p-Index From 2021 - 2026
13.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Jurnal Restorative Justice Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI ADIL : Jurnal Hukum SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Yustisiabel Eksekusi : Journal Of Law Pamulang Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Abdurrauf Journal of Community Service Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum di Sektor Fintech Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Febriyani, Emiliya; Disemadi, Hari Sutra; Sudirman, Lu; Ayunda, Rahmi; Agustianto, Agustianto
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v1i2.115

Abstract

The rapid advancement of technology has transformed various aspects of life, particularly in the economic sector, with the emergence of Financial Technology (Fintech) lending providing access to funding for individuals without access to conventional financial services. However, the rise of illegal fintech lending platforms has created significant legal and social issues, including lack of transparency, misuse of personal data, and unethical collection practices. This community engagement initiative, conducted in Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, aimed to enhance public awareness regarding fintech legality, risks associated with illegal platforms, and available legal protections. Through legal education and consultations over two months, the program revealed participants’ limited understanding of digital finance, often leading to risky financial decisions. The initiative successfully improved participants' awareness of fintech risks and regulations, fostering wiser decision-making. Recommendations include intensifying fintech education in remote areas and strengthening legal frameworks to combat illegal fintech operations. Abstrak: Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi, dengan hadirnya Financial Technology (Fintech) lending yang menyediakan akses pendanaan bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Namun, munculnya platform fintech lending ilegal telah menimbulkan masalah hukum dan sosial yang signifikan, termasuk kurangnya transparansi, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang legalitas fintech, risiko yang terkait dengan platform ilegal, serta perlindungan hukum yang tersedia. Melalui penyuluhan hukum dan konsultasi selama dua bulan, program ini mengungkapkan rendahnya pemahaman peserta terhadap keuangan digital, yang sering kali menyebabkan keputusan keuangan yang berisiko. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta tentang risiko dan regulasi fintech, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak. Rekomendasi mencakup intensifikasi edukasi fintech di daerah terpencil dan penguatan kerangka hukum untuk memberantas operasi fintech ilegal.
Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam Romadona, Hanifah Ghafila; Sudirman, Lu; Syarief, Elza
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1402

Abstract

The Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is imperative as a preventive measure to mitigate workplace accidents within a company's environment. Indonesia has enacted legal regulations regarding SMK3, specifically Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. Nevertheless, the existence of these regulations does not consistently enhance workers' awareness of their safety while at work. This research employs an empirical research method, gathering data through literature studies as secondary data and interviews with the safety officer of PT. GPI as primary data. The research findings conclude that PT. GPI has implemented SMK3 in Indonesia. However, the implementation of SMK3 at PT. GPI in Batam cannot be deemed effective due to the presence of workers unwilling to comply with the applied regulations, ultimately leading to workplace accidents. In addressing this situation, the company needs to enhance strictness and supervision of each worker to ensure compliance with every applicable occupational safety and health regulation.
Elaborate the Superiority of Smart City in South Korea: A Study Comparison of Laws Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra; Manurung, Kevin John Paul
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3081

Abstract

The advancement of technology has played a significant role in societal life, providing convenience across various aspects and creating practical solutions. One phenomenon emerging alongside this progress is the Internet of Things (IoT), a concept of continuous connectivity within networks. A massive implementation of IoT is seen in the concept of Smart City, which integrates this technology to efficiently enhance the quality of life for communities. This research aims to compare the legal regulations governing Smart Cities in South Korea and Indonesia. In Indonesia, there is currently no specific legal regulation for Smart Cities, making a comparison with South Korea particularly valuable. The research methodology employed is normative legal research, utilizing secondary data obtained through literature studies, focusing on legislative analysis and a comparative approach. The findings of this research provide an elaboration on the comparison of legal regulations for Smart Cities in Indonesia and South Korea. The research results are also accompanied by recommendations for the establishment of Smart City legal regulations that could be utilized at the national level.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum Tan, David; Sudirman, Lu; ., Jane
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25384

Abstract

Joint venture merupakan bentuk kerjasama penggabungan sumber daya antar dua perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi pribadi. Pendirian perusahaan joint venture ini melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia dan tertuang dalam perjanjian kerjasama joint venture, perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Kenyataanya, jumlah investor asing yang banyak dan beragam sehingga adanya potensi terjadinya sengketa seperti tidak dipenuhinya kesepakaan antar pihak asing dengan pihak Indonesia, tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perusahaan joint venture di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Indonesia atas wanpestasi investor asing terhadap perjanjian joint venture ditinjau dari kepastian hukum, serta bagaimana upaya hukum jika terjadinya sengketa kerjasama joint venture antara para pihak penanam modal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Joint venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yakni diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan litigasi atau pengadilan.
The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge Disemadi, Hari Sutra; Sudirman, Lu; Tan, David; Situmeang, Ampuan
Jurnal Hukum Novelty Vol. 14 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i2.a27282

Abstract

Introduction to The Problem: Traditional cuisines are an important part of national identity in Indonesia and a significant driver in the tourism industry, which are currently threatened by the constantly accelerating waves of globalization.Purpose/Objective Study: This research aims to analyze the ways to protect traditional cuisines through the intellectual property law, comparing the regime of GI and traditional knowledge, as suitable options of protection.Design/Methodology/Approach: This research utilizes normative legal research method, with statutory approach. To support this method, this research also utilizes literature analysis and comparative analysis technique to analyze the dichotomy between Geographical Indication and Traditional Knowledge.Findings: Analysis finds that the GI regime comes out as the superior regime of protection from the dichotomy, with lesser normative loopholes. Authenticity plays an important role in the comparative analysis between the two regimes, as it’s normatively backed as an important part of the tourism sector. Further analysis also finds that the GI regime can still be improved, particularly regarding substantive examination, which needs more definitive provisions to guarantee authenticity of traditional cuisines in Indonesia.Paper Type: Research Article
POLEMIK IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM TPPO: PERDAGANGAN ORANG ATAU PEKERJA MIGRAN ILEGAL? Siahaan, Hervyan; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7608

Abstract

Fulfilling justice for trafficking victims is not enough to be imprisoned alone but must come to the recovery of the suffering losses of trafficking victims. In Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, it stipulates the rights that can be given to victims, one of which is the right to restitution that must be given by traffickers as compensation to victims, in this case based on District Court Decision Number: 109 / Pid.Sus / 2022 / PN Tp, the defendant was convicted in accordance with the second alternative charge JPU Article 81 Jo Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation Jo Article 55 paragraph (1) to – 1 of the Penal Code with a prison sentence of 10 (ten) years and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). The method used in this study is normative-empirical legal research by examining actual actions in the form of legal documents (judges' decisions) which are then adjusted to applicable rules and regulations, information collected through online literature searches, books, and related regulations. In this legal research, legal approaches, conceptual approaches, and case approaches will be used, along with specific research needs. In this study, primary and secondary legal materials were used. The legal material analyzed is presented methodically, logically, and reasonably. Based on the findings of the study, it can be concluded that the conviction in the judgment number 109/Pid.Sus/2022/PN Tp by being convicted of legally and convincingly violating the articles contained in the PMI Law, justice for victims is not fulfilled where  the type of crime is a criminal offense that is not included in the provisions of article 2 paragraph (1) letter a of Perma Number 1 of 2022.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Bayu Anggara, Sultan; Sudirman, Lu; Situmeang, Ampuan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.465

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia meningkat, tetapi penyelesaiannya melalui lembaga peradilan nasional mengalami kendala. Sejak penghapusan Pengadilan Landreform pada 1970, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan umum, tata usaha negara, dan agama. Masalah timbul ketika terdapat putusan dari pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara yang sama, namun tidak dapat dieksekusi. Dampaknya adalah terhambatnya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menghasilkan penelitian bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk membentuk peradilan khusus di bawah kekuasaan kehakiman, dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengizinkan pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum. Pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 melalui undang-undang, contohnya adalah pengadilan pajak yang diatur oleh UU Pengadilan Pajak. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum memungkinkan karena kompetensi absolutnya yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.
Reconciling Conflicting Norms: Addressing Patentability Challenges in Indonesia's Virtual Workspaces Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.35694

Abstract

This research is done to analyze the nature of virtual workspace, which is increasingly becoming an important part of tech development around the world. Analysis is done to uncover the IPR elements of virtual workspaces and how these elements affect the patentability of virtual workspaces. Through the normative legal research method. Analysis of this research finds that the Indonesian Patent Law grossly undermines the capability and the importance of computer programming, through various normative restrictions. Instead, the Indonesian legal framework presents the Copyrights Law as the viable option, which in essence was made to protect creations that don’t necessarily involve problem solving, unlike the Patent Law. This finding is important as it fills the research gap on the analysis of virtual workspace not just as a cybersecurity topic but also as a possible patent, particularly in Indonesia’s intellectual property rights (IPR) legal framework.
MENINGKATKAN KESIAPAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra; Pratama, Dwiki Surya; Jacelyn, Jacelyn; Steven, Steven; Jessca, Jessca; Terina, Ang; Hendryani, Hendryani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 7 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i7.2575-2581

Abstract

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi Era Society 5.0 memberikan dampak positif dan negatif di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi seperti penyebaran hoaks di media sosial, cyber bullying, pelanggaran atas data pribadi dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh di Panti Asuhan Sinar Batam, ditemukan banyak remaja yang tidak mengetahui bahwa komentar buruk di media sosial merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, remaja tanpa sadar memberikan informasi pribadi, menandatangani situs yang tidak jelas, serta masuk ke situs ilegal. Atas permasalahan ini, pelaksana akan memberikan peningkatan pemahaman hukum dengan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan berhasil. Sejumlah 71% peserta telah mengetahui pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk meminimalisir pelanggaran hukum.
Co-Authors ., Jane Abao, Grace Angela Adristy, Baiq Shefania Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Alhakim, Abdurrakhman Amboro, F. Yudhi Priyo Ang Terina Angel Tng Antony Arwa Meida Aninda Ayunda, Rahmi Bago, Ester Intensis Bayu Anggara, Sultan Celline, Celline Cendy Glaksy Chairunnisa Chairunnisa Cynthia Putri Guswandi Denygianto Halim Desy Crisyanti Dhani, Ayen Sephia Disemadi, Hari Sutra Dwiki Surya Pratama Elza Syarief, Elza Eny Eny Eny, Eny Eva Dian Sari Excel Brayen Sandoval Farahdina, Farahdina Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Fiorentine, Jasisca Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Fraiskam, Natasha Girsang, Junimart Gita Aulia Guswandi, Cynthia Putri Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman Haryati, Lily Hendry Naga Wijaya Hendryani Hendryani Hendryani, Hendryani Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Heru Susetyo Hutahuruk, Rufinus Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Insti, Putri Deviana Irawati, Jovita Iswara, Vizta Dana Jacelyn Jacelyn Jacelyn, Jacelyn Jaya, Febri Jerryen, Jerryen Jessca Jessca Jessca, Jessca Jessie Limmousine Jessy Wijaya Joel Jordan Tobing Jonkarlo, Edson Jonker Sihombing Julvina, Julvina Junimart Girsang Junimat Girsang Jur. M. Udin Silalahi Karim, Justin Joy Kevin Charles Lee, Michelle Lendrawati Lendrawati, Lendrawati Leonardo, Steven Lie, Cindy Maharani Siregar, Ghea Regita Malau, Hotmaulina Manurung, Intan Manurung, Kevin John Paul Marfin Timu Apy Phymma Mega Tri Astuti Mrs. Feronica Mrs. Feronica Naga Wijaya, Hendry Nisa Nurfitri Nurfitri, Nisa Nurjanah, Listia Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktavia, Ariani Park, Jihyun Prastiyo, La Ode Agung Pratama, Dwiki Surya Priyo Amboro, Florianus Yudhi Priyo Sambodo Raziansyah, Reza Philafi Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Romadona, Hanifah Ghafila Rudolf Haiti Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Sahputra, Rendi Santoso, Deddy saputra tanwir, yopta eka Saputra, Dedi Eka Sari, Rayon Seroja, Triana Dwi Setiawan, Marthalia Sherlin Sherlin Shinta . Siahaan, Hervyan Siburian, Hasoloan Silviani, Ninne Zahara Sirait, Regina Ulianna Siregar, Zulhirdan Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Stella Theo Steven Steven Steven Steven Sulastri Sulastri Sultan Bayu Anggara Syamsiar, Syamsiar Syrief, Elza Tan, David Tan, Winsherly Terina, Ang Tobing, Dian Riama L Tobing, Joel Jordan Tony Tony Triana Dewi Seroja Trisetyo, Muhammad Dhimas Udu, Jericho Utari Afnesia Wagiman, Wagiman Warianto, Wahyudi Widi Waisaka Windi Afdal, Windi Winnie Stevani Wisnu Yuwono Yan Pin Zulfi, Natasya Artameivia Zulhirdan Siregar