Articles
FENOMENA KESADARAN NILAI-NILAI BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA DI LINGKUNGAN KAMPUS
Rachel Amelia Masridha;
Iga Purnama Mukti;
Fitri Syofiah;
Muhammad Rifki;
Satino Satino
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33172/jpbh.v12i2.1720
Kesadaran bela negara merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan demi keberlangsungan suatu negara. Bela negara itu sendiri adalah sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Adanya nilai-nilai bela negara yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari membuat suatu negara dapat terhindar dari berbagai ancaman baik militer maupun non militer. Bela negara memiliki beberapa nilai dasar, yaitu: Kecintaan kepada tanah air, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa dan negara, Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, bagi generasi muda khususnya, sikap patriotik yang harus dimiliki adalah semangat kejuangan yang diwujudkan dalam semangat belajar yang tekun dan rajin. Selain itu, cintai tanah air dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan meneruskan perjuangan mereka dengan cara belajar dengan giat dan tekun untuk dapat membanggakan nama bangsa Indonesia.
PERNIKAHAN DINI DIBAWAH UMUR DI INDRAMAYU
Satino Satino;
Yuliana Yuli Wahyuningsih;
Dwi Aryanti Ramadhani;
Kayus Kayowuan Lewoleba;
Beni Harmoni Harefa;
Mulyadi Mulyadi
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.466 KB)
Penelitian ini bertujuan untuk meberikan dasar pertimbangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, atas massifnya pernikahan dini yang terjadi di wilayah Indramayu. Pernikahan adalah Perjanjian suci yang dapat dilihat dari segi norma keagamaannya. Sedangkan norma agama tidak menghendaki pernikahan di bawah umur yang telah diejawantahkan dalam hukum positif yang telah ditentukan dengan Undang-undnag nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hal ini dilanggar oleh banyak warga di kabupaten indramayu. Tidak menutup kemungkinan pernikahan dini yang dilakukan oleh warga indramayu akan mempengaruhi sejauh mana efek buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indramayu. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menyelesaikan masalah pertama bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, kedua apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan (field research) penelitian ini melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan hasil yang valid sebagai sumber data penelitian, adapun sumber data yang digunakan adala sumber data primer dan sumber data sekunder dan pendekatan penelitian in menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa banyak efek negative pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh warga indramayu. Hal ini bukan tanpa sebab, terjadinya pernikahan dini tidak dapat dihindari karena faktor Pendidikan yang kurang diterima dengan baik oleh warga indramayu dan selain itu faktor ekonomi faktor yang menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini itu terjadi. Penelitian ini mengajak pemrintah indramayu untuk mempertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya, karena tanpaadanya dispensai pernikahan pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukanoleh pemereintah setempat akan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan dini terjadi menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur tidak dapat dihindari karena orang tua sebelumnya juga merasakan hal yang sama dan masih labil dalam menghadapi masalah di kemudian hari.
ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT
Kayus Kayowuan Lewoleba;
Yuliana Yuli Wahyuningsih;
Dwi Aryanti Ramadhani;
Mulyadi Mulyadi;
Beni Harmoni Harefa;
Satino Satino
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.981 KB)
Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentang dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komperehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagnagn orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum
Mulyadi Mulyadi;
Kayus K. Lewoleba;
Yuliana Yuli Wahyuningsih;
Satino Satino;
Dwi Aryanti Ramadhani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v4i2.221
This study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes. The results show that there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.
Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan: Socialization of Age Limits to Construction Marriage
Sulastri;
Yuliana Yuli Wahyuningsih;
Satino;
Suherman
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jal.v2i2.440
Seseorang pria serta seseorang wanita merambah sesuatu jalinan lahir serta batin yang diketahui selaku pernikahan buat menghasilkan keluarga ataupun sarang yang senang serta kekal yang bersumber pada Tuhan. Umur sah buat menikah diatur oleh hukum Indonesia. Umur 19 belas tahun merupakan persyaratan minimum untuk menikah. Sebab mereka belum menggapai umur pernikahan yang legal, pria serta wanita yang dikenai pembatasan ini umumnya diucap selaku kanak-kanak. Tiap perkawinan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keluarga serta/ataupun rumah. Kelipatan persekutuan terendah dari laki-laki, perempuan, serta kanak-kanak hendak dibangun memakai ini. Pembuatan keluarga merupakan pengembangan jalinan kohesif antara suami, istri, serta kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama dengan orang tua serta kanak- kanak mereka. Pembelajaran terbaik wajib diberikan kepada kanak-kanak. Pelanggaran hukum yang bisa jadi terjalin merupakan suasana pernikahan anak. Kenyataan ini menampilkan, terencana ataupun tidak, kalau terdapat kerangka hukum yang digunakan buat mendesak momentum perkawinan anak. Sebab dikenal tahapan- tahapan pernikahan, hingga mencuat kekhawatiran hendak pergaulan leluasa antara calon mempelai serta suami, sehingga seluruhnya legal. Tetapi demikian, banyak orang yang masih belum menguasai seluruhnya proses registrasi tanah serta keuntungan- keuntungannya yang prospektif. Tata cara sosialisasi ini merupakan tahap tanya jawab terbuka. Informasi hendak dikumpulkan di kelurahan Palsigunung Selatan buat membenarkan konferenAsi berjalan dengan berhasil serta penuhi tujuannya.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan: Socialization of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as an Effort in Fulfilling the Rights of Children who Become Victims of Discrimination and Violence
Yuliana Yuli Wahyuningsih;
Satino;
Iwan Erar Joesoef;
Suherman;
Marina Ery Setiyawati
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jal.v2i2.441
Anak adalah sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makluk sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak sejak di dalam kandungan sampai dengan dilahirkan hingga umur 18 tahun mempunyai hak untuk dapat itu dari orangtua itu sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa maupun negara. Setiap manusia tidak diperbolehkan merampas hak atas untuk memperoleh perlindungan diantaranya dalam hak untuk kehidupan, hak dalam kemerdekaan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak bermain. Maka tidak boleh sampai terjadinya diskriminasi terhadap anak, faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak di bawah umur, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat kurangnya perhatian terhadap anak. Apalagi jika anak telah dilahirkan dari orangtuanya maka anak tersebut sudah mempunyai hak untuk kehidupan dan hak untuk merdeka yang merupakan hak yang mendasar dan juga kebabasan mendasar tidak dapat dilenyapkan dan dihilangkan, anak juga harus selalu dilindungi dengan diberikan kebebasan untuk hidup dan hak untuk kemerdekaannya, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu disosialisasikn kepada masyarakat demi anak tersebut. Oleh sebab itu menyarankan melakukan perlindungan terhadap hukum bagi anak seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial serta sosialisasi pemberlakuan tentang ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.
Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi
Satino Satino;
Rosalia Dika Agustanti;
Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman;
Ali Imran Nasution;
Rianda Dirkareshza
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25008/altifani.v3i1.346
Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluh dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdi akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya stakeholder dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.
Nature of Nation and State
Yuliana Yuli W;
Satino Satino;
Marina Ery Setiyawati
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 3 (2021): Journal Research of Social Science, Economics and Management
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1825.883 KB)
|
DOI: 10.59141/jrssem.v1i3.25
State defense is the attitude, action, and behavior of citizens, both individually and in groups, in maintaining the sovereignty and integrity of the country, which is based on a sense of love for the homeland, national and state awareness of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a qualitative descriptive study with a Focus and Group (FGD) approach. The Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Law. The 1945 Constitution is willing to make sacrifices to ensure the survival of the Indonesian state from various threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG), both from within and from outside that endanger territorial integrity. Love for the homeland both together and with all components of the country in maintaining the existence of a safe, peaceful and controlled country.
Freedom and The Role of The Press on Law Enforcement Reviewed in The Perspective of Law Number: 40 Of 1999, Concerning The Press
Satino Satino;
Yuliana Yuli W;
Iswahyuni Adil
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 3 (2021): Journal Research of Social Science, Economics and Management
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (716.811 KB)
|
DOI: 10.59141/jrssem.v1i3.27
Law Number 40 of 1999 concerning the Press is one of the legal regulations that have a role in efforts to realize a good life together. The struggle of the Indonesian press to achieve freedom was finally achieved after the enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The purpose of this study is to find out how the freedom and role of the press in law enforcement are reviewed from the perspective of Law Number 40 of 1999, concerning the press. This study uses a sociological juridical method, the results of research conducted on real facts in society with the intent and purpose of finding facts, then proceeding with finding problems, ultimately leading to problem identification and leading to problem solving. The results of the research include the press trying to carry out its functions, rights, obligations, and roles, so the press must respect the human rights of everyone. The press has an important role in realizing Human Rights (HAM), as guaranteed in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: XVII/MPR/1998. Based on the results of the research above, it is necessary to uphold the freedom of the press in conveying public information in an honest and balanced manner and that freedom of the press is not absolute for the press alone, but to guarantee the rights of the public to obtain information. what happened in the context of realizing press freedom as contained in Law/040/1999 concerning the Press.
Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik, Indramayu
Yuliani Widianingsih;
Aniek Irawati;
Laode Muhammad Fathun;
Satino Satino;
Sri Mulyantini
Media Abdimas Vol 1 No 3 (2022): Jurnal Media Abdimas Vol 1 No 3 Bulan November 2022
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.756 KB)
|
DOI: 10.37817/mediaabdimas.v1i3.2576
Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat wabah pandemic Covid 19 adalah maraknya kasuskasusyang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak di wilayah pesisir pantai Desa Pabean Udik,Indramayu, Jawa Barat. Minimnya pengetahuan kelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisirpantai dalam mengasuh dan mendidik anak sebagai generasi penerus menjadi salah satu faktor yangmenyebabkan beberapa masalah sosial seperti: tingginya angka anak putus sekolah, maraknya kasuspernikahan dini, anak bekerja di bawah umur, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain.Terbatasnya wawasan dalam mengelola keuangan guna mempersiapkan masa depan keluargamerupakan persoalan tersendiri. Dibutuhkan suatu sosialisasi dan edukasi yang terpadu tentanglandasan hukum dan kebijakan untuk membantu kelompok ibu-ibu rumah tangga dalammenyelesaikan permasalahan khususnya dalam upaya melindungi hak-hak anak. Tujuan kegiatanpengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan kepadakelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik, Indramayu dalam upayaperlindungan hak-hak anak. Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukanmelalui kegiatan sosialisasi, pelatihan manajemen keuangan keluarga dan praktek ketrampilanmerajut. Dari hasil evaluasi, pelatihan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan ini sangatdirasakan manfaatnya, sangat menambah pengetahuan mereka, serta mendorong dan memotivasiuntuk melakukan perubahan dalam pola pengasuhan anak. Kegiatan pelatihan diharapkan dapatdilanjutkan dalam program-program berikutnya.