Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IKRA-ITH ABDIMAS Journal on Education Jurnal Yuridis Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum SABDAMAS Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Jurnal Abdimas Le Mujtamak Jurnal Studi Keperawatan Media Bina Ilmiah Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Media Abdimas Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Sadewa: Jurnal Pengabdian Masyarakat LamLaj Jurnal Serina Abdimas KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Satino
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Satino; Iswahyuni; Surahmad
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.57

Abstract

Konsitusi memberikan kedudukan yang sama dan persamaan hak antar warga negara. Bentuk persamaan hak salah satunya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana peran dan fungsi pers dalam penegakkan serta Bagaimana Tanggung Jawab Pers dan Kode Etik Pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini pertama bahwa Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Kedua kebebasan Pers bukan mutlak untuk pers semata, melainkan untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
PERWUJUDAN KEBEBASAN BERSERIKAT BURUH DENGAN PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA SESUAI AMANAH PASAL 28 UUD 1945 Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah; Muhammad Regan Syahrendra; Aqilla Banyu Valentara; Ruben Nicholas Alfredo Tobing; Satino
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4041

Abstract

UUD 1945 pasal 28 memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perkumpulan, perserikata, dan juga mengeluarkan pendapat. Salah satunya kepada buruh, buruh diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat buruh sesuai dengan UU No 21 Tahun 200 yang memberikan jaminan terhadap pembentukan serikat buruh. Serikat buruh berfungsi sebagai wadah untuk membentuk perjanjian dengan pengusaha mengenai upah dan juga jam kerja mereka. Dan memberikan tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan adanya serikat buruh diharapkan buruh dapat lebih Sejahtera dan hak-hak mereka lebih terjamin. Pengusaha dilarang untuk menghalangi pendirian serikat buruh. Serikat buruh dan pengusaha harus berjalan beriringan agar keduanya mampu berjalan kondusif sebagai antisipasi mogok kerja yang dilakukan buruh. Peningkatan keterampilan buruh juga harus ditingkatkan agar buruh memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pengusaha.
PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA Sinjar, M Arafah; Yuli, Yuliana; Satino; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Very idealistic is when we hear the expression "A piece of land should not be left abandoned on this earth." This proposition gives us the spirit to make use of vacant land that still presents an unsightly view due to its eerie and frightening appearance. Overgrown bushes and vegetation, besides being unproductive, are also unattractive. They are far from yielding economic benefits for both the landowner and the surrounding community. They even become obstacles to the passage of shortcut users because they are overgrown and filled with frightening creatures such as snakes or beehives and other wild animals. It might even become a place for vice, crime, or other criminal activities. The scenery described above has become a common sight in this country. It is possible that such neglect has occurred due to an accumulation of land abandonment from the past that remains unresolved. It could be due to the landowner's busy schedule or perhaps because of the vastness of the land they are managing. It could also be due to the loss of resources or maybe because of the uncertainty of ownership rights related to heirs. Or they may be waiting for the land's price and value to increase before selling it again at a more enticing price. Abstrak Sangat idealis bilamana kita mendengar ungkapan “Sejengkal tanah tidak boleh terlantar di bumi pertiwi ini”. Proposisi itu memberi kita semangat untuk memanfaatkan tanah kosong yang masih menjadi pemandangan tidak elok karena menyuguhkan pemandangan yang seram dan menakutkan. Semak belukar dan tumbuh-tumbuhan, di samping tidak produktif juga tidak estetik. Jauh dari hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemiliknya maupun warga sekitarnya. Bahkan menjadi penghalang untuk melintas pengguna jalan pintas karena tertutup dan banyak binatang yang menakutkan. Seperti ular atau sarang tawon dan binatang buas lainnya. Bahkan bisa saja lokasi tersebut hanya dijadikan tempat maksiat dan kejahatan atau kriminal lainnya. Pemandangan tersebut di atas sudah menjadi pemandangan umum di negeri ini. Bisa saja hal tersebut terlantar karena merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Kesibukan atau mungkin saja karena luasnya tanah yang ditangani pemiliknya. Atau karena kehilangan sumber daya penggerak. Atau mungkin karena ketidakpastian hak milik yang berkaitan dengan ahli waris. Atau menunggu harga dan nilai tanah tersebut meninggi. Untuk dijual kembali dengan harga yang cukup menggairahkan.
Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Di Luar Ranah Pengadilan Di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok Patricia, Yosephine; Mulyadi; Leoleba K, Kayus; Satino; Wahyuni, Rida; Yuli , Yuliana; Azriel, Dion
MADANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2024): MADANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM UPN Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53834/mdn.v10i1.7177

Abstract

Sengketa tanah akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat sentral yang menjadikan skala prioritas segera bisa diselesaikan, ketidak berdayaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah diberbagai wilayah, menjadikan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karenannya diperlukan penyelesaian lain (opsi lain), untuk mengatasi berbagai kasus sengketa pertanahan di negerini ini. Yaitu penyelesaiannya diluar pengadilan (Non Litigasi) Kota Depok, daerah Propinsi Jawa Barat, berbagai persoalan pertanahan banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan, ketidak mampuan lembaga pemerintah Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk mengatasi segera mungkin persoalan tersebut biar tidak menambah persoalan menjadi semakin sulit.  Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilaya depok yang berbatasan langsung dengan pusar pemerintahan DKI Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini menjadi permasalahn dibidang pertanahan menjadi eskalali tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalaha tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melalui Mediasi (Non Litigasi), disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok” diharapkan bisa memberikan solusi atau opsi bagi permasalahan yang saat ini masih terjadi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sebelumnya pernah di laksanakan dua kali tahun 2021 dan tahun ini 2022 dengan tema berbeda. Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan menggunakan metoda ceramah, diskusi dengan menghadirkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RT, RW yang ada dilingkungan kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesimpulan Dari hasil kegiatan Abdimas masyarakat sangat antusias banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada penyaji dan keingin tahuan tentang pertanahan sangat serius, peserta Abdimas menyarankan     kegiatan pengabdian masyakat ini bisa bekesinanbungan memberikan wacana atau gambaran hal hal yang berkaitan dengan sengketa lahan atau dengan tema yang lain.  
Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Ditinjau Dari Perspektif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Fazl Mawla Febrian; Novita Fitria Azzahra; Farchanza Haykanna Pireno; Satino Satino
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.270

Abstract

"Indonesia Golden 2045" is a big vision with the goal of making Indonesia a developed country by 2045, on the other hand poverty is still a serious problem facing Indonesian society. The government has launched a number of social assistance programmes to reduce the poverty rate and improve the well-being of the population. Despite this, the effectiveness of these programmes is still a matter of debate among several parties. In this context, research into student perspectives on the effectiveness of government programmes in particular Cash Direct Assistance (BLT) in poverty alleviation efforts becomes relevant and important. In order to obtain real comparisons as well as actual information relating to the existence of government social assistance programmes, the data collection system on this study uses an online survey in the form of a questionnaire containing questions about the perspective related to the problems of the BLT program with students of the Faculty of Law of the National University of Development “Veteran” Jakarta (UPNVJ) as the target respondents continued with a review of data from previous sources. The research is expected to provide a more comprehensive understanding of the extent to which government social assistance programmes benefit communities and any obstacles they encounter in their implementation.
Urgensi Hak Cuti Wanita Saat Hamil Berdasarkan Hukum Perburuhan Aulia, Meidina; Ghufriani, Delina Rinasari; Ladjar, Lidwina Tuto; Sigiro, Talenta Ribka; S, Satino
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11582381

Abstract

This study examines the urgency of maternity leave rights for female workers based on labor law in Indonesia. According to Article 27 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the state is obliged to provide decent employment opportunities and protect workers' rights, including maternity leave rights for female workers. Although maternity leave rights are clearly stipulated in the law, many companies in Indonesia still neglect or improperly implement these rights, leading to health risks for mothers and children and causing gender discrimination in the workplace. This study employs normative legal methods with a statutory and case approach to analyze how maternity leave rights are implemented and to identify the common issues faced by female workers concerning these rights. The findings indicate that although most companies have adopted maternity leave policies, violations and non-compliance with regulations persist, leading to health and welfare risks for mothers and infants. The protection of maternity leave rights is an integral part of efforts to achieve gender equality and justice in the workplace. Effective implementation of these rights will not only enhance the welfare of female workers and their children but also positively impact employee productivity and morale, as well as overall company development. This study also presents policy recommendations to improve protection and understanding of maternity leave rights to achieve gender equality and justice in the workplace.
Ketetapan Hukum Bagi Perusahaan Atas Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata yang Ditumpangi SMK Lingga Kencana Depok) Afifah, Dashilfa; Aristias, Adinda; Wibowo, Hanifah Fairuz; S, Satino
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11622715

Abstract

Workers are valuable assets for a company that need to be protected through the implementation of Occupational Safety and Health (K3), because threats to their safety and health while working can affect the working relationship between workers and the company, including the risk of traffic accidents. Traffic accidents, which are described in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, is an unexpected incident involving vehicles and can cause material loss and injury to victims. This research discusses the protection provided by companies for workers who experience accidents, as well as the company’s role in protecting the rights of accident victims as bus passengers. The research method used is the normative juridical method, which examines statutory regulations, legal conceptions, legal principles and legal doctrines related to the problem. The analysis also involved a tourist bus accident case involving passengers from Lingga Kencana Vocational School, Depok. The research results show that the protection provided by the company to workers who experience accidents is very important, where workers have the right to receive compensation for treatment and rehabilitation due to accidents. Apart from that, legal protection for victims of traffic accidents is regulated in Article 240 of the Road Traffic and Transportation Law and Article 191 of the LLAJ Law.
Analisis Ketidaksesuaian Upah Buruh Dengan Perbandingan Upah Minimum Regional Ferdinand S, Josua; Ardiana, Oktavia Dwi; Azzahra, Dinda; Putri, Maria Sylvia; S, Satino
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 6 (2024): Madani, Vol 2, No. 6 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11521043

Abstract

Analysis of the Discrepancy in Labor Wages with Regional Minimum Wage Comparisons is an in-depth study of the wage gap between workers and the minimum wage standards applicable in a region. This article aims to identify the factors that cause this mismatch, its impact on workers' welfare and regional economic stability, as well as the efforts made by the government to overcome this problem through statutory regulations. Based on previous research and analysis of applicable regulations, this article illustrates that the minimum wages set by the government are not always followed by business actors, so that many workers still receive wages below the set standards. Factors that cause this include the company's drive to increase profits by reducing labor costs, intense competition in the market, lack of worker skills and productivity, and lack of supervision and law enforcement from the government. Therefore, this article highlights the important role of the government in monitoring and enforcing compliance with minimum wage standards, and emphasizes the need for joint efforts from all relevant parties to create a fairer and more comfortable working environment for workers.
Sosialisasi Pencegahan Perundungan Siber pada Remaja di Era Digital Bagi Siswa/I SMAN 6 Jakarta Fauziyyah, Amanda; Dilla, Nazwa Anvella; Manalu, Belina Sascika; Rasyadan Dinov Putra; Adhidarma, Pratama Setiaputra; Harahap, Atthiyah Naura Khalisah; Satya, Muhammad Naufal; Abidin, Wiene Jasmine; Mubarok, Rangga Wulung A’; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima; Manalu, Ronald
Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/cognoscere.239

Abstract

Cyberbullying is a serious issue in the digital era, particularly among teenagers. This article discusses an educational program for 11th-grade students of SMAN 6 Jakarta to enhance their understanding of the negative impacts of cyberbullying and how to prevent it. This program seeks to raise awareness about various forms of cyberbullying, such as insults, hoaxes, social exclusion on social media, and threats that can harm mental health. This article emphasizes the crucial role of parents and educators in creating a safe digital environment for students. The results of this activity indicate an increased understanding among SMAN 6 Jakarta students regarding the importance of cyberbullying education. This article also explores the implications for developing sustainable programs to prevent cyberbullying and curb its spread among teenagers. Abstrak Perundungan siber merupakan masalah serius di era digital, terutama di kalangan remaja. Artikel ini membahas penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada siswa-siswi kelas XI SMAN 6 Jakarta untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dan pencegahan perundungan siber. Kegiatan ini menyoroti berbagai bentuk perundungan siber, seperti penghinaan, penyebaran hoax, pengucilan sosial di media sosial, dan ancaman yang dapat merusak kesehatan mental. Artikel ini menekankan pentingnya peranan aktif orang tua dan para pendidik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi siswa-siswi. Hasil kegiatan ini mengindikasikan peningkatan pemahaman siswa-siswi SMAN 6 Jakarta terkait pentingnya edukasi perundungan siber. Artikel ini menguraikan implikasi bagi pengembangan program-program pencegahan perundungan siber yang berkelanjutan dan mencegah perluasan perundungan siber di tingkat remaja. Kata Kunci: Edukasi, Perundungan Siber, Remaja
KAJIAN KORUPSI TENTANG PEMAHAMAN DAN STRATEGI DARI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAKARTA Wibowo, Faiz Setyo; Risyadi, Mochamad Iqbal; Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah; Sijabat, Rosa Refananda Aurianti; Azmina, Fayza; Kinanti, Puan Putri; Fachruddin, Alilah Islamay; Suot, Glorya Meyhoa; Marsyalola, Lutfia Setiya; Nawawi, Muhammad Syafa Fatkhurrakhman; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima; Bramantyo, Rm. Andreas; Manalu, Ronald
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7039

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Untuk memberantasnya secara efektif, pemahaman mendalam tentang korupsi diperlukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis sebagai calon praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum, etika, dan dampak sosial korupsi sangat penting. Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep dan dampak negatif korupsi. Penelitian tentang pemahaman korupsi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku mereka, serta menjadi dasar untuk merumuskan program pendidikan yang memperkuat integritas dan kesadaran mereka dalam pemberantasan korupsi di masa depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kata Kunci: Korupsi, Mahasiswa, Hukum, Pemahaman
Co-Authors Abidin, Wiene Jasmine Adhidarma, Pratama Setiaputra Afifah, Dashilfa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Hidayatullah Ahmad Hidayatullah Ahmad Hidayatullah Ahmad Khoiril Anam Akhfa Kamilla Sulaeman Alexandra Exelsia Saragih Alfarisi, Rafi Ali Imran Nasution Alrasyid, Cantika Khoerunnisa Alya Najwa Zulfa Andi Fitra, Taufiqur Rahman Angela Dewita Ayu Aniek Irawati Anindyta Najwa Mirani Aqilla Banyu Valentara Ardiana, Oktavia Dwi Ardiningtyas, Andi Tyara Aria Budi Abraham Aristias, Adinda Atik Winanti Audithya Prawita Aulia, Meidina Aura Nasya Madhani Harahap Azmina, Fayza Azriel, Dion Azzahra Arifin Azzahra, Dinda Balqis Yessa Nurlanda Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Beniharmoni Harefa Boantua M., Yuris Utrecht Bramantyo, RM. Andreas Citranti Hanifah Dewani Citraresmi Widoretno Putri Corleone AK Bangun Darmawi, Dela Rahmah Dilla, Nazwa Anvella Diva Pramesti Islami Dwi Desi Yayi Tarina Fachruddin, Alilah Islamay Faizal, Muhammad Fadhla Fajar Dwi Syahputra Fallen Annisa Aji Putri Farchanza Haykanna Pireno Farchanza Haykanna Pireno Farid, Salsabilla Putri Kartini Fatiya Rahmah Fauziyyah, Amanda Fazl Mawla Febrian Ferdinand S, Josua Fiddien, Muhammad Alizza Fitri Syofiah Fitrya Putry Amanda Ghufriani, Delina Rinasari Haikal, Ahmad Harahap, Atthiyah Naura Khalisah Haykanna Pireno, Farchanza Iga Purnama Mukti Irawan Irawan Irwan Triadi Ismail, Nazli bin Ismail, Umar Jafar Iswahyuni Iswahyuni Adil Iwan Erar Joesoef Izazqi, Radhitya Kamiliya Muthia Azra Heriana Kayla, Syafa Ananda Kayus Kayowuan Lewoleba Khairunnisa, Amanda Shofwa Kinanti, Puan Putri Krismianto, Muhammad Ghiza Gema Lani Kurniawan, Krisna Kusuma, Danny Permana L, Kayus Leo Ladjar, Lidwina Tuto Laode Muhammad Fathun, Laode Leoleba K, Kayus Lovenka Diva Navael Luthfi, Al Farel Omar Manalu, Belina Sascika Manalu, Ronald Manurung, Rayhan Amri Margaretta, Lidya Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marsyalola, Lutfia Setiya Meisya Assyifa Putri Monica Malva Cakra Dewa Mubarok, Rangga Wulung A’ Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah Muhammad Farhan Muhammad Regan Syahrendra Muhammad Rifki mul, mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah Muthia Sakti Naadirah, Dika Fahmida Nabila Adifia Azzahra Nadjima, Aulia Rachmatullah Naomi M. G., Juniartha Gladys Nasution, Fakhri Hanif Nawawi, Muhammad Syafa Fatkhurrakhman Ni Ketut Rania Paramita Swastika Ni Nyoman Sudiani Nibraska, Muhammad Gagah Novita Fitria Azzahra Pasha, Anindya Patricia, Yosephine Permatasari, Audry Prakosa, Reza Bintang Prasssanti, Pricha Mutiara Zahra Prastiti Suryaning Ramadhani Purba, Eugenia Priscilla Purwa, Rumi Alghozali Puti Syifa Imani Putra, Ikhsan Maulana Putri Kinanti Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Maria Sylvia Putri, Nurhanan Rachmi Putry Amanda, Fitrya Qhaira, Disya Soraya Rachel Amelia Masridha Rahmadana, Radya Alluna Rahman, Naziva Azzahra Rahmat Setiawan Sembiring Rajagukguk, Elisabeth Immanuella Ramadhan, Muhammad Naufal Ramadhani, Dwi Aryanti Rashya Serien Rahmadhani Rasyadan Dinov Putra Rendi Editya Darmawan Reyva Cahyaningrum Rianda Dirkareshza Rifa Atiyyah Rildo Rafael Bonauli Risyadi, Mochamad Iqbal Robiah Adawiyah Ronald Manalu Ruben Nicholas Alfredo Tobing S, Suprima Salwa Rabiah Satya, Muhammad Naufal Shafarina, Zahra Shintauli Sihombing, Margaretha Siahaan, Kevin Samuel Ujuan Sigiro, Talenta Ribka Sijabat, Rosa Refananda Aurianti Sinjar, M Arafah Sirait, Naomi Margaretha Ghokmaria Siregar, Andita Resia Raymond Siti Khadijah Sri Mulyantini Subakdi Suherman Suherman SULASTRI Sulastri Sulastri Sulastri Suot, Glorya Meyhoa Suprima Suprima Surahmad Suryo, Angger Bagas Syakila Amalia Lihawa Tarina, Desi Yayi Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Toby Samuel Tampubolon Triamorita Tampubolon, Imagrace Wahyuni, Rida Wibisono, Hari Wibowo, Faiz Setyo Wibowo, Hanifah Fairuz Widya Tri Lestari Winata, Henry Wulandari, Novita Kurnia Yasmin Sobikhoh Nawaidah Yopi Harwinanda Yuli , Yuliana Yuli, Yuliana Yuliana Yuli Yuliana Yuli W Yuliana Yuli W Yuliana Yuli W Yuliana Yuli W Yuliana Yuli W. Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliani Widianingsih Yuyun Setyorini