Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Lentera Hukum Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Bina Praja PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Panorama Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Notariil Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) JURNAL RECHTENS Syntax Idea ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Adigama Jurnal Syntax Transformation Indonesian Journal of Law and Society Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Legisia Journal of Economic & Business Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik MILRev: Metro Islamic Law Review Welfare State Jurnal Hukum IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial PESHUM Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Ermanto Fahamsyah
Faculty Of Law, University Of Jember, East Java, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Konflik Kepentingan Dalam Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Bagus Eko Tri Cahyono; Ermanto Fahamsyah; Fendy Setyawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4109

Abstract

Konflik kepentingan dalam perusahaan merupakan permasalahan yang sering muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip fiduciary duty yang mewajibkan direksi dan komisaris bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya larangan yang dirumuskan secara eksplisit, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kesulitan pembuktian dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diakomodasi melalui berbagai instrumen, antara lain hak gugatan derivatif (derivative action), hak meminta pembelian kembali saham (appraisal right), hak mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak memperoleh keterbukaan informasi. Meskipun demikian, implementasinya masih terkendala oleh dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses terhadap upaya hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang saham minoritas
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Alat Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Kalibrasi Like Olivia Shilvya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7570

Abstract

Penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi dapat menimbulkan berbagai risiko dalam pelayanan kesehatan, termasuk ketidakakuratan hasil pemeriksaan, kesalahan diagnosis, dan pemberian terapi yang tidak sesuai sehingga berpotensi merugikan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Permasalahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen akibat penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pengakuan hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh kompensasi dan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi. Selain itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kalibrasi secara berkala merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Dalam Transaksi Agribisnis Berbasis Keadilan Substantif di Indonesia Gayatri, Annisa; Fahamsyah, Ermanto; Adiwibowo, Yusuf
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/g8xjk368

Abstract

The rapid development of digital platforms in the agribusiness sector has transformed transactional relationships among farmers, digital platforms, and consumers. However, this development has not been accompanied by adequate legal regulations ensuring legal certainty and protection for farmers as the weaker party. This study aims to analyze the legal framework governing the liability of digital platforms in agribusiness transactions in Indonesia and to formulate a reconstruction of such liability based on substantive justice. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 15 of Law Number 11 of 2008, as lastly amended by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, do not explicitly regulate the legal status and liability of digital platforms in agribusiness transactions. This regulatory gap creates legal uncertainty, particularly when digital platforms rely on standard contract clauses to limit their liability, as reflected in the TaniHub Group case. This study concludes that the legal liability of digital platforms should be reconstructed by recognizing platforms as active legal subjects directly responsible under the principle of substantive justice to ensure stronger legal protection for farmers.
LIMITS OF DIRECTOR LIABILITY: BUSINESS JUDGMENT RULES, PIERCING THE CORPORATE VEIL, AND BREACH OF CONTRACT Maftuha Kiswah; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v16i1.48580

Abstract

Limited liability companies inherently separate corporate assets from personal wealth, thereby providing legal protection for their management. However, directors remain strictly bound by fiduciary duties and legal restrictions to ensure the protection of third parties and stakeholders. This article analyzes the legal limits of directors' liability by examining the balance between the Business Judgment Rule (BJR) doctrine, which protects business decisions made in good faith, and the piercing the corporate veil doctrine, which holds directors personally liable for corporate misconduct. Using a normative legal research method with a legal and conceptual approach, this study examines corporate law theories and the latest jurisprudence related to commercial contract violations. The research shows that although the Companies Act protects the BJR, courts have the authority to pierce the corporate veil if a director acts ultra vires, acts in bad faith, or fails to fulfill commercial obligations that result in a breach of contract. Furthermore, the introduction of micro-enterprises with sole directors under the Job Creation Act creates a higher risk of personal liability due to the tendency for asset commingling. The validity of BJR protection requires compliance with procedural safeguards, particularly regarding conflicts of interest.  While prior scholarship has examined these doctrines independently, the intersection of BJR protection and veil-piercing liability in commercial contract disputes — particularly following the structural reforms introduced by the Job Creation Act — remains analytically underexplored. This article contributes a systematic normative analysis of how these protective and accountability mechanisms interact, and proposes clearer legal criteria for distinguishing protected business risk from culpable corporate misconduct under Indonesian law. Consequently, corporate management must maintain strict financial separation and transparency to avoid personal legal consequences in commercial disputes.
Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas Mirza Cyntia Pramesti; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat kegagalan Notaris terkait legal due diligence dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dijabarkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan strategis sebagai gatekeeper dalam pendirian PT. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal dalam membuat akta autentik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum. Terkait dengan legal due diligence, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi yang wajar terhadap data dan fakta hukum dalam pendirian PT. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Konsekuensinya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disarankan bahwa perlu dilakukan penguatan norma dalam UUJN dengan memasukkan secara eksplisit kewajiban legal due diligence sebagai bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris perlu menginternalisasi legal due diligence sebagai bagian inheren dari kewajiban profesional, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu memperkuat standar operasional dan pedoman teknis terkait pelaksanaan legal due diligence dalam pendirian PT.
Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Korporasi Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance Jeaneta Cahyaningsih; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan akta perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan kerangka hukum dan kerangka konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batas tanggung jawab notaris pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal, yaitu memastikan prosedur tindakan hukum korporasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, namun secara moral notaris juga dituntut untuk memverifikasi identitas para pihak dan kewenangan organ perusahaan. Dalam pelaksanaannya, notaris berperan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance dengan memeriksa dokumen pendukung seperti anggaran dasar, sehingga secara tidak langsung terlibat dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi kewenangan organ perusahaan, disertai perlunya penyempurnaan regulasi dan komitmen organ perusahaan untuk menjalankan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten.
Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Cacat Hukum Yunita Pramesti Ardi Nurva; Fendy Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4062

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan batasan tanggung jawab Notaris terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis hubungan antara satu hukum dengan hukum lainnya dengan mempertimbangkan titik awal penelitian analitis tentang hukum dan peraturan, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk cacat hukum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. TMS mengandung kesalahan dalam prosedur pelaksanaan termasuk pemenuhan kuorum dan pemanggilan anggota RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga keputusan yang dinyatakan melalui Akta Nomor 75 Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Notaris yang berwenang menerbitkan Akta Otentik wajib menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian agar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi penurunan keabsahan akta menjadi bentuk yang terselubung yang mengurangi kekuatan hukum sebagai bukti di hadapan pengadilan ketika terjadi sengketa.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap Penerima Manfaat Pihak Ketiga dalam Insiden Keracunan Massal Tegar Raffi Putra Jumantoro; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.2951

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of organizers of the Free Nutritious Meal (MBG) program in Indonesia following nationwide mass poisoning incidents subsequent to its 2025 rollout. It examines weaknesses in food safety oversight, operational compliance, and access to remedies for affected students who lack direct contractual relations with implementing entities. The study aims to determine whether students qualify as intended third-party beneficiaries and to identify the civil liability applicable to the National Nutrition Agency (BGN) and its implementing units. This study employs a normative legal research method using deductive reasoning and combines statutory analysis with literature review. Sources include legislation, academic literature, incident reports, laboratory findings, and program documents collected through systematic library research. The analysis connects legal provisions with empirical evidence to assess coherence between law in books and law in action and to identify normative gaps. The findings indicate that students affected by MBG-related food poisoning incidents may be recognized as intended third-party beneficiaries under Article 1317 of the Civil Code and related constitutional and food safety norms. However, Presidential Regulation No. 115 of 2025 is primarily administrative and lacks explicit provisions on liability attribution compensation mechanisms insurance obligations and mandatory recall procedures. The study concludes that the recognition of beneficiary status must be accompanied by regulatory reform and institutional redesign. It recommends revising Presidential Regulation No. 115 of 2025 to define civil liability rules require compulsory liability insurance create a temporary compensation fund and establish a centralized response and compensation unit to expedite access to remedies.
Pemanfaatan Komersial Gamelan pada Platform Digital dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Hadi Nur Ikhwan; Nuzulia Kumala Sari; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.2045

Abstract

 The rapid development of digital technology has facilitated the utilization of various forms of traditional culture on digital platforms, including gamelan as one of Indonesia’s cultural heritages. The use of gamelan on digital platforms, such as social media, streaming services, and audiovisual content, serves not only as a means of cultural preservation but also as a source of economic value through commercial activities. This phenomenon raises legal issues concerning the protection of gamelan as a Traditional Cultural Expression within the framework of Intellectual Property Rights. This study aims to analyze the legal status of gamelan as a Traditional Cultural Expression in Indonesia, the forms of its commercial utilization on digital platforms, and the legal protection available for such utilization. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that gamelan is recognized as a Traditional Cultural Expression protected under Indonesian copyright law. Nevertheless, the increasing use of digital platforms poses challenges to the effective implementation of such protection, particularly with regard to commercial utilization and the management of economic benefits. Therefore, strengthening legal protection mechanisms is necessary to ensure both the preservation and fair utilization of gamelan in the digital era.
Co-Authors Aldi Rinaldi Aldy Valentino Ali Mufthi, Fikri Ance Rimba Andre Scondery Annisa Tanzil K Annisa Zerlina Cindy Gayatri Bagus Eko Tri Cahyono Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Bernald Sihite Brigitta Amalia Rama Wulandari Chansrakaeo, Ruetaitip Chindy Yapin Dede Afandi Hamid Deny Akbar Santoso Dewi Masitah, Dewi Dewi Masithoh Dominikus Rato Dyah Ochtorina Susanti Enggita Anggraeni Okta Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendy Setyawan Fidia Maulida Firman Floranta Adonara Fradhana Putra Disantara Galih Husain Fauzi Gatot Eddy Pramono Gayatri, Annisa Gustiawan Putra, Ido Hadi Nur Ikhwan Harianti, Isnin Hariyanto Sururi Herowati Poesoko, Herowati I Gede Widhiana Suarda Indra, Rahmadi Inne Christina Irfandianto, Mohammad Irham Rahman Ismail Ismail Iswi Hariyani Ita Erlita Ivan Christian Wijaya Jamilatus Sholihah Jeaneta Cahyaningsih Kania Venisa Rachim Kumala Sari, Nuzulia Like Olivia Shilvya M Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Khoidin Maftuha Kiswah Melly Yunandita Emaniar Mirza Cyntia Pramesti Misbahul Ilham Moh. Ali Monica Monica Muthar, Achmad Novi Wahyu Riwayanti Nurholis Majid Nurul Hasanah Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Permata, Anggia Prakoso, Bhim Pratama, Rino Hardi R.A. Rini Anggraini Rachim, Kania Venisa Rahmadi Indra Tektona Ramadhani, Khaulah Sayu Rhama Wisnu Wardhana Riko Sulung Raharjo Rio Wibowo Agung Prasetiyo Ruetaitip Chansrakaeo Ryan . Santyaningtyas, Ayu Citra Saputra, Ramadhan Dwi Satriya Aldi Putrazta Setyawan, Fendy Sholihah, Jamilatus Sonia Wijaya Putra Suri, Fadillah Atika Suwadji Syahrul R, Syahrul Tamrin, Iqbal Taniady, Vicko Tegar Raffi Putra Jumantoro Tri Wahyudiono Triasita Nur Azizah Vicko Taniady Wahjuni, Edi Wijaya, Glenn Yundari, Yundari Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf Zakaria Rasyid