Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Legalitas Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Hukum Prasada Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PROGRESIF: Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Fundamental Justice International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal of Research in Social Science and Humanities Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Perspektif Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Syura: Journal of Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Situmeang, Ampuan
Universitas Internasional Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
The Effectiveness of the Implementation of Batam City Regional Regulation No. 11 of 2013: A Study on Waste Management (2024–October 2025) Utomo, Achmad Aji Setyo; Jaya, Febri; Ampuan Situmeang
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 5 No. 03 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waste management issues in Batam City have become a critical environmental concern amid rapid population growth and intensive industrial activities. Although the Batam City Government has enacted Regional Regulation Number 11 of 2013 on Waste Management as a legal framework, its implementation in practice continues to face significant challenges. This study aims to analyse the effectiveness of the regulation and its legal implementation during the period 2024–2025, as well as to identify the inhibiting factors affecting its enforcement. The research employs an empirical legal method using statutory and sociological approaches, supported by interviews with officials from the Environmental Agency and officers at the Telaga Punggur Final Disposal Site (TPA). The findings indicate that the effectiveness of the regulation remains low due to weak law enforcement, limited infrastructure and facilities such as waste collection fleets and heavy equipment and low public awareness regarding waste segregation and management. Based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, these constraints are closely related to law enforcement actors, supporting facilities, and the legal culture of the community. This study recommends strengthening regulatory enforcement, upgrading waste management facilities, enhancing public education, and fostering synergy among government, communities, and the private sector to achieve an effective and sustainable waste management system in Batam City.
Pemenuhan Hak Bekerja untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) Ismail Basar, Alda Fitriyani; Tan, Winsherly; Situmeang, Ampuan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6104

Abstract

Pemenuhan hak bekerja bagi warga negara merupakan aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membandingkan kebijakan serta pelaksanaan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia untuk melihat seberapa efektif strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi perbandingan kebijakan ketenagakerjaan, regulasi, dan program sosial yang diterapkan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja, program pelatihan keterampilan, dan investasi sektor industri yang lebih terarah. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi ketenagakerjaan yang rumit, tingginya tingkat pekerjaan informal, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan dapat ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia: Studi Komparatif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa Devany Anggriani; Emiliya Febriyani; Ampuan Situmeang
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6237

Abstract

Kebocoran data pribadi oleh entitas korporasi digital di Indonesia terus meningkat. Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan efektif sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak privasi warga negara di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dan dokumen terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Uni Eropa, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun administratif melalui General Data Protection Regulation, dengan sanksi administratif sebesar 10–20 juta Euro atau 2–4% dari omzet global, sementara penentuan sanksi pidana diatur oleh negara anggota. Di Amerika Serikat, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Federal Trade Commission Act dan aturan pidana federal, yang memberikan dasar hukum kuat untuk menindak perusahaan yang lalai melindungi data pribadi. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUHP baru, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum efektif karena ketiadaan lembaga pengawas independen dan penegakannya cenderung simbolik. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi serta pembentukan otoritas pengawas independen guna memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. 
The Algorithmic Dilemma: Online Gambling Blocking and Data Privacy in Indonesia's E-Government Atmaja, Vanessa Riarta; Shahrullah, Rina; Situmeang, Ampuan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.1.17845

Abstract

The rapid proliferation of online gambling in Indonesia has prompted the Ministry of Communication and Informatics to implement large-scale algorithmic blocking measures, creating a critical tension between cybersecurity enforcement and citizen data protection. This study investigates the unintended consequences of these automated blocking mechanisms on government digital infrastructure that hosts personal data. Using normative legal research methodology with a conceptual approach grounded in Gustav Radbruch's legal philosophy which emphasizes. The research analyzes primary legal materials, including the Electronic Information and Transactions Law and implementing regulations, supplemented by secondary data from policy documents and case studies of breached government websites. Results demonstrate that while algorithmic blocking has successfully reduced gambling site accessibility by over 80%, it has simultaneously compromised data security indiscriminately blocking compromised government portals without adequate due process mechanisms. The absence of transparent algorithmic criteria in the TRUST+Positif system and the lack of procedural safeguards have created legal uncertainty and disproportionate impacts on public service delivery. The study concludes that Indonesia's current approach prioritizes technical utility over justice and legal certainty, necessitating regulatory reforms that balance cybersecurity objectives with constitutional privacy protections through precision-based blocking, algorithmic transparency requirements, and independent oversight mechanisms to ensure digital governance that respects fundamental rights while effectively combating online gambling.
Effectiveness and Challenges of Restorative Justice in Resolving Domestic Violence Cases: An Empirical Study at the Batam City Prosecutor’s Office Siti Aisyah; Ampuan Situmeang; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Hukum Prasada Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.12.2.2025.132-148

Abstract

Domestic violence remains a pervasive social and legal issue in Indonesia, particularly in Batam City, despite existing legal frameworks. This study aims to analyze the effectiveness of resolving domestic violence cases through restorative justice at the Batam City Prosecutor’s Office and to identify factors influencing its implementation. Employing an empirical legal research method with a juridical-sociological approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results reveal that while restorative justice provides a humane and efficient alternative to conventional prosecution—prioritizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony—its application faces challenges. These include limited regulatory authority, punitive mindsets among law enforcement, and low public awareness. However, supporting factors such as an established legal basis, positive prosecutorial attitudes, and community involvement contribute to its success. The study concludes that restorative justice is a viable, progressive approach to addressing domestic violence cases. Sustainable implementation requires regulatory refinement, professional training, and cultural shifts toward restorative principles.
Environmental Governance under Decentralization: A Comparative Legal Analysis Rusdiana, Shelvi; Romadona, Hanifah Ghafila; Situmeang, Ampuan; Bajury, Mimi Sintia Mohd Bajury; Fitri, Winda
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.813

Abstract

Environmental governance in Southeast Asia continues to face serious challenges due to climate change, pollution, and the persistent tension between centralized authority and local autonomy. This study addresses the legal problem of whether decentralization frameworks in Indonesia, Thailand, and the Philippines adequately support environmental governance and the protection of the right to a healthy environment. The study aims to comparatively assess the normative structure of decentralization and environmental regulation in those three jurisdictions and to identify the legal implications of centralized tendencies within their governance systems. This research employs a doctrinal legal research method with a comparative approach, relying on primary legal sources and relevant secondary materials. The findings show that all three countries formally recognize local governmental roles in environmental management, yet substantial centralized control remains dominant. Indonesia and Thailand exhibit stronger top-down regulatory structures that constrain local autonomy, while the Philippines offers a relatively more participatory and comprehensive framework, though it remains highly fragmented. The study concludes that decentralization in ASEAN environmental governance has not yet fully ensured effective legal protection of the right to a healthy environment.
Right to Be Forgotten in Indonesia and Thailand: Human Rights-Based Legal Reform Inspired by Korea, the U.S., and the European Union Ampuan Situmeang; Lu Sudirman; Ida Bagus Rahmadi Supancana; Nurlaily Nurlaily; Hari Sutra Disemadi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20420285

Abstract

The central legal problem of this study lies in the normative inadequacy and weak enforcement construction of the right to be forgotten within the personal data protection regimes of Indonesia and Thailand amid escalating data breaches in Southeast Asia. This research aims to analyze and compare the normative framework governing the right to be forgotten in Indonesia and Thailand with selected global benchmarks, namely the European Union, South Korea, and the United States, in order to formulate ideal legal constructs adaptable to Southeast Asian contexts. This study employs a normative legal research method supported by a comparative legal approach, examining statutory regulations and secondary legal materials from Indonesia, Thailand, the EU (GDPR), South Korea (PIPA), and the United States (CCPA). The findings reveal that although Indonesia’s Personal Data Protection Law and Thailand’s Personal Data Protection Act formally recognize deletion rights, both frameworks remain incomplete due to limited procedural clarity, weak dispute resolution mechanisms, insufficient third-party deletion obligations, and ambiguous safeguards against re-identification risks. In contrast, the EU’s GDPR mandates third-party takedown obligations and imposes severe financial sanctions, South Korea’s PIPA provides strict deletion duties combined with criminal penalties, and the CCPA establishes structured compliance and notification mechanisms. Consequently, strengthening enforcement pathways, clarifying procedural guarantees, and integrating stricter controller obligations are essential for Indonesia and Thailand to ensure effective realization of the right to be forgotten in rapidly expanding digital societies.
Tanggung Jawab Hukum atas Penyalahgunaan Teknologi AI: Studi Kasus Deepfake Prabowo Subianto dalam Modus Bantuan Uang: Legal Liability for the Misuse of AI Technology: The Case of the Prabowo Subianto Deepfake in a Money-Laundering Scheme Sofia; Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang
Perspektif Hukum VOLUME 26 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v26i1.550

Abstract

The development of deepfake artificial intelligence technology poses new challenges for Indonesian criminal law because it can be used to digitally manipulate a person’s face, voice, and identity. This study aims to analyze the modus operandi of deepfake AI technology abuse as well as the legal liability of perpetrators in digital fraud crimes. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. The results indicate that the modus operandi of deepfake misuse involves the dissemination of AI-generated manipulative videos featuring President Prabowo Subianto, purporting to offer financial assistance to the public, accompanied by a WhatsApp number to direct victims to communicate with the perpetrator and transfer funds. Legal liability in this case arises because the perpetrator’s actions satisfy the elements of a criminal offense: there is intent, the perpetrator possesses the capacity to be held accountable, and no justifying or exculpatory grounds are found. This criminal liability is based on Article 51(1) in conjunction with Article 35 of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code, while the PDP Law is used as a supporting normative instrument in addressing the misuse of digital identities in the form of faces and voices. This study underscores the importance of strengthening regulations, digital evidence, and harmonizing legal frameworks regarding the misuse of deepfake technology.
Studi Perbandingan Konsep Judicial Pardon berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan Negara Belanda Hendriwan; Windi Afdal; Ampuan Situmeang
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.13641

Abstract

This study aims to understand the concept of judicial pardon in the national Criminal Code, as well as to examine the comparative application of judicial pardon between Indonesia and the Netherlands. This research uses a normative legal research method, applying the statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach. Based on the research conducted, the findings are as follows: 1) In the existing legal system, the concept of judicial pardon is not yet recognized or implemented in Indonesia. The mechanism for granting pardon falls under the authority of the executive, namely the President, through the provision of clemency, amnesty, and abolition. Although judicial institutions, such as the Supreme Court, are involved in the consideration process, the final decision remains in the hands of the President. Therefore, it does not reflect the essential characteristic of judicial pardon, which originates from the judiciary itself. 2) The Dutch legal system has implemented the concept of judicial pardon, allowing active involvement of judicial institutions in the pardon-granting process. Although pardons are formally issued by the King, the decisions are based on strong judicial and administrative considerations.
The Effectiveness of Polling Station Supervisor Recruitment Based on Digital Literacy Competence for the SIWASLIH Application in Batam City Sahat F. Rivai Lumban Toruan; Ampuan Situmeang; Hari Sutra Disemadi
SIGn Jurnal Hukum Vol 8 No 1: April - September 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v8i1.707

Abstract

The implementation of Regional Election oversight through the SIWASLIH application in Batam City continues to face operational constraints, barriers to digital adaptation, and limited supporting facilities for Polling Station Supervisors. This empirical legal research aims to evaluate the effectiveness of Polling Station Supervisor recruitment, analyze the determinants of recruitment dysfunction, and formulate optimization strategies based on digital literacy competence. Using a socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews with seven informants and analyzed through a synthesis of legal system theory and legal effectiveness theory. The findings show that the ineffective use of SIWASLIH is caused by the absence of technical recruitment norms that explicitly assess the digital literacy competence of Polling Station Supervisors. Article 27 of Law Number 8 of 2015 provides the normative basis for the duties, authorities, and reporting obligations of Polling Station Supervisors. However, the implementation of these obligations through SIWASLIH has not been supported by adequate digital selection instruments under Bawaslu Regulation Number 19 of 2017 or Decree of the Chairperson of Bawaslu Number 301/HK.01.01/K1/09/2024. The absence of these technical indicators causes recruitment to rely on administrative assessment and general interviews. This study recommends revising technical recruitment instruments, affirming digital literacy indicators in Bawaslu regulations, developing SIWASLIH with offline functionality, providing practice-based technical training, and establishing a task force for technological assistance.
Co-Authors Abdul Rachman Agus Rosita Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Anggriawan, Rizaldy Antony Any Lindawaty Aprisanti, Aprisanti Arifiyansyah, R. Muhammad Arfit Atmaja, Vanessa Riarta Aulia Putri Bajury, Mimi Sintia Mohd Bajury Bayu Anggara, Sultan Bhaskara, Kevin Indra Brelly, Adolfh Budi Setiawan Chana Oktavia Harefa Claudia Christina Davina Shebiartha, Kyushu Devany Anggriani Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Edison Edison Elan Elan Elsa Syarief Elsa Syarief Elza Syarief, Elza Emiliya Febriyani Ernis Hutabarat Farel Hasibuan Fatihah, Nur Febri Jaya Febriyani, Emiliya Fiona Fiona Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart Haiti, Rudolf Halawa, Filemon Hendriwan Herlambang Adhi Nugroho Herlambang Adhi Nugroho Hieu, Le Ho Trung Huang, Mitchelle Lizen Hutauruk, Rufinus Hotmaulana I Gusti Bagus Wiksuana Ida Bagus Rahmadi Supancana Irawan, Dhenisa Oktavia Ismail Basar, Alda Fitriyani Jackie Rosana Jannah, Syarifah Mifthahul Jaya, Febri Jefri Harianto Nababan Jody Sunatoyoga Junimart Girsang Junimart Girsang Junimart Girsang Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kusmayanti, Rita Lu Sudirman Mahardihka, Delvin Shakira Mahendra, Adam Manullang, Rizky Ariftama Marici, Alice Angela Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Martua, Susanto Michelle Winovsky Muhammad Luthfi Nipon Sohheng Nugroho, Cahyo Jati Nur'Asih Budhi Dharma Putri Nurjanah, Listia Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurviani, Nanny Oktaviani, Belinda Oky Mayrudin Ong’eta, Wyclife Panama, Nikolas Park, Jihyun Polim, Taufik Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Rahma, Isnawati Azizatul Rahmad, Tedi Sutadi Raja Taufik Zulfikar Rayen Elfredo Hutabarat Razak, Siti Suraya Abd Rina Shahriyani Shahrullah Rita Kusmayanti Romadona, Hanifah Ghafila Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H Hutauruk Rufinus H. Hutauruk Rumbadi Rumbadi Rusdiana, Shelvi Saefudin, Yusuf Sahat F. Rivai Lumban Toruan Saiful Anam Santiago, Owen saputra tanwir, yopta eka Shahrullah, Rina Silviani, Ninne Zahara Simorangkir, Ronal Roges Siti Aisyah Sliviani, Ninne Zahara Sofia Sohheng, Nipon Sugiyarto Sugiyarto Sultan Bayu Anggara Supardi Susanto Martua Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Taufik Polim Tobing, Joel Jordan Tommy Liusudarso Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trinh, Hien Utomo, Achmad Aji Setyo Valerisella, Nila Viona Eka Putri Desmond Vivian Frederica Weley, Nadia Carolina Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yulia Christi Nurul Hudayani