Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.073
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unram Law Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Journal of Law Science Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Rechtsvinding Alamtana Unizar Law Review Dialogia Iuridica
Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN Nasya Adissti Apriliani Utami; Atika Zahra Nirmala
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.381

Abstract

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM) Lalu Gazan Agusta; Atika Zahra Nirmala
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.382

Abstract

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emtif (sosialisasi dan penerbitan surat edaran indeks visa), preventif (pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing/TIMPORA), dan represif (tindakan administratif dan pro justisia). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta hambatan eksternal seperti ketidakkooperatifan WNA dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TARIAN EROTIS DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN KECIMOL DI LOMBOK Linda Ayu Lestari; Atika Zahra Nirmala
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.431

Abstract

Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarian erotis dalam kesenian kecimol dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tarian erotis pada kesenian kecimol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Tarian erotis dalam kesenian kecimol secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur mempertontonkan objek bermuatan seksual di muka umum dan unsur melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Pornografi, Pasal 281 KUHP, dan KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada penari sebagai pelaku langsung, tetapi juga pengelola grup sebagai pihak yang menyuruh melakukan serta pihak yang merekam dan menyebarkan sebagai turut serta. Penerapan sanksi mengacu pada UU Pornografi sebagai lex specialis. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat diharapkan menjaga norma kesusilaan dan budaya lokal.
Cryptocurrency as a Tool of Crime: An Intersectional Study of Technology, Law, and Criminology Syamsul Hidayat; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 4 (2026): on Progress
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i4.5647

Abstract

Cryptocurrency has developed as a rapidly growing financial innovation, but it also gives rise to serious challenges, particularly the increase in crimes such as money laundering. Its decentralized, pseudonymous, and borderless characteristics make it difficult for law enforcement authorities to trace illegal transactions and highlight a gap between technological advancement and regulatory readiness. Based on this issue, this study raises the following questions: (1) how is cryptocurrency used in money laundering mechanisms, (2) how is it regulated in Indonesia, and (3) how do technology, law, and criminology intersect in addressing this issue. This study aims to analyze these three aspects comprehensively. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings show that cryptocurrency is used in money laundering through the stages of placement, layering, and integration, with increasingly complex methods based on digital technology. Addressing this issue requires an interdisciplinary synergy, where technologies such as blockchain forensics and artificial intelligence assist in tracing transactions, law provides the normative framework and enforcement mechanisms, and criminology explains offender motives and behavioral patterns. However, the regulatory framework in Indonesia remains partial and not fully adaptive to the development of digital assets. The academic contribution of this study lies in strengthening the interdisciplinary approach as a basis for more adaptive policymaking, as well as providing recommendations for regulatory improvement, enhancing law enforcement capacity, and developing more effective preventive strategies in addressing cryptocurrency-based money laundering.
Co-Authors Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Amanda, Alvira Friska Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Baiq Ishariaty Wika Utary Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Ika Yuliana Susilawati Imran, Bahtiar Jamaludin . Lalu Gazan Agusta Linda Ayu Lestari Mulyana, Septira Putri Nasya Adissti Apriliani Utami Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania nurfatlah, titin Pariarsana, I Wayan Putri Raodah Putri Raodah Rahmadani Rahmadani Rahmania, Nunung Raodah, Putri RIska, Ayu Ristanti, Yuni Saidah Ramadhan Salsabila Avriliani Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady Syamsul Hidayat SYAMSUL HIDAYAT Taufan Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Viky Dheaurrayyani Yuni Ristanti Zahratul Ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul’ain Taufik Zahratul’ain Taufik