Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.974
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Health Notions Varia Justicia Unes Law Review Jurnal Al-Amwal JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Jurnal Kesehatan 2-TRIK: TUNAS-TUNAS RISET KESEHATAN JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton International Journal for Educational and Vocational Studies JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Majalah Kesehatan Indonesia Jurnal Bedah Hukum LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Journal of Education Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Health Dynamics Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science
Suparji Suparji
Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia; Yusup Hidayat; Suparji Achmad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.796

Abstract

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalammemberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan denganpertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana KonsistensiPelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum PublikPenyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial NasionalKesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori NegaraKesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidakkonsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensipengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) sertabertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangdiperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukumpublik. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.756

Abstract

Abstrak- Negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup dalam bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dan didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan Negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Adapun tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 alinea ke- empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Asas – asa umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat mewujudkan Good Governance karena konsep Good Governance pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber – sumber alam, social, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai Good Governance adalah adanya transparasi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukun, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.Kata Kunci: keuangan Negara, Hukum, Prinsip Good Governance.
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH REKLAMASI PANTAI Suparji Suparji; Roro Wanda Ayu D.A.
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i2.751

Abstract

Abstrak-Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara fisik tanah itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, juga dalam hal menjamin tanah pada Bank maka Bank sebagai kreditur adalah pemegang hak jaminan atas tanah yang dijadikan jaminan tetapi fisik penguasaannya atau penggunaannya tetap ada pada pemilik hak atas tanah. Penguasaan ini ada dalam aspek privat sedangkan aspek publiknya diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 UU PA bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Kata Kunci: Penguasaan, Hukum dan Tanah.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Suparji Suparji; Ridha Fauzy
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i1.746

Abstract

Abstrak-Tindak Pidana Pencucian uang (money laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Sifat kriminalitas money laundering adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut. Diantara kasus hukum yang saat ini sedang hangat diperiksa oleh pengadilan adalah kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI. Dalam kasus ini diduga terdapat aliran suap yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, khusunya yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah.Kata Kunci : Tindak, Pidana, Pencucian, Uang
CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DALAM PERUNDANGAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERPAJAKAN Suparji Suparji; Aries Machmud
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i2.741

Abstract

Abstrak-CSR merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang undangan namun demikian dalam pelaksanaanya belum semuanya menjalankan peraturan tersebut, mengingat ada anggapan bahwa kewajiban ini membebani perusahaan selain dari pungutan perpajakan. Untuk itu agar perusahaan atau persereoan dapat menjalankan amanat UUPT No. 40 tahun 2007 dan peraturan lainnya, untuk tidak membebani perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut maka pemeritah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2010, sehingga pengeluaran CSR dalam lima kategori di atas dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak.Kata Kunci: CSR, Peraturan, Pajak
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Suparji Suparji; Muhammad Abdul Roni
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.736

Abstract

Abstrak-Kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perkembangan perbankan syariah yang pesat sejak tahun 1999 merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004Kata Kunci: Putusan, Perbankan, Syariah
KASUS KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PT TEMASEK HOLDINGS Suparji Suparji; Akhmad Ikraam
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i2.731

Abstract

Abstrak-Kasus Temasek Holdings Pte., Ltd. Merupakan salah satu dari banyak kasus kepemilikan silang atas saham yang terjadi di Indonesia. KPPU sebagai lembaga Pengawas Persaingan Usaha berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, adanya beberapa celah hukum dalam peraturanperaturan tersebut menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaianpenyesuaian yang menutup kekurangan yang ada supaya pelaksanaan hukum persaingan usaha dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.Kata Kunci: Kasus, Saham, Silang
KEPASTIAN HUKUM JASA PENILAI PUBLIK DI INDONESIA Doni Septo; Suparji Suparji; Anis Rifai
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1270

Abstract

 Abstrak Seiiring dengan semakin luasnya wilayah kerja dan peran dari jasa penilai publik serta risiko yang harus dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan penilaian publik harus diimbangi dengan adanya kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada sudah memberikan kepastian hukum bagi Penilai Publik? serta bagaimana reformulasi pengaturan peraturan perundang-undangan tentang jasa penilai publik yang akan datang sehingga dapat mencapai kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian, yang pertama, dasar hukum dari penilai publik adalah peraturan menteri keuangan. Namun, terdapat peraturan perundang-undangan sektoral dengan berbagai hierarki yang juga telah mengakui kedudukan dan peran dari Penilai Publik sehingga peraturan menteri keuangan secara operasional belum dapat dijadikan acuan hukum bagi institusi lainnya dan belum dapat memberikan kepastian hukum. Kedua, untuk menciptakan kepastian hukum, jasa penilai publik diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Kata kunci: Jasa Penilai Publik, Peraturan Perundang-Undangan, Kepastian Hukum AbstractAlong with the wider work area and the role of public appraiser services as well as the risks that must be faced in carrying out public appraisal work, it must be balanced with legal certainty. The formulation of the problem in this research is. Do the existing laws and regulations in Indonesia provide legal certainty for Public Appraisers? And how is the reformulation of the regulation of laws and regulations regarding the services of future public appraisers so that they can achieve legal certainty? This study uses a normative research method with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study, firstly, the legal basis of the public appraiser is the regulation of the minister of finance. However, there are sectoral laws and regulations with various hierarchies that have also recognized the position and role of the Public Appraiser so that the operational minister of finance regulations cannot yet be used as a legal reference for other institutions and cannot provide legal certainty. Second, to create legal certainty, public appraiser services are regulated in the form of government regulations.  Keyword: Public Appraisal Service, Regulation Legislation, Legal Certainty
AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.764

Abstract

ABSTRAKS-Waqf Accountability is a form of nadzir accountability in reporting management of waqf to stakeholders, one form of accountability is financial statements in accordance with generally accepted accounting standards about waqf, where all this time waqf reporting still uses Statement of Islamic Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah. Where besides being fulfilled accountability also must be able to help the government in alleviating poverty through the distribution of waqf benefits to Mustafa alaih, but the role of waqf in the welfare of the nation has not been maximized due to the lack of optimal use of waqf management due to limited financial access and lack of knowledge in management of waqf and the synergy between the parties concerned has not been maximized. Formulation of the problem in this study, How to implement waqf arrangements in financial reporting at the Waqf Institution. The method used in this study is normative juridical, where the author conducts an analysis based on the laws and regulations associated with the related legal theory. The theory used is welfare theory and economic analysis of laws. Application of PSAK Syariah No. 109 so that there needs to be a PSAK that complies with waqf accounting reporting standards can be more accountable.Keywords: Accountability, Reporting, Accounting for Endowments
EKSISTENSI TRANSPORTASI MIGO SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM Jatmiko Jatmiko; Anas Lutfi; Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.837

Abstract

Abstrak - Migo adalah layanan sewa sepeda listrik berbasis aplikasi yang hemat, nyaman dan tidakmencemari lingkungan. Pada sisi lain Migo menimbulkan masalah hukum karena belumterdapatnya peraturan hukum yang jelas. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakahEksistensi Transportasi Migo di Masyarakat? serta bagaimana Pengaturan dan Penegakan HukumTerhadap Transportasi Migo? Kerangka teori yang digunakan adalah teori analisis ekonomi atashukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah: yangpertama terkait keberadaan Migo masih dipertanyakan karena unit yang mulai marak beredar dijalan raya itu tak dilengkapi surat-surat dan pelat nomor. Pihak Polda Metro Jaya menilai bahwasepeda listrik yang disewakan oleh Migo tidak bisa digolongkan sebagai sepeda. Kedua, bahwaketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan listrik ini masih menimbulkanpolemik mengenai keberadaan Migo, sehingga dalam penegakan hukum belum maksimal malahbelum menjamin kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kata kunci: Migo, Transportasi, Sosiologi Hukum
Co-Authors Abdul Latif Abdul Rosid Achmad Imam Agung Acob, Joel Rey U. Agus Sarwo Prayogi Agus Wiyono Ainil Ma’sura Aisyah Endah Palupi Akbar Pandu Pratamalistya Akhmad Ikraam Anas Lutfi Anis Rifai Apriliawati, Anita Aria Yuditia Arie Wardhono Arief, Risca Aries Machmud Aries Prasetyo Aslam, Lera Kurniatul Astin Nur Hanifah Astuti Setiyani, Astuti AVANDRI, AHMAD Caskiman Caskiman Chotijah, Putri Indriyani Renti Çobanoğlu, Ömer Debby Rahmawati Dessy Kurnia Doni Septo Edy Sanyoto Ekohariadi Enisah, Enisah Farid Baskoro Febriana, Citra Nurwidya Febrianto, Ika Fiolentin, Enggar Firmansyah, Amir Fokky Fuad Guntoro, Renita Handayani, Tinuk Esti Hariyanto, Rohadi Hendrawati, Dian Herlina, Tutiek Heru Santoso Wahito Nugroho Hidayati, Syariefah Hidayatulloh, Muhammad Kris Yuan Hilmawan, Fajrin Ilham Ilham Indriyanto Seno Adji Istiqomah Istiqomah Jatmiko Jatmiko Khairunnisa, Adriana Khambali, Khambali Kristyani, Devi Kulsum, Maria U. Kusnan Kusnan Kusumaningtias, Rifky Ayu Lugina, Gira Lutfiyah Hidayati Machmud, Aris Maryani, Ai Melianawati, Lina Muhammad Abdul Roni Muhammad Husein Haekal Nana Usnawati Nanang Joko Sulistyono Pertiwi, Nabila Putri Pramanik, Yulia R. Rachmawati, Evi Rafqi Mizi Rahayu, Diah Viptara Dwi Rahayu, Teta Puji Ratna Suhartini Ridha Fauzy Rina Harimurti Roro Wanda Ayu D.A. Rusdianti, Alfi Sadino Sadino Santosa, Budi Joko Sillehu, Sahrir Soeparno Soeparno SUGENG HARIANTO Suhartini , Ratna Suharto, Agung Sulikah Sulikah Sumaningsih, Rahayu Sumasto, Hery Sunarto Sunarto Suprapto Suprapto Surtinah, Nani Susanti, Evy Suwarno Imam Samsul Toscania, Annafis N. Tri Rijanto Velix Setiawan Sirait WARDANI, TUESDAY TRI Widhawati, Setya Widiantoro, Oni Wiyanto, Theodorus Yusuf Hidayat Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat