Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.657

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ekonomi Pembangunan Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno FKIP e-PROCEEDING Informatics for Educators and Professional : Journal of Informatics Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual ORBITA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Fisika Jurnal Pembelajaran dan Pendidikan Sains Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Edumaspul: Jurnal Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Inovasi Teknik Kimia Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (JUPITER) Ganesha Law Review PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Ekonomi Jurnal Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Fisika Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pembelajaran Fisika Majalah Ilmiah Inspiratif Jurnal Karya Abdi Masyarakat Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan Journal of Creative Student Research Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIKEMAS) Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology Wahana Fisika : Jurnal Fisika dan Terapannya

Sudarti .

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Author-ID : 387797

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 96 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yadi, Insya; Sudarti, Elly; Liyus, Herry; Hartati, Hartati; Ramadani, Atifa Awdia; Raharja, Ivan Fauzani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 12, No 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15814

ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan miliki terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan. Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.

Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank) Elisa Putri, Dina; Sudarti, Elly; Siregar, Elizabeth
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31716

The aim of this research is 1) to determine and analyze the regulations for criminal acts of fraud through digital applications, and 2) the form of bank criminal liability for criminal acts of fraud through digital applications. The type of research is normative juridical. The research results show that regulation of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 492 and Article 263 of the new Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in the regulation there is still a blurring of norms because Article 378, Article 492 and Article 263 of the Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law also do not specifically emphasize the proportion of "fraud", especially for fraud that is not related to buying and selling. The form of bank accountability for criminal acts of fraud through digital applications can be carried out by providing protection to customers by providing implicit protection through supervision and explicit protection through the establishment of an institution that guarantees public savings. Furthermore, the bank has the responsibility to provide compensation to customers who experience losses if technical errors or leakage of bank customer data occurs due to negligence on the part of the Bank. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) bentuk pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli. Bentuk pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan melakukan perlindungan secara implicit melalui pengawasan dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Se;anjutnya pihak bank memilki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian Giovani, Eldytha; Sudarti, Elly; Rakhmawati, Dessy
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33289

This study aims to analyze and find out the basis and reasons for the panel of judges to impose criminal conditional on children who are perpetrators of abuse that cause death. The role of the authorized judge in imposing the sentence must go through various considerations. In verdict No. 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb it pertains to a severe assault case where the victim died as a result of the juvenile's delinquent behavior. This study uses a normative juridical method. The findings of this research reveal that the imposition of criminal conditional on children who are in confront with the law because judges is primarily based on sociological considerations. Sociological considerations encompass aggravating and mitigating factors, which the judge is obliged to include in the verdict according to Article 197, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The main reason for the panel of judges to impose a suspended sentence is not for retribution purposes but to provide an opportunity for the juvenile to reintegrate into society and become a better individual, hence the child is given a criminal conditional with the general conditions of probation for 10 (ten) months and specific conditions that must be fullfilled in accordance with Article 14 of the Indonesian Criminal Code and this case adhered to the guidelines of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Pemanfaatan Teknologi Termal Dalam Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Wood Plastic Composite (WPC) Sebagai Solusi Atas Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Plastik Mafaza Nuris Sabeta; Sudarti Sudarti; Yushardi Yushardi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 9 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11178949

Plastic waste is an environmental problem that is very difficult to solve. To decompose it alone takes approximately 80 years for the plastic waste to decompose completely. In 2022, plastic waste will be the second most generated waste after food waste, which is 17.8% of all waste generated in Indonesia. Therefore, this research was made to overcome environmental problems due to plastic waste by utilizing thermal technology in the manufacture of Wood Plastic Composite (WPC). This research uses the literature study method by collecting several reading sources from previous research. In the utilization of thermal technology, several stages are carried out, namely washing, drying, chopping, then given thermal treatment, and the last is printing. the utilization of thermal technology in the processing of plastic waste into Wood Plastic Composite (WPC) is effective in reducing environmental pollution due to plastic waste. Processing plastic waste through thermal technology will increase the durability of Wood Plastic Composite (WPC) such as water resistance, color resistance to ultraviolet radiation, and this material is environmentally friendly. The utilization of thermal technology in converting plastic waste into Wood Plastic Composite (WPC) will help reduce the amount of plastic waste and reduce environmental pollution due to plastic waste.

Pengaruh Energi Gelombang Laut Terhadap Turbin Penggerak Listrik Diva Kanaya Anggraeni; Yushardi Yushardi; Sudarti Sudarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12704140

Indonesia has a lot of great potential that can help human resources in carrying out daily activities, especially in the maritime sector, which is very broad and large, measuring almost ± 6,000,000 km2. Unfortunately, the utilization of air wave energy has not been fully utilized optimally and several researchers have not carried out much research regarding the electrical energy formed from sea waves. The government has a policy to facilitate researchers' interest in conducting research so that there are many numerical specifications for the energy potential of ocean currents in turbine trials. There has been research into turbine trials at sea since 2006. Current turbines are an alternative energy source from kinetic energy to electrical energy. This research was carried out using a qualitative descriptive method, namely research that can describe the results that have been obtained by several studies that have been carried out previously. So far, the resources used by humans to generate electricity mostly use non-renewable resources such as fossil fuels (petroleum and coal).

Analisis Teknologi Pengolahan Air untuk Menigkatkan Kualitas Air Bersih Puput Aprilia Eka Sari; Yushardi Yushardi; Sudarti Sudarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12800889

The collection of knowledge and techniques used to create tools, a system, and a method that helps us solve problems to achieve certain goals is called technology. Technology also covers various fields, such as information technology, biomedical technology, agricultural technology, and many more. Where each field uses its own knowledge and techniques to create solutions to problems in everyday life. Water is the most important component in life on earth, all living creatures need water to survive, including humans. Chemically, water consists of hydrogen atoms (H) bonded to oxygen atoms (O), so it has the chemical formula H20. However, currently the clean water crisis is occurring in almost all big cities in Indonesia. Due to water pollution due to human activities, such as industrial waste disposal, intensive agriculture, and the use of dangerous chemicals, water loses its best quality. Therefore, water treatment technology has a very important role to support people's needs for clean water.

Analisis Pemerataan Akses Air Bersih Di Daerah Jember Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adinda Nikmatul Maula; Yushardi Yushardi; Sudarti Sudarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13095046

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pemerataan akses air bersih di daerah Jember yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini mereview kendala-kendala utama yang mempengaruhi distribusi yang merata dari sumber air bersih di berbagai wilayah Jember. Faktor geografis, infrastruktur, dan kondisi sanitasi menjadi kendala utama dalam pemerataan akses air bersih. Selanjutnya, penelitian ini mencari solusi berkelanjutan melalui beberapa sumber dan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan distribusi yang merata dan kualitas air bersih di seluruh daerah Jember. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemenuhan akses air bersih dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Kepastian Hukum dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik Siregar, Tania Tri Dewi; Sudarti, Elly; Bakar, Firdaus Abu
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1658

The purpose of this research is to analyze the legal certainty and evidentiary strength of electronic certificates against land rights holders as a valid proof of ownership, which is generally in physical form. Based on the UUPA and PP 24/1997, land certificates in the form of documents hold the position of written evidence. However, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has issued a policy regarding electronic certificates regulated in the Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The research method used is normative juridical with an approach through legislation. The research results indicate that the conversion of land certificates from physical to electronic form can only be carried out on land that has already been registered through a data maintenance application submitted by the rights holder. The legal certainty depends on whether or not a request for data maintenance has been submitted. In terms of proof, electronic certificates provide protection to the rights holder as an electronic evidence tool, which is demonstrated in two ways: by showing it directly from the electronic system and also by presenting the printed result.

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Anggraini, Widia; Sudarti, Elly; Rakhmawati, Dessy
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.38200

The purpose of this research is to identify, analyze and criticize the application of criminal penalties for the crime of forcing sexual intercourse with a child in Decision No. 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. This research uses a normative juridical research method, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. And this research uses several approaches, including a statutory approach, a case law approach, a historical approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results of this research show that in the judge's opinion that punishment is imposed on perpetrators who come from ethnic groups, children are of the opinion that punishment is not merely pursuing the objectives of the law itself. The panel of judges, in considering the sentence imposed, pays attention to the condition of the community, especially the tribal community, that in tribal communities where they have different customs from society in general, so that in this case the judge in taking a stance on the sentence imposed deviates from the special minimum rules. as specified in the law. ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan penjatuhan pidana pada Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak pada Putusan No. 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case law approach), pendekatan historis (historis approach), pendekatan perbanddingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini melihat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang berasal dari kalangan suku anak dalam hakim berpendapat bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar tujuan hukum itu sendiri. Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidananya, memperhatikan pada kondisi masyarakat khususnya masyarakat suku anak dalam bahwa didalam masyarakat suku anak dalam dimana mereka mempunyai adat istiadat yang lain dari masyarakat pada umumnya sehingga dalam hal ini hakim dalam mengambil sikap terhadap pidana yang dijatuhkan menyimpang dari aturan minimal khusus sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi maraknya perilaku korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahannya adalah masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra Kepala Desa beserta Perangkat Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang pengelolaan keuangan desa; (2). Meningkatkan kemampuan mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Penyuluhan hukum tentang isi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan: Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan, yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa tentang masalah korupsi. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.

Co-Authors Adinda Nikmatul Maula Agus Abdul Gani Ahmad Nor Hamidy Ainul Kiromah Akbar Kurnia Putra Albertus Djoko Lesmono Alfrida Diftia Vestnanda Anggi Diana Pramudita Anggraini, Widia Anis Budi Rizkiyati Aprilia, Wahyuni Arien Fivadilla Arlik Sarinda Aurellya Abdillah Wijaya Putri Aurellya Abdillah Wijaya Putri Bakar, Firdaus Abu Bambang Supriadi bawazir, Fuad Cholifatur Rosidah Cindy Ferdianty Daimatul Makrifah Daulay, Nisrina Ramadhani Della Marchelia Deswita, Triana Desy Nurdiasari Desyandri Desyandri Devi Aprilia Nurvirani Dhana Suhatin Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Didik Setiyadi Diva Kanaya Anggraeni Elia Novalina Elisa Putri, Dina Elsa Rahmawati Emi Ariyani Erlyn Yulia Erwin Erwin Faiqotul Himah Febriana Tri Nur Suliana Fitri Amelia Fitri Hariani Fitria, Hasparrini Ningrum Giovani, Eldytha H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman Hafrida Hafrida Handoko Handoko Hartati Hartati Hasanatul Ulum Heni Ruspitasari Hernando, Riski Hildatul Zannah Hilmi Bin Abdus Salam I Ketut Mahardika Indah Kurnia Nur Pratiwi Guterres Indah Rustiawan Indrawati Indrawati Iqbal Bunga Pertiwi Ismil Ridayatun Winayah Ivan Fauzani Raharja Karina Laksmiari Khusna, Amsilatul Kukuh Dwi Sudharma L, Sahuri Lailatul Nuraini Lailatul Qomaria Lisa Listyo Wati Liyus, Herry Lubna Lubna Lusiana Candra Dewi Lya Himmatul Ilmi Mafaza Nuris Sabeta Mardika Wulansari Maryani m Maryani Maryani Maya Arsita Merry Khanza Kusuma Wardhany Naili Afkarina Nawawi, Khabib Nirsa Nindia Putri Novie Damayanti Rachman Novy Titah Nur Faizah Nurhasanah Nurhasanah Nuriman Nuriman Nurul Mega Astutik Nys Arfa Nys. Arfa Pakpahan, Jun Triono Pramudya Dwi Aristya Pramudya Dwi Aristya Putra Prastowo, Sri Handono Budi Puput Aprilia Eka Sari Putri Ma'rufiyanti Qodi, Muhammad Amin Qurrotu A’yunina Rahayu , Sri Rakhmawati, Dessy Ramadani, Atifa Awdia Rasty Sri Fadiah Restu Dwi Setiyo Utami Restu Yudistira Putri Rif’ati Dina Handayani Rikmadani, Yudi Anton Risna Maylina Rohatin Rohatin Rosdiana Afifah Rahman Sahuri Lasmadi Sahuri Lasmadi Salfa Zahroh Ahadah SAUDAH SAUDAH Septian Ari Kususa Setiawan, M Nanda Shanti Dewi Agustina Sherly Laili Shofira Amatullah Simatun Ni'mah Singgih Bektiarso Sinta Nuriyah Siregar, Elizabeth Siregar, Tania Tri Dewi Siswi Fidayasari Siti Juwariyah Sri Astutik Sri Septi Dyah Pratiwi Sri Wahyuni Sri Yuliastutik Subiki Subiki Sugiyanto Sugiyanto Sutikno Sutikno Sutoto, Sukamto Syamsul Hadi Syamsul Ph.D M.A. Hadi Trapsilo Prihandono Usman Usman Wahyu Ari Nurdiana Wahyuni Aprilia Wildah Maulidatul Hosnah Yadi, Insya yayan mega lusiana Yuli Yan Tika Yuliske Yuliske Yushardi Yushardi Yushardi Yushardi Zainal Arifin Zainal Arifin Zepyra Damayanti Zidan Afidah

Title

Found 96 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 96 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 96 Documents
Search