Articles
Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang
Melia Hendra;
Mayarni Mayarni
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/konstitusi.v1i4.202
Lack of supervision carried out by the Padang Panjang City SME Cooperative Trade Service has resulted in several distribution problems such as the scarcity of 3 kg LPG gas, the selling price of 3 kg LPG gas exceeding the HET and the existence of bases that sell 3 kg LPG gas outside the Padang City area. Long. This research aims to find out what causes the scarcity of 3 kg LPG gas in Padang Panjang City, to analyze how supervision has been carried out by the SME Cooperative Trade Service and what are the inhibiting factors in the implementation of supervision using the supervision theory according to Maskan This research uses descriptive qualitative research with data collection methods used, namely interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the supervision of the distribution of 3 kg LPG gas carried out by the SME Cooperative Trade Service has not been carried out well and the factors causing the scarcity of 3 kg LPG gas in Padang Panjang City are the lack of 3 kg LPG gas quota, and the presence of unscrupulous bases who sell the gas out. Padang Panjang City area. The main inhibiting factor in this supervision is the lack of human resources in the Padang Panjang City SME Cooperative Service.
Pengaduan Masyarakat di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Digital Governance
Arrijal, Abid;
Heriyanto, Meyzi;
Mayarni, Mayarni
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/japs.v5i1.127
The increasing development of digital technology among the community currently means that the Pekanbaru City government, in particular, is utilizing digital technology in the community complaints process called PEKA (PEKAN ADUAN). This research focuses on the Digital Governance perspective in the community complaints process in Pekanbaru City using qualitative methods and data collection techniques in the form of interviews. The PEKA application has become the main platform for the Pekanbaru government to receive various kinds of complaints coming from the public, but in the implementation process it still has various obstacles ranging from network disruption to functions that are not yet optimal and the number of passive users. Digital Governance, which is the benchmark for the implementation of the PEKA application, has prioritized digital concepts in its implementation but still has several obstacles that must be improved.
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru
Maharani, Azilla;
Mayarni, Mayarni
Journal of Citizen Research and Development Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jcrd.v1i2.2993
Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini masih terdapat permalasahan yaitu banyaknya peserta didik yang tidak diterima, belumnya merata layanan pendidikan, ditemukannya masyarakat yang melakukan kecurangan dan ditemukannya satuan pendidikan yang melakukan kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenalogi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori Yulianto Kadji MSN-Approach yaitu Mentality-Approach, System-Approach, dan Networking-Approach, dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru belum optimal. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu pihak implementor tidak menjalankan sanksi terhadap masyarakat dan sekolah yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024
Pratiwi, Uswa;
Mayarni, Mayarni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 di perlukan karena melihat banyaknya alat peraga kampanye terpasang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti di tempat ibadah, rumah sakit serta bahu jalan yang dapat membahayakan pengendara. Batasan masalah penelitian ini pada tempat penelitian yaitu Bawaslu Kota Pekanbaru dan fokus penelitian pada pengawasan terhadap pemasangan APK pada pemilu legislatif 2024. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Selain itu, juga mengidentifikasi faktor penghambat kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 menggunakan teori kinerja organisasi menurut Mahsun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 tidak terlaksana secara maksimal. Faktor penghambatnya ialah sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan penegakkan hukum yang lemah.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo
Kurnia, Nurperdani;
Mayarni, Mayarni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i1.24867
Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo memiliki beberapa fenomena seperti banyaknya perambahan yang terjadi dan kebakaran hutan secara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar Kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Selain itu, juga untuk mengindentifikasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya kekurangan dari beberapa faktor. Faktor penghambatnya ialah anggaran yang kurang memadai, sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya komunikasi.
Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Pomuan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar
Hole, Astrid Denisa;
Mayarni, Mayarni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18516
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat meskipun hutan ini telah mendapatkan pengakuan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan berbasis masyarakat di Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat menurut Mulyana dkk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan di hutan adat Ghimbo Pomuan berfokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menerapkan prinsip konservasi yang berdasarkan pada aturan adat. Namun kurangnya keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelolaan membuat pelaksanaannya kurang memberikan manfaat ekonomi. Faktor penghambatnya ialah masih rendahnya partisipasi masyarakat adat serta keterbatasan dalam sumber pendanaan. Penelitian ini merekomendasikan agar menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk mengoptimalisasi sumber pendanaan, pengembangan program pelatihan, diversifikasi produk dan penggunaan sistem digital. Kata Kunci : Masyarakat Adat, Partisipasi, Pengelolaan Hutan Adat.
Agile Governance Public Information Management at the Communication, Informatics, and Statistics Service of Riau Province
Hermansyah Hermansyah;
Harapan Tua;
Mayarni Mayarni
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 09 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v5i09.1469
This study aims to analyze the implementation of agile governance in public information management at the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Service (Diskominfotik). Agile governance is a governance approach that emphasizes flexibility, responsiveness, and rapid collaboration in providing public services. The research method used is qualitative descriptive with an explanatory approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and document studies analyzed using Nvivo 14 software. The results of the study indicate that the implementation of agile governance at Diskominfotik Riau is still faced with a number of obstacles, including limited knowledge and capacity of human resources (HR) in understanding the concept and a bureaucratic structure that does not fully support flexibility. In addition, performance evaluations that are not yet based on quick wins slow down the adaptation process. Nevertheless, Diskominfotik Riau has utilized various digital platforms to provide access to public information, although improvements need to be made in terms of responsiveness and timeliness of service. Recommendations from this study include increasing training for HR, implementing a more flexible governance model, and periodic evaluations based on short-term results. The implementation of agile governance is expected to improve the quality of public services and strengthen public trust in government transparency.
PEMANFAATAN TANAMAN SAWIT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERNILAI EKONOMI DI DESA SAKO MARGASARI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Adianto, Adianto;
As’ari, Hasim;
Mayarni, Mayarni;
Rosaliza, Mita
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v3i1.946
Desa Sako Margasari adalah merupakan sebuah desa yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan dibentuk oleh Pemerintah melalui Program Transmigrasi pada tahun 1981, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakatnya berasal dari sektor perkebunan sawit. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan inovasi teknologi yang berasal dari potensi desa di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1) Mempersiapkan, mengumpulkan dan menganalisa berkas/dokumen yang berkaitan dengan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat local; 2) Melakukan observasi dan FGD (Forum Discussion Group) ke desa guna mengetahui dan mendiskusikan potensi lokal yang bisa dikembangkan; 3) Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes guna mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dan penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan; 4) Mengadakan pengenalan dan pelatihan kepada masyarakat, aparat desa dan BUMDes. Hasil kegiatan ini menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat desa khususnya kaum laki-laki yang dilakukan melalui pengembangan nira sawit menjadi gula merah dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya kaum perempuan yang dilakukan melalui pengembangan lidi sawit menjadi produk handmade juga memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mencoba dan memulainya. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan inovasi teknologi memberikan daya tarik dan peluang kepada masyarakat untuk memiliki sumber ekonomi baru yang berasal dari potensi desa yang ada
Efektivitas Penyelenggaraan Program Refund Uang Kuliah Tunggal (Ukt) 50% Selama Pandemi Covid-19 Di Universitas Riau
Millenni, Siti Nesia;
Mayarni Mayarni
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.52
Virus corona merupakan jenis virus yang menyerang dunia saat ini. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Resiko yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada penurunan ekonomi pada masyarakat. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona ini pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Refund UKT 50% terhadap mahasiswa yang terdampak oleh pandemic covid-19 ini. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Namun pada realisasinya program Refund Uang Kuliah Tunggal (UKT) 50% yang dilaksanakan oleh Universitas Riau masih menjadi pertanyaan bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana teknik pengumpuan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi daata, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penilitian dilapangan menyatakan program Refund UKT 50% ini sudah berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari tujuan dan manfaat dari program Refund UKT 50% di Universitas Riau. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami, salah satunya adalah masih ada mahasiswa yang belum menerima Refund UKT 50% ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan Refund UKT 50% ini adalah sumber daya manusia dan pendanaan.