability dan tiga desain tambahan yaitu: Convenience, Flexibility, Mobility. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan e-voting dalam Pilwana di Nagari Kamang Hilia. Adapun penerapan e-voting dalam Pilwana Nagari Kamang Hiilia tahun 2017 sudah dilaksanakan secara maksimal, meskipun ada beberapa kendala. Seperti sudah terpenuhinya indikator Accuracy, Privacy, Invulnerability dan Verifiability akan tetapi pada indikator Convenience, Flexibility masih belum terlaksana dengan baik dan pada indikator Moblity tidak terpenuhi karena metode yang dipakai tidak bersifat jarak jauh atau tidak menggunakan internet.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Fatizah Rahmi;
Asrinaldi;
Indah Adi Putri
Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.058 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.3562
Pergeseran arah pembangunan top-down menjadi bottom-up menuntut pembangunan yang berpusat dari masyarakat, seperti dalam hal partisipasi pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota berhasil mengantarkan Nagari Situjuah Gadang menjadi pengelola klinik keuangan terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2018. Dengan tingginya partisipasi yang berkorelasi negatif dengan indeks pendidikan serta sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat peneliti berasumsi bahwa partisipasi di Nagari Situjuah Gadang merupakan bentuk partisipasi dalam rekayasa sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan & menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan dimensi dominan dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus instrumental dengan menggunakan konsep pembangunan partisipatif dari Mansour Fakih serta 4 dimensi partisipasi dari Rusidi. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota terbagi kedalam 4 dimensi, yaitu : 1) sumbangan pemikiran, 2) sumbangan materi, 3) sumbangan tenaga, 4) memanfaatkan dan melaksanakan pembangunan. Berdasarkan dimensi tersebut ditemukan bahwasanya kecenderungan partisipasi masyarakat di Nagari Situjuah Gadang dalam hal dimensi sumbangan tenaga, hal ini turut didukung dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Situjuah Gadang.
Social Movement of The Committee for The Enforcement of Islamic Sharia (KPSI) in Strengthening Islamic Values in West Sumatera
Husnul Qolbi;
Aidinil Zetra;
Asrinaldi Asrinaldi;
Mhd. Fajri
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.42 KB)
|
DOI: 10.30983/islam_realitas.v8i1.5389
This study describes the social movement of the West Sumatra Islamic Shari'a Enforcement Committee (KPSI) in the strengthening of Islamic values in West Sumatra for the 2014-2019. This period follow after the activities carried out by the West Sumatra KPSI after the rejection of the Lippo Superblock construction in 2013. This uses qualitative research with descriptive analysis with interview and documentation data collection methods. This research uses Islamic social movement theory and arrived at some important findings from this research. First, the mobilization of KPSI in strengthening Islamic values is not based on feelings of disappointment or dissatisfaction but as a form of concern towards the decadence of society. Second, political opportunities led KPSI West Sumatra to conduct da'wah (Islamic propogation). Third, the framing in which KPSI West Sumatra enganged in discourse became the target of mobilization in social movements based on the Qur'an and Sunnah. Fourth, the West Sumatran KPSI alliance or network has many alliances or networks to strengthen its movement.Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Sumbar dalam penguatan nilai-nilai Islam di Sumbar Tahun 2014-2019. Periode ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPSI Sumbar pasca penolakan pembangunan Superblok Lippo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam dan sampai pada beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, mobilisasi KPSI dalam penguatan nilai-nilai Islam tidak didasarkan pada perasaan kecewa atau tidak puas tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap dekadensi masyarakat. Kedua, peluang politik mengantarkan KPSI Sumbar melakukan dakwah. Ketiga, framing di mana KPSI Sumbar berwacana menjadi sasaran mobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keempat, aliansi atau jaringan KPSI Sumbar memiliki banyak aliansi atau jaringan untuk memperkuat gerakannya.
Penguatan Peran Negara dalam Implementasi Demokrasi Lokal di Indonesia
Author: Asrinaldi A.
Unisia No. 60: Tahun XXIX Triwulan II 2006
Publisher : Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/unisia.vol29.iss60.art11
This article aims to elaborate the role of state on implementing democracyat the local level. State, in which, often representing by government, facing dilema. In one hand, role of state is needed to keep democratization on the right track. It means that state must guarantee its citizen will not behave anarchism. Other hand, if state's role is too far, it can also threats its citizen's freedom. Therefore, this article want to show what aspect of political elite consderation in making strong state and have role in local autonomy as a part of local democracy in Indonesia through implementing Law No 32/2004.
Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020
Tommy TRD;
Aidinil Zetra;
Asrinaldi Asrinaldi
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36256/ijrs.v4i1.272
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020. Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut (mencapai depolitisasi birokrasi) dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan birokrasi di Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan massif kepada Walikota Padang, Mahyeldi, yang mengikuti kontestasi Pilgub Sumbar 2020 berpasangan dengan Audy Joinaldy, diusung oleh koalisi Partai PKS dan PPP. Namun berbeda dengan teori politisasi birokrasi dari B Guy Peters dan Jhon Pierre, yang melihat depolitisasi dari sudut pandang fungsi dari birokrasi yaitu pelayanan publik, penelitian ini justru menemukan bahwa depolitisasi birokrasi juga dapat hadir dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi. Namun sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis.
Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih
Ade fithrian;
Asrinaldi;
Aidinil Zetra
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.301 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.8801
Kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian dapat terjadi, pelanggaran pemilu merujuk pada malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu pada proses pencocokan dan penelitian menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara. Kota Solok merupakan tingkat pertama pengguna KTP dari 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok sebanyak 44.650 pemilih, dan pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.192 pemilih. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan apa motifasi mereka dari malpraktik yang terjadi dalam pelaksanaan coklit. Dari hasil penelitian permasalahan malpraktik pemilu dilihat dari pertama possible actor, memiliki tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dan pengalaman sebagai kader yang mengangap mereka telah mengenal masyarakatnya dan merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pencoklitan dengan mendatangi langsung pemilih. Kedua Action, dalam melakukan pencoklitan PPDP tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam daftar pemilih,Ketiga Intent, ikut mensukseskan Pemilu dan menerima honor Keempat result, hasil dari kerja PPDP ini kurang maksimal menimbulkan tingginya pengguna KTP di hari pemungutan suara.
Planning For Participative Development Based On Local Values: Case Study of Kelurahan Lambuang Bukik, Kota Padang
Tamrin Tamrin;
Zulfadli Zulfadli;
Asrinaldi Asrinaldi;
Aidinil Zetra
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 3 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 30E/KPT/201
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.527 KB)
|
DOI: 10.22202/mamangan.v7i1.2566
Participatory development is the idea of the World Bank to link democracy with good the governance, an idea is a form of change in the development paradigm of developing countries from a modernization approach to an ecological approach. Local values as elements that are not related to modernization are ignored in the development process. This article explains about participatory development methods through a political culture approach. So that development participation involves the values of the local identity. Based on the use of the Adult Learning Circle or Learning Circle Based on Experience method that is applied to the implementation of community service in the LambuangBukik village, Padang City, it was found that the use of local community identity in the implementation of participatory development is more likely to form a broad community participation in development planning
Hubungan Kelembagaan Antara Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 (studi kasus di kecamatan Pauh)
Sri Rahmayeni;
Asrinaldi Asrinaldi;
Tengku Rika Valentina
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13066
Hubungan kelembagaan kecamatan dengan kelurahan saling mempengaruhi kelurahan sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintah umum sehingga, konsekuensinya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota tetapi langsung kepada kecamatan. Artinya, lurah menjadi salah satu unsur yang berada di tingkat kecamatan dan lurah bertanggung jawab kepada camat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan kerja camat dan lurah, yang selama ini bersifat koordinasi menjadi atasan dan bawahan. Namun, belum terwujudnya tugas pemerintahan daerah yang efektif dan optimal, di perlukannya upaya penguatan kelembagaan antara kecamatan dan kelurahan untuk bekerjasama untuk menjadi kelembagaan yang mengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model Kelembagaan Antara Kecamatan dengan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan pendalaman dokumen-dokumen.. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal hubungan kelembagaan antara kecamataan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan saling mempengaruhi. Kelurahan yang semula sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kemudian, hal lainnya yang peneliti temukan ialah perubahan anggaran kelurahan dari yang semula dari kabupaten/ kota menjadi bersumber dari kecamatan, ini yang menyebabkan kelurahan kewalahan dalam masalah anggaran.