p-Index From 2021 - 2026
9.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Pembangunan Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Pandecta Jurnal Biologi dan Pembelajarannya (JBP) Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Promosi Pendidikan Ekonomi FKIP e-PROCEEDING Informatics for Educators and Professional : Journal of Informatics Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual ORBITA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Fisika Jurnal Pembelajaran dan Pendidikan Sains Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Inovasi Teknik Kimia Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (JUPITER) Ganesha Law Review PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Ekonomi Jurnal Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Fisika Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pembelajaran Fisika Majalah Ilmiah Inspiratif Jurnal Karya Abdi Masyarakat Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan Journal of Creative Student Research Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIKEMAS) Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Education and Business AL-SULTHANIYAH Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan Edumaspul: Jurnal Pendidikan Ipso Jure JTPG (Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo)
Claim Missing Document
Check
Articles

Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia Sonia, Sonia; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.45188

Abstract

ABSTRACT The purpose of the study was to know and analyze the accountability of the Deepfake Porn-based Crime with this goal, the problems discussed are: 1) How is the accountability of Deepfake Porn-based AI in laws and regulations? 2) How is the urgency of legal updates against DeepFake Porn AI crime? With the formulation of the problem. The results showed that: 1) Criminal liability against the perpetrators of Deepfake Porn's crime was subject to punishment of Law, and the Pornography Law due to the void of legal norms that regulate the Deepfake Porn based AI 2) Criminal policy updates against Deepfake Porn Crime AI Very Important Porn Given the absence of regulations that regulate this digital problem with specific, effective and efficient recommendations given: 1) Indonesia must start modernize the rules so that they do not miss the development of technology, resulting in emptiness of law. 2) It is important for reformulation of rules regarding Porn Deepfake which there are no regulations yet in order to more optimally provide legal certainty in law enforcement to perpetrators of criminal acts and more effective protection for victims. ABSTRAK Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap tindak pidana deepfake porn AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana deepfake porn terdapat kekaburan norma hukum yang mengatur tentang deepfake porn berbasis AI 2) pembaruan kebijakan pidana terhadap tindak pidana deepfake porn berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur dengan spesifik. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai memodernisasi aturan sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sehingga menghasilkan kekaburan hukum. 2) Penting untuk reformulasi aturan mengenai deepfake porn yang belum ada regulasinya agar lebih optimal memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana serta perlindungan kepada korban yang lebih efektif.
Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice Wahyudhi, Dheny; Herlambang, Herlambang; Sudarti, Elly
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5186

Abstract

The integration of customary law within the framework of the new Criminal Code (KUHP) places normative pluralism as a strategic issue for national law reform. This article aims to evaluate the extent to which recognition of customary norms is in line with the principles of restorative justice proposed in the new Criminal Code and to identify implementing barriers at the level of legislation, judicial practice, and indigenous communities. The research approach is juridical-normative, combining doctrinal studies, analysis of legislative texts, and reviews of decisions and related policies. The results of the analysis show that although the new Criminal Code framework opens up the possibility of recognizing customary norms through alternative solutions, there is an unclear recognition criteria, procedural inconsistencies, and the risk of subordination of customary norms by state rules. Furthermore, limited institutional capacity and disparities in access to legal representation hinder the realization of participatory restorative justice principles. In conclusion, effective integration requires clear normative differentiations, participatory verification mechanisms, and strengthening the capacity of judicial institutions and indigenous communities. Legal implications include the need for technical amendments and implementation guidelines to ensure harmonization between legal pluralism and restorative justice goals. Practical recommendations include customary verification standards, training of cultural mediators, and independent monitoring mechanisms to assess compliance with restorative justice principles.
PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Wahyudhi, Dheny; Rahayu, Sri; Sudarti, Elly; Liyus, Herry
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.22592

Abstract

Upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan tidak hanya terhadap hukum pidana materil akan tetapi juga terhadap hukum pidana formil, pembaharuan dimaksudkan agar terhadap perkara pidana dapat diselesaiakan secara efektif dan efisien, khusus terhadap pembaharuan hukum pidana formil dalam hal memangkas proses beracara yang lama dan bertele-tele sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menyadur penyelesaian perkara pidana melalui plea bargaining. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interprestasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.
Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa dalam Pembelajaran Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Praktikum Restu Yudistira Putri; Sudarti Sudarti; Trapsilo Prihandono
Edumaspul: Jurnal Pendidikan Vol 6 No 1 (2022): Edumaspul: Jurnal Pendidikan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33487/edumaspul.v6i1.3145

Abstract

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa yaitu metode praktikum. Keterampilan proses sains dibutuhkan untuk memperoleh, mengembangkan serta menerapkan konsep, hukum dan prinsip yang ada pada sains. Metode praktikum mendorong siswa untuk memahami materi bukan hanya pada teori tetapi juga meningkatkan kemampuan proses, kemampuan menganalisis, serta kemampuan siswa dalam menyimpulkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian one group pretes-posttest. Berdasarkan hasil observasi didapatkan presentase keterampilan proses sains siswa pada setiap indikator, yaitu mengamati 51,56%, mengklasifikasi 45,31%, mengkomunikasikan 43,75%, menarik kesimpulan 48,44%, dan memprediksi 45,31%. Pada saat menggunakan metode praktikum terdapat peningkatan keterampilan proses sains yaitu mengamati 64,06%, mengklasifikasi 59,38%, melakukan percobaan 73,44%, mengkomunikasikan 54,69%, menarik kesimpulan 53,13%, dan memprediksi 60,94%. Metode praktikum terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan perolehan N-gain 0,31 .
Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset Negara Ferdian, Tomy; Hafrida, Hafrida; Sudarti, Elly
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622

Abstract

Corruption in Indonesia has transformed into an extraordinary crime that systemically destroys the state's economic structure. Despite a high rate of law enforcement actions, the level of asset recovery remains very low compared to the total state financial losses incurred. This research aims to analyze the urgency of updating the legal framework regarding asset confiscation in corruption cases in Indonesia. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the current asset confiscation regulation, which relies on the Criminal Procedure Code (KUHAP), focuses solely on evidentiary purposes (corpus delicti) and requires an in personam claim, making it inadequate for the optimal recovery of state losses. Furthermore, there is a disharmony of norms between the KUHAP, the Anti-Corruption Law, and bankruptcy law, which frequently hinders the asset execution process. Therefore, legal reformulation through the adoption of the Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture principle is an absolute necessity. This concept allows for asset confiscation without waiting for a criminal conviction against the perpetrator and is proven to be in line with international standards such as UNCAC and FATF. This research concludes that the enactment of the Asset Confiscation Bill is highly urgent and must be accompanied by institutional legal harmonization and mechanisms to protect the civil rights of good-faith third parties.
Bargaining for Punishment in Corruption Crime: Toward Justice from a Victimology Perspective Gussman, Angga Aldilla; Hafrida, Hafrida; Usman, Usman; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly; Rahayu, Sri
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/be8qn325

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to the state, both materially and immaterially, which has a broad impact on the economic, social and political stability of a country. As the main victim in corruption crimes, the state bears the burden of recovering the losses incurred. The concept of bargaining for punishment offers an alternative approach in corruption law enforcement by allowing the perpetrator to reduce the sentence through the return of state losses. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in the context of Indonesian criminal law, especially in realizing justice and benefits for the state as a victim. The method used is Normative Juridical legal research, this research discusses the relevance of bargaining for punishment in bridging the interests of the state for the recovery of losses with the principles of criminal justice. The results show that the application of this concept can accelerate the case settlement process, reduce the burden on the justice system, and maximize the return of lost state assets. However, the application of bargaining for punishment must be closely monitored so as not to harm the principle of justice, especially in dealing with perpetrators with a significant level of guilt. Bargaining for punishment has the potential to become a strategic mechanism in eradicating corruption in Indonesia, provided that it is applied proportionally by considering aspects of justice, expediency, and legal certainty. This research recommends strengthening regulations and guidelines for the implementation of bargaining for punishment to ensure optimal recovery for the state as victims of corruption crimes
The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Gussman, Angga Aldilla; Usman, Usman; Sudarti, Elly; Lasmadi, Sahuri; Liyus, Herry
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1dmfwz07

Abstract

The development of information technology has provided new challenges in the fight against corruption, especially in terms of technology-based crimes that are difficult to detect. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in handling digital corruption cases and evaluate the challenges and benefits arising from its application. The method used in this research is a literature study and analysis of applicable legal concepts in the context of technology-based crimes. The results show that the application of this mechanism can accelerate the process of disclosing corruption cases involving technology, by offering incentives to reduce sentences to defendants who are willing to cooperate. However, the application of this concept also faces a number of challenges, such as the potential for abuse of the justice system, the complexity of obtaining valid evidence, and the need for regulatory updates and capacity building of law enforcement agencies. Overall, while bargaining for punishment offers great potential to accelerate the disclosure and recovery of state losses, its success relies heavily on the integrity of the legal system and strict oversight.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Ilegal Salsabila, Viyosi; Usman; Sudarti, Elly
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4960

Abstract

Human trafficking conducted through the modus of illegal migrant workers remains a serious issue within the Indonesian legal system. In practice, migrant workers who are recruited and deployed through non-procedural mechanisms are often not recognized as victims of trafficking in persons, but instead are treated merely as administrative violators of labor and migration regulations. This approach results in inadequate legal protection for victims and undermines the effectiveness of criminal accountability for perpetrators. This research aims to analyze the regulation of legal protection for victims of trafficking in persons with the modus of illegal migrant workers and to examine criminal law policy in constructing the criminal responsibility of perpetrators. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate the existence of normative ambiguity and normative conflict between Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. These inconsistencies adversely affect the fulfillment of victims’ rights and weaken victim-oriented protection. Therefore, regulatory harmonization and a criminal law policy approach that prioritizes victim protection are necessary to ensure legal certainty and justice.
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum Paini; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5167

Abstract

This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions against tax evaders from the perspective of legal certainty and to formulate future criminal law policies that are more effective in protecting state revenue. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through inventory, systematization, and interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions in Indonesian tax law still faces issues of normative ambiguity, particularly in distinguishing between administrative violations and criminal offenses, as well as the absence of explicit regulation on tax avoidance practices. Furthermore, the application of the ultimum remedium principle weakens the deterrent effect, as administrative settlements are prioritized over criminal enforcement. This condition results in suboptimal protection of state revenue and undermines legal certainty. Therefore, a reformulation of tax criminal law policy is necessary to clarify legal norms, strengthen the repressive function of criminal sanctions, and ensure consistent law enforcement to support fiscal stability.
Analisis Manfaat Pengaruh Sinar Matahari Terhadap Proses Perkecambahan Kacang Hijau Thalia Ajeng Ayu Kencana Ayu Kencana; Sudarti Sudarti; Yushardi Yushardi
Jurnal Biologi dan Pembelajarannya (JB&P) Vol 10 No 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/jbp.v10i1.18928

Abstract

The intensity of light will affect the physiological processes of the plant. When the light intensity is high, the leaf cells will be smaller, the amount of chlorophyll is less, and the thylakoids in the leaves clump so that this can affect the growth of mung bean plants. In order to compare the growth in a bright environment with the growth of green beans in a dark environment, this research on the advantages of the influence of sunlight on the germination process of green beans was conducted. Plants must have access to light in order to complete the process of photosynthesis. Because light interferes with the function of the growth hormone (auxin), plants that receive more light from the environment experience growth inhibition, resulting in shorter stems than plants that receive less light.
Co-Authors Agus Abdul Gani Ahmad Nor Hamidy Ainul Kiromah Albertus Djoko Lesmono Alfrida Diftia Vestnanda Anggi Diana Pramudita Anggraini, Widia Anis Budi Rizkiyati Aprilia, Wahyuni Arfa'i Arfa'i Arien Fivadilla Arlik Sarinda Aurellya Abdillah Wijaya Putri Aurellya Abdillah Wijaya Putri Bakar, Firdaus Abu Bambang Supriadi bawazir, Fuad Cholifatur Rosidah Cindy Ferdianty Daimatul Makrifah Dalilah Jihan Nuraini Daulay, Nisrina Ramadhani Della Marchelia Deswita, Triana Desy Nurdiasari Desyandri Desyandri Devi Aprilia Nurvirani Dhana Suhatin Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Didik Setiyadi Elia Novalina Elisa Putri, Dina Elsa Rahmawati Emi Ariyani Erlyn Yulia Erwin Erwin Faiqotul Himah Febriana Tri Nur Suliana Ferdian, Tomy Feronika BR Simamora, Elisa Fitri Amelia Fitri Hariani Fitria, Hasparrini Ningrum Gina Ayu Windari Giovani, Eldytha Gita Indah Pratiwi Gussman, Angga Aldilla H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman Hafrida Handoko Handoko Hartati Hartati Hasanatul Ulum Heni Ruspitasari Herlambang Hildatul Zannah Hilmi Bin Abdus Salam I Ketut Mahardika Iin Maulina Ilma Kamila Sulthon Indah Kurnia Nur Pratiwi Guterres Indah Rustiawan Indrawati Indrawati Iqbal Bunga Pertiwi Ismil Ridayatun Winayah Ivan Fauzani Raharja Karina Laksmiari Kendid Mahmud Khusna, Amsilatul Kukuh Dwi Sudharma L, Sahuri Lailatul Nuraini Lailatul Qomaria Lisa Listyo Wati Liyus, Herry Lubna Lubna Lusiana Candra Dewi Lya Himmatul Ilmi Mardika Wulansari Maryani m Maryani Maryani Maya Arsita Merry Khanza Kusuma Wardhany Naili Afkarina Nawawi, Khabib Nirsa Nindia Putri Novie Damayanti Rachman Novy Titah Nur Faizah Nurhasanah Nurhasanah Nuriman Nuriman Nurul Mega Astutik Nys Arfa Paini Pakpahan, Jun Triono Pramudya Dwi Aristya Pramudya Dwi Aristya Putra Pramudya, Tika Roesvita Prastowo, Sri Handono Budi Putri Ma'rufiyanti Qarmia Amanda Qodi, Muhammad Amin Qurrotu A’yunina Rahayu , Sri Rakhmawati, Dessy Ramadani, Atifa Awdia Rasty Sri Fadiah Restu Dwi Setiyo Utami Restu Yudistira Putri Rif’ati Dina Handayani Rikmadani, Yudi Anton Riski Hernando Risna Maylina Rohatin Rohatin Rosdiana Afifah Rahman Rusdhianti Wuryaningrum Rusdhianti Wuryaningrum Rusdhiyanti Wuryaningrum Safina Aulia Putri Sahuri Lasmadi Sahuri Lasmadi Salfa Zahroh Ahadah Salsabila, Viyosi SAUDAH SAUDAH Septian Ari Kususa Shanti Dewi Agustina Sherly Laili Shofira Amatullah Simatun Ni'mah Singgih Bektiarso Sinta Nuriyah Siregar, Elizabeth Siregar, Tania Tri Dewi Siswi Fidayasari Siti Juwariyah Sonia Sonia, Sonia Sri Astutik SRI RAHAYU Sri Septi Dyah Pratiwi Sri Wahyuni Sri Yuliastutik Subiki Subiki Sugiyanto Sugiyanto Sutikno Sutikno Sutoto, Sukamto Syamsul Hadi Syamsul Ph.D M.A. Hadi Thalia Ajeng Ayu Kencana Ayu Kencana Trapsilo Prihandono Usman Usman Usman Wahyu Ari Nurdiana Wahyuni Aprilia Wike Widyawat Wildah Maulidatul Hosnah Yadi, Insya yayan mega lusiana Yuli Yan Tika Yuliske Yuliske Yushardi Yushardi Yushardi Yushardi Zainal Arifin Zainal Arifin Zepyra Damayanti Zidan Afidah