Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Journal of Law and Legal Reform Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hazar Kusmayanti, Hazar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
The Character of Peace in Judges’ Customary Criminal Receptions as Restorative Justice Kusmayanti, Hazar; Putri, Sherly Ayuna; Fakhriah, Efa Laela; Rajamanickam, Ramalinggam
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2518

Abstract

The idea that restorative justice primarily derives from indigenous communities' beliefs, which have existed for a very long time and have evolved into customary law from generation to generation, gave rise to the term restorative justice in Indonesia. According to Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law, it is the duty of the judge to investigate, adhere to, and comprehend the legal values and sense of justice that exist in society. The author of this study will examine how judges in courts use restorative justice in the process of interpreting local customary law to avoid conflicts with it. And discover what challenges judges in court face in accepting this customary law. The author's research strategy is normative juridical and is based on primary, secondary, and tertiary legal resources. According to research, district court judges can significantly contribute to the realization of restorative justice in the context of customary criminal law by having a thorough understanding of customary law, employing a mediation approach, enforcing restorative sanctions, offering education and counseling; and placing a high priority on reconciliation. The current national criminal justice system can be viewed as failing to represent the interests of victims. The social background of the judge's origin, the judge's educational background, the judge's ethnicity, and the environment at the time of the hearing are all barriers to judges accepting customary law in their decisions.
Kajian Yudisial: Perlawanan Para Pihak (Partij Verzet) dalam Proses Eksekusi Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata Putri, Azizah Kamilah; Hazar Kusmayanti; Artaji Artaji
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3505

Abstract

Court decisions that have legal force must be complied with, and execution carried out if the losing party does not voluntarily comply with the judgment. Issues arise when the losing party appeals or takes other legal actions, delaying execution and creating legal uncertainty. Execution is applicable only to condemnatory judgments and is often obstructed by respondent's resistance, a legal challenge from the party involved in the case. The researcher highlights three cases of legal resistance efforts: the South Jakarta District Court decision number 518/Pdt.G/1999/PN Jkt.Sel, Kendal District Court decision number 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl, and Kendal District Court decision number 9/Pdt.Bth/2022/PN Kdl. This study employs a normative juridical method, examining descriptive-analytical literature, and utilizes a qualitative juridical approach in analysis. The research reveals discrepancies between legal certainty theory and judicial practice, where cases may not align with facts or legal standing, leading judges to reject such requests. The study concludes that respondent's resistance is a legal recourse available to the executed party against execution, which does not automatically suspend execution unless there are clear and accepted grounds recognized by the court. The Indonesian Civil Code (HIR) and Civil Procedure Law (RBg) provide legal certainty and protect the rights of those aggrieved by court decisions through the mechanism of respondent's resistance.
Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Novita, Elvania; Natajaya, Elvania Novita; Kusmayanti, Hazar; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1179

Abstract

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEJAWEN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DAN HUKUM ISLAM Jocelyne Ordelia Abigail; Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 6: Januari 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri dan hidup bersama dalam rumah tangga. Kejawen merupakan suatu deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai pandangan hidup orang Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aliran Kejawen sebagai penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, aliran Kejawen dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila ditinjau dari UU Perkawinan, hukum islam dan hukum adat tetapi alasan utama dari perceraian adalah tergugat yang tidak menafkahi keluarga dan meninggalkan syariat Islam. Kedua, akibat hukum dari perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan hukum Islam adalah Tergugat dan Penggugat wajib memelihara ketiga anaknya dan biaya pemeliharaan ditanggung Tergugat, Tergugat kehilangan hak mewaris dan menjadi wali nikah anak perempuannya, harta bawaan serta harta penghasilan kembali kepada pihak yang membawa ke dalam perkawinan dan harta pencaharian dibagi dua bagian
TINDAKAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN WANPRESTASI AKTA PERDAMAIAN Kusmayanti, Hazar
Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.403

Abstract

ABSTRAKTerkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Salah satunya Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Dalam kasus ini hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penelitian ini mengkaji mengenai tepatkah tindakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memproses gugatan wanprestasi atas Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, mengkaji peraturan hukum dan data sekunder. Hasil penelitian majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt sebetulnya telah menerapkan asas ius curia novit. Di mana setiap hakim tahu akan hukum, sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim juga telah tepat menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan pengugat belum melaksanakan kewajibannya yang ada di dalam akta perdamaian. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sebetulnya dalam kasus gugatan wanprestasi akta perdamaian cukup hanya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) ke Pengadilan Negeri Salatiga.Kata kunci: akta perdamaian; ius curia novit; gugatan tidak dapat diterima. ABSTRACTOccasionally, deed of settlement that has been agreed by the disputed parties is not enforced by one party or even by both parties. Among those cases is the Decision on Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. The panel of judges in this case stated that the lawsuit filed by the plaintiff cannot be granted (niet ontvankelijk verklaard). This study examines action of panel of judges from the Salatiga District Court who handled the lawsuit regarding breach of Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. This research uses normative juridical method, by reviewing law regulations and secondary data. The results of the research concludes the panel of judges from Salatiga District Court on case number 22/Pdt.G/2016/PN.Slt have applied ius curia novit principle which means every judge shall know law, accordingly he/she has to try every case brought to him/her. The panel of judges have also stipulated correctly that the lawsuit cannot be granted because the plaintiff has not enforced the obligations as stated in the deed of settlement. However, in the decision’s deliberation, the panel of judges did not pay attention to the provision of Article 130 paragraph (2) HIR and Perma Number 1 of 2016. In a lawsuit for breach of deed of settlement the plaintiff is adequate to only le a petition for the enforcement of the decision to the Salatiga District Court.Keywords: deed of settlement; ius curia novit; lawsuit not granted.
Legal Politics of the Existence of Customary Courts in Civil Procedure Law Kusmayanti, Hazar; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah; Kania, Dede; Darodjat, Rafan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i1.23079

Abstract

Along with the development of increasingly modern globalization, the authority and existence of customary institutions for dispute resolution began to be questioned, especially now that some people tend to resolve their disputes through formal institutions such as state courts and the police. This article examines the legal politics of the existence of customary courts in civil procedure law. The research approach is normative juridic and is analyzed through qualitative juridic, which studies data based on legal aspects. The study's findings indicate that legal discrepancies regarding customary justice in the law of civil events remain. However, there is a history of cooperation between the state and the village courts as regulated in Article 86 letter A, article 103, paragraphs (2) and (3). article 120 letter a and article 135 letter a HIR (KUH Perdata Hindia Belanda). Since the entry into force of Emergency Law No. 1 of 1951, these articles have been abrogated, except for Article 135 letter a HIR. The practical implications of the political study of customary law include adopting a common law recognizing the right to justice for indigenous peoples in Indonesia. 
Enhancing Access to Justice: Comparative Insights into Mobile Courts in Indonesia and Malaysia Kusmayanti, Hazar; Hidayat Ab Rahman, Nurul
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.21106

Abstract

This research aims to compare the mobile court case settlement practices in Malaysia and Indonesia, such as legal framework and jurisdiction, operational structure, successes and challenges and implementation strategies in both countries. Research methods used in this paper is a normative juridical approach, and the collection of data is conducted through statutory law: gathering relevant statutes, regulations, and legal provisions governing the establishment and operation of mobile courts in Indonesia and Malaysia. The findings reveal a comparison of mobile court case settlement practices in Malaysia and Indonesia, where the mobile court service is advantageous because it facilitates access to the court for justice seekers. Beyond the logistical benefits, these services offer psychological comfort by allowing proceedings to occur in familiar and less intimidating environments. The difference in the implementation of mobile courts is that in Indonesia mobile courts only exist at the district level religious courts, where judges go to the field to conduct trials in rural locations, for example in the village hall, and the cases handled only involve minor cases such as isbat marriage, divorce, divorce, child custody and determination of heirs. To overcome the geographical and logistical challenges, enhancing collaboration between different government agencies is crucial. In both countries, coordination between the judiciary, local governments, and other relevant agencies, such as transportation and communication departments, can improve the effectiveness of mobile courts.  
MONETISASI USAHA MIKRO MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI DIGITAL Darojat, Rafan; Kusmayanti, Hazar; Barkah, Cecep Safaatul
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 3 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i3.62443

Abstract

Smartphone menjadi perangkat yang hampir dimiliki semua orang dewasa, dari perangkat tersebut tidak hanya komunikasi, untuk keperluan informasi dan transaksi pun menggunakannya. Monetisasi dapat optimal dengan penggunaan smartphone dalam penjulan untuk media sosial, marketplace, dan alat transaksi. Metode dalam pengabdian dilakukan melalui difusi teknologi pada kegiatan workshop ”Digital Festival” yang didanai Universitas Padjadjaran terintegrasi dengan KKN Mahasiswa. Kegiatan pengabdian dengan mengedukasi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media sosial melalui pembuatan konten informatif untuk menambah kepercayaan audiens. Terselenggaranya pengabdian ini berkolaborasi dengan Perangkat Desa Cileunyi Kulon dan Bank BCA selaku stakeholders transaksi digital yang dapat diakses pelaku usaha sebagai langkah simbiosis mutualisme. Hasil kegiatan workshop ini dapat memanfaatkan smartphone untuk mendukung usahanya dengan aplikasi pesan instant, media sosial, dan marketplace sehingga dapat termonetisasi yang menghasilkan keuntungan. Kolaborasi dengan Bank BCA, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas perbankan yang dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi.
Pencabutan Kuasa Asuh Anak Pada Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Fatimah Az Zahra; Veronica Komalawati; Hazar Kusmayanti
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 4 (2025): NJMS - November 2025
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pemenuhan hak asuh anak jika terjadi perceraian, serta menganalisis dan merumuskan akibat hukum terhadap kuasa asuh anak bila terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya tidak memutus hubungan darah maupun kewajiban orang tua terhadap anak. Kuasa asuh dapat ditetapkan kepada salah satu orang tua namun pemenuhan hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab bersama agar kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang anak tetap terjamin. Kedua, akibat hukum terhadap kuasa asuh anak jika terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri dapat menjadi dasar bagi hakim mencabut kuasa asuh dari pihak ibu dan menyerahkannya kepada ayah. Pertimbangan hukum tersebut berlandaskan pada UU Perkawinan, KHI, serta prinsip the best interest of the child dalam UU Perlindungan Anak, yang mengutamakan perlindungan fisik, psikologis, serta moral anak di atas kepentingan orang tua
SOSIALISASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA NIKAH MASAL DI DESA RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG Djanuardi; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6077

Abstract

Sosialisasi pencatatan perkawinan pada kegiatan nikah massal di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan langkah edukatif untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memastikan pasangan memperoleh dokumen perkawinan yang sah secara negara. Kegiatan ini penting karena sistem hukum Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan selain pelaksanaan menurut agama/kepercayaan. Metode penyuluhan dalam sosialisasi pencatatan perkawinan secara massal ini yaitu pemberian materi sosialisasi, dan tahapan pelaksanaan sosialisasi pencatatan perkawinan yang terintegrasi dengan nikah massal di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Penyelenggaraan pernikahan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan secara hukum merupakan hal penting. Pernikahan massal ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Desa Rancakalong yang kini mulai memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan yang sah. Dengan adanya legalitas dalam pernikahan, maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak waris.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah D. Andra, Vini Aprila Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hidayat Ab Rahman, Nurul Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda M Nasiruddin Fa Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Maulin, Yola Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Putri, Viorizza Suciani Rachmainy, Linda Rahmah, Agnia Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmanillah, Vienka Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Ramza Fatria Maulana Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Saffana Ayu Azzahra Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Sherly Machmud Imam Slamet Siregar, Rifanisa Arda Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sridewi Anggraeni Wiyono Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita, Tasya Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Y Zinatul Ashiqin Zainol