Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Journal of Law and Legal Reform Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Hazar Kusmayanti, Hazar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Enhancing Access to Justice: Comparative Insights into Mobile Courts in Indonesia and Malaysia Kusmayanti, Hazar; Hidayat Ab Rahman, Nurul
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.21106

Abstract

This research aims to compare the mobile court case settlement practices in Malaysia and Indonesia, such as legal framework and jurisdiction, operational structure, successes and challenges and implementation strategies in both countries. Research methods used in this paper is a normative juridical approach, and the collection of data is conducted through statutory law: gathering relevant statutes, regulations, and legal provisions governing the establishment and operation of mobile courts in Indonesia and Malaysia. The findings reveal a comparison of mobile court case settlement practices in Malaysia and Indonesia, where the mobile court service is advantageous because it facilitates access to the court for justice seekers. Beyond the logistical benefits, these services offer psychological comfort by allowing proceedings to occur in familiar and less intimidating environments. The difference in the implementation of mobile courts is that in Indonesia mobile courts only exist at the district level religious courts, where judges go to the field to conduct trials in rural locations, for example in the village hall, and the cases handled only involve minor cases such as isbat marriage, divorce, divorce, child custody and determination of heirs. To overcome the geographical and logistical challenges, enhancing collaboration between different government agencies is crucial. In both countries, coordination between the judiciary, local governments, and other relevant agencies, such as transportation and communication departments, can improve the effectiveness of mobile courts.  
MONETISASI USAHA MIKRO MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI DIGITAL Darojat, Rafan; Kusmayanti, Hazar; Barkah, Cecep Safaatul
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 3 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i3.62443

Abstract

Smartphone menjadi perangkat yang hampir dimiliki semua orang dewasa, dari perangkat tersebut tidak hanya komunikasi, untuk keperluan informasi dan transaksi pun menggunakannya. Monetisasi dapat optimal dengan penggunaan smartphone dalam penjulan untuk media sosial, marketplace, dan alat transaksi. Metode dalam pengabdian dilakukan melalui difusi teknologi pada kegiatan workshop ”Digital Festival” yang didanai Universitas Padjadjaran terintegrasi dengan KKN Mahasiswa. Kegiatan pengabdian dengan mengedukasi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media sosial melalui pembuatan konten informatif untuk menambah kepercayaan audiens. Terselenggaranya pengabdian ini berkolaborasi dengan Perangkat Desa Cileunyi Kulon dan Bank BCA selaku stakeholders transaksi digital yang dapat diakses pelaku usaha sebagai langkah simbiosis mutualisme. Hasil kegiatan workshop ini dapat memanfaatkan smartphone untuk mendukung usahanya dengan aplikasi pesan instant, media sosial, dan marketplace sehingga dapat termonetisasi yang menghasilkan keuntungan. Kolaborasi dengan Bank BCA, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas perbankan yang dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi.
Pencabutan Kuasa Asuh Anak Pada Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Fatimah Az Zahra; Veronica Komalawati; Hazar Kusmayanti
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 4 (2025): NJMS - November 2025
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pemenuhan hak asuh anak jika terjadi perceraian, serta menganalisis dan merumuskan akibat hukum terhadap kuasa asuh anak bila terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya tidak memutus hubungan darah maupun kewajiban orang tua terhadap anak. Kuasa asuh dapat ditetapkan kepada salah satu orang tua namun pemenuhan hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab bersama agar kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang anak tetap terjamin. Kedua, akibat hukum terhadap kuasa asuh anak jika terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri dapat menjadi dasar bagi hakim mencabut kuasa asuh dari pihak ibu dan menyerahkannya kepada ayah. Pertimbangan hukum tersebut berlandaskan pada UU Perkawinan, KHI, serta prinsip the best interest of the child dalam UU Perlindungan Anak, yang mengutamakan perlindungan fisik, psikologis, serta moral anak di atas kepentingan orang tua
SOSIALISASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA NIKAH MASAL DI DESA RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG Djanuardi; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6077

Abstract

Sosialisasi pencatatan perkawinan pada kegiatan nikah massal di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan langkah edukatif untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memastikan pasangan memperoleh dokumen perkawinan yang sah secara negara. Kegiatan ini penting karena sistem hukum Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan selain pelaksanaan menurut agama/kepercayaan. Metode penyuluhan dalam sosialisasi pencatatan perkawinan secara massal ini yaitu pemberian materi sosialisasi, dan tahapan pelaksanaan sosialisasi pencatatan perkawinan yang terintegrasi dengan nikah massal di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Penyelenggaraan pernikahan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan secara hukum merupakan hal penting. Pernikahan massal ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Desa Rancakalong yang kini mulai memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan yang sah. Dengan adanya legalitas dalam pernikahan, maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak waris.
PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI KARAWANG Suparto, Susilowati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6233

Abstract

Perlindungan hukum kepada anak di era digital sangat diperlukan mengingat masyarakat awam tidak begitu mengerti bentuk bentuk perlindungan hukum dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan. Kota Karawang adalah salah satu kota terbesar dan sangat maju di Indonesia banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum karena rentan dengan kekerasan fisik maupun pisikologi. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu penyuluhan dengan diskusi 2 arah dan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak, anak-anak di karawang lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.
Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Hukum Keluarga dan Hukum Adat Fiola Amabel Yohana Sinaga; Susilowati Suparto; Hazar Kusmayanti
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i4.1327

Abstract

This study examines the legal protection of children born from Toba Batak customary marriages that are not officially registered by the state. In Toba Batak customary law, a marriage is considered valid after all traditional ceremonies have been carried out, so that the child is recognized by the father's clan and social status within the customary community. However, state law requires marriage registration to ensure the certainty of the parents' legal status and the fulfillment of the child's civil rights. The absence of marriage registration has legal consequences in the form of limited recognition of the civil relationship between the child and the father, which impacts identity registration, access to public administration services, and the fulfillment of inheritance rights. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through a review of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that preventive legal protection is realized through marriage registration to guarantee the child's right to identity. Meanwhile, repressive legal protection can be achieved through court decisions supported by valid evidence to confirm the child's legal status and ensure the fulfillment of their basic rights.
Development Of E-LKPD With PNL Approach And Based On Jambi Culture To Improve Students' Mathematical Communication Skills M Nasiruddin Fa; Jefri Marzal; Yantoro Yantoro; Alya Hanifah Setiawan; Hazar Kusmayanti; Sridewi Anggraeni Wiyono
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i6.261

Abstract

The low mathematical communication skills of students should be the main issue that should be of concern to an educator. Learning should be designed through problems that allow students to be able to do better mathematical communication. This study aims to produce an E-LKPD with a Problem-Based Learning approach based on Jambi culture with valid, practical, and effective quality to improve students' mathematical communication skills. The subject of this research is class VIII MTsSBustanulUlum in even semester 2023/2024. This type of research is Research and Development with the ADDIE model. The results of this study indicate that the quality of E-LKPD developed has valid, practical, and effective categories. The validity can be seen from the results of expert validation in the field of media and learning materials which show that E-LKPD is good and feasible to use, practicality can be seen from the perceptions of students and teachers who give positive responses to the E-LKPD developed and effectiveness can be seen from the increase in students' mathematical communication skills by comparing the pree test and post-test scores with the N-Gain test with an acquisition of 0.50 with a moderate category. Thus to improve students' mathematical communication skills can use E-LKPD with a problem-based learning approach based on the Jambi culture that has been developed.
PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Siregar, Rifanisa Arda; Kusmayanti, Hazar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2973

Abstract

Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge’s decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children’s rights after their parents’ divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children’s rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children. Keywords: Children’s Rights, Legal Protection, Positive Law. Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak. Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif
The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia Putri, Viorizza Suciani; Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar
International Journal of Nusantara Islam Vol 14 No 1 (2026): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v14i1.54393

Abstract

The principle of the best interest of the child constitutes a central normative foundation for post-divorce child custody protection within Islamic family law. Although this principle is widely recognised in statutory regulations and judicial practice, its application and juridical consequences vary considerably across legal systems. This study examines the regulation and application of the best interest of the child principle in Islamic family law in Indonesia and Malaysia, with particular attention to the legal implications arising from differences in their normative and procedural designs. Employing a normative legal research method with comparative and doctrinal approaches, the study analyses legislation, the Compilation of Islamic Law, judicial decisions, and relevant scholarly literature on Islamic family law and child protection in both jurisdictions. The analytical framework draws upon the concepts of ḥaḍānah and maqāṣid al-sharīʿah to assess the relationship between custody determination and the execution of court decisions. The findings demonstrate that both Indonesia and Malaysia formally recognise the best interest of the child as the guiding principle in determining child custody under Islamic family law. However, divergent normative and procedural configurations produce distinct juridical outcomes. In Indonesia, child custody protection predominantly operates as custody protection as declarative justice, where judicial decisions establish legal entitlements without being supported by effective enforcement mechanisms. In contrast, Malaysia’s Islamic family law system reflects a model of custody protection as enforceable justice, integrating custody determinations with enforcement measures and legal sanctions for non-compliance. These findings underscore that child protection in Islamic family law is shaped not merely by normative recognition, but by the extent to which legal systems connect custody determinations with enforceable institutional mechanisms.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah D. Andra, Vini Aprila Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hidayat Ab Rahman, Nurul Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda M Nasiruddin Fa Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Maulin, Yola Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Putri, Viorizza Suciani Rachmainy, Linda Rahmah, Agnia Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmanillah, Vienka Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Ramza Fatria Maulana Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Siregar, Rifanisa Arda Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sridewi Anggraeni Wiyono Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita, Tasya Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Y Zinatul Ashiqin Zainol