Claim Missing Document
Check
Articles

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BIMA DALAM BINGKAI BUDAYA PATRIARKI Zuhrah Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.66

Abstract

The important in this research is to solve the main factor of violent in household. The research will focus on the perspective of patriarchy culture in Bima. The style of research is field research, researcher be on the field directly, he interview the objects or stakeholders who ever known about the case of violent in household. The sample is taken by using purposive sampling method, and the technique of collect data are using observation, interview, documentation and study literature. Based on the result of research, the case of violent in household in Bima District are more than in Bima City. While the data at Bima City during 2014-2015 only 17% than data at Bima District. The case of violent in household which written at Religious Court are more effected by noting care about household. There are husbands who has not the permanent job, while their wife does not want to help her husband to get job, so they get more income. The violent in household at Bima sometime it be happen to wife or children. The important in this research is to solve the main factor of violent in household. The research will focus on the perspective of patriarchy culture in Bima. The style of research is field research, researcher be on the field directly, he interview the objects or stakeholders who ever known about the case of violent in household. The sample is taken by using purposive sampling method, and the technique of collect data are using observation, interview, documentation and study literature. Based on the result of research, the case of violent in household in Bima District are more than in Bima City. While the data at Bima City during 2014-2015 only 17% than data at Bima District. The case of violent in household which written at Religious Court are more effected by noting care about household. There are husbands who has not the permanent job, while their wife does not want to help her husband to get job, so they get more income. The violent in household at Bima sometime it be happen to wife or children.
Sosialisasi Penegakan Hukum Dan Teknologi Kunci Utama Menuju Generasi  Emas 2045 Sahrul Ramadhan; Munir; Hadijah; Syamsuddin; Zuhrah; Taufik Firmanto
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1: Januari (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang efektif dan penerapan teknologi yang inovatif. SMA Muhammadiyah Kota Bima sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Artikel ini membahas pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab pada siswa, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Program pengabdian yang dilaksanakan melalui seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya kedua aspek tersebut sebagai kunci menuju Generasi Emas 2045. Dalam seminar tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa dalam sistem pendidikan, serta cara penegakan hukum yang adil dan transparan melalui teknologi. Hasil seminar menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang hukum dan teknologi meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kedua aspek tersebut dalam kehidupan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang inovatif diyakini akan menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, inovatif, dan berdaya saing global, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.  
Penguatan Ideologi Aisyiyah dan Profesionalisme Pendidik TK/KB ABA dalam Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan Husnatul Mahmudah; Zuhrah; Juhriati; Rahmawati; Retnoningsih; Nurfarhaty
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v5i1.166

Abstract

Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergartens and Playgroups (TK/KB ABA) have been integral to the Aisyiyah movement’s early childhood education mission since 1919. Strengthening organizational ideology is essential for enhancing teachers’ professionalism and fostering children’s character development. This community service program addressed the varying levels of teachers’ understanding of Al-Islam and Muhammadiyah (AIK) values, Aisyiyah ideology, and their integration into twenty-first-century learning. The program aimed to strengthen ideological understanding and professional competence through a Participatory Action Research (PAR) approach involving needs assessment, Baitul Arqam training, workshops on progressive Islamic learning design, mentoring, and continuous evaluation. The program involved 48 TK/KB ABA teachers affiliated with the Aisyiyah Bustanul Athfal Teachers Association (IGABA) in Bima Regency, West Nusa Tenggara. Results showed a 41% increase in ideological understanding and a 37% improvement in professional competence, alongside enhanced ability to integrate tauhid, moral values, and modern science into contextual learning through a sustainable mentoring model.
The Role of Religious Courts in Resolving Inheritance Disputes Through Judicial Legal Reasoning: An Analysis of 2024 Court Decisions Mukhtar; Zuhrah; Mastorat
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 5 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v5i2.4295

Abstract

Inheritance disputes remain one of the most frequently litigated civil cases before Religious Courts in Indonesia, reflecting the complexity of legal relationships among heirs as well as differences in interpreting Islamic inheritance law. Although the Religious Court possesses absolute jurisdiction over inheritance disputes involving Muslims, variations in judicial legal reasoning continue to influence the consistency and quality of judicial decisions. This study aims to analyze the role of the Religious Court in resolving inheritance disputes and examine the legal considerations employed by judges in inheritance cases adjudicated in 2024. The research adopts an empirical juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were obtained through interviews and analysis of court decisions, while secondary data were collected from legislation, legal literature, and scholarly publications concerning inheritance law and judicial authority. The findings indicate that the Religious Court performs not only an adjudicative function but also serves as an institution promoting legal certainty, justice, and societal benefit through comprehensive judicial reasoning. Judicial decisions demonstrate that judges integrate statutory provisions, Islamic legal principles, jurisprudence, and sociological considerations to achieve substantive justice. This study contributes to the development of inheritance law by proposing a comprehensive model of judicial reasoning that strengthens consistency in inheritance dispute resolution within Indonesia's Religious Court system.
TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Novi Angriani; Zuhrah; Hadijah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.815

Abstract

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Praktik ini juga meningkatkan risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan bayi, serta siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas pembatasan usia perkawinan dalam mencegah praktik perkawinan anak, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor sosial budaya, seperti adat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal lumrah, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Selain itu, mekanisme dispensasi perkawinan sering disalahgunakan, sehingga tujuan perlindungan anak belum optimal. Upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif. Selain pembaruan hukum, perlu adanya pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, penguatan peran aparat penegak hukum, optimalisasi pengawasan peradilan agama, serta kolaborasi multi-sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat-agama. Dengan sinergi tersebut, pembatasan usia perkawinan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Dekonstruksi Sistem Asabah Berbasis Kekuatan Fisik Melacak Akar Keadilan Waris pada Periode Awal Kedatangan Islam Dyah Retnaning Aryati; Eka Turkiani; Maskur; Zuhrah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 4 No 1 (2026): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v4i1.153

Abstract

Penelitian ini mengkritik fondasi epistemologis sistem asabah yang selama ini dipandang sebagai struktur patrilineal permanen dan ahistoris. Kajian ini mempertanyakan legitimasi asabah dalam konteks sosial Arab abad ke-7, ketika kekuatan fisik sangat memengaruhi distribusi harta. Tujuannya adalah mendekonstruksi asumsi permanen tersebut dengan menelusuri akar historisnya serta membuka ruang reformasi waris yang tetap sejalan dengan maqasid alshari’ah. Metode yang digunakan ialah pendekatan historishermeneutis melalui analisis kontekstual terhadap hadis waris, kitab fiqh klasik (seperti al-Mabsuth, al-Umm, dan al-Mughni), serta ijtihad sahabat untuk memahami rasio hukumnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa asabah merupakan respons reformatif terhadap tradisi Jahiliyyah, dengan prinsip keadilan (‘adl) dan maslahah sebagai pengendali utamanya. Dekonstruksi ini memberi legitimasi bagi pembaruan hukum waris modern. Kebaruan penelitian terletak pada kerangka dekonstruktif berbasis maqasid yang menghubungkan perlindungan sosial dengan distribusi harta. Pendekatan ini diharapkan mendorong pengembangan kajian internasional dan reformulasi hukum waris yang kontekstual tanpa meninggalkan tujuan dasar syariat.
Analisis Yuridis terhadap Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Husnul Khulqiyah; Gufran; Zuhrah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3975

Abstract

This study examines the limits of a notary’s authority in the preparation of authentic deeds based on the provisions of Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary and analyzes the legal consequences that arise if such authority is exercised beyond the established provisions. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that a Notary’s authority in the preparation of authentic deeds constitutes an attributive authority directly granted by law and its exercise must adhere to the established boundaries. Exceeding a notary’s authority can occur in three forms: exceeding authority in terms of subject matter, territorial scope and procedural violations. Such actions have the potential to affect the validity of the deed, thereby reducing its probative value or even causing it to lose its authentic nature.