Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Bina Hukum Lingkungan Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Criminal Law Musamus Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JHR (Jurnal Hukum Replik) Pamulang Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Room of Civil Society Development Jurnal Restorative SASI Journal of Transcendental Law Journal of Law and Legal Reform NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Room of Civil Social Development Jurnal Jurisprudence
Safrin Salam
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum Safrin Salam; Mustakim La Dee
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25526

Abstract

Kampung sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng menunjukan hukum tidak berdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia dan 2) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami hakikat penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng dan 2) Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah. 
Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court safrin salam; Rizki Mustika Suhartono; La Ode Muhammad Karim; Siti Nur Anisa; Sri Mayanti
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22914

Abstract

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada masyarakat keadilan sangat penting di Negara Indonesia. Salah satu perwujudan itu diwujudkan dalam bentul Pemberian Layanan bantuan hukum yakni Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pasarwajo. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat antara dosen fakultas hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Peduli Kemanusiaan yang bermitra dengan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam pemberian bantuan hukum kepda masyarakat miskin. Pada dasarnya, Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 jo. SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Pasarwajo No : SOP/AS/02 Tanggal 2 sedangkan peran Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo ada 4 yakni a) Memberikan bantuan hukum secara prodeo menurut UU 16 Tahun 2016 dan Perma No. 1 Tahun 2014; b) Memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu terhadap pelayanan pengadilan; c) Melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan; d) Mewujudkan peradilan yang agung sebagai mitra dari pengadilan agama pasarwajo. Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court The existence of legal aid institutions in realizing justice in favor of the justice community is very important in the State of Indonesia. One of the manifestations is manifested in the form of providing legal aid services, namely the Legal Aid Post at the Pasarwajo Religious Court. This activity is a form of community service between law faculty lecturers and The Amanah Peduli Humanitarian Legal Aid Foundation (YLBH ALIM), in partnership with the Pasarwajo Religious Court, in providing legal assistance to the poor. Basically, the Pasarwajo Religious Court Posbakum has implemented and implemented the provisions contained in Perma Number 1 of 2014 jo. SOP for Legal Aid Postal Services (POSBAKUM) of the Pasarwajo Religious Court No. SOP/AS/02 dated two while the roles of Posbakum for the Pasarwajo Religious Court are 4, namely a) Providing legal assistance on a free basis according to Law 16 of 2016 and Perma No. 1 of 2014; b) Providing access to justice for underprivileged communities to court services; c) Implementing the principle of fast, low-cost and low-cost justice; d) Realizing a great judiciary as a partner of the Pasarwajo.
Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia’s Constitutional Court Sri Warjiyati; Kayode Muhammed Ibrahim; Safrin Salam; Umar Faruq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1070

Abstract

Constitutional Court will be able to provide protection for constitutional rights which will produce institutions that are able to provide answers to reforms. The presence of the Constitutional Court third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which became the basis of Article 24C. The legitimacy of the Constitutional Court in a limited way is formulated, namely: to begin, to investigate legislation that violates the constitution, to adjudicate disputes over the power of state institutions vested with constitutional authority, and to adjudicate the dissolution of political parties and settlement, the four general election disputes. In the modern state administration discourse, it currently requires the Constitutional Court to expand the scope of its authority in relation to Constitutional Complaints or commonly referred to as Constitutional Complaints. The necessity of one of these powers can be seen in the number of state institutions that violate the constitutional rights of citizens through the actions of these institutions. However, the channel for this complaint still does not exist, only that currently exists in providing protection for the right of Constitutional Complaints to be protected through judicial review of the basic constitution as regulated in the constitution.
Penyelesaian Penanganan Sengketa Pilkada Melalui Mekanisme Peradilan Khusus Safrin Salam; Sri Warjiyati; Wa Ode Zamrud; Imron Rizki A
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4926

Abstract

Dalam usaha efisiensi dan menjaga intervensi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daera (PILKADA) sebagai sengketa tata usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan penyelenggara negara yang merugikan peserta pemilihan (pasangan calon) atau partai politik atau individu dan institusi lain, di dalam proses pilkada. Dianggap perlu peradilan khusus pilkada sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang PILKADA. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus secara adil oleh lembaga independen, sehingga memberi rasa adil atas terpenuhinya hak masing-masing yang bersengketa. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual.
Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia’s Constitutional Court Sri Warjiyati; Kayode Muhammed Ibrahim; Safrin Salam; Umar Faruq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1070

Abstract

Constitutional Court will be able to provide protection for constitutional rights which will produce institutions that are able to provide answers to reforms. The presence of the Constitutional Court third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which became the basis of Article 24C. The legitimacy of the Constitutional Court in a limited way is formulated, namely: to begin, to investigate legislation that violates the constitution, to adjudicate disputes over the power of state institutions vested with constitutional authority, and to adjudicate the dissolution of political parties and settlement, the four general election disputes. In the modern state administration discourse, it currently requires the Constitutional Court to expand the scope of its authority in relation to Constitutional Complaints or commonly referred to as Constitutional Complaints. The necessity of one of these powers can be seen in the number of state institutions that violate the constitutional rights of citizens through the actions of these institutions. However, the channel for this complaint still does not exist, only that currently exists in providing protection for the right of Constitutional Complaints to be protected through judicial review of the basic constitution as regulated in the constitution.
LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS INSTITUTIONS IN THE FRAME OF THE RULE OF LAW (PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION THEORY) Safrin Salam
Cepalo Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no1.2898

Abstract

Indigenous institutions in Indonesia are a local wisdom inherited from the ancestors of the Indonesian State. This research is normative legal research, namely legal research conducted by researching and examining statutory regulations, starting from Article 18b paragraph 2 of the 1945 Constitution, 18B paragraph (2), Article 28D paragraph (1), Article 28G paragraph (1), and Article 28I paragraph (3), and the organic regulations under them. The results of the study show that the arrangements for protecting traditional institutions in Indonesia, namely that the State is obliged to protect the natural rights of humans themselves, namely customary law communities, are based on the Decision of the constitutional court no. 35/puu/ix/2012, namely customary rights in both private law and public law. John Locke's theory of protection is related to regulations issued by the State to provide legal protection for rechtgemeschappen, which needs to be studied juridically and sociologically. While the harmonization of customary institutional protection norms in Indonesia, namely by carrying out a legal review (reviewing) of legal regulations against Permendagri with Article 18b, Paragraph 2 of the 1945 Constitution, Article 6 of Law Number 39 of 1999 concerning human rights, Constitutional Court Decision Number 35/puu-ix/2012 Permendagri Number 52 of 2014 concerning the recognition and protection of customary law communities, and Circular Letter Number 3/se/iv/2014 regarding the determination of the existence of customary law communities and ulayat lands.
Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Yudin Yunus; Rahmawati; Siti Alfisyahrin Lasori; Albert Pede; Haritsa; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4884

Abstract

Abstract Bilateral negotiations are the first attempt to solve industrial relations problems. It is interesting to study in detail the urgency of bilateral negotiations to resolve industrial relations disputes and the existence of PKB as the legal basis for implementing bilateral PKB. The research method used by the author is normative legal research, which aims to find legal principles, principles and doctrines to answer legal questions. The results of the study show that bilateral negotiations as an initial effort to resolve industrial relations disputes require a commitment of good faith in the negotiation process, collective bargaining and enforcement of collective bargaining. Prudence and prudence are also required in drafting collective labor agreements so that contract clauses do not cause losses or problems in enforcement. Keywords: Urgency. Industrial Relations, Bipartite Negotiations
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era Nurul Miqat; Handar Subhandi Bakhtiar; Safrin Salam; Kunthi Tridewiyanti; Kayode Muhammed Ibrahim
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i1.17461

Abstract

Family law is part of the legal system that applies in Indonesia, which has developed along with social developments in society. This paper provides an overview of how the development of family law in Indonesia uses a normative approach and describes the development of family law in Indonesia these days. The development of family law in Indonesia is influenced by several factors, ranging from the historical aspect of law to today's social developments. The development of family law develops according to the community's needs for legal certainty and aspects related to family relations, starting from age limits for prospective husbands and prospective wives, child status, and marriage agreements to a marital status that is not administratively registered.
The Existence Legal Certainty of the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono
Musamus Law Review Vol 2 No 2 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i2.2849

Abstract

Indonesia is a country that has a history of gross human rights violations. However, the case has not been resolved. In addition to settlement through the court, a reconciliation pattern is highly recommended in the settlement of the case in question. But the rules on reconciliation have been canceled by the Constitutional Court. The results of the study concluded that the Settlement of cases of gross human rights violations was resolved with a pattern of reconciliation with the establishment of an independent institution (KKR). Besides that, the pattern of reconciliation can also be done in a family way. Reconciliation arrangements exist in several regions in Indonesia, namely Papua, Aceh and Palu Reconciliation patterns that exist in these rules vary, there are those who use the TRC pattern there are also those who use family reconciliation patterns.
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Abadina, Waode Abdul Rahim Adfiyanti, Adfiyanti Adnan, La Ode Agus Slamet Agus Slamet Al Faruq, Muhammad Rajih Albert Pede Amrullah, Muhammad Salam Andara, Darojatun Andi Marlina Andi, Samsir Andy Arya Maulana Wijaya Aswan Aswan Azhar, Eko Azis, Imron Rizki Bahmid Chatimah, Nurul Ambiyaa Cynthia C. Izu Darmawan Wiridin Dewi, Rasmala Dita Wulandari, Mya Eko Satria Endri Yenti Failu, Ismail Fauzi Ahmad Muda Firdaus, Arif Ananda Gurusi, La Hadi Supriyanto Handar Subhandi Bakhtiar Haritsa Haritsa Hasni Hasni Hassan, Abidemi Helmi Yusnita Hendrik Ruben Gelong Hezradian, Rahma Fathan Hezraria, Rahmi Fathan Hijrah Lahaling Ibrahim, Kayode Muhammad Ibrahim, Kayode Muhammed Imron Rizki A Imron Rizki A Imron Rizki A Iskandar Salju Izu, Cynthia C. Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad Kaswandi, Kaswandi Kayode Muhammed Ibrahim Kindom Makkulawuzar, Kindom Kingdom Makkulawuzar Komuna, Avelyn Pingkan Kunthi Tridewiyanti LA DEE, MUSTAKIM La Gurusi La Gurusi La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim Lasori, Siti Alfisyahrin Lisma Lisma, Lisma Mahmuda, Dewi Mahrita Aprilya Lakburlawal, Mahrita Aprilya Mansyah, Muh Sutri mashendra, Mashendra Matuankotta, Jenny K. Muh Sutri Mansyah Muhammad Karim, La Ode Mustakim La Dee Narti Narti, Narti Noviyanti Malaha Nurcahyo, Edy Nurul Miqat Oluwaseyi, Fatunsin Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky Pajaru Lombu Radjawane, Pieter Rahma Fathan Hezradian Rahmawati Rahmi Fathan Hezraria Rambu Hada Indah Rambu Susanti Mila Maramba Rasmala Dewi Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Ruliah Ruliah Saharuddin Saharuddin Salnaf Ituga, Rauf Akbar Sanjaya, I Made Gunawan Sari, Rizki Mustika Satriadi, Satriadi Serah, Yayan Siti Alfisyahri Lasori Siti Alifsyahrin Lasori Siti Nur Anisa Sri Mayanti Sri Warjiyati Sri Wijayanti Suhartono, Rizki Mustika Supardi Supardi Supriyanto Syahrul Taheriah, Nuragifah Tonny, Fajrin Umar Umar Faruq Wa Ode Zamrud Wally, Aswar Aswendi Waode Novita Ayu Muthmainna Wirawan, A. Rachmat Yunus, Yudin Yusnita, Helmi Yusran Yusran Zeti Nofita Sari