Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Lentera Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Panorama Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Notariil Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) JURNAL RECHTENS Syntax Idea ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Adigama Jurnal Syntax Transformation Indonesian Journal of Law and Society Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Legisia Journal of Economic & Business Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik MILRev: Metro Islamic Law Review Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial PESHUM Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Ermanto Fahamsyah
Faculty Of Law, University Of Jember, East Java, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN MEREK SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP FIRST TO FILE DAN KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK: STUDI KASUS SENGKETA MS GLOW DAN PS GLOW M. Kaisario H. Falah; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1743

Abstract

Perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan inkonsistensi yurisprudensi akibat interaksi prinsip first to file dan konsistensi penggunaan merek, terutama dalam sengketa MS Glow-PS Glow yang menghasilkan putusan berlawanan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hak merek. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach dan studi kasus pada dua putusan utama (2022), penelitian menganalisis dokumen primer melalui triangulasi sumber dan interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan PS Glow dengan ganti rugi Rp37,99 miliar berdasarkan formalitas registrasi, sementara Medan memprioritaskan substansi kemiripan, mencerminkan ketidakseragaman interpretasi Pasal 21. Penelitian menyimpulkan perlindungan merek memerlukan harmonisasi yurisprudensi untuk kepastian hukum, dengan rekomendasi audit merek berkala bagi pelaku usaha dan pedoman teknis pengujian kemiripan bagi DJKI guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.
PRINSIP GOOD MINING PRACTICE DALAM SKEMA WIUP PRIORITAS: STUDI KASUS PT VALE INDONESIA TBK DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA 2025 Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1807

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good mining practice dalam skema WIUP prioritas melalui studi kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka berdasarkan perspektif UU Minerba 2025. Tujuannya adalah menilai tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu serta kesesuaian aktivitas konstruksi dan operasionalnya dengan standar pertambangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan desain studi kasus, berdasarkan pemilihan purposif atas teks hukum, regulasi lingkungan, pernyataan perusahaan, laporan media, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan membandingkan kewajiban normatif dan kondisi lapangan yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Vale telah secara formal memenuhi sejumlah persyaratan prosedural, seperti AMDAL, studi geohidrologi, kolam sedimentasi, dan pemantauan kualitas air; namun keluhan masyarakat mengenai sedimentasi, rusaknya sumber air, dan menurunnya produktivitas pertanian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa good mining practice pada wilayah WIUP prioritas memerlukan audit independen yang lebih kuat, keterbukaan data lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan ekologis.
Penguatan Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Industri Alat Kesehatan: Studi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jember Like Olivia Shilvya; Rio Wibowo Agung Prasetiyo; Nurul Hasanah; Ermanto Fahamsyah; Nuzulia kumala Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6116

Abstract

Alat kesehatan sebagai elemen krusial dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan jaminan mutu dan keamanan, termasuk melalui perlindungan hukum terhadap hak merek. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap merek masih kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan serta mekanisme pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan kajian empiris pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi konsumen dari penggunaan alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum serta tingginya praktik pemalsuan merek yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Selain itu, meskipun telah tersedia instrumen penegakan hukum secara perdata dan pidana, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya, penguatan perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan produk serta perlindungan konsumen.
Pemanfaatan Komersial Gamelan pada Platform Digital dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Hadi Nur Ikhwan; Nuzulia Kumala Sari; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.2045

Abstract

 The rapid development of digital technology has facilitated the utilization of various forms of traditional culture on digital platforms, including gamelan as one of Indonesia’s cultural heritages. The use of gamelan on digital platforms, such as social media, streaming services, and audiovisual content, serves not only as a means of cultural preservation but also as a source of economic value through commercial activities. This phenomenon raises legal issues concerning the protection of gamelan as a Traditional Cultural Expression within the framework of Intellectual Property Rights. This study aims to analyze the legal status of gamelan as a Traditional Cultural Expression in Indonesia, the forms of its commercial utilization on digital platforms, and the legal protection available for such utilization. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that gamelan is recognized as a Traditional Cultural Expression protected under Indonesian copyright law. Nevertheless, the increasing use of digital platforms poses challenges to the effective implementation of such protection, particularly with regard to commercial utilization and the management of economic benefits. Therefore, strengthening legal protection mechanisms is necessary to ensure both the preservation and fair utilization of gamelan in the digital era.
Pertanggungjawaban Hukum Praktik Dark Pattern dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perlindungan Konsumen Indonesia Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8563

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan praktik dark pattern, yaitu desain antarmuka yang dirancang untuk memengaruhi keputusan konsumen secara tidak sadar. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi kebebasan memilih dan menyembunyikan informasi penting. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur dark pattern dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualifikasi hukum praktik dark pattern, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha digital, serta kecukupan regulasi perlindungan konsumen dalam mengatur praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark pattern dapat dikualifikasikan sebagai praktik menyesatkan karena mengandung unsur misleading, coercive, dan deceptive. Pelaku usaha digital dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, sedangkan regulasi yang berlaku masih menyisakan kekosongan norma terkait pengaturan dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur praktik manipulasi desain digital guna memperkuat perlindungan konsumen di era digital.
Eksploitasi Karya Musik Tanpa Lisensi di Tiktok: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Fidia Maulida; Enggita Anggraeni Okta; Melly Yunandita Emaniar; Ermanto Fahamsyah; Nuzulia Kumala Sari
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi karya musik tanpa lisensi di platform digital TikTok dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak cipta musik telah diatur secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, mekanisme lisensi, serta pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di TikTok masih belum optimal akibat berbagai kendala, seperti tingginya volume konten, keterbatasan teknologi deteksi, karakter lintas yurisdiksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan lembaga terkait, serta optimalisasi teknologi dan edukasi publik guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkeadilan di era digital.
Perlindungan Aset Digital di Platform Roblox Berdasarkan Prinsip Lex Mercatoria dalam Hukum Dagang Internasional Sonia Wijaya Putra; Satriya Aldi Putrazta; Ita Erlita; Nurholis Majid; Ermanto Fahamsyah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16529

Abstract

Perkembangan platform digital seperti Roblox telah melahirkan ekosistem ekonomi virtual yang memungkinkan pengguna menciptakan dan memperdagangkan aset digital bernilai komersial. Namun, transaksi lintas batas dalam platform ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait yurisdiksi dan kepastian perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital dalam perspektif hukum dagang internasional serta mengkaji penerapan prinsip lex mercatoria sebagai solusi atas ketidakpastian hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada Roblox secara prinsip dapat dilindungi melalui rezim hak cipta internasional, namun penerapan regulasi seperti DMCA menimbulkan ambiguitas karena keterbatasan yurisdiksi. Dalam konteks ini, lex mercatoria menawarkan kerangka hukum transnasional yang fleksibel, netral, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan digital global. Penerapan prinsip ini, terutama melalui instrumen seperti UNIDROIT Principles, berpotensi meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi digital lintas negara. Dengan demikian, lex mercatoria relevan sebagai alternatif untuk memperkuat perlindungan aset digital di era ekonomi virtual.
Konflik Kepentingan Dalam Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Bagus Eko Tri Cahyono; Ermanto Fahamsyah; Fendy Setyawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4109

Abstract

Konflik kepentingan dalam perusahaan merupakan permasalahan yang sering muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip fiduciary duty yang mewajibkan direksi dan komisaris bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya larangan yang dirumuskan secara eksplisit, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kesulitan pembuktian dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diakomodasi melalui berbagai instrumen, antara lain hak gugatan derivatif (derivative action), hak meminta pembelian kembali saham (appraisal right), hak mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak memperoleh keterbukaan informasi. Meskipun demikian, implementasinya masih terkendala oleh dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses terhadap upaya hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang saham minoritas
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Alat Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Kalibrasi Like Olivia Shilvya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7570

Abstract

Penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi dapat menimbulkan berbagai risiko dalam pelayanan kesehatan, termasuk ketidakakuratan hasil pemeriksaan, kesalahan diagnosis, dan pemberian terapi yang tidak sesuai sehingga berpotensi merugikan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Permasalahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen akibat penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pengakuan hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh kompensasi dan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi. Selain itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kalibrasi secara berkala merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Co-Authors Aldi Rinaldi Aldy Valentino Ali Mufthi, Fikri Ance Rimba Andre Scondery Annisa Tanzil K Annisa Zerlina Cindy Gayatri Bagus Eko Tri Cahyono Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Bernald Sihite Brigitta Amalia Rama Wulandari Cahyaningsih, Jeaneta Chansrakaeo, Ruetaitip Chindy Yapin Dede Afandi Hamid Deny Akbar Santoso Dewi Masitah, Dewi Dewi Masithoh Dominikus Rato Dyah Ochtorina Susanti Enggita Anggraeni Okta Fendi Setyawan Fendy Setyawan Fidia Maulida Firman Floranta Adonara Fradhana Putra Disantara Galih Husain Fauzi Gatot Eddy Pramono Gustiawan Putra, Ido Hadi Nur Ikhwan Harianti, Isnin Hariyanto Sururi Herowati Poesoko, Herowati I Gede Widhiana Suarda Indra, Rahmadi Inne Christina Irfandianto, Mohammad Irham Rahman Ismail Ismail Iswi Hariyani Ita Erlita Ivan Christian Wijaya Jamilatus Sholihah Kania Venisa Rachim Kiswah, Maftuha Kumala Sari, Nuzulia Like Olivia Shilvya M Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Khoidin Melly Yunandita Emaniar Misbahul Ilham Moh. Ali Mohammad Ali Monica Monica Muthar, Achmad Novi Wahyu Riwayanti Nurholis Majid Nurul Hasanah Nurva, Yunita Pramesti Ardi Nuzulia Kumala Sari Permata, Anggia Prakoso, Bhim Pramesti, Mirza Cyntia Pratama, Rino Hardi R.A. Rini Anggraini Rachim, Kania Venisa Rahmadi Indra Tektona Ramadhani, Khaulah Sayu Rhama Wisnu Wardhana Riko Sulung Raharjo Rio Wibowo Agung Prasetiyo Ruetaitip Chansrakaeo Ryan . Santyaningtyas, Ayu Citra Saputra, Ramadhan Dwi Satriya Aldi Putrazta Setyawan, Fendy Sholihah, Jamilatus Sonia Wijaya Putra Suri, Fadillah Atika Suwadji Syahrul R, Syahrul Tamrin, Iqbal Taniady, Vicko Tri Wahyudiono Triasita Nur Azizah Vicko Taniady Wahjuni, Edi Wijaya, Glenn Wina Febrianti Rukmana Wibisono Yundari, Yundari Yusuf Adiwibowo, Yusuf Zakaria Rasyid