p-Index From 2021 - 2026
7.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Bina Hukum Lingkungan Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Criminal Law Musamus Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JHR (Jurnal Hukum Replik) Pamulang Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Room of Civil Society Development Jurnal Restorative SASI Journal of Transcendental Law Journal of Law and Legal Reform NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Room of Civil Social Development Jurnal Jurisprudence
Claim Missing Document
Check
Articles

Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province Lahaling, Hijrah; Lasori, Siti Alfisyahrin; Makkulawuzar, Kindom; Yunus, Yudin; Salam, Safrin
SASI Volume 28 Issue 2, June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i2.887

Abstract

Introduction:  The practice of child marriage is quite common and is rife in Gorontalo Province. From 2019 to 2021, there were 1,383 data on applicants for child marriage dispensation at the Religious Courts of the Gorontalo Province Regency/City.Purposes of the Research: To complement the shortcomings of previous studies that did not pay attention to legal protection against neglect of children's rights in line with the increasing age of child marriage in terms of the perspective of children's rights.Methods of the Research: This study uses empirical legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using literature review techniques and interviews Data analysis uses qualitative data analysis, which is analyzed theoretically to obtain prescriptive legal solutions. Results of the Research: The neglect of children's rights in cases of child marriage is more due to the unavailability of legal protection that guarantees the fulfillment of children's human rights and the legitimacy aspect of customs, culture, and traditions regarding social status in society
Penguatan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa Bahari III, Kabupaten Buton Selatan Slamet, Agus; Salam, Safrin; Hezradian, Rahma Fathan; Hezraria, Rahmi Fathan; Iskandar Salju; Al Faruq, Muhammad Rajih
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 2 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.609

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat potensi ekowisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pemberdayaan ekonomi di Desa Bahari III, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, meliputi pemetaan potensi desa, pelatihan masyarakat, pendampingan kelembagaan, dan edukasi lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sumber daya budaya dan alam yang kaya untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis nilai lokal. Pencapaian utama meliputi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta integrasi narasi budaya dalam paket wisata. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Hasil ini membuktikan bahwa pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan nilai ekonomi, memperkuat identitas lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
An Analysis of Legal Considerations of Judicial Decisions on Customary Land Disputes: A Comparison of Indonesia and Africa Salam, Safrin; La Gurusi; La Ode Muhammad Karim; Cynthia C. Izu; Supriyanto; Rasmala Dewi
Jurnal Jurisprudence Vol. 15 No. 1 (2025): Vol. 15, No. 1, June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i1.7082

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze judges’ legal considerations in adjudicating Decision No. 20/pdt/2021/PTKDI as well as to find the implications of legal changes on customary land regulations in Kondowa Village, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Methodology: This research employed the normative juridical method with the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The data were sourced from primary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Results: In Decision No. 20/pdt/2021/PTKDI, judges gave legal considerations of the decision based on inapplicable regulations. They ignored the existence of customary laws from the Kampirina Customary Institution. There are different perspectives on the indigenous rights concept as well as the legality of registering customary land. Apart from that, there are different interpretations on the Kampirina Customary Institution’s legality which is based on the Regional Regulation of Buton Regency No. 4 of 2015 on Customary Institutions and Regulation of the Ministry of Internal Affairs No. 52 of 2014 on the Guidelines to Acknowledging and Protecting Indigenous Societies. The legal implication of Decision No. 20/pdt/2021/PTKDI includes changes in the customary law on the regulations regarding customary land as well as the validity of indigenous rights from the Kampirina Customary Institution. Applications of this Study: This research can be applied by giving insight into judges’ logical dynamics in creating logical legal considerations according to the applicable regulations. Novelty/Orginality of this Study: This research offers novelty as judges’ legal considerations were analyzed using the customary law as well as the justice awareness theory, the reality theory, and the decision theory that apply in the customary law. This research yielded an analysis of judges’ legal considerations based on the customary law and the positive law that creates a sense of justice for indigenous people. Keywords: Judicial Decision, Customary Land, Customary Law, Legal Reasoning, Indonesia.   ABSTRAK  Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili Putusan No. 20/pdt/2021/PTKDI serta menemukan implikasi perubahan hukum terhadap peraturan pertanahan adat di Desa Kondowa, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil: Dalam Putusan No. 20/pdt/2021/PTKDI, hakim memberikan pertimbangan hukum atas putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku. Hakim mengabaikan keberadaan hukum adat dari Lembaga Adat Kampirina. Terdapat perbedaan perspektif mengenai konsep hak ulayat serta legalitas pendaftaran tanah adat. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran mengenai legalitas Lembaga Adat Kampirina yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Implikasi hukum dari Putusan No. 20/pdt/2021/PTKDI antara lain perubahan hukum adat terkait pengaturan tanah adat serta keabsahan hak ulayat Lembaga Adat Kampirina. Aplikasi Penelitian: Penelitian ini dapat diaplikasikan dengan memberikan wawasan mengenai dinamika logika hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang logis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebaruan/Keaslian Penelitian: Penelitian ini menawarkan kebaruan karena pertimbangan hukum hakim dianalisis menggunakan hukum adat serta teori kesadaran keadilan, teori realitas, dan teori putusan yang berlaku dalam hukum adat. Penelitian ini menghasilkan analisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan hukum adat dan hukum positif yang menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat adat. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Tanah Adat, Hukum Adat, Penalaran Hukum, Indonesia
PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN Salam, Safrin
CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.1.1-14

Abstract

Sengketa tanah ulayat masih menjadi masalah hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dan untuk menemukan model penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea belum merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Lapandewa Kaindea bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat belum merujuk pada hukum pendaftaran tanah sedangkan surat keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR BAGI KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT KOTA BAUBAU Slamet, Agus; Salam, Safrin; Aswan, Aswan; Abadina, Waode; Narti, Narti; Bahmid, Bahmid
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 8, No 5 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v8i5.26369

Abstract

Abstrak:Pelatihan pembuatan pupuk organic cair bagi pokja kelurahan sehat Baadia merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah organic secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam memanfaatkan sampah organic untuk pembuatan pupuk cair yang ramah lingkungan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh tim pengabdi Universitas Muhammadiyah Buton ini difokuskan pada kelompok kerja Kelurahan Sehat Baadia dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang. Pada Kegiatan ini Pokja Kelurahan Baadia diajarkan tentang pembuatan pupuk cair. Jenis pupuk cair organik yang dibuat yakni: (1) POC bahan baku air cucian beras+M4; (2) POC berbahan baku air cucian beras+yakult; (3) POC barbahan baku air cucian beras+ektrak kulit pisang+EM4; dan (4) POC berbahan baku air cucian beras+ekstrak kulit pisang+yakult. Berdasarkan evaluasi, pelatihan ini mencapai keberhasilan sebesar 87,5 % dengan 95 % peserta aktif berpartisipasi dan 85 % mampu mempraktekkan teknik pembuatan pupuk organic cair secara mandiri. Hasil pelatihan ini menunjukan peningkatan kesadaran lingkungan dan potensi ekonomi di kalangan peserta serta memberikan solusi terhadap permasalahan sampah organic. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan diterapkan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Baadia.Abstract: The training on making liquid organic fertilizer for the Baadia healthy village working group is part of the community empowerment effort to process organic waste in a sustainable manner. This service program provides a real contribution that can be felt by the community. This activity focuses on community empowerment, through training in making Liquid Organic Fertilizer (POC). This training was aimed at the Healthy Village Working Group (Pokja) as an effort to increase skills and awareness in sustainable organic waste management with a total of 11 members. In this activity, the Baadia Village Working Group was taught about making liquid fertilizer. The types of organic liquid fertilizer made are: (1) POC raw material for rice washing water+M4; (2) POC is made from rice + yakult washing water; (3) POC as raw material for rice washing water + banana peel extract + EM4; and (4) POC is made from rice washing water + banana peel extract + yakult. The results of this activity support the healthy village program, processing waste into appropriate and economic value and reducing community dependence on chemical fertilizers.
Integration of Juridical and Sociological Approaches in Election Criminal Law Enforcement in Indonesia: Comparison Conseil Constitutionnel France Lisma, Lisma; Satriadi, Satriadi; Salam, Safrin; Oluwaseyi, Fatunsin
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3049

Abstract

Introduction: This study analyzes the comparison of election criminal law enforcement in Indonesia with the system implemented by the Conseil Constitutionnel in France.Purposes of the Research: Analyze and compare the electoral criminal law enforcement systems in Indonesia and France, highlighting similarities and differences in dispute resolution mechanisms. In addition, this research also focuses on revealing the strengths and weaknesses of each system through juridical and sociological approaches. In this way, it is hoped that insights and recommendations will be born that can strengthen the electoral legal system in Indonesia, especially in the aspects of coordination, transparency, and effectiveness of dispute resolution.Methods of the Research: Descriptive research with literature study and comparative analysis. The results of the study show that Indonesia's electoral system faces problems of coordination between institutions, such as Election Supervisory Board, Electoral Commission, and the courts, which leads to ineffectiveness and transparency in dispute resolution. In contrast, the Conseil Constitutionnel in France has a centralized authority that allows for faster and more efficient settlement of electoral disputes.Results of the Research: The need for reform in the Indonesian electoral legal system, including the establishment of an independent institution that has full authority to handle election disputes. In conclusion, to increase efficiency and transparency, Indonesia needs to adopt a more centralized system and strengthen coordination between relevant institutions, by integrating juridical and sociological approaches in the enforcement of election criminal laws.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU-WAARA (Studi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau) (LEGAL PROTECTION FOR PASSENGER SAFETY INSURANCE GUARANTEES IN SEA SHIP TRANSPORTATION ON THE BAUBAU-WAARA CROSSING) (Study of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Baubau Branch) Wally, Aswar Aswendi; Salam, Safrin; Andara, Darojatun
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asurasi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia,baik perilaku ferbal yang di dapat dari wawancar maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-Waara diantaranya adalah Asuransi Keselamatan Penumpang merupakan jaminan yang diberikan kepada penumpang di atas kapal. Proses klaim asuransi,Jika terjadi kecelakaan, penumpang atau keluarga penumpang dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Keselamatan dan perlindungan penumpang kapal diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan jaminan asuransi ini. Pelaksanaan dan pengawasan, Merupakan tanggung jawab operator kapal untuk menjamin bahwa setiap penumpang yang membeli tiket perjalanan mendapatkan polis asuransi keselamatan. Pertanggungan asuransi, termasuk biaya perawatan medis, santunan kematian, dan santunan bagi penumpang yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (2) Perlindungan Hukum Terhadap jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-waara adalah diantaranya Penegakan hukum dan peraturan, Penegakan dan pengawasan, Pendidikan dan informasi penumpang, Penyelesaian Sengketa dan Pemrosesan Klaim Asuransi, Perlindungan hukum berbasis pengadilan, dan Evaluasi dan pembaruan peraturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peraturan yang mengatur Asuransi Keselamatan Penumpang secara konsisten berkaitan dengan keadaan saat ini dan persyaratan masyarakat. Penumpang, operator kapal, perusahaan asuransi.
Legal Reform in Interfaith Marriage Under Supreme Court Circular No. 2 of 2023 Miqat, Nurul; Salam, Safrin; Adfiyanti, Adfiyanti; Ibrahim, Kayode Muhammad; Hassan, Abidemi
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.20972

Abstract

Human nature, being composed of different genders—men and women—naturally drives the attraction and union through marriage, fulfilling the desire to live together. As outlined in Article 1 of Marriage Law No. 1 of 1974, marriage is a physical and emotional bond between a man and a woman as husband and wife, intended to establish a happy and lasting family founded on the principles of God Almighty. Marriage, therefore, holds religious significance, uniting a man and a woman as husband and wife. This study examines the Supreme Court’s decision prohibiting court rulings on interfaith marriages. Using normative research methods, the study analyzes Article 2, Paragraph 1 of the Marriage Law, which states that a marriage is valid if conducted according to the laws of each religion and belief. In response to ongoing debates and increasing pressure due to granted applications for interfaith marriage registration by district courts, the Supreme Court of Indonesia issued Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023. This circular guides judges in adjudicating interfaith marriage applications. The issuance of the circular aims to resolve the controversy surrounding interfaith marriages, which have led to various legal and social issues. Previously, judges based their decisions on Law No. 23 of 2006 on Population Administration, leading to the approval of interfaith marriage applications. However, with SEMA No. 2 of 2023, a clear directive has been established to prevent legal uncertainty and ensure uniformity in court rulings regarding interfaith marriages.
Comparative Study on the Management and Utilization of Takimpo Sara Land Based on Customary Law in Indonesia and Nigeria Salam, Safrin; Slamet, Agus; Mahmuda, Dewi; Miqat, Nurul; Izu, Cynthia C.
Media Iuris Vol. 8 No. 3 (2025): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v8i3.74753

Abstract

This study analyzes the management and utilization of Sara customary land in Takimpo Village, Buton Regency, managed by the indigenous community based on customary law principles, and compares it with the customary land management system in Nigeria. Sara land holds significant cultural, social, and economic value for the indigenous community, who manage it based on principles of collectivity and consensus. The research method used is socio-legal, employing a qualitative approach through interviews, observations, and analysis of data obtained from the indigenous community, as well as relevant legal literature. The key findings indicate that the customary law principles in Takimpo emphasize communal land ownership, consensus as the decision-making mechanism, and sustainability in land use. Although customary law is respected, there is tension with state policies that prioritize individual land ownership. A comparison with Nigeria reveals similar principles of collectivity; however, state policies in Nigeria are more dominant, leading to tensions with the customary legal system. In conclusion, legal recognition of customary land needs to be strengthened in national land policies to protect the rights of indigenous communities. Mapping customary land based on customary law is essential to ensure sustainability and protect the rights of indigenous communities in managing their land.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA Salam, Safrin; Muhammad Karim, La Ode; Taheriah, Nuragifah; Azhar, Eko; Yusran, Yusran
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.257

Abstract

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (Sea Nomads). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Bajo adalah adanya pemukiman diatas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo dan mendesign konsep perlindungan hukum hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang kemudian analisis secara preskriptif untuk mendapatkan hasil bahan hukum yakni norma hukum mengenai pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun temurun. Pemberian sertipikat tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat Suku Bajo dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Abadina, Waode Abdul Rahim Adfiyanti, Adfiyanti Adnan, La Ode Agus Slamet Agus Slamet Al Faruq, Muhammad Rajih Albert Pede Amrullah, Muhammad Salam Andara, Darojatun Andi Marlina Andi, Samsir Andy Arya Maulana Wijaya Aswan Aswan Azhar, Eko Azis, Imron Rizki Bahmid Chatimah, Nurul Ambiyaa Cynthia C. Izu Darmawan Wiridin Dewi, Rasmala Dita Wulandari, Mya Eko Satria Endri Yenti Failu, Ismail Fauzi Ahmad Muda Firdaus, Arif Ananda Gurusi, La Hadi Supriyanto Handar Subhandi Bakhtiar Haritsa Haritsa Hasni Hasni Hassan, Abidemi Helmi Yusnita Hendrik Ruben Gelong Hezradian, Rahma Fathan Hezraria, Rahmi Fathan Hijrah Lahaling Ibrahim, Kayode Muhammad Ibrahim, Kayode Muhammed Imron Rizki A Imron Rizki A Imron Rizki A Iskandar Salju Izu, Cynthia C. Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad Kaswandi, Kaswandi Kayode Muhammed Ibrahim Kindom Makkulawuzar, Kindom Kingdom Makkulawuzar Komuna, Avelyn Pingkan Kunthi Tridewiyanti LA DEE, MUSTAKIM La Gurusi La Gurusi La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim Lasori, Siti Alfisyahrin Lisma Lisma, Lisma Mahmuda, Dewi Mahrita Aprilya Lakburlawal, Mahrita Aprilya Mansyah, Muh Sutri mashendra, Mashendra Matuankotta, Jenny K. Muh Sutri Mansyah Muhammad Karim, La Ode Mustakim La Dee Narti Narti, Narti Noviyanti Malaha Nurcahyo, Edy Nurul Miqat Oluwaseyi, Fatunsin Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky Pajaru Lombu Radjawane, Pieter Rahma Fathan Hezradian Rahmawati Rahmi Fathan Hezraria Rambu Hada Indah Rambu Susanti Mila Maramba Rasmala Dewi Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Ruliah Ruliah Saharuddin Saharuddin Salnaf Ituga, Rauf Akbar Sanjaya, I Made Gunawan Sari, Rizki Mustika Satriadi, Satriadi Serah, Yayan Siti Alfisyahri Lasori Siti Alifsyahrin Lasori Siti Nur Anisa Sri Mayanti Sri Warjiyati Sri Wijayanti Suhartono, Rizki Mustika Supardi Supardi Supriyanto Syahrul Taheriah, Nuragifah Tonny, Fajrin Umar Umar Faruq Wa Ode Zamrud Wally, Aswar Aswendi Waode Novita Ayu Muthmainna Wirawan, A. Rachmat Yunus, Yudin Yusnita, Helmi Yusran Yusran Zeti Nofita Sari