p-Index From 2021 - 2026
6.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah JURNAL ILMU PEMERINTAHAN QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama qolamuna : Jurnal studi islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Samudra Keadilan AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Justisia Ekonomika NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme JURNAL ILMIAH ADVOKASI Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Pamulang Law Review Journal of Islamic Law Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Keris: Journal of Community Engagement Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Nuris Journal of Education and Islamic Studies Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah Fastabiq: Jurnal Studi Islam RechtIdee Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Pemuliaan Keadilan Journal of Islamic Economic Laws
Claim Missing Document
Check
Articles

The Principle of Moderatism in The Formation of Fatwa of The Indonesian Ulema Council Number 83 of 2023 Ramdlany, Ahmad Agus; Musadad, Ahmad
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.22419

Abstract

This study analyses the principle of moderatism (wasathiyyah) in the formation of fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), particularly Fatwa No. 83 of 2023 on the Law of Supporting the Palestinian Struggle. The principle of wasathiyyah, which is at the core of Islamic jurisprudence, encourages a balanced and moderate approach in legal and ethical matters. This research uses a qualitative method, with data collected through document analysis of fatwa texts, related scholarly works, and other relevant literature. The analysis aims to reveal how the wasathiyyah principle is reflected in the formation of the fatwa and its implications for Indonesian Muslim society. The results show that MUI Fatwa No. 83 of 2023 integrates the principle of moderatism in several key aspects. Firstly, it emphasises the importance of supporting the Palestinian cause as a humanitarian and ethical obligation, in accordance with the principles of justice and solidarity in Islam. Secondly, it balances such support with an invitation to use peaceful and legitimate means, rejecting extremism and violence. This reflects a deep understanding of wasathiyyah, which encourages proactive yet peaceful engagement in international solidarity. In addition, the fatwa highlights the role of Indonesian Muslims in fighting for Palestinian rights through diplomatic, economic, and educational efforts. This broadens the scope of support beyond mere political activism, encouraging a multifaceted approach that integrates ethical, legal and humanitarian dimensions.
Implementation of the Halal Ecosystem in Bangkalan Regency from a Maqashid Syariah Perspective Khoirun Nasik; Ahmad Musadad; Firman Setiawan
Ijtihad Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i2.12590

Abstract

**English**This research is motivated by the fact that the development of the halal ecosystem is still not optimal in Bangkalan, Madura. Reading the implementation of the halal ecosystem according to the theory of ushul fiqh in the form of maqashid al-syariah is a new basis for measuring implementation, in line with the objectives of Islamic law. This research aims to analyze the implementation of halal ecosystem in Bangkalan Regency, using the maqashid al-syariah theory approach. The research method used is a type of qualitative descriptive research with an ushul fiqh approach in the form of the maqashid al-Syariah method. Data analysis was carried out using an inductive method. The research results show that although Bangkalan Regency has great potential in the halal industry, the development of the halal ecosystem still faces several obstacles. These obstacles include, among other things, aspects of facilities, infrastructure and policy. Meanwhile, the HR aspect can be resolved by collaborating with the UTM halal center. The integration of religious tourism in the ecosystem also contributes positively to accelerating the development of the halal industrial ecosystem in Bangkalan Regency. High tourist visits to religious tourist attractions will increase demand for halal products and services, which will definitely increase production levels and employment. As for the analysis from the maqashid al-syariah perspective, it can be explained that the development of the halal ecosystem in Bangkalan district is generally in line with the five dimensions of maqashid. However, there are several things that are considered not optimal, namely in the hifdz al-nafs dimension, namely the limited number of halal-certified products and the absence of health services at tourist attractions for visitors, the hifdz al-'aql dimension, namely the lack of clear information regarding guides prepared by the local government to support the implementation of tourism, and the dimension of hifdz al-mal, namely limited digital infrastructure and the lack of optimal integration and interconnection of Islamic philanthropic institutions in the halal industrial ecosystem.                                                              **Indonesia**Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengembangan ekosistem halal yang masih belum optimal di wilayah Bangkalan, Madura. Pembacaan implementasi ekosistem halal menurut teori ushul fiqh, maqashid al-syariah merupakan pijakan baru dalam mengukur suatu implemetasi yang selaras dengan tujuan-tujuan dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan teori maqashid al-syariah. Metode penelitian yang digunakanan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ilmu ushul fiqih berupa metode maqashid al-Syariah. Analisis data dilakukan dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar dalam industri halal, namun pengembangan ekosistem halal masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan aspek sarana, infrastruktur, dan kebijakan. Sedangkan pada aspek SDM bisa teratasi dengan kerja sama dengan halal center UTM. Integrasi pariwisata religi dalam ekosistem juga berkontribusi positif dalam rangka percepatan pengembangan ekosistem industri halal di Kabupaten Bangkalan. Tingginya kunjungan wisatawan pada objek wisata religi akan menaikkan permintaan terhadap produk dan layanan halal, yang secara pasti akan menaikkan tingkat produksi dan penyerapan tenaga kerja. Adapun analisis dalam perspektif maqashid al-syariah dapat dijelaskan bahwa pengembangan ekosistem halal di kabupaten Bangkalan secara umum sudah sejalan dengan lima dimensi maqashid. Namun, ada beberapa hal yang dianggap belum optimal, yaitu pada dimensi hifdz al-nafs yakni terbatasnya produk yang bersertifikasi halal dan tidak adanya layanan kesehatan di objek wisata bagi pengunjung, dimensi hifdz al-‘aql yakni belum jelasnya informasi terkait pemandu yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata, dan dimensi hifdz al-mal yakni terbatasnya infrastruktur digital serta belum optimalnya integrasi dan interkoneksi lembaga filantropi Islam dalam ekosistem industri halal.
ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR’AN INDONESIA SIDOARJO Adib Mohammad Zahruddin; Ahmad Musadad
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat di LAZ Dompet Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo melalui pendekatan maqasid syariah. Maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi sejauh mana pengelolaan zakat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengelola zakat, dan analisis dokumentasi terkait kebijakan serta program yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Dompet Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo telah mengintegrasikan prinsip maqasid syariah dalam setiap aspek pengelolaan zakatnya, baik pada tahap pengumpulan, pendistribusian, maupun program pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mengatasi kemiskinan secara struktural dan mendukung pengurangan kesenjangan sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan terkait efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan dampak sosial, diperlukan inovasi program dan optimalisasi sumber daya yang lebih baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola zakat untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat berbasis maqasid syariah. 
Syariah Pawnship in Indonesia: Analysis of Fiqh and Its Practice in Syariah Financial Institutions Mustaniroh, Mustaniroh; Musadad, Ahmad; Zahro, Umi Indasyah; Pujiati, Tri
Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Januari : Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/ekis.v7i1.1413

Abstract

Economic and business developments are always accompanied by developments in capital requirements and additional business capital facilities which always require guarantees to maintain the security of the capital provided. business. Pawning is a type of debt and receivable agreement and has been in place since the time of the Prophet. Over time pawnshop institutions were formed to encourage economic survival. This research aims to explain various aspects of sharia pawning starting from the history, legal basis of sharia pawning to the implementation of pawning in both banking and pawnshop institutions in Indonesia. This research is research with a qualitative descriptive approach using documentation studies through references related to sharia pawning in Indonesia. The research results show that sharia pawn operations in Indonesia do not conflict with Islamic sharia (Al-Qur'an, Hadith, Ijma, and DSN Fatwa). Not only that, the principle of pawning is actually in line with maqashid sharia, namely the protection of property, body, mind, offspring and soul. Handling problems at sharia pawnshops by providing several ways to pay off and not adding to the burden of deposits and administration costs. The results of this research provide recommendations that the implementation of sharia pawning can be implemented in the community for the benefit of the people.
Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya Baihaqi, Baihaqi; Tutik, Titik Triwulan; Musadad, Ahmad; Khazin, A. Mufti; Simun, Mahtumridho Ghufron bin
Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v5i2.2819

Abstract

The practice of unregistered marriages (nikah siri) in traditional Muslim communities is often seen as non-compliance with state regulations. However, this behaviour cannot be understood without considering the influence of kiai (local religious leader) in the public sphere. This article explores the dynamics of unregistered marriage practices within the Madurese Muslim community of Kubu Raya, West Kalimantan, Indonesia. Employing a socio-legal research framework, the study collects data through in-depth interviews with 25 key informants, including widowed couples engaged in unregistered marriages, kiai, village officials, and community leaders. Drawing on Peter L. Berger’s theory of the social construction of reality, this article analyses the relationship between those involved in unregistered marriages and the hegemony of kiai. The study finds that unregistered marriages in the Madurese Muslim community are influenced by the kiai’s view that a marriage contract meeting the conditions of Islamic jurisprudence (fiqh) is valid without registration at the local Religious Affairs Office. This practice represents a social reality legitimised by religious authority. For the Madurese Muslim community, the religious legitimacy conferred by the kiai serves as a basis of faith, prompting them to engage in unregistered marriages despite this practice conflicting with state law. The article highlights the dominant role of kiai in shaping social realities that may diverge from compliance with state law in traditional Muslim communities. [Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) pada komunitas muslim tradisional sering kali dinilai sebagai ketidakpatuhan mereka terhadap regulasi administratif yang diatur oleh negara. Namun, perilaku tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hegemoni para kiai di ruang publik. Artikel ini mengkaji dinamika praktik nikah siri yang dilakukan oleh komunitas muslim Madura di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan kunci yang terdiri dari para pasangan nikah siri yang berstatus sebagai duda dan janda, kiai, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial atas kenyataan dari Peter L. Berger untuk mengeksplorasi hubungan dialektis antara pelaku nikah siri dan hegemoni kiai, artikel ini menemukan bahwa nikah siri yang dipraktikkan oleh komunitas muslim Madura dipengaruhi oleh pandangan kiai bahwa akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam fikih adalah sah, tanpa perlu mencatatkannya di kantor urusan agama setempat. Praktik ini merupakan bentuk kenyataan sosial yang telah mendapatkan legitimasi keagamaan dari kiai. Bagi masyarakat muslim Madura, legitimasi keagamaan yang diberikan oleh kiai menjadi modal keyakinan bagi mereka untuk melakukan nikah siri, meskipun perilaku tersebut bertentangan dengan hukum administrasi negara. Temuan ini menunjukkan bahwa hegemoni kiai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim tradisional dapat mengonstruksi kenyataan sosial yang tidak taat terhadap hukum negara.]
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Luar Pengadilan Abd. Rosid; Ahmad Musadad
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2025): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i1.400

Abstract

The use of the internet is not only limited to utilizing information that can be accessed via social media, but can also be used as a means to carry out trade transactions that have been introduced in Indonesia, namely e-commerce. In e-commerce transactions in cyberspace, it is possible for disputes to occur, just like disputes that occur in a conventional legal relationship. The more numerous and extensive trading activities and e-commerce transactions, the higher the frequency of disputes and this means that there will be many disputes that must be resolved. One of the payments in e-commerce is COD (Cash On Delivery) which is made on the spot after the order from the courier is received by the buyer. In fact, there have been several cases that have resulted in losses felt by the seller in a buying and selling transaction via e-commerce. How to alternatively resolve consumer disputes through an out-of-court settlement process, and how to provide legal protection for consumers and business actors.
SAMPANG REGENCY GOVERNMENT'S EFFORTS IN ACCELERATING HALAL CERTIFICATION OF UMKM MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE Musadad, Ahmad
Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 12, No 1: January 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/dinar.v12i1.23762

Abstract

Sampang Regency is one of the cities located on Madura Island, East Java Province. In 2020, there were 30,830 thousand UMKM, which were divided into 30,618 micro enterprises, 178 small enterprises and 34 medium enterprises according to those recorded in the Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower Office in Sampang Regency (Salam and Makhtum 2022) . Sampang Regency, which is predominantly Muslim, of course needs halal certification. One way to create benefits in everyday life is to adopt a halal lifestyle. To achieve benefits through a halal lifestyle, a guarantee is needed that covers all the needs of a halal lifestyle. This assurance is implemented through a halal certification system. This study aims to find out how the efforts of the Sampang Regency government in accelerating the halal certification of UMKM from a sharia maqashid perspective. The applied research method is qualitative research method, where the data collection process is carried out through site survey techniques for sampling. Data collection was conducted using interviews as a tool to obtain information on the acceleration of halal certification implementation in Sampang Regency.
Transformation of Dependent Rights In The Digital Era A Study In Electronic Implementation Waradatun Nafi’ah; Arofa; Andianita Nur Ilahiyah; Moh Basri; Ahmad Musadad
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 20 No. 4 (2025): March
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v20i4.261

Abstract

The digitization of the dependent rights system is an innovation in land administration that aims to increase efficiency, transparency, and legal certainty in Indonesia. The implementation of Electronic Dependent Rights (HT-el) brings various benefits, such as a faster registration process, wider access, and minimal administrative errors compared to conventional systems. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as limited technological infrastructure, low public digital literacy, and challenges in maintaining data security and user privacy. This study uses normative juridical methods, utilizing legal and conceptual approaches to examine the effectiveness of regulations regarding electronic liens. The findings of the study suggest that although HT-el has significant promise to improve land services, additional strategies are essential.  This includes strengthening regulations, improving infrastructure, and engaging with the community. These measures are necessary to ensure the optimal implementation of this system and to provide legal certainty for all stakeholders involved.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia: Studi Terhadap Sengketa dan Kepemilikan Objek Jannah, Fina Zharotul; Safiqoh, Lailatus; Khotijah, Siti; Raharjo, Jovixa Zachmazzick Satrio; Musadad, Ahmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, dedengan fokus pada studi kasus dari beberapa putusdan pengadilan negeri di Indonesia. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali terjebak dalam sengketa hukum antara pemberi dan penerima fidusia, yang dapat merugikan kepentingan mereka. Untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga, penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan studi kasus. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih belum optimal. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kepastian hukum terkait hak-hak pihak ketiga terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan. Selain itu, penerapan regulasi yang tidak konsisten semakin merumpit posisi hukum mereka. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam regulasi jaminan fidusia untuk memperjelas hak-hak pihak ketiga serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka secara lebih efektif.
Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta Sebagai Jaminan Gadai Di Indonesia Mufidah, Imroatin; Rodiyah, Nur; Vramo, Bagas Novanda; Masitoh, Dewi; Musadad, Ahmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3100

Abstract

Studi ini berfokus pada pemeriksaan aspek hukum dari penggunaan hak cipta sebagai agunan di Indonesia dan menganalisis risiko dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Meskipun UU No. 28/2014 mengakui hak cipta sebagai objek jaminan kebendaan, studi normatif ini menunjukkan bahwa hak cipta juga dapat menjadi subjek dari kepentingan jaminan. Melalui pendekatan hukum dan konseptual, studi ini menganalisis dasar hukum penggunaan hak cipta sebagai jaminan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan hak cipta sebagai agunan membawa manfaat bagi pencipta dan peserta dalam ekonomi kreatif dalam hal peningkatan likuiditas, hal ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam penilaian ekonomi dan penegakan agunan, serta kurangnya undang-undang khusus. Pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penilaian, pendaftaran, dan penegakan hak cipta sebagai agunan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset kekayaan intelektual Indonesia. Pendekatan bertahap dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem kekayaan intelektual.
Co-Authors Abd. Rosid Ach. Iskandar Daul Kurnain Adib Mohammad Zahruddin Adiyono Ainur Rohmah Akmalurrozi, Akmalurrozi Alifah, Wardiati Amin, Sodiqul Andianita Nur Ilahiyah Anisatur Rohmah Anisatur Rohmah Anwar, Moh. Khoirul Ar-Rosyida, Haizah Arista, Hasib Arofa Asisah, Siti Nur Asisah Asmoi, Asmoi Azzahra, Nazwa barok, lana cita devi, adinda rida Dewi Masitoh Dian Agustin Dwi Saputro, Sigit Esa Nurlaili Fadhilah, Aula Nisa'ul Fajar Fajar Fajar Fauzi, Alfa Zaidanil Fazil Mubaarokah Fenni Rahmawati Fina Ainun Jazilah Galuh Widitya Qomaro Hammam, Hammam Hatta, Moh. Holis Holis, Holis Husni Mubarok Ianatus Sholeha Ibnu Soleh Al Mubarok, Muhamad Imron, Yusuf Maulana Jannah, Fina Zharotul Jannah, Zeinaful Khasanah, Maulidatul Khazin, A Mufti Khazin, A. Mufti Khoiril Anam, Khoiril Khoirun Nasik KHOLIFAH Kumala DS, Agustina Kurniawan, Rangga Fajar Lailah, Nur M. Faiz Nashrullah MAIMUNA Mamay Nilam Sari Marluwi, Marluwi MOCHAMAD SYAIFUDIN Mochamad Syaifudin, Mochamad Moh Basri Moh Karim Moh. Hipni Mufidah, Imroatin Muhammad Fajar Muhammad Solikhudin, Muhammad Mustaniroh Mustaniroh, Mustaniroh Muttaqin Choiri Nahidloh, Shofiyun Nazzamuzzaman, Muhammad Nia Amelia Nur Sholikhah, Siti Nur, Nur Hayani Nuzulul Unsiyah Prasetya, Rizky Eka Pujiati , Tri Pujiati, Tri Raharjo, Jovixa Zachmazzick Satrio Ramdlany, Ahmad Agus Rasiman, Iman Risa Umami Rodiyah, Nur ROSYADI ZA, DEDE RR. Ella Evrita Hestiandari Rudi Hermawan Safiqoh, Lailatus Saidah, Nafisatus Septiaji, Satriya Ardhi Dwi Setiawan, Firman Shafwah, Yoeand Nadziifah sherly, Sherly Dwi Lestari Simun, Mahtumridho Ghufron bin Siti Rohmatul Ilahiya Solifah, Siti Sukamto, Ika Sumiyarsi Suris, Nabila Syamsi, Achmad Badarus Syamsi, Ahmad Badarus Syamsuri Syarifah, Ainun Taufiqur Rahman Titik TriwulanTutik Tri Pujiati Ubay, Zubaidil Akbar Vramo, Bagas Novanda Waradatun Nafi’ah Wasilul Arham Widiana, Sri Zahro, Umi Indasyah