p-Index From 2021 - 2026
11.645
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Legalitas Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PROGRESIF: Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Fundamental Justice Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal of Research in Social Science and Humanities Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Claim Missing Document
Check
Articles

Legalitas dan Paradoks Pekerja di Bawah Umur dalam Ekonomi Digital: Studi Terhadap Kebijakan Nasional dan HAM Situmeang, Ampuan; Alhakim, Abdurrakhman; Rusdiana, Shelvi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12694

Abstract

Transformasi digital telah mendorong berbagai kalangan untuk berkreasi dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi di dunia online, termasuk anak-anak di bawah umur. Keterlibatan anak di bawah umur dalam ekonomi digital menimbulkan dilema antara pemberdayaan dan risiko eksploitasi, yang memerlukan keseimbangan dalam pengaturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengevaluasi kebijakan nasional dan konvensi internasional dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di ruang digital. Studi ini mengidentifikasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam kerangka hukum yang relevan, yang menempatkan anak sebagai pekerja dalam posisi rentan. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan peraturan yang sudah ada untuk membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif dan fleksibel untuk menjamin perlindungan anak tanpa menghambat potensi mereka di era digital.
The Effectiveness of the Implementation of Batam City Regional Regulation No. 11 of 2013: A Study on Waste Management (2024–October 2025) Utomo, Achmad Aji Setyo; Jaya, Febri; Ampuan Situmeang
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 5 No. 03 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waste management issues in Batam City have become a critical environmental concern amid rapid population growth and intensive industrial activities. Although the Batam City Government has enacted Regional Regulation Number 11 of 2013 on Waste Management as a legal framework, its implementation in practice continues to face significant challenges. This study aims to analyse the effectiveness of the regulation and its legal implementation during the period 2024–2025, as well as to identify the inhibiting factors affecting its enforcement. The research employs an empirical legal method using statutory and sociological approaches, supported by interviews with officials from the Environmental Agency and officers at the Telaga Punggur Final Disposal Site (TPA). The findings indicate that the effectiveness of the regulation remains low due to weak law enforcement, limited infrastructure and facilities such as waste collection fleets and heavy equipment and low public awareness regarding waste segregation and management. Based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, these constraints are closely related to law enforcement actors, supporting facilities, and the legal culture of the community. This study recommends strengthening regulatory enforcement, upgrading waste management facilities, enhancing public education, and fostering synergy among government, communities, and the private sector to achieve an effective and sustainable waste management system in Batam City.
Pemenuhan Hak Bekerja untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) Ismail Basar, Alda Fitriyani; Tan, Winsherly; Situmeang, Ampuan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6104

Abstract

Pemenuhan hak bekerja bagi warga negara merupakan aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membandingkan kebijakan serta pelaksanaan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia untuk melihat seberapa efektif strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi perbandingan kebijakan ketenagakerjaan, regulasi, dan program sosial yang diterapkan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja, program pelatihan keterampilan, dan investasi sektor industri yang lebih terarah. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi ketenagakerjaan yang rumit, tingginya tingkat pekerjaan informal, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan dapat ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia: Studi Komparatif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa Devany Anggriani; Emiliya Febriyani; Ampuan Situmeang
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6237

Abstract

Kebocoran data pribadi oleh entitas korporasi digital di Indonesia terus meningkat. Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan efektif sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak privasi warga negara di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dan dokumen terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Uni Eropa, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun administratif melalui General Data Protection Regulation, dengan sanksi administratif sebesar 10–20 juta Euro atau 2–4% dari omzet global, sementara penentuan sanksi pidana diatur oleh negara anggota. Di Amerika Serikat, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Federal Trade Commission Act dan aturan pidana federal, yang memberikan dasar hukum kuat untuk menindak perusahaan yang lalai melindungi data pribadi. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUHP baru, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum efektif karena ketiadaan lembaga pengawas independen dan penegakannya cenderung simbolik. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi serta pembentukan otoritas pengawas independen guna memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. 
The Algorithmic Dilemma: Online Gambling Blocking and Data Privacy in Indonesia's E-Government Vanessa Riarta Atmaja; Rina Shahrullah; Ampuan Situmeang
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.1.17845

Abstract

The rapid proliferation of online gambling in Indonesia has prompted the Ministry of Communication and Informatics to implement large-scale algorithmic blocking measures, creating a critical tension between cybersecurity enforcement and citizen data protection. This study investigates the unintended consequences of these automated blocking mechanisms on government digital infrastructure that hosts personal data. Using normative legal research methodology with a conceptual approach grounded in Gustav Radbruch's legal philosophy which emphasizes. The research analyzes primary legal materials, including the Electronic Information and Transactions Law and implementing regulations, supplemented by secondary data from policy documents and case studies of breached government websites. Results demonstrate that while algorithmic blocking has successfully reduced gambling site accessibility by over 80%, it has simultaneously compromised data security indiscriminately blocking compromised government portals without adequate due process mechanisms. The absence of transparent algorithmic criteria in the TRUST+Positif system and the lack of procedural safeguards have created legal uncertainty and disproportionate impacts on public service delivery. The study concludes that Indonesia's current approach prioritizes technical utility over justice and legal certainty, necessitating regulatory reforms that balance cybersecurity objectives with constitutional privacy protections through precision-based blocking, algorithmic transparency requirements, and independent oversight mechanisms to ensure digital governance that respects fundamental rights while effectively combating online gambling.
Co-Authors Abdul Rachman Agus Rosita Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Anggriawan, Rizaldy Antony Any Lindawaty Aprisanti, Aprisanti Arifiyansyah, R. Muhammad Arfit Aulia Putri Bayu Anggara, Sultan Bhaskara, Kevin Indra Brelly, Adolfh Budi Setiawan Chana Oktavia Harefa Claudia Christina Davina Shebiartha, Kyushu Devany Anggriani Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Edison Edison Elan Elan Elsa Syarief Elsa Syarief Elza Syarief, Elza Emiliya Febriyani Ernis Hutabarat Farel Hasibuan Fatihah, Nur Febri Jaya Febriyani, Emiliya Fiona Fiona Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart Haiti, Rudolf Halawa, Filemon Herlambang Adhi Nugroho Herlambang Adhi Nugroho Hieu, Le Ho Trung Huang, Mitchelle Lizen Hutauruk, Rufinus Hotmaulana I Gusti Bagus Wiksuana Irawan, Dhenisa Oktavia Ismail Basar, Alda Fitriyani Jackie Rosana Jannah, Syarifah Mifthahul Jaya, Febri Jefri Harianto Nababan Junimart Girsang Junimart Girsang Junimart Girsang Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kusmayanti, Rita Lu Sudirman Mahardihka, Delvin Shakira Mahendra, Adam Manullang, Rizky Ariftama Marici, Alice Angela Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Martua, Susanto Michelle Winovsky Muhammad Luthfi Nipon Sohheng Nugroho, Cahyo Jati Nur'Asih Budhi Dharma Putri Nurjanah, Listia NURLAILY, NURLAILY Nurviani, Nanny Oktaviani, Belinda Oky Mayrudin Ong’eta, Wyclife Panama, Nikolas Park, Jihyun Polim, Taufik Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Rahma, Isnawati Azizatul Rahmad, Tedi Sutadi Raja Taufik Zulfikar Rayen Elfredo Hutabarat Razak, Siti Suraya Abd Rina Shahriyani Shahrullah Rina Shahrullah Rita Kusmayanti Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H Hutauruk Rufinus H. Hutauruk Rumbadi Rumbadi Rusdiana, Shelvi Saefudin, Yusuf Saiful Anam Santiago, Owen saputra tanwir, yopta eka Silviani, Ninne Zahara Simorangkir, Ronal Roges Sliviani, Ninne Zahara Sohheng, Nipon Sugiyarto Sugiyarto Sultan Bayu Anggara Sunatoyoga, Jody Supardi Susanto Martua Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Taufik Polim Tobing, Joel Jordan Tommy Liusudarso Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trinh, Hien Utomo, Achmad Aji Setyo Valerisella, Nila Vanessa Riarta Atmaja Viona Eka Putri Desmond Vivian Frederica Weley, Nadia Carolina Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yulia Christi Nurul Hudayani