Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.973
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pemikiran Islam (JPI) In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa Tabayyun : Journal of Islamic Studies Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi An-nisa: Journal of Islamic Family Law Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies IJISI Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Tajul Arifin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN UU ITE DALAM MENANGGULANGI PERPECAHAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN HADITS TIRMIDZI TENTANG LARANGAN GHIBAH Alif Marta Nurhadi; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2935

Abstract

Kemajuan teknologi merupakan salah satu tanda berkembangnya suatu zaman, hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Salah satu bentuk perkembangan yang terjadi adalah hadirnya UU ITE yang mengatur seluruh pola perilaku seseorang di media sosial. Dengan UU ITE merupakan undang-undang yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah perpecahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga segala bentuk pola perilaku yang terjadi sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan. Selain itu di Indonesia banyak terjadi kasus pencemaran nama baik yang dianggap biasa saja, hal ini sangat bertentangan dengan suatu sistem sosial. Dalam hal ini juga diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana dalam sebuah hadis, peranan hadis disini adalah sebagai pedoman dan juga pedoman khususnya bagi umat islam agar dapat menjaga sifat dan perilaku yang terdapat pada suatu masyarakat, dalam hal ini adalah sebuah Hadits menjadi landasan yang perlu diingat mengenai akhlak, tingkah laku dan juga sabda Nabi SAW, serta dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari agar sistem kehidupan seorang muslim dalam masyarakat tetap berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Sehingga hukum positif dan hukum Islam (Hadits) saling berkesinambungan dalam menjaga keutuhan dan mengatasi perpecahan dalam masyarakat.
KECURANGAN PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 DAN HADITS RIWAYAT MUSLIM Muhamad Syamsul Maarif; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2997

Abstract

General elections are a fundamental democratic mechanism in maintaining state stability and electing leaders who represent the interests of the people. However, in its implementation, fraud often occurs which is detrimental to the democratic process itself. The 2024 elections in Indonesia are in the spotlight due to the emergence of various accusations of fraud committed by irresponsible parties. In this context, this journal aims to discuss fraud in the 2024 elections, with a review from the perspective of Islamic law as stated in HR. Muslims and Law no. 7 of 2017 concerning Elections. Thus, it is hoped that this journal can provide a deeper understanding of the impact and implications of election fraud on political stability and democracy in Indonesia. Through comprehensive analysis, it is hoped that this journal can contribute to efforts to prevent and overcome fraud in elections and improve the integrity of the democratic process in Indonesia. Apart from that, it is hoped that this journal can also be a reference for related parties in carrying out an honest, fair and transparent election process in order to realize a clean and trustworthy government.
INGKAR JANJI UNTUK MENIKAH DALAM PRESPEKTIF PASAL 1365 KUHP DAN HADIST RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM Lutfi Hasbullah; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i1.3235

Abstract

The act of breaking a promise to marry often occurs in society recently, so that many victims feel very disadvantaged, not only losing materially but also immaterially. This has led to many cases being sued in court. The purpose of this study is to find out how the views of civil law and Islamic law regarding the act of breaking a promise to marry, whether the act is an unlawful act or an act of default, then what are the sanctions given by law for this action. Then the method used is literature and a qualitative approach where a qualitative approach is carried out based on the phenomena that occur. This study uses a descriptive analytic research type, namely research by collecting data then the data is compiled, analyzed, then conclusions are drawn. By providing a clear and systematic description of the act of breaking a promise to marry in terms of civil and Islamic law. The results of the study are that breaking a promise to marry is an unlawful act, not an act of default because it fulfills the elements of Article 1356 of the Civil Code, and is also said to be an unlawful act because it has violated the norms of decency and decency in society. The legal consequences obtained for having committed an unlawful act are compensation for costs, losses and interest to the victim. In Islamic law, the cancellation of the khitbah is permissible as long as it is done with rational reasons and in a good way, but if an act of breaking a promise is made causing the khitbah to be canceled it is not permissible because it will cause social problems, namely slander and ongoing conflict.
KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT ABU DAWUD DAN PASAL 5 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 Intan Nuraeni; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i1.3244

Abstract

Kekerasan rumah tangga merupakan masalah serius yang terjadi di masyarakat. Untuk memahami fenomena ini, penelitian menggabungkan perspektif agama dan hukum dalam menangani kekerasan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada hadits riwayat Abu Daud dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai sumber referensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan agama dan hukum terkait kekerasan rumah tangga serta membandingkan perspektif keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang mengacu pada hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, artikeldan buku yang dapat diakses secara online. Hasil analisis menunjukkan bahwa perspektif agama dan hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kekerasan rumah tangga. Dalam hadits riwayat Abu Daud, kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang tidak Islami. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan pengertian dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga. Meskipun perspektif agama dan hukum memiliki perbedaan pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi korban kekerasan rumah tangga dan mencegah terjadinya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, agama, dan lembaga hukum untuk bekerja sama dalam menangani masalah kekerasan tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penanganan kekerasan rumah tangga dengan memadukan perspektif agama dan hukum.encerminkan isi dari naskah/paper yang ditulis. Judul memuat gagasan utama, lalu diikuti penjelasan lainnya.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SESUAI PASAL 30-34 UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HADITS ABU DAWUD Gia Anggiani; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 2 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i2.3507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ajaran hadits dari Abu Dawud. Penelitian ini menggali perspektif tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam kedua sumber hukum tersebut dan bagaimana hal itu direfleksikan dalam hubungan pernikahan masyarakat Muslim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis deskriptif digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang dan hadits Abu Dawud saling melengkapi, memberikan panduan yang komprehensif untuk pernikahan dalam konteks hukum dan agama. Dampak penelitian ini adalah menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan landasan hukum yang ada, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan pernikahan dalam masyarakat Muslim.
PEMBAGIAN WARIS PADA NON MUSLIM DITINJAU DARI HR. BUKHORI DAN MUSLIM SERTA KHI Naufal Hibatul Wafi; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 2 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i2.3547

Abstract

Pembagian waris bagi non-Muslim merupakan isu yang kompleks dalam konteks hukum Islam. Artikel ini menelaah perspektif hukum Islam tentang pembagian waris bagi non-Muslim dengan merujuk pada hadis dalam kitab Shahih Bukhari Muslim serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan meliputi aspek teologis, hukum perdata, dan implikasi sosial dari perspektif hukum Islam terkait dengan pembagian waris bagi non-Muslim. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait apakah non-Muslim boleh menerima waris dari Muslim, dengan beberapa aliran mengizinkannya dalam batasan-batasan tertentu, sementara yang lain menolaknya secara tegas. Kompilasi Hukum Islam menjadi panduan utama dalam menyusun regulasi terkait hal ini di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks masyarakat multikultural, penting untuk memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian waris, sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implikasi hukum Islam terhadap non-Muslim dalam konteks pembagian harta warisan. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur’an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayah dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara’ dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.
HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI Siti Ulfah Awaliyah; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i3.3642

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadis riwayat Bukhari dalam konteks kebebasan beragama serta memahami implikasi moralnya terhadap umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari analisis teks hukum dan literatur keagamaan yang relevan untuk memahami perspektif hukum dan keagamaan terkait kebebasan beragama. Hasilnya menunjukkan bahwa hadis riwayat Bukhari memberikan landasan moral bagi umat Islam untuk menghargai dan menghormati kebebasan beragama sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, terlihat bahwa Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadis riwayat Bukhari saling melengkapi dalam menyuarakan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagai bagian integral dari sebuah masyarakat yang inklusif dan beradab. Temuan ini memiliki dampak penting dalam memperkuat pemahaman akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberagaman.
CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF PERMENDAG NO. 99 TH. 2018 DAN HUKUM ISLAM Ade Lukman Firmansyah; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i3.3686

Abstract

Cryptocurrency telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks peraturan pemerintah dan pandangan agama, terutama dalam kaitannya dengan Permendag No.99 tahun 2018 di Indonesia serta perspektif hukum Islam. Tulisan ini akan mengulas dampak cryptocurrency terhadap regulasi pemerintah yang tertuang dalam Permendag No.99 tahun 2018 serta mempertimbangkan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Permendag No.99 tahun 2018 mengatur tentang transaksi mata uang digital, termasuk cryptocurrency, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan pencegahan penggunaan untuk kegiatan ilegal. Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat perspektif tambahan yang harus dipertimbangkan, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketentuan tentang riba (bunga), dan keadilan dalam pertukaran. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat bersinergi atau bertentangan dalam konteks cryptocurrency. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan agama terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia.
PENOLAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER, ANTARA KODE ETIK DAN HADITS RIWAYAT MUSLIM SERTA PASAL 81 UU NO. 70 TAHUN 2016 Zakiyah, Zakiyah; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 5 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v5i1.3852

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi pandangan hukum dan etika, serta perspektif Islam terhadap situasi di mana dokter menolak untuk melakukan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam studi ini ialah pendekatan hukum Sosiolegal. Menurut penelitian, meskipun tindakan kebiri kimia dianggap melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan negara. Tindak Kebiri Kimia menjadi polemik di Indonesia antara eksekutor yaitu dokter dengan perintah undang-undang. Tindakan kebiri kimia ini pertama kali dijatuhkan di Pengadilan Negeri Mojekerto kepada Terdakwa Muh Aris Bin Syukur, pelaku pemerkosaan terhadap sembilan orang anak di Mojokerto. Kemudian kepada Terdakwa Rahmat Santoso Slamet di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan putusan tersebut dalam Fatwa (MKEK PB IDI) No. 01 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, IDI menyatakan penolakannya untuk menjadi eksekutor dikarenakan putusan ini dianggap melanggar sumpah dan mencederai profesi kedokteran. Namun, sebagai pelaksana kebijakan kebiri, dokter harus mematuhi undang-undang dan tidak memiliki pilihan untuk menolaknya. Undang-undang memiliki kekuatan hukum dan harus diikuti oleh semua warga Indonesia. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur mengenai rekrutmen, pengangkatan, pengelolaan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. Pasal 9 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan aturan untuk implementasi tindakan kebiri kimia yang telah berlaku sejak tahun 2016. Dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hadis Muslim, Nabi Muhammad saw. Dilarang melakukan tindakan pengebirian, sehingga penggunaan hukuman kebiri kimia tidak diizinkan karena bertentangan dengan prinsip moral dan akan memberikan dampak buruk bagi baik pelaku maupun korban. Pendapat beberapa ulama juga berkaitan dengan keabsahan kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2016. Mereka menyatakan bahwa hukum kebiri dianggap tidak sah karena tidak ada bukti yang mendukung atau melegitimasi tindakan tersebut. Dalam ajaran Islam, hukum takzir adalah ketetapan sanksi oleh pemerintah atau hakim dengan menggunakan kriteria ijtihad untuk menetapkan seberapa berat atau ringannya suatu hukuman yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.
RELEVANSI HR AL-TIRMIDZI N. 1454 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Sheva Al-Hambra; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 5 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v5i1.3858

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. hal ini dijamin secara konstitusional. Salah satu jenis kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia adalah kekerasan seksual. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ketuhanan serta meresahkan orang lain. Pelecehan seksual, pemerkosaan dan penyerangan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual. Perbuatan pemerkosaan tidak hanya terjadi saat ini, namun juga terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, seperti yang diriwayatkan dalam Hadits Sunan Al-Tirmidzi. Selain itu, tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pendekatan untuk mencari relevansi antara pandangan Islam dengan hukum positif yang ada mengenai pemerkosaan, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada namun belum mampu memberikan perlindungan hukum secara komprehensif karena
Co-Authors Ade Lukman Firmansyah Aji Nugraha Ajmal Nazirul Mubiin Alawiah, Neli Alif Marta Nurhadi Alifia Nur Basanti Andi Muhamad Hidayat Andiri Nurul Syahfitri Andri Suprihatno Annisa Rosdianti Anwar, Kholid Azka Habibah Azmi Fauziah Suanda Azwa Khaliza Bakhri, Zorya Kanoubie Attar Bimo Satrio Wicaksono Chandra devaraihan wahyudi Dadah Dalva Aulia Apandi Dea Meisy Wulandari Dedeh Jubaedah Dila Nurul Maghfira Arrahman Dimas Gibran Satrio Utomo Edward Rifaldy Solehudin Edy Saputra Engkos Kosasih Erni Erni Fahmi Nuraziz Awaludin Faiz Abdullah Fathir Putra Maulud Garri Selastiani George Muhammad Maulana Helmy Gozali Ghazyan Hidzyam Haqqani Gia Anggiani Hasna Hamidah Haura Muthmainnah Ilyas Jamil, Muhammad Ine Fauzia Ine Fauziyah Intan Nuraeni Intan Sukmawati Jasmine Az-zahra Sumantri Kanisa Sabila Khoirul Tamam Kuraesin, Siti Lutfi Hasbullah M. Aldo Dellano M. Nazki Toriqissalam M. Syamsul Maarif Mohammad Ghozali Mudthia Nabila Maulud Muhamad Chaedar Rafiq Muhammad Faiz Zakwan Muhammad Saran Muhammad Satria Akbar Muhammad Sopiyan Muhammad Sulaiman Muhammad Zahran Al Gibran Mukhlas, Oyo Sunaryo Nabila Rahmadani Naufal Albara Safadar Naufal Hibatul Wafi Neni Nurjanah Nila Syapitri Hasibuan Nur Moh. Faiz Amin Nur Shena Hindriastusi Pian, Happy Putri Yanti Nurhasanah Rafael Ahmad Eryasafli Raga Bahira Albantani Raihan Hadi Prama Raisa Agnia Rara Aura Audya Rayhan Ade Dwiyana Rayhan Nadindra Alfatih Revameila Susanti Rina Mulyani Rizal Agung Mufti Rizki Tirta Ramadhan Rosyad Syahidin Rusli, Yusyadi Sabili Casba Ar-Rusd Saebani, Beni Ahmad Salwa Muzdalifah Sanabila Khairil Ahya Santana Suryapringgana Sheva Al-Hambra Siti Farida Intana Ardelia Siti Ulfah Awaliyah Sitta Khairunnisa Solihan Makruf Suci Emilia Fitriani Suhandry Aristo Sitanggang Sultan Novaliyana Putra Teguh Abdurrohman Shodiq Tetep Abdulatip Teti Saputri Tierra Kresna Ulfi Dwiani Ulummudin, Ulummudin Windi Putri Oktapiani Yoga Ammar Arifin Zahra Davika Mulyani Zakiyah Zakiyah Zaura Zahira Soffa