Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.736
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hazar Kusmayanti, Hazar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
MONETISASI USAHA MIKRO MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI DIGITAL Darojat, Rafan; Kusmayanti, Hazar; Barkah, Cecep Safaatul
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 3 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i3.62443

Abstract

Smartphone menjadi perangkat yang hampir dimiliki semua orang dewasa, dari perangkat tersebut tidak hanya komunikasi, untuk keperluan informasi dan transaksi pun menggunakannya. Monetisasi dapat optimal dengan penggunaan smartphone dalam penjulan untuk media sosial, marketplace, dan alat transaksi. Metode dalam pengabdian dilakukan melalui difusi teknologi pada kegiatan workshop ”Digital Festival” yang didanai Universitas Padjadjaran terintegrasi dengan KKN Mahasiswa. Kegiatan pengabdian dengan mengedukasi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media sosial melalui pembuatan konten informatif untuk menambah kepercayaan audiens. Terselenggaranya pengabdian ini berkolaborasi dengan Perangkat Desa Cileunyi Kulon dan Bank BCA selaku stakeholders transaksi digital yang dapat diakses pelaku usaha sebagai langkah simbiosis mutualisme. Hasil kegiatan workshop ini dapat memanfaatkan smartphone untuk mendukung usahanya dengan aplikasi pesan instant, media sosial, dan marketplace sehingga dapat termonetisasi yang menghasilkan keuntungan. Kolaborasi dengan Bank BCA, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas perbankan yang dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi.
SOSIALISASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA NIKAH MASAL DI DESA RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG Djanuardi; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6077

Abstract

Sosialisasi pencatatan perkawinan pada kegiatan nikah massal di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan langkah edukatif untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memastikan pasangan memperoleh dokumen perkawinan yang sah secara negara. Kegiatan ini penting karena sistem hukum Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan selain pelaksanaan menurut agama/kepercayaan. Metode penyuluhan dalam sosialisasi pencatatan perkawinan secara massal ini yaitu pemberian materi sosialisasi, dan tahapan pelaksanaan sosialisasi pencatatan perkawinan yang terintegrasi dengan nikah massal di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Penyelenggaraan pernikahan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan secara hukum merupakan hal penting. Pernikahan massal ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Desa Rancakalong yang kini mulai memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan yang sah. Dengan adanya legalitas dalam pernikahan, maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak waris.
PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI KARAWANG Suparto, Susilowati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6233

Abstract

Perlindungan hukum kepada anak di era digital sangat diperlukan mengingat masyarakat awam tidak begitu mengerti bentuk bentuk perlindungan hukum dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan. Kota Karawang adalah salah satu kota terbesar dan sangat maju di Indonesia banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum karena rentan dengan kekerasan fisik maupun pisikologi. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu penyuluhan dengan diskusi 2 arah dan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak, anak-anak di karawang lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.
Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Hukum Keluarga dan Hukum Adat Fiola Amabel Yohana Sinaga; Susilowati Suparto; Hazar Kusmayanti
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i4.1327

Abstract

This study examines the legal protection of children born from Toba Batak customary marriages that are not officially registered by the state. In Toba Batak customary law, a marriage is considered valid after all traditional ceremonies have been carried out, so that the child is recognized by the father's clan and social status within the customary community. However, state law requires marriage registration to ensure the certainty of the parents' legal status and the fulfillment of the child's civil rights. The absence of marriage registration has legal consequences in the form of limited recognition of the civil relationship between the child and the father, which impacts identity registration, access to public administration services, and the fulfillment of inheritance rights. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through a review of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that preventive legal protection is realized through marriage registration to guarantee the child's right to identity. Meanwhile, repressive legal protection can be achieved through court decisions supported by valid evidence to confirm the child's legal status and ensure the fulfillment of their basic rights.
Development Of E-LKPD With PNL Approach And Based On Jambi Culture To Improve Students' Mathematical Communication Skills M Nasiruddin Fa; Jefri Marzal; Yantoro Yantoro; Alya Hanifah Setiawan; Hazar Kusmayanti; Sridewi Anggraeni Wiyono
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i6.261

Abstract

The low mathematical communication skills of students should be the main issue that should be of concern to an educator. Learning should be designed through problems that allow students to be able to do better mathematical communication. This study aims to produce an E-LKPD with a Problem-Based Learning approach based on Jambi culture with valid, practical, and effective quality to improve students' mathematical communication skills. The subject of this research is class VIII MTsSBustanulUlum in even semester 2023/2024. This type of research is Research and Development with the ADDIE model. The results of this study indicate that the quality of E-LKPD developed has valid, practical, and effective categories. The validity can be seen from the results of expert validation in the field of media and learning materials which show that E-LKPD is good and feasible to use, practicality can be seen from the perceptions of students and teachers who give positive responses to the E-LKPD developed and effectiveness can be seen from the increase in students' mathematical communication skills by comparing the pree test and post-test scores with the N-Gain test with an acquisition of 0.50 with a moderate category. Thus to improve students' mathematical communication skills can use E-LKPD with a problem-based learning approach based on the Jambi culture that has been developed.
PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Siregar, Rifanisa Arda; Kusmayanti, Hazar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2973

Abstract

Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge’s decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children’s rights after their parents’ divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children’s rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children. Keywords: Children’s Rights, Legal Protection, Positive Law. Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak. Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek Tasya Safiranita; Sherly Ayuna Putri; Hazar Kusmayanti
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i1.734

Abstract

Brand is a sign in the form of pictures, names, words of letters, numbers, arrangement of colors, or combinations of those elements which have distinguishthing power and are used in goods or service trade activities. The terms in the brand, especially regarding the protection of famous brands, can actually be applied in the case of domain names. "There is a provision in the TRIPs that governs the issue of protection of this famous brand, and the public becomes bound by the provision because it has been ratified". The meaning is Article 16 (3) TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Article 16 (3) states that Article 6 bis of the Paris Convention on Protection of Industrial Property Rights shall apply, mutatis mutandis to goods and services which are not similar to goods and services to which a trademark has been registered.
LAW ASPECT OF “LET THE PRODUCER AWARE” PRINCIPLES RELATED TO CONSUMER PROTECTION LAW IN INDONESIA Deviana Yuanitasari; Sonny Dewi; Susilowati Suparto; Hazar Kusmayanti
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.2.1196.80-84

Abstract

Changes in the legal construction begin with a paradigmatic shift in the relationship between the consumer and businesses, as reflected in the preference of let the producer aware principle in favor of letting the buyer aware principle. This study aims to find out the implication of the let the producer aware principle for goods and services, and its development in consumer protection law in Indonesia and to find out the legal system of Indonesia adopts the let the producer aware principle in order to protect Indonesian consumers. The research method applied in this study is normative juridical approach. The data obtained from the study of literature which is used as secondary data. Furthermore, interviews were conducted to obtain primary data, and then the data were analyzed by juridical qualitative method. As a result of analysis, it shows that firstly: the implementation of let the producer aware principle in Indonesia has not been properly conducted because of the common perception that consumers’ opinion is less valuable than producers’. Secondly, the adoption of the let the producer aware principle for consumer protection by Indonesian Legal policy is shown by Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection (Indonesian Consumer Protection Act), which is based on the principle of fault liability, utilizing reversed burden of proof. This way, both parties are protected, because it proportionally distributes the liability to each party. In conclusion, both producers and consumers are equally protected on condition that they can provide evidence of the losses obtained.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait Nurul Maulidina Jamilah; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1542

Abstract

Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.
Disparity in Court Determinations on Interfaith Adoption: A Study on Legal Certainty in Judicial Practice Saffana Ayu Azzahra; Hazar Kusmayanti; Sherly Machmud Imam Slamet
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3255

Abstract

The adoption of children of different religions in Indonesia has been normatively regulated under positive law; however, in judicial practice, discrepancies in court determinations are still found in cases involving similar legal facts. This is evident in the Determination of the Gianyar District Court Number 76/Pdt.P/2025/PN Gin and the Determination of the Banyumas District Court Number 9/Pdt.P/2018/PN Bms, where judges rendered differing decisions regarding applications for interfaith adoption. In one determination, the application was granted by taking into account customary law and the best interests of the child, whereas in the other determination, the application was rejected by emphasizing the requirement of religious conformity under positive law. This study aims to analyze the judges’ legal reasoning as well as the factors contributing to the disparity in determinations of interfaith adoption from the perspective of legal certainty theory. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the disparity in determinations is caused by differences in judicial interpretation of the requirement of religious conformity, the application of the principle of the best interests of the child, and the influence of legal pluralism in judicial practice.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Dewi Sulastri Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum, Galuh Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda M Nasiruddin Fa Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Maulin, Yola Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Hidayat Ab Rahman Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Rachmainy, Linda Raden Susan Fauziyyah Hasan Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Ramza Fatria Maulana Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Saffana Ayu Azzahra Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Sherly Machmud Imam Slamet Siregar, Rifanisa Arda Siti Nur Fatoni Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sridewi Anggraeni Wiyono Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita, Tasya Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vienka Rahmanillah Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Y Zinatul Ashiqin Zainol