Articles
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A
Briantama, Albi;
Magriasti, Lince
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 3 No. 3 (2024): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/publicness.v3i3.225
This study aims to identify and analyze the inhibiting factors in implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in divorce cases at the Padang Religious Court Class I A. Although mediation is expected to reduce the burden on the courts and resolve disputes amicably, especially in complex divorce cases, its implementation at the Padang Religious Court still faces various obstacles. This research used a qualitative approach with a descriptive method, and data was collected through interviews and documentation studies. The results showed that although the PERMA No. 1 Year 2016 implementation has been going well, its effectiveness in the field is still low. This is reflected in the mediation success rate, which only reached 4.81%, with most divorce cases failing the mediation process. The main obstacles to implementation include the low legal awareness of the litigants, the lack of transparency of non-judge mediator fees, the limited ability of mediators, and the lack of socialization of mediation procedures by the Padang Class I A Religious Court.
Fiscal Decentralization: A Comparative Study Between South Korea And Indonesia
Hafiz, Muhammad;
Frinaldi, Aldri;
Magriasti, Lince
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 3 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 7 ( SPESIAL ISSUE )
Publisher : Department of Public Administration
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jpan.v15i3.27745
Fiscal, administrative and political devolution from the center to lower levels of government has been widely advocated in both developed and developing countries. Fiscal decentralization implies more informed and more specific public local policies. Because fiscal decentralization can lead to more efficient provision of services and public goods to citizens and promote a better match between local government policies and citizens' needs. This study aims to compare the development of fiscal decentralization in South Korea and Indonesia. In OECD countries, one of which is South Korea, local governments spend more on housing and community development, the environment, culture, recreation and education. Meanwhile in Indonesia, personnel expenditure has the largest portion compared to other types of expenditure. So that the use of regional funds is still not optimal for improving the quality of life of the community.
Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
Azfirmawarman, Dony;
Magriasti, Lince;
Yulhendri, Yulhendri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 5 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i5.22864
Artikel ini membahas tentang perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. IPM merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia di suatu negara. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bahwa perubahan metodologi penghitungan IPM dilakukan untuk memperbaiki kelemahan metode sebelumnya, terutama dalam hal ketersediaan data. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa HDI di Indonesia terdiri dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain itu, artiel ini juga membahas peran pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan manusia, serta perbedaan antara pendekatan pembangunan manusia dan pendekatan sumber daya manusia atau pendekatan kesejahteraan manusia. Artikel yang digunakan adalah pendekatan kualitatif eksploratif dengan tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitiannya. Data dikumpulkan melalui kumpulan literatur dari buku, jurnal, dan opini ilmiah untuk membahas konsep kepemimpinan, peran manajemen, dan budaya organisasi dalam pembangunan manusia. Temuan menunjukkan bahwa perubahan metodologi penghitungan IPM di Indonesia telah memperbaiki kelemahan metode sebelumnya. Dalam artikel ini, penulis juga memberikan rekomendasi untuk terus meningkatkan kualitas data dan metodologi penghitungan IPM di masa mendatang. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan informasi penting mengenai pembangunan manusia di Indonesia dan perubahan metodologi penghitungan IPM. Artikel ini dapat menjadi referensi bagi para analis dan profesional lain yang bergerak di bidang pembangunan manusia atau mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia.
Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia
Lestari, Ade;
Magriasti, Lince;
Suriadi, Hari
Jurnal Media Ilmu Volume 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/jmi.v3i1.5589
Otonomi daerah dinegara Indonesia ini telah dimulai pada tahun 1903 dan terbagi pada tiga zaman yaitu masa Pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun . Selama rentang waktu tersebut, politik mengalami perubahan situasi menyebabkan berubah juga pelimpahan otonomi daerah. Sejak keberadaannya hingga saat ini, otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perubahan mengikuti ritme “push-pull” kekuasaan daerah pusat. Otonomi daerah kadang bertambah dan kadang menurun. Seperti itulah naik turunnya otonomi daerah yang telah berlalu dan akan terus terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Suriadi, Hari;
Magriasti, Lince;
Frinaldi, Aldri
Media Ilmu Volume 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : Jurnal Media Ilmu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/jmi.v2i2.4974
Artikel ini mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari masa kolonial hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah, dan hal ini berlanjut hingga awal kemerdekaan. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah era Orde Baru, yang melahirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1974. Puncak perubahan terjadi pada era Reformasi tahun 1998, dengan amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas dinamika perubahan undang-undang serta peran kebijakan dalam memandu evolusi desentralisasi. Pembahasan mencakup pencapaian signifikan seperti pembentukan daerah otonom, perubahan struktur pemerintahan daerah, dan peningkatan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Dengan merinci perkembangan historis desentralisasi dan otonomi daerah, artikel ini memberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan yang telah membentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi sejarah ini juga membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam implementasi desentralisasi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya melalui proses desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Proses ini memiliki akar sejarah yang dalam, melibatkan perubahan kebijakan dari masa kolonial hingga saat ini. Artikel ini akan mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
Sofiani, Nancy;
Magriasti, Lince
Media Ilmu Volume 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : Jurnal Media Ilmu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/jmi.v2i2.4997
Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dan memberikan pelayanan setara kepada masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan desentralisasi dan pemerintahan daerah dapat diukur dari peran aktif masyarakat lokal dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah yang efektif. Mencapai tata kelola daerah yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi yang kuat.
Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara
Kardina, Mutia;
Magriasti, Lince
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11385
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran pendidikan berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan fokus pada dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja dan kemampuan mendorong inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang mencakup sumber-sumber teks akademis, laporan riset, dan publikasi terkait peran pendidikan berkualitas dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Tantangan dan strategi implementasi pendidikan berkualitas membahas kendala-kendala dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan ekonomi suatu negara. Meskipun dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti kesenjangan akses, integrasi teknologi, dan ketidaksetaraan gender, strategi implementasi yang holistik dan kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendidikan berkualitas terbukti mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, merangsang inovasi, dan memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan Sertifikasi Guru dari Perspektif Hubungan Ekonomi Politik dan Pendidikan di Indonesia
Handraini, Helti;
Magriasti, Lince
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11723
Artikel ini menjelajahi kebijakan sertifikasi guru di Indonesia dari perspektif hubungan ekonomi politik dan dampaknya terhadap pendidikan. Ini menggali konteks sejarah dan kontemporer dengan tujuan memahami motivasi dan konsekuensi yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan analisis dokumen dan tinjauan literatur untuk memeriksa hubungan rumit antara kepentingan ekonomi dan politik dalam membentuk kebijakan sertifikasi. Artikel membahas manfaat ekonomi, seperti peningkatan kualitas guru yang berkontribusi pada tenaga kerja terampil, dan keuntungan politik, termasuk menghindari potensi dampak politik buruk. Temuan ini memberikan wawasan tentang sifat terkait erat antara pertimbangan ekonomi dan politik dalam implementasi sertifikasi guru, menekankan pentingnya memahami dinamika ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
Peran Indeks Kebahagiaan (Human Happiness Index) Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia
Indah, Sentia;
Magriasti, Lince
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11842
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Indeks Kebahagiaan (Human Happines Index) dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia. Jenis penulisan artikel ini menggunakan metode literature review. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya, suatu negara dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pada objek ekonomi seperti GDP, inflasi, dls yang kemudian mengabaikan pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu, perlunya melakukan pengukuran terkait keberhasilan pembangunan melalui indikator kesejahteraan dengan indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan ini dapat menampilkan kepuasan sosial masyarakat berupa pelayanan public yang diberikan, rasa ekamanan, dls serta juga aspek ekonomi. Hasilnya, berbagai negara di dunia telah menggunakan indeks kebahagiaan ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta keberhasilan pembangunannya termasuk Indonesia dengan melakukan menggunakan 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan berupa dimensi Kepuasan Hidup (Life satisfaction), dimensi perasaan (affect), dan dimensi makna Hidup (Eudaimonia). Sehingga, indeks kebahagiaan ini dapat dijadikan acuan bagi para perumus kebijakan agar dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dan tepat serta mengarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan negara indonesia
Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang
Sari, Elvia Siskha;
Frinaldi, Aldri;
Magriasti, Lince
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5401
Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai cara dan strategi pemerintah menarik perhatian masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah kota Padang yang pada tahun 2018 hanya terdaftar 75% dari jumlah pendudukan dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2022 jumlah peserta JKN meningkat menjadi 95,38%. Dibandingkan dengan kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan UHC, dan beberapa kota lainnya, pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai Jaminan kesehatan Kepada warganya. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, dokumen, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kota Padang masih perlu melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya seperti kesuksesan JKN di kota Bandung dengan kebijakan Satlak Jamkes, kota Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya.