Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.866
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Jurnal Media Hukum jurnal niara Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Ensiklopedia of Journal Unes Law Review JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmu Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Ekasakti Journal of law and Justice Lareh Law Review Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review LamLaj
Syofiarti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 140 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 140 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik Ahmad’Adiyaat Alqarni; Syofiarti; Hengki Andora
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/7pzq7b91

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik dengan fokus pada perbandingan sistem presidensial dan parlementer di negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang penelitian mengidentifikasi permasalahan rendahnya transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia dalam pengelolaan keuangan, serta kekaburan norma dalam regulasi yang menyebabkan celah praktik koruptif. Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaturan bantuan keuangan yang ideal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan reformasi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama: perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pembahasan penelitian menguraikan perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik di negara-negara Asia Tenggara dengan sistem presidensial (Filipina, Timor Leste) yang cenderung terpusat dengan dominasi eksekutif dan sistem parlementer (Malaysia, Thailand, Singapura) yang lebih terdesentralisasi dengan peran kunci parlemen. Penelitian juga membahas potensi penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan melalui APBN berpotensi meningkatkan transparansi, namun memerlukan reformasi regulasi komprehensif, penguatan lembaga pengawas, dan mekanisme pelaporan efektif.
Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Roslim, Rina; Syofiarti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fp844647

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021. Implementasi kebijakan ini di Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian kompetensi ASN dengan jabatan fungsional yang baru, kesulitan dalam memenuhi angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat, serta ketidakjelasan mekanisme kerja pasca-penyetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penyetaraan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural di Kabupaten Agam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, penerapannya masih menghadapi hambatan teknis dan administratif. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman ASN terhadap mekanisme penilaian angka kredit, keterbatasan regulasi terkait sistem kerja baru, serta adanya kekhawatiran terkait penurunan tunjangan dan stagnasi karier. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini, termasuk penguatan regulasi dan pelatihan bagi ASN yang terdampak
PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR: PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR Warman, Kurnia; Ferdi, Ferdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.4696

Abstract

If we define the provisions of Article 5 and General Elucidation number III (1) of Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA), it can be concluded that the applicable Agrarian law is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests. In the context of West Sumatra, according to Minangkabau Customary Law, all land and forests from a single tree, a single stone to a single blade of grass, from the height to the sky and the depth to the bowels of the earth are ulayat. This means that ulayat rights can be in the form of natural resources including land to the underground and space above the territory of indigenous peoples. Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles has actually instructed from the beginning that to ensure legal certainty by the Government, land registration is carried out throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations, including here, namely tanah ulayat. Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration opens up opportunities for tanah ulayat to be registered and granted management rights over it. To uphold this regulation, in 2021 the Ministry of ATR/BPN in collaboration with the Faculty of Law, Universitas Andalas organized an inventory and identification of tanah ulayat nagari in West Sumatra Province and was then followed up with Pilot Project activities that are currently underway, one of those activities is in Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency. This activity aims to provide legal certainty to the tanah ulayat of the indigenous people of Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency so that the rights of indigenous people are protected.
Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris Di Kota Padang Rahman, Richi; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2377

Abstract

Penelitian ini membahas jual beli tanah Pusako Tinggi Kaum di Kota Padang yang sudah terdaftar berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui notaris. Tanah Pusako Tinggi, yang pada dasarnya tidak dapat diperjualbelikan menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan fakta di mana proses jual beli tetap terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji proses pendaftaran tanah Pusako Tinggi, pelaksanaan jual beli melalui PPJB, dan perubahan nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah kaum tetap mencantumkan representasi kaum sebagai pemilik berdasarkan kesepakatan, meskipun prosedurnya mirip dengan sertifikasi tanah individu. Namun, berdasarkan pepatah adat, hak milik komunal tanah tidak dapat dialihkan sepenuhnya melalui jual beli. Proses pengikatan jual beli ini juga menunjukkan adanya konflik antara penerapan hukum adat dan hukum positif, terutama terkait pengakuan hak kolektif masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum agraria, hukum adat, dan mekanisme jual beli tanah ulayat di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi agar ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional untuk mengurangi konflik terkait tanah ulayat.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Afandi, Rio; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2378

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau.
Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Melalui Notaris di Kota Padang Febriani, Diana; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2432

Abstract

Kebutuhan yang sangat tinggi atas tanah membuat seseorang terkadang harus berupaya mendapatkan tanah dengan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan yang ada. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelepasan hak atas tanah pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui notaris di Kota Padang. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelepasan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan dengan membuat Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah di hadapan Notaris. Dalam pengadaan tanah, proses pelepasan hak atas tanah dibuktikan dengan surat pelepasan hak (SPH) atas tanah yang dibuat di hadapan notaris, Camat atau Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada pelepasan hak yang dilakukan melalui SPH yang diterbitkan oleh Camat, maka proses pelepasan haknya dilakukan dengan melibatkan tim kecamatan dan SPH-nya ditandatangani oleh Camat. Adapun pelepasan hak yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor BPN dilakukan langsung di hadapan Kepala Kantor BPN sekaligus dilakukan penyerahan ganti rugi di saat itu juga. Proses pendaftaran tanah merupakan proses akhir dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangungan untuk kepentingan umum dimana tanah yang dilepaskan haknya oleh pemilik hak sebelumnya telah beralih haknya kepada instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dan dibuktikan dengan adanya sertipikat yang didapat dengan mendaftarkan tanah tersebut secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kedudukan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Syair, Kiki Rahmat; Syofiarti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7h8nnt08

Abstract

Penerbangan merupakan sektor strategis yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh otoritas bandar udara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam pelaksanaan pengawasan di bidang angkutan udara, Inspektur Angkutan Udara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015  tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan kedudukan Inspektur Angkutan Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Inspektur Angkutan Udara, serta didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui penelusuran terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik pengawasan di lapangan. Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memiliki kedudukan yang lemah karena kewenangannya terbatas hanya sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara di wilayah kerjanya. Kewenangan yang dimiliki adalah berupa mandat, di mana tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang mencakup kegiatan inspeksi, monitoring, dan surveillance dan termasuk dalam kategori pengawasan eksternal, baik preventif maupun represif. Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah kerja tanpa rute penerbangan langsung, serta kendala anggaran, yang secara keseluruhan menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan
Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan Syofiarti; Fatimah, Titin; Aini, Nur
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.468

Abstract

ABSTRAK Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan telah terjalin begitu erat. Sayangnya hubungan ini belum didukung dengan tata kelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang memadai hingga berujung pada hadirnya konflik kehutanan. Salah satu konflik yang terjadi adalah penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Nagari Air Bangis yang belum mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, bagaimana hak masyarakat sekitar kawasan hutan dan implementasi prinsip keterlanjuran pada kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan serta hak-hak masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan telah diatur sedemikian rupa. Sayangnya berbagai faktor penyebab konflik masih terjadi hingga menuntut hadirnya penyelesaian yang aplikatif dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dari uraian kajian ini, maka solusi yang dapat dihadirkan terkait problematik hukum penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit yang telah terjadi di Nagari Air Bangis dapat diselesaikan dengan mekanisme forest amnesty sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci: kawasan hutan; konflik kawasan hutan; masyarakat sekitar kawasan hutan; perkebunan.   Abstract The relationship between the community with forest areas  has been very close. Unfortunately, this relationship has not been supported by adequate regulations that lead to the presence of forestry conflicts. One of the conflicts that occurred was the use of forest areas for oil palm plantations in Nagari Air Bangis which until now has not received certainty and legal justice. This research aims to answer the problem of how to regulate the use of forest areas for plantation activities, how the rights of CAFA and how to implement the principle of abandonment in plantation activities in forest areas. With an empirical juridical approach that is descriptive and analytical, the author concludes that in fact the rights of communities in the use of forest areas and the use of forest areas for plantation activities have been regulated in such a way. Unfortunately, various factors that cause conflicts still occur to demand an applicable and just solution for the communities around the forest. From the description of this study, the solutions that can be presented related to the problem of using forest areas for oil palm plantation activities by the forest amnesty mechanism as regulated in the Job Creation Law. Keywords: forest area; forest area conflicts; communities around forest areas; plantation.
Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan Syofiarti; Fatimah, Titin; Aini, Nur
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.468

Abstract

ABSTRAK Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan telah terjalin begitu erat. Sayangnya hubungan ini belum didukung dengan tata kelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang memadai hingga berujung pada hadirnya konflik kehutanan. Salah satu konflik yang terjadi adalah penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Nagari Air Bangis yang belum mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, bagaimana hak masyarakat sekitar kawasan hutan dan implementasi prinsip keterlanjuran pada kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan serta hak-hak masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan telah diatur sedemikian rupa. Sayangnya berbagai faktor penyebab konflik masih terjadi hingga menuntut hadirnya penyelesaian yang aplikatif dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dari uraian kajian ini, maka solusi yang dapat dihadirkan terkait problematik hukum penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit yang telah terjadi di Nagari Air Bangis dapat diselesaikan dengan mekanisme forest amnesty sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci: kawasan hutan; konflik kawasan hutan; masyarakat sekitar kawasan hutan; perkebunan.   Abstract The relationship between the community with forest areas  has been very close. Unfortunately, this relationship has not been supported by adequate regulations that lead to the presence of forestry conflicts. One of the conflicts that occurred was the use of forest areas for oil palm plantations in Nagari Air Bangis which until now has not received certainty and legal justice. This research aims to answer the problem of how to regulate the use of forest areas for plantation activities, how the rights of CAFA and how to implement the principle of abandonment in plantation activities in forest areas. With an empirical juridical approach that is descriptive and analytical, the author concludes that in fact the rights of communities in the use of forest areas and the use of forest areas for plantation activities have been regulated in such a way. Unfortunately, various factors that cause conflicts still occur to demand an applicable and just solution for the communities around the forest. From the description of this study, the solutions that can be presented related to the problem of using forest areas for oil palm plantation activities by the forest amnesty mechanism as regulated in the Job Creation Law. Keywords: forest area; forest area conflicts; communities around forest areas; plantation.
Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah Marlina, Yuli; Faniyah, Iyah; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6ct0z286

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya.” pembinaan dan pengawasan notaris didaerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai Pasal 69 dan 70 UUJN. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan MPD di lapangan tahun 2022 sampai dengan 2024 didapatkan data notaris yang melakukan pelanggaran kode etik baik dari pengaduan masyarakat ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris di wilayah kerja MPD Pariaman. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data sprimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dikumpulkan dengan cara melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Data yang didapat kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pertama Pembinaan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman dilakukan secara preventif, seperti melalui sosialisasi hukum bersama Kanwil Kemenkumham atau rapat koordinasi MPD, serta secara korektif, seperti pemanggilan notaris yang terlambat menyerahkan laporan bulanan atau tidak mematuhi standar protokol. Kewenangan MPD ini didasarkan pada atribusi dari UUJN serta delegasi kewenangan dari MPW. Kedua Pelaksanaan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman melalui  pemeriksaan protokol Notaris, pemeriksaan laporan bulanan notaris. pemeriksaan fisik kantor, klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi ke MPW. Ketiga Tindak Lanjut dari Pembinaan dan Pengawasan Notaris  Pariaman oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pemberian teguran tertulis, sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran ringan, pemanggilan klarifikasi untuk memastikan objektivitas penanganan dugaan pelanggaran, rekomendasi pemeriksaan ke MPW jika pelanggaran berat atau berulang terjadi.
Co-Authors A. Irzal Rias AA Sudharmawan, AA Abdhy Walid Siagian Adryzeb Z, Glanovix Afandi, Rio Agusvia Rahmi Yanti Ahmad’Adiyaat Alqarni Al Amin, M. Rizkal Alfarisi Putra, Dino Alvionita, Novi Andini, Maysha Andora, Hengky Anisa Noverina Heriyus Anisa Rahman Anton Rosari Ardi Abbas Ardiansyah Putra Ardiansyah Putra Arfiani Arfiani Arfiani Ari, Kurniadi Arief Wicaksana, Tegar Asmar, Nisa Dewi Aulia Khairi, Fidela Azmi Fendri Bayu Rahmaddoni Beatrix Benni Dahlil Marjon Darmini Roza Darnis Darnis, Darnis Desvira, Herma Devia Rahma Pratisa Dian Mustika Ditha, Fara Eflinur Eflinur Eflinur, Eflinur Elvardi, Jean Elwi Danil Fachri, Ahmad Fadhilla Efriandini, Farah Fadila Rusyda Fadila Rusyda Fahlevi Fahlevi Fahlevi, Fahlevi Fahmi Akbar NR Faizatul Khairani Isman Fakhruddin, Husni Muhammad Fara Ditha Fatrianita Tambunan Fauzul amri Febriani, Diana Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Furqan, Steffi Zafia Gusminarti, Gusminarti Hardi, Imelda Hengki Andora Hengki Andora Hengky Andora Heriyus, Anisa Noverina Husni Muhammad Fakhruddin Ilham Yahya Imelda Hardi Indraddin Inggir Deviandari Isman, Faizatul Khairani Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Jalmas, David Jasim, Rahmi Kevin Muhammad Yades Khairani Khairani Khairani Kurnia Warman Kurnianti, Dian Lesta, Arelita cheisya Lisa Medika Yati Lizty, Sheilla Luky Kurniawan luky kurniawan, luky M. Rizkal Al Amin M. Zaki M.Hasbi Mardenis Mardenis Marlina, yuli Maulani, Reza Sri Muhammad Halkis Muhammad Irvan Muhammad Suhani Muhammad Syarif Muhammad Syarif, Muhammad Muhammad Yades, Kevin Nadya Paramitha Nani Mulyati Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Novi Alvionita Novita, Nila NR, Fahmi Akbar NUR AINI Nur Aini Paramitha, Nadya Permata Kasman, Reta Pratisa, Devia Rahma Prim, Febiola Felda Pujha Setiawan J Putra, Gustinof Hase Qurratul Aini Rahayu Triningsih, Puja Rahmad, Vorry Rahmaddoni, Bayu Rahman, Richi Rahmatika Hakim, Tia Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Retno Anggraini Reza Sri Maulani Rias, Irzal Romi Romi, Romi Rosari, Anton Roslim, Rina Rusyda, Fadila Saibih, Junaedi Saldi Isra Sari Wulan Sari Wulan, Sari Setiawan J, Pujha Sofyan, Syofirman Sri Arnetti Steffi Zafia Furqan Sucy Delyarahmi Suhani, Muhammad Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Suti Rahmi, Aidhil Syahputra, Julfahmi Syair, Kiki Rahmat Syofirman Syofyan Tia Rahmatika Hakim Titin Fatimah Titin Fatimah Titin Fatimah Vorry Rahmad Waldani, Izmi Wetria Fauzi Yahya, Ilham Yasniwati, Yasniwati Yaswirman, Yaswirman Yati, Lisa Medika Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudha, Unggul Hangga Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Zaki, M. Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zulfitri, Amelia