Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA KRTHA BHAYANGKARA Literatus FOCUS: Journal of Social Studies Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Journal of Advanced Multidisciplinary JUDGE: Jurnal Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Governance and Public Administration LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Uniku Law Review Jurnal Greenation Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum
Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Public Financial Accountability and Distributive Justice in International Space Exploration: A Normative Legal Analysis from Indonesia Istianingsih; Sujono; Diding Rahmat
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5144

Abstract

This study examines public financial accountability and distributive justice in international space exploration from a normative legal perspective. Despite the rapid expansion of space activities and the increasing allocation of public funds, international space law remains primarily focused on technical responsibility and liability, while lacking binding norms on fiscal transparency, public financial reporting, and accountability. This normative gap raises concerns regarding the equitable governance of outer space as a global common. Employing normative legal research, this study analyzes key international space law instruments, particularly the Outer Space Treaty (1967) and related conventions, together with Indonesia’s national legal framework under Law No. 21 of 2013 on Space Activities. Statutory, conceptual, and comparative approaches are used to assess the adequacy of existing legal norms. The findings reveal an international fiscal accountability gap that undermines the operationalization of the principle of the province of all mankind and contributes to structural inequality in space exploration. At the national level, Indonesia’s space law framework is largely declarative and insufficiently integrated with public finance regulation. This study concludes that normative reform is required to strengthen fiscal transparency, accountability, and distributive justice in space governance.
Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Golongan I Boy Chris Pranata Silaban; Diding Rahmat; Bambang Widarto
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1191

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkotika golongan I terhadap penjual dan pembeli dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm terkait disparitas pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dua putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperkuat integrasi pengaturan narkotika dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menghilangkan ketegasan terhadap peredaran gelap. Perbedaan pidana dalam kedua putusan tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan mencerminkan diferensiasi peran pelaku, jumlah barang bukti, dan tingkat kesalahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya proporsionalitas, individualisasi pidana, dan konsistensi argumentasi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan harmonisasi penafsiran untuk mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan perkara narkotika di Indonesia. Implikasinya, putusan hakim harus disusun secara transparan agar perbedaan pemidanaan dalam perkara sejenis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional.
Legal Status of AI-Generated Logos/Brands in Indonesian Intellectual Property Law Timothius Richard Yudha Saputra; Diding Rahmat; Lenny Nadriana; Rizky Pratama
International Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 5 No. 1 (2026): International Journal of Advanced Multidisciplinary (April - June 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/ijam.v5i1.1979

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed creative industries by enabling machines to generate aristic works such as images, designs, and logos used in commercial activities. The increasing use of AI-generated content raise important legal questions concerning authorship, ownership, and legal protection under intellectual property law. This study aims to analyze the legal status of AI-generated logos within the Indonesian intellectual property framework and to identify the most appropiate legal mechanism for protecting such works. This research applies a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approach. The study examines Indonesian copyright law under Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyright and Trademark Protection under Law No. 20 Of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. The results indicate that Indonesia copyright law remain human-centered, meaning that works generated autonomously by artificial intelligence do not fully meet the legal requierements for copyright law. However, AI-generated logos may still obtain legal protection through trademark registration under the first-to-file principle. This study concludes that trademark law currently provides the most effective legal mechanism for protecting AI-generated logos in Indonesia. The research also highlights the need for future legal reform to address the growing role of artificial intelligence in creative industries.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PELAPORAN KEUANGAN KORPORASI Hidayatullah Hidayatullah; Diding Rahmat; Lenny Nadriana Nadriana
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3587

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan korporasi sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas korporasi kepada pemegang saham, kreditur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dewa Komisaris atas Pelaporan Keuangan Korporasi serta apa saja implikasi hukum terhadap Dewa Komisaris apabila terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, serta prinsip-prinsip good corporate governance.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan, termasuk memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai standar yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris lalai menjalankan fungsi pengawasan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelaporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap korporasi. Hal juga di temukan belum adanya secara tegas dan spesifik pertauran yang membahasa tetang fungsi dan tangungjawab dewan komisaris.
Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan dan Penyusunan SOP Banjir melalui Integrasi Hukum dan Human Factors Aviasi di Kelurahan Halim Perdanakusuma. Diding Rahmat; Cynthia Rahmawati; Aturkian Laia; Maniur Sinaga
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/ddwq7354

Abstract

Halim Perdanakusuma Urban Village is an urban area characterized by high flood vulnerability, while residents' understanding of disaster-related law and behavioral preparedness (human factors) remains limited. This community service program was implemented by an interdisciplinary team from Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA), integrating the fields of Legal Studies and Aviation Human Factors, with the aim of enhancing disaster law literacy and adapting aviation human factor principles—particularly those emphasizing situational awareness, effective communication, teamwork, procedural discipline, and stress management—into community-based flood disaster management. The program was carried out through five stages: socialization, training, implementation of practical tools, mentoring and evaluation, and sustainability planning, culminating in legal counseling, human factor training, and a flood evacuation simulation conducted on 12 June 2026, attended by 20 core participants comprising residents and RT/RW (neighborhood/community) cadres. Evaluation was conducted using a pretest-posttest instrument, which showed an increase in the mean knowledge score from 5.1 to 9.3. The resulting outputs included the Halim Flood Law and Human Factor Module 2026, a Community-Based Flood Management Standard Operating Procedure (SOP), and a Flood Preparedness Checklist, all of which have been distributed to the Kelurahan (urban village office) and RT/RW units. The integration of disaster law and aviation human factors proved effective in improving residents' knowledge and preparedness.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN TRAUMA PSIKIS PADA KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Andi Abdullah Mutakaliman; Diding Rahmat
CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2026): Vol. 2 No. 2 (2026): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/corpusjuris.v2i2.2917

Abstract

This research aims to analyze the regulation of Indonesian criminal law against bullying offenses that cause psychological trauma to victims, and to analyze the criminal liability of bullying perpetrators who cause psychological trauma to victims under Indonesian criminal law. This study employs a normative legal research methodology with a statute approach and a conceptual approach, analyzed through the legal protection theory of Philipus M. Hadjon, the criminal liability theory of Chairul Huda and Moeljatno, and the victimology theory of Arif Gosita and Siswanto Sunarso. The findings indicate that: first, the regulation of Indonesian criminal law against bullying offenses causing psychological trauma remains fragmentary, as no specific legislation explicitly criminalizes bullying as a standalone offense. Law enforcers must rely on several instruments, namely Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code through Article 466, Law Number 35 of 2014 on Child Protection through Article 76C jo. Article 80, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions through Article 27 paragraph (3) for cyberbullying cases. Second, criminal liability of bullying perpetrators can be established upon the cumulative fulfillment of four elements, with the primary challenge being the proof of psychological trauma requiring forensic psychology expert testimony. In cases involving juvenile perpetrators, diversion mechanisms may only be pursued under strict conditions that do not compromise victims' rights.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Sesilia Eleanor Sarkawi; Diding Rahmat
CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2026): Vol. 2 No. 2 (2026): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/corpusjuris.v2i2.2920

Abstract

Catcalling is a prevalent form of verbal sexual harassment occurring in public spaces across Indonesia, yet for a long time it lacked adequate criminal law regulation. This study aims to identify and analyze the regulation of Indonesian criminal law regarding catcalling as a form of verbal harassment in public spaces, as well as to analyze the form of criminal liability applicable to its perpetrators from the perspective of Indonesian criminal law. This research employs a normative legal research method using the statute approach, conceptual approach, and case approach, drawing on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by empirical data in the form of official surveys and statistics on sexual harassment in public spaces. The data were analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that the criminal law regulation of catcalling has developed through three regulatory phases: the old Criminal Code (KUHP), which did not specifically address catcalling; Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), which through Article 5 explicitly criminalizes non-physical sexual harassment; and Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code, which strengthens general decency offenses. Nevertheless, normative gaps remain, including the relatively light criminal sanctions and the classification of Article 5 of the UU TPKS as a complaint-based offense. The criminal liability of catcalling perpetrators can be coherently constructed through the fulfillment of the elements of a criminal act, capacity for criminal responsibility, fault in the form of intent (dolus), and the absence of justifying or excusing grounds. However, its practical implementation still faces obstacles such as evidentiary difficulties, limited capacity among law enforcement officers, and a persistent culture of victim blaming. This study recommends an integrated approach combining the strengthening of legal norms, the strengthening of law enforcement implementation, and non-penal measures to achieve effective legal protection for victims of catcalling in public spaces.
Proporsionalitas dan harmonisasi norma penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Dani Rahmat; Diding Rahmat
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2729

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian norma penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan prinsip kebijakan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum pajak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya perubahan ancaman pidana dalam Pasal 39A Undang-Undang KUP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui teori pilihan rasional, efektivitas hukum, dan asas Ultimum Remedium. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara Pasal 39A dan Pasal 44B, khususnya mengenai konsekuensi ekonomi penyelesaian perkara. Pasal 44B mensyaratkan pelunasan jumlah pajak disertai denda administratif sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 39A tidak lagi berlaku dan pidana denda tetap memiliki batas maksimum 6 (enam) kali jumlah pajak. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan norma, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan proporsionalitas beban pembayaran dan disinsentif terhadap penggunaan mekanisme penghentian penyidikan. Dalam perspektif Ultimum Remedium, konstruksi Pasal 44B perlu diselaraskan dengan tujuan pemulihan penerimaan negara dan penempatan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa data empiris mengenai perilaku Wajib Pajak, jumlah perkara, dan dampak penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian Pasal 44B berdasarkan proporsionalitas beban pembayaran, tujuan pemulihan penerimaan negara, dan fungsi Ultimum Remedium.
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Bea Meterai Hamdi Iska; Diding Rahmat
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2730

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana di bidang Bea Meterai serta kewenangan penyidik dalam penanganannya setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan materiil antara ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023, khususnya mengenai pemalsuan, pembuatan secara melawan hukum, penggunaan atau peredaran Meterai tidak asli, serta penghilangan tanda penggunaan Meterai. Tumpang tindih tersebut tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keberlakuan KUHP 2023 sebagai aturan yang lebih baru, tetapi perlu mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, kewenangan penyidikan ditentukan berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan, disertai koordinasi antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri untuk mencegah dualisme penanganan dan menjamin kepastian hukum.
Analisis Penerapan Asas Keadilan dan Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds: Penelitian Gatot Afandi; Diding Rahmat
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.546

Abstract

Bagaimana asas keadilan dan tujuan pemidanaan diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds menjadi pokok bahasan tulisan ini. Perkara yang dikaji adalah tindak pidana perpajakan dengan terdakwa seorang direktur perusahaan yang dinyatakan bersalah lantaran dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungutnya, sehingga merugikan penerimaan negara. Dua hal menjadi sorotan: cara Majelis Hakim memasukkan asas keadilan ke penalaran hukumnya, dan sejauh mana penalaran tersebut sejalan dengan teori pemidanaan maupun gagasan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. Metode doktrinal digunakan dengan memadukan analisis perundang-undangan, kasus, dan konsep. Bahan hukum utamanya mencakup Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, berikut putusan yang dikaji, ditopang literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman pada perkara perpajakan menuntut hakim menyeimbangkan pembalasan, pemulihan kerugian penerimaan negara, dan proporsionalitas, selaras dengan asas ultimum remedium. Denda yang dihitung dua kali kerugian negara terutama berperan memulihkan penerimaan negara, sedangkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum mencerminkan keadilan substantif. Kesimpulannya, memadukan asas keadilan dengan tujuan pemidanaan turut memperkuat legitimasi putusan pengadilan.
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Aldy Arveransyah Altansa, Fadlil Amellia Nugraheni Puspita Sari Andi Abdullah Mutakaliman Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Ario Wendra Aris Budiatno Arya Budi Pratama Athari Farhani Aturkian Laia Aulia Gita Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Bambang Widarto Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Berliana Putri Pramesti Bias Lintang Dialog Boy Chris Pranata Silaban Christanti Natalia Cipto Pasaribu, Candra Cucun Cundaya Fitria Sari Cynthia Rahmawati Dadang Wahyudin Dani Rahmat Daniel Hendrawan Darwis, Nurlely Dedy Irawan Dhazeng Murwiyandono Dicky Darmawi Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Elsa Efritha Wijaya Enggartiasto Adipradana Fahrul Fachroni Fathanudien, Anthon Fera Kusumawati Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gatot Afandi Gio Zaky Asadul Haq Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Guruh Tirta Lunggana Halim, Basten Roberto Hamdi Iska Harini, Mediana Haris Budiman Hidayatullah Hidayatullah Indah Sari Istianingsih Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Jenri Ranteallo Junaedi Junaedi Kahpiana Komar Hidayat Lasmauli Niverita Laura Abbas Jackson Lenny Nadriana Lindri Purbowati Lovtasya, Fadilla Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Akmal Fahreza Balman Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Niru Anita Sinaga Nou’im Hayat Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Riano Purwonegoro Ahmad Ristio Rizky Pratama Rizky Pratama K Rizky Pratama Putra Karo Karo Roza Mulyadi Rr. Dijan Widijowati Rusmantara, I Wayan Sandhi Permana Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Selamat Lumban Gaol Sesilia Eleanor Sarkawi Shabarudin Shabarudin Shilvyana Aprilliani Sibarani, Irvan Simarmata, Lasmauli Noverita Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono, Sujono Sukadi Supri Abu Suwari Akhmaddhian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Timothius Richard Yudha Saputra Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Trianto Umam Ma'arif, Mirojul Vani Novitasari Waldi, Wedri Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan