Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FORUM JURNAL ILMU SOSIAL Ilmu Administrasi Publik Journal of Public Policy and Management Review JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Jurnal Ijtimaiyya Jurnal Kesehatan Gigi Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik ARISTO Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Sosial Humaniora Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Agregasi SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial CCIT (Creative Communication and Innovative Technology) Journal Jurnal Public Policy Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti PERSPEKTIF Jurnal Ners Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Journal of Applied Science, Engineering, Technology, and Education Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Open Access Indonesia Journal of Social Sciences International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Zona Law And Public Administration Indonesia Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti
Tri Yuniningsih
Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 173 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 173 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Serang: Studi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Vivi Anggraini Subu; Ida Hayu Dwimawanti; Tri Yuniningsih
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15791

Abstract

Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena yang menjadi perhatian setiap daerah perkotaan di seluruh wilayah Provinsi, Indonesia. Peningkatan tertinggi pertumbuhan gepeng salah satunya di Provinsi Banten Ibu Kota Serang. Tersebar dan banyaknya gepeng menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memberikan penanganan yang sesuai, khususnya Dinas Sosial Kota Serang melalui program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis (gepeng). Tujuan dari penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program melalui (Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat). Metode pengolahan data adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, verifikasi atau menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan evaluasi program rehabilitasi sosial terhadap gepeng di Kota Serang yang dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sudah cukup baik dalam menangani permasalahan gepeng, namun terdapat beberapa hal penting yang harus di perbaiki dan ditingkatkan agar permasalahan gepeng di Kota Serang dapat diatasi. Untuk faktor pendorong program rehabilitasi sosial gepeng di Kota Serang, yaitu adanya dukungan Pemerintah baik melalui kebijakan/PERDA yang mengatur penangangan permasalahan gepeng. Kontribusi Pemerintah dalam bentuk support dana. Kordinasi aktif yang terjalin antar intansi yang terkait dalam rangka pembinaan gepeng, penertiban, dan penjaringan. Sedangkan faktor penghambat, anata lain: tidak adanya pendampingan secara berkala, kurangnya sosialisasi terkait program rehabilitasi sosial yang ada, komunikasi yang kurang baik antara petugas yang terkait dalam penjaringan, tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial ketika program selesai, kurangnya kesadaran gepeng untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan, dan pelatihan dalam program rehabilitasi sosial yang diberikan.
EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG Erna Puji Lestari; Ida Hayu Dwimawanti; Dyah Lituhayu; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34288

Abstract

Kota Semarang selalu menduduki posisi tertinggi angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keberhasilan Kebijakan Perlindungan Anak korban kekerasan di Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pencegahan kekerasan belum maksimal ditandai dengan masyarakat belum teredukasi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan hukum sudah ada pendampingan namun proses hukum yang lambat dan belum semua anak korban kekerasan mendapatkan keadilan hukum, pemulihan fisik di lembaga kesehatan sudah memiliki layanan khusus namun terkendala proses reintegrasi, kemudian untuk koordinasi terjalin dengan baik antar lembaga. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia, lemahnya kultur penegakan hukum, dan stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan. Untuk mengatasi permasalah tersebut, Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan LSM dan media, melakukan edukasi ke masyarakat luas terkait kekerasan anak
Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemalang Wendy Resnu; Tri Yuniningsih; Retno Sunu Astuti; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol 11, No 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6277

Abstract

The Village Fund as one of the programs that began to be implemented in the era of President Joko Widodo certainly had a major impact on changing the face of the village. Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget are one of the sources of village income used for village infrastructure development and village community empowerment in an effort to realize village progress and community welfare. The management of the Village Fund, starting from the planning, implementation to accountability reporting stages, of course, must be guided by the provisions of the applicable laws and regulations, as an effort to realize a clean, transparent and accountable Village Fund management. In line with this, of course, it takes human resources from the village government (village heads and village officials) who are qualified, capable and capable in carrying out their respective duties and responsibilities. The problem raised in this research is the relationship between the capability of the village government and the successful management of a clean, transparent and accountable Village Fund. The conclusion of this research is that the capability of the village government is directly proportional to the success of the village concerned in realizing a clean, transparent and accountable management of the Village Fund.
Negative Implications of Public Private Partnership at the Port of Rembang Sluke Terminal Dwi Yoga Ambal Ariski; Tri Yuniningsih; Augustin Rina Herawati
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.5896

Abstract

The development of infrastructure development in the Rembang Regency area is oriented towards the Rembang Port, the Sluke Terminal. The use of the concept of Public private partnership which was carried out to carry out port development found various problems ranging from management and disputes over land reclamation between the private sector and local governments. The occurrence of this problem shows the local government's lack of readiness to regulate public policy, so there is a need for a problem analysis to solve the problem. Bardach's theory is the basis for analytical theory in solving this problem, covering aspects of technical feasibility, economic and financial aspects, political aspects and organizational aspects of implementing policy evaluation measurements based on authority, institutional commitment, capability, and organizational support. The research method used is a qualitative descriptive method with analytical techniques using Bardach's theory and Rembang district regulations. The results show that the negative implications of PPP (Public Private Partnership) in the process of managing the Port of Rembang at Sluke Terminal are that there are still HGB land disputes over HPL between the private sector and the Rembang district government, a lot of intervention from the political elite in this problem and the emergence of state losses (government Rembang Regency) due to land disputes and port management, lack of adequate human resources to implement the concept of public private partnership with private parties. Recommendations: local governments need to study the legality of cooperation agreements, seek legal steps to be taken immediately, there is communication between political elites, regional heads are expected to be able to make regulations that lead to dispute resolution.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG Achmad Faizun M; Tri Yuniningsih; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.143 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i1.1601

Abstract

Birth certificate on when these undergo elimineted dispensation, policy problem among them procedures to be to other institutions, the cost is very expensive, there are still scalpers, and the system arsiping fucked-up. The central government want of all citizens must indonesia recorded events its birth, because a function of birth certificate some of them are very important for the citizens, to document the state and evidence autentik incident to birth. See the problems very much is good news in the analysis of a policy of making birth certificate.The purpose of this research was to find the best alternatives from these problems and for the creation of a birth certificate procedures become better in order to increase production of a birth certificate to be on the rise. To answer these goals using the theory of policy analysis Brigmen and Davis refers to the stages of policy analysis with design research discription.Research showed want birth certificate become more dispensations and socialization. Coordination between each employee must also done so that the policy walk should be.
Pro-Cons Analysis of the Policy of Indonesian Capital Movement Policy in The Era of The Covid-19 Pandemic Ageng Nugroho Baniargi; Endang Larasati; Tri Yuniningsih
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6793

Abstract

The discourse of moving the country's capital city to the 'Nusantara' has drawn various polemics among the public. Especially in the midst of the ongoing COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to find out the pros and cons of the polemic of the policy of moving the country's capital city in the era of the covid-19 pandemic. The research method used is a descriptive qualitative approach with data sources in the form of secondary data. The results of this study are that those who are pro argue that moving the capital city should be carried out immediately considering that Jakarta is no longer ideal as the capital city of Indonesia and it is time for equity to occur in Indonesia. Meanwhile, the contra considers environmental aspects and also consider the pandemic as a problem that must be focused on first. Therefore, the government should be able to consider this policy carefully.
Archive Management System to Support Orderly Administration at the National Narcotics Agency of Central Java Province Anita Febriana; Tri Yuniningsih; Ika Riswanti Putranti
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6886

Abstract

The research with the title "Archive Management System to Support Orderly Administration in the National Narcotics Agency of Central Java Province" aims to describe in depth the archive management system carried out in the organization and evaluate the obstacles faced in archive management in order to support orderly administration. The research uses a qualitative design through a case study approach with observation, interviews, and documentation as data collection methods. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research uses source and method triangulation. The results showed that the National Narcotics Agency of Central Java Province in managing archives still uses a manual system. Lack of facilities and infrastructure to support archive management. There is no awareness from employees in managing archives. There is no budget allocation for archive management activities. The archive management system is not maximized and needs to be paid attention to by the relevant leadership so that archive management can be better organized and effective in order to support administration at the National Narcotics Agency of Central Java Province.
Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar Grace Ginting; Kismartini Kismartini; Tri Yuniningsih; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5225

Abstract

Siosar is one of the tourist areas located in Karo Regency, North Sumatra. The tourism development of Siosar tourism area involves the roles of stakeholders, namely government, private sector and community. The role of stakeholders is needed to carry out development including tourism development so that it can be carried out optimally. Stakeholders are individuals or groups involved in tourism development. The purpose of this research is to analyze the roles of stakeholders in developing the tourism area of Siosar. The research method used is a literature review study. The results showed that the role of stakeholders in the development of the Siosar tourism area was not significant. Siosar is a tourist area that has natural potential, agro-tourism, and others that must be developed properly. Each stakeholder plays its role, but has not given optimal results, there are still imbalances in roles and the obstacles faced indicate that stakeholders have not fully played their roles, both the roles of the government, the private sector and the community. The role of stakeholders is not yet optimal because there is no cooperation and communication that is well established. The local government should have collaborated with the private sector and the community to make efforts in developing tourism, so that tourism development in the Siosar tourism area can be more optimal and significant.
Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemalang Wendy Resnu; Tri Yuniningsih; Retno Sunu Astuti; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6277

Abstract

The Village Fund as one of the programs that began to be implemented in the era of President Joko Widodo certainly had a major impact on changing the face of the village. Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget are one of the sources of village income used for village infrastructure development and village community empowerment in an effort to realize village progress and community welfare. The management of the Village Fund, starting from the planning, implementation to accountability reporting stages, of course, must be guided by the provisions of the applicable laws and regulations, as an effort to realize a clean, transparent and accountable Village Fund management. In line with this, of course, it takes human resources from the village government (village heads and village officials) who are qualified, capable and capable in carrying out their respective duties and responsibilities. The problem raised in this research is the relationship between the capability of the village government and the successful management of a clean, transparent and accountable Village Fund. The conclusion of this research is that the capability of the village government is directly proportional to the success of the village concerned in realizing a clean, transparent and accountable management of the Village Fund.
Sound Governance dan Gerakan Antikorupsi Augustin Rina Herawati; Tri Yuniningsih; Endang Larasati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 10 No. 2 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v10i2.113

Abstract

The current rampant practice of corruption with various modus operandi has caused the Government to make efforts to prevent and eradicate it by issuing Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes through the concept of sound governance. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques which refers to sources available both online and offline. The results of the study concluded that sound governance as a preventive instrument against acts of corruption, the concept of sound governance can be used as an indicator of testing an action by government officials. Efforts to prevent acts of maladministration must be carried out using sound governance principles in an effort to eradicate corruption by government administration. The abuse of authority is an act of maladministration caused by actions that are not based on the principle of good administration in the form of the principle of prohibition of acting arbitrarily, the principle of justice, the principle of legal certainty, the principle of trust, the principle of equality, the principle of proportionality, the principle of prudence caution and considerations. Based on the eight principles of sound governance, the government apparatus will perform the duties and functions of government by always paying attention to these principles to become an effort to eradicate corrupt.
Co-Authors Abiyyu, Rainaldi Naufal Achmad Faizun M Adi Nur Fatah Aditya Kusumawardana Adrianus Satrio Herbowo Afrida Andriyani, Lailliya Afrizal, Teuku Afrizza Wahyu Azizi Ageng Nugroho Baniargi Agustin Rina Herawati Ahmad Anwar Ajeng Resi Krisdyawati Akhmad Syarif Hidayatullah Aldo Nizar Farozin Aldy Zulian Saputra Alfian Alfiana Alfiana Alfirdania Saphira Dewi Alifia Rahmawati, Sekar Amanda Novitasari K.D, Amanda Novitasari Ananda Rifqi Abdurrahman, Ananda Rifqi Anita Febriana Annada Farhat Arifin Annisa Azwar Kurniati Aprillia Maharani, Aprillia Ardian Hadi Saputra Ari Subowo Arief Rahmat Obisadik, Arief Rahmat Arum Jagaddhita, Meylani Aryo Prasojo, Ridwan Augustin Rina Herawati Augustin Rina Herawati Aulia Rizki Nabila Azizi, Afrizza Wahyu Bahana, Agra Baidi Abdullah Bella Dian Nusantara Bella Dian Nusantara Bhandari, Rahul Bhanu Prawirasworo Bunga Adhitiyana Sari Candra Wijanarko, Candra Chafid Diyanto Chafid Diyanto Chakim, Moch. Luthfil Charel Jovansa, Jesia Dana Cahya Putra Dara Chatlea Satiti Dava Caroline Ginting, Natasya Dea Martha Dera Aisyah, Syalini Desi Waryanti Desintawati, Septika Ayu Diah Hariani Diah Hariani Diandya Prihatiningrum, Dewi Dipika Fatma Nudiana Dipta Kharisma DIRYO SUPARTO Diyanto, Chafid Dwi Indra Jaya Dwi Ratna Sari Dwi Yoga Ambal Ariski Dyah Hariani Dyah Lituhayu Dyah Lituhayu Edy Susanto Ega Aditya Alfa Riq Eka Mawarni, Anita Eka Putri Arviyanthi Elista, Amanda Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati S Endang Larasati S. Endang Larasati Setianingsih Endang Larasati Setianingsih Endang Larasati Setianingsih, Endang Larasati Endang Larasati Setyaningsih Erfan Yusuf Sadewa, Erfan Yusuf Erna Puji Lestari Fadoli, M. Irsyad Fakhrul Umam Hadi Farhah Millati Camalia Farih Rizqi Putranto Fathya Mahesratri Maharani Febrian Putra, Jagad Febriana, Anita Ferninda Arlisa Widyasari, Ferninda Arlisa Fitriani, Neti Gandisa Pangestuti Kiswoyo Genta Paradise Purba Gilang Agitya Kesuma Gilby, Maulvi Ahmad Grace Ginting Habibullah, Akhmad Hani, Ummi Hardi Warsono Harnaeni, Nani Hartuti Purnaweni Hayu Dwimawanti, Ida Hendrarto Hendrarto Herawati, Augustin Rina Herbasuki Nurcahyanto Hidayati, Rizki Hongwiset, Sunee Ida Hayu D. Ida Hayu Dwimawanti Ifansyah, Muhammad Noor Ika Riswanti Putranti Ilham Maulana Eka Indradewa, Rhian Irvinne Alma Dhita Ismail Niko Handoyo Isnaeni Yuliani ISTIYANI ISTIYANI Jeremy Woosnam Kandung Sapto Nugroho Kismartini Kismartini Kismartini Kismartini Kismartini Kismartini Kushandayani Kushandayani Kushandayani Kushandayani, Kushandayani Larasati S, Endang Linda Felecia Rostanti, Linda Felecia Luluk Fauziah Lutfiana, Nurul Made Yudhi Setiani Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Mangai, Mary Margaretha Suryaningsih Marten Hanura, Marten Mashudi Mashudi Masyhurah Mochamad Mustam Mochammad Mustam Mohammad Mustam Muddatsir, Nani Alia Muh Ihsan Ibrahim, Muh Ihsan Muhamad Dwi Septiawan Muhammad Hanafi Muhammad Iman Kandias Saraan Muhammad Mustam Muhammad Rifki Habibie Nur Azmi Muryali Mushaffa Faiz Akmal Mustiqowati Ummul Fithriyyah Nabella, Anzilna R. Nadra Syakila, Rattu Naili Farida Nikmatul Afiyah Nindya Khasna A. Nur Dila Alfi Isnindya NUR FADHILAH, ANIS Nurul Lutfiana Nururrohmah, Nururrohmah Nusantara, Bella Dian Panuntun, Bagus Pingky Yolanda Pramesti Prastiwi, Mey Purwanto Purwanto Putri, Nadia Isnaini Rafika Yolanita Rahayu Grahadyastiti Rahayu Rahayu Rahayu Rahayu Rahmat Kurniawan, Yoga Rahmawati, Rahmawati Ramadhan, Ghaisal ramadhiyanti, triyani Ratna Wulan Kusmarini Reifandi Yusuf Pratama Retna Hanani Retno Sunu Astuti Rezky Ghoffar Ismail Ridwan Maulana Rihandoyo Rihandoyo Rinaldy May Rinaldy May Wendra Rizal Mustakim Rizki Hidayati Rizqi Aji Putri, Masykurotur Roy Ardiansyah, Roy Rr Regina Fitriariska Salsabila, Norisa Saraan, Muhammad Iman Kandias Sastrawan, Berry Selli Puspita Septi Anjani Putri Dwika SETYAWAN, BAGUS Shabrina Anita Sari Shafa Tasya Kamila Shafira Fatma Chaerunissa Siti Malaiha Dewi Slamet Santoso Sopyan, Ence Sri Suwitri Sri Suwitri Suharto Suharto Suharto Suharto Sukamto, Ika Sumiyarsi Sundarso Sundarso Surung Oliper Ambarita Susanti Susanti Susi Sulandari Suwitri, Suwitri Teguh Teguh Teguh Yuwono Teuku Afrizal Titik Djumiarti Titik Djumiarti Tri Rahayu, Sevia Tri Setyaningsih Iswarsanty Uchaimid Biridlo'i Robby Ulya Rochmana Ulya Rochmana, Ulya Umar Reza Saputra Vivi Anggraini Subu Wahma Dewi Bintari Wendy Resnu Widuri, Florentina Nurika Retno Ayu Wijayati, Era William Yanuarius Yevi Andriani Yoani Mega Pertiwi Yulantias, Alfania Yundari, Yundari Zaenal Hidayat