Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
17.121
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalitas: Jurnal Hukum Open Access Indonesia Journal of Social Sciences JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati Open Access Indonesia Journal of Social Sciences IBLAM Law Review Ius Poenale AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law Muhammadiyah Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Dinamika Hukum Dan Masyarakat Journal of Management and Creative Business Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Cendikia Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Advances In Social Humanities Research Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum QAZI : Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum (PAKEHUM) Journal of Health Education Law Information and Humanities Indonesian Journal of Criminal Law Studies Journal of Constitutional, Law and Human Rights Humanitis (Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis) Jurnal Komunikasi Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Zainudin Hasan
Universitas Bandar Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset Vira Anggraini; Zainab Ompu Jainah; Zainudin Hasan
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7905

Abstract

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan cara dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Adapun Peindeikatan masalah yang akan diguinakan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan yuiridis normatif dan peindeikatan eimpiris, adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset terdapat beberapa faktor signifikan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor Hukum/Regulasi, Kewenangan/Kelembagaan, dan Operasional/Teknis. Dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Kejaksaan adalah jalur utama pemulihan aset (Asset Recovery), dengan fokus bergeser dari sekadar pemenjaraan (in personam) menjadi pemulihan aset (in rem). Kejaksaan, yang berperan sebagai penyidik hingga eksekutor, menggunakan Undang-Undang Tipikor (Pasal 18) sebagai dasar untuk menuntut pidana tambahan, yaitu: Pidana Uang Pengganti: Kewajiban bagi terpidana membayar kerugian negara. Jika tidak dibayar, asetnya disita dan dilelang oleh Jaksa. Perampasan Aset: Perampasan harta benda yang terbukti berasal dari TPK, yang dituntut secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum, Saran kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset (Non-Conviction Based Asset Forfeiture). Ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat agar aset hasil kejahatan dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga dapat memotong rantai birokrasi dan mencegah penyembunyian aset. Dan Saran untuk penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi Jaksa, Penyidik, dan Tenaga Teknis (khususnya yang berada di Pusat Pemulihan Aset/PPA) dalam bidang Forensik Keuangan, Perpajakan, dan Penelusuran Aset Lintas Batas Negara (Cross-Border Asset Tracing).
Pertanggungjawaban Pelaku Sebagai Petugas Rumah Tahanan Kelas II B Sukadana Dengan Kesengajaan Membantu Tahanan Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PN SDN) Ahmad Solehan; Zainudin Hasan; Lukmanul Hakim
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berstatus sebagai petugas Rumah Tahanan Kelas II B Sukadana yang dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Sdn. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penerapan unsur kesengajaan, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat penegak hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara penuh. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk posisi terdakwa sebagai petugas yang seharusnya menjaga keamanan dan integritas lembaga pemasyarakatan. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Instrumen Preventif dan Represif dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Muhammad Fajar Akbar; Zainudin Hasan
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): Mei: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v3i3.1656

Abstract

The diverse criminal acts occurring in Indonesia today not only harm individuals, but also rampant corruption by officeholders who fail to carry out their duties honestly. Asset confiscation in corruption crimes is an important instrument in corruption eradication efforts in Indonesia, serving both preventive and repressive functions. This study aims to analyze the role and effectiveness of asset confiscation in recovering state financial losses and creating a deterrent effect for perpetrators. The method used is a normative juridical approach with a statutory approach, specifically examining Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. Asset confiscation serves not only as a means of punishment, but also as an effort to prevent the emergence of deviant behavior that is detrimental to the state. However, its implementation still faces obstacles, such as limited specific regulations, complexity of evidence, and less than optimal coordination between law enforcement agencies, so that strengthening regulations and law enforcement systems is needed so that asset confiscation can be carried out more effectively.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Psikologi Kriminal Zainudin Hasan; Hattal Musyafa; Ryan Justicia; Taufiqurahman; Aldiansyah
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): PAKEHUM- Agustus
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v2i2.716

Abstract

This study aims to analyze the eradication of corruption in Bandar Lampung through the perspective of criminal psychology. Corruption is a serious problem that hinders development and harms society. This study identifies psychological factors that drive individuals to engage in corruption, including economic motivation, social pressure, and behavioral norms. With a qualitative approach, data were collected through interviews with law enforcement officers, psychologists, and the community. The results of the study indicate that understanding the psychological aspects of corruption perpetrators can increase the effectiveness of prevention and enforcement strategies. In addition, education and socialization about the negative impacts of corruption need to be improved to build public awareness. This study provides recommendations for legal policies in Bandar Lampung to integrate psychological approaches in efforts to eradicate corruption, including training for law enforcers and rehabilitation programs for perpetrators. Thus, it is hoped that efforts to eradicate corruption will not only focus on legal sanctions, but also on changing the behavior and mentality of society. This study contributes to the development of legal theory and practice as well as criminal psychology in the context of eradicating corruption in Indonesia.
PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA sherly Arpansa; Zainudin Hasan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1594

Abstract

Pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya strategis untuk menggantikan KUHP lama yang masih berakar pada nilai-nilai kolonial dan kurang mampu mengakomodasi perkembangan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. RKUHP menghadirkan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas masyarakat Indonesia. Pembaharuan ini mencakup penguatan asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law), penataan ulang konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta modernisasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Dengan demikian, RKUHP diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang responsif, manusiawi, dan konstitusional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman kritis terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan dan implikasinya terhadap penegakan hukum yang lebih berkeadilan
Korupsi Dalam Birokrasi Pemerintah: Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya Azril Tri Zaputra; A. Armansyah A; Raditya Saputra; Zainudin Hasan
QAZI: Journal of Islamic Studies Vol 3 No 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qz.v3i1.773

Abstract

Korupsi dalam birokrasi pemerintahan masih menjadi persoalan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab korupsi dalam birokrasi pemerintah serta mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan korupsi dan administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dipicu oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, budaya organisasi yang permisif, adanya intervensi politik, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik suap, penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, penerapan tata kelola yang transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi antikorupsi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Legal Protection for Winning Bidders in Mortgage-Right Execution Auctions Zainudin Hasan; Kiki Dwi Susilowati
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2026): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v6i1.6986

Abstract

Purpose: This study examines legal protection for good-faith winning bidders in mortgage-right execution auctions when land ownership disputes arise. It focuses on Decision Number 12/Pdt.Bth/2024/PN.Sdn to analyze how legal certainty in auction outcomes is tested when the winning bidder cannot immediately obtain physical possession of the auctioned land. Research Methodology: This study applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis draws on mortgage-right law, auction regulations, land registration rules, court decisions, legal doctrine, and supporting institutional information related to auction implementation. Results: The findings show that legal protection depends on three key elements: the validity of the auction procedure, the evidentiary strength of the Auction Minutes, and recognition of the bidder as a good-faith purchaser. In the analyzed case, the court protected the winning bidder because the auction was conducted through an authorized legal mechanism and the opposing party failed to prove a stronger ownership right. Conclusions: Indonesian auction law provides formal legal certainty for good-faith winning bidders. However, this certainty remains incomplete when the bidder faces resistance in obtaining physical control of the land.Limitations: This study is limited to one court decision and selected institutional information from the auction process. Contributions: This study highlights the gap between formal acquisition through auction and the practical realization of ownership through possession.
Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Zainudin Hasan; Andika Putra Emco; Asep Pratama; Alfondo Deofani Arlintang; Fahmi Febriansyah
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 02 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4951

Abstract

This research was made by Law Protection needs based on Child Human Rights, which every child has right to gain a bright future. Also to review Law Protection for child who did a crime based on Constitutional Law. This research made to understand the legal protection provided to child who are involved in narcotics crime. Based on the description above, there is a problem formulation that is, what is the form of legal protection for children as perpetrators in the abuse of narcotics crimes. Then what are the factors inhibiting legal protection for children as narcotics abusers. The method used is normative juridical research method, that is research on secondary data. With this research done, there’s a hope about Law Protection for child who did a Criminal act have large area so it will become more effective and do preventive acts to prevent the same criminal act repeated and the similar act won’t be repeated and also it can grow up on handling a child as a criminal act to become better in the future.
Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Zainudin Hasan; Ignasius Evan Fidel Susanto; Fabia Prasetyo Kenali; Dessy Novita; Reni Hasnila Sari P
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 02 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5045

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime (extra ordinary crime) modus operandi is quite sophisticated and continues to experience changes to avoid tracking by law enforcement officials. This is the adult mode The latest thing to do is involve minors as couriers or delivery of drugs into the hands of users. The problem is the point attention is that when children are caught by officers they are immediately arrested became a suspect and was taken into custody. Even though children should be placed as a victim of the development of the big bookie mode in distributing drugs. The fact is that children are the perpetrators of the crime Drug criminals have not received maximum rights in the system juvenile criminal justice.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Enzelica Fatricia; Bambang Hartono; Zainudin Hasan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6452

Abstract

Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Co-Authors A. Armansyah A Abdullah Husein Al Aziz Abdurahman Abdurrahman Adam Revaldi Adelia Putri Utami Adelya Putri Utami Adelya Putri Utami Aditia Arief Firmanto Agnes Oktapia Ahmad Mahardika Ahmad Rifki Satria Ahmad Solehan Ahmad Yudha Al Aisyah Habibah Azra Aldi Yansah Aldiansyah alfarizzy, alfarrizy Alfarrizy, Alfarrizy Alfondo Deofani Arlintang Alika Firly Allia Shafira Amanda Muntari An-Nisya Kholiza Pratami Putri Ananda Putri Kemilau Andika Putra Emco ANDIKA SAPUTRA Andora Febi Utami Anis Nurhalizah Anis Nurhalizah Anisa Merti Ayu Anisa Merti Ayu, Chinthia Dita M, Mayse Trisnawati, M. Ardan Aldika R.A Anugrah Aditya Ramadhan Anugrah Ziando Alfarizi Apta Zaki Albiruni Aqsal Azan Putra Salim Ardie , Heru Juli Arfanudin Siregar Arkaan Fadhulrrahman Arlintang, Alfondo Deofani Arpansa, sherly Arya Oktama Asep Pratama Aswin Surapati Atika Febriyanti Aulia Rizky Hafizha Aulia Rizky Hafizha Aulia, Dian Ayu, Nita Selima Azril Tri Zaputra Bagas Satria Wijaya Bagaskara, Demas Kurnia Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Pamungkas Bari Saputra Benedictus Rangga Saputra Wibowo BMY, M. Akbar Adjiguna Bonny Triatna Candra Agung Laksana Chinthia Dita M Dahri, Harapandi Dava Ival Fadhila Defi, Liza Mutiara deska rivaldo Dessy Novita Dessy Novita Destria Zulvi Deti Rahmawati Devi Firmansyah Dewi, Erna Dhea Amalia Fatikha Diah Eka Sari Dian Ari Kurniawan Dicky Arnanda AS Dicky Kurniawan Dimas Fajar A Dwi Sinta Wati Efa Rodiah Nur Elin Novita Elsa Septi Berliana Emco, Andika Putra Enzelica Fatricia Epilia, Witri Erika Armadona Erlina B Erna Dewi . Erwin Maulana Fashya Eva Suliyanti Fabia Prasetyo Kenali Fahmi Febriansyah Fardiansyah, Ahmad Irzal Fathi Tianasati Fathul Muin Fatricia, Enzelica Fayza Rizki Vianisya Febby Cantika Firdaus Febriansyah, Fahmi fernanda akbar Fernandez, Khenny Fernando, Avian Chrisna Figo Putra Ranenda Figo Putra Ranenda Firmansyah Firmansyah Fitaloka, Dinda Aura Gistaloka , Angely Gusti Wahyu Triyadi Gusti Weliyansyah Habib Shulton Asnawi Haqkiki Bintang Pratama Haqkiki Bintang Pratama Haqkiki Bintang Pratama Hattal Musyafa Hattal Musyafa Hengki Irawan Heru Budi Khurniawan I Ketut Siregig I Made Agus Deny Kusuma Icha Ifa Afifah Ignasius Evan Fidel Susanto Incik Daffa Apriano Indri S, Maretha Intan Annisa Intan Annisa Intan Oktavia Irfan Raihan Hady Fauzi Ismayleyda, Zahra Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Jaya, Pande Nyoman H. Jimmi Santoso Juandi Juandi Julian Chandra Adi Pratama Kartika Kartika Kartika Kartika Kenali, Fabia Prasetyo Keren Mawar Eliza Kevin Oksandy Ramadhani Khaila Raisya Bunga Shiva Khoirul Ihsan Kholif Fadia, Nadhia Kiki Dwi Susilowati Komang Widi Yane Kurniawan Agung Saputra Leony Cong Lucky Arijano Augusta Putra Lukmanul Hakim M Rafi Alfath M Rafi Alfath, Ahmad Mahardika, Rizki Rizaldi, Wafi Rizqullah H M. Abi Febriansyah M. Al Barade Umaru Jaya M. Al Barade Umaru Jaya M. Ardan Aldika R.A M. Ridho Afrizal Maharani , Ledina Mahdavikia, M. Mahdi Mansah Mansah Maretha Lintang Putri Praptisia Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Maya Zulvi Astarida Mayse Trisnawati Mela Yasa Mirtha Tirta P Monica Muhammad Aric Savero Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya Muhammad Dimas Muhammad Fajar Akbar Muhammad Rayhan Avryandilla Muhammad Reuben Marcello Muhammad Satrio Munawaro, Allisa Qotrunnada Munawaroh , Siti Munawwaroh, Rodhia Al Nadhia Kholif Fadia Natasya Vi Veronica Nathaniel Benecia Simanjuntak Nathaniel Benecia Simanjuntak Nopeyan Smith Noviyana Hadiyati Novriyanti, Fitri Nurul Shyashya Oktaria Sari Rahmadona Oktaviana, Intan P, Reni Hasnila Sari Pasha, Riska Kurnia Phanizar Cahaya Saputra Pratama, Asep Pratiwi, Mila Oktavia Putra, Leo Fisatama Putri , Bareta Miki Putri Khailla Asia Bagus Putri, Adinda Tri Ramadhani Raditya Saputra Rahma, Safina Nuzulul Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raisa Amanda Aurelia Raka Siwi , Dwi Ramadhani, Fadilla Rizka Ratu Chintania Safa Putri H Ratu Saka Ganta Raudatul Zanah Rayhan Triantara Mahdi Redhia Salsabilla Refi Shely Ristianti Refly Setiawan Renaldy , Daffa Renaldy, Daffa Reni Hasnila Sari P Riko Noval Farid Rizka Amallia Rizki Rizaldi Rizky, Aorora Chandra Rodhia Al Munawwaroh Rohizad Olivia Watuna Ronald Dzaky Al Jabbar Rusdiyanto, Dheny Ryan Justicia S, Ika Tiarma S. Endang S. Endang Prasetyawati Sabrina , Anggun Salsabila Brillianti Sarenc Salsabila Tiara Putri Salsabila, Nur Sandika, Rizky Chepy Saputra, Prabowo Saputri, Wahyuni Sarah Uli Ferianti Selly Mariska Sesly Deno Putri Shalsabila Hellenia Shefa Rindya Yazhalina sherly Arpansa Shyashya, Nurul Sihaloho, Morientes Silviana Sari Simanjuntak, Abelia Duta Sindy Ramadhani Siratama , Ayo Vide Siti Nur Haliza Sri Gustina Stenlie Vincentsius Daniel Sugeng Santoso Susanto, Ignasius Evan Fidel Sutan Saladin Tami Rusli Taufiqurahman Tegar Priananda Udea Tri Yunita Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Vindri Aisyah Putri Vira Anggraini Virnanda, Muhammad Dioluvans Vivi Riska Ramadani W , Pangestu Wafi Rizqullah H Wilsa Syahira Wiryadi Wiryadi Yansah, Aldi Yeriko, Yeriko Yohanes Merci Yopi Maharani Yovita Silpiani Yunika Sari Simatupang Zahra, Fitria Al Zainab Ompu Jainah Zainuri Zulkarnaen Zaskia Hanyfah Zulfi Diane Zaini