Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.866
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Jurnal Media Hukum jurnal niara Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Ensiklopedia of Journal Unes Law Review JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmu Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Ekasakti Journal of law and Justice Lareh Law Review Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review LamLaj
Syofiarti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 140 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 140 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok Novita, Nila; Syofiarti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/wwc40n87

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan pada Pasal 7 tentang batasan usia pernikahan yang semula batas usia pernikahan bagi pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018. Setelah diberlakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada Pengadilan Agama Solok mengalami kelonjakan permintaan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertfikat Ari, Kurniadi; Roza, Darmini; Syofiarti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0x9jpr06

Abstract

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, berdsarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan itu jika ada perorangan dan badan hukum yang keberatan terhadap keputsuan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan komptensi absolut Pengadalian Tata Usaha Negara. Terdapat fakta hukum, Pengadilan  Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertfikatselanjutnya dalam putusannnya menyatakan bahwa sertfikat Para Tergugat tidak Sah.
Strengthening Land Allocation Policies for Empowering Local Farmers in Palm Oil Plantations Waldani, Izmi; Amri, Fauzul; Halkis, Mhd; Andora, Hengki; Warman, Kurnia
Lex Publica Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.11.1.2024.248

Abstract

This study investigates the implementation of the obligation to allocate 20% of plantation land to farmers from a jurisdictional perspective by using a case study of PT. Wanasari Nusantara in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The obligation, stipulated under the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 26 of 2007, aims to empower local communities and foster regional economic development. Employing an empirical legal research methodology, this study analyzes legal frameworks and qualitative data gathered through stakeholder interviews. The findings indicate that the company has not fully complied with its obligations, largely due to inadequate oversight and a lack of transparency in the management and expansion of Land Use Rights (Hak Guna Usaha or HGU). From the perspective of spatial planning law, land allocation policies are vital to ensure equitable access to land resources. However, these policies require stronger regulatory frameworks and enforcement mechanisms to achieve their objectives. The study concludes by recommending a comprehensive revision of supervision mechanisms and an enhanced governmental role to ensure effective implementation of land allocation policies. This approach is essential for achieving distributive justice and promoting sustainable social and economic development.
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN SEBAGAI KETAHANAN PANGAN NASIONAL Syofiarti, Syofiarti
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18405

Abstract

Pada bulan Maret 2020, Food and Agriculture Organization (FAO) melalui laporannya memberikan peringatan tentang ancaman krisis pangan global akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui program strategis nasional (PSN) yang salah satunya adalah food estate. Dalam sejarahnya food estate telah empat kali dilaksanakan di Indonesia dan seluruhnya dinyatakan gagal. Namun Presiden Joko Widodo tetap menginisiasi pembentukan program food estate 2020-2024. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam  food estate sebagai program ketahanan pangan nasional. Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembangunan food estate, MHA menjadi kaum yang termarjinalkan. Hal ini dikarenakan kawasan hutan MHA menjadi objek dalam pembangunan food estate, namun dalam pengaturan terkait food estate, tidak sama sekali ditemukan pengaturan berupa perlindungan kepada MHA sebagai pihak yang akan terdampak. Sehingga, hal ini berimplikasi kepada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan adat untuk pembangunan food estate. Sehingga dari hasil tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dalam mengupayakan apapun bentuk pembangunan dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang telah dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak MHA.
PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR Warman, Kurnia; Ferdi, Ferdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.4696

Abstract

If we define the provisions of Article 5 and General Elucidation number III (1) of Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA), it can be concluded that the applicable Agrarian law is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests. In the context of West Sumatra, according to Minangkabau Customary Law, all land and forests from a single tree, a single stone to a single blade of grass, from the height to the sky and the depth to the bowels of the earth are ulayat. This means that ulayat rights can be in the form of natural resources including land to the underground and space above the territory of indigenous peoples. Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles has actually instructed from the beginning that to ensure legal certainty by the Government, land registration is carried out throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations, including here, namely tanah ulayat. Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration opens up opportunities for tanah ulayat to be registered and granted management rights over it. To uphold this regulation, in 2021 the Ministry of ATR/BPN in collaboration with the Faculty of Law, Universitas Andalas organized an inventory and identification of tanah ulayat nagari in West Sumatra Province and was then followed up with Pilot Project activities that are currently underway, one of those activities is in Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency. This activity aims to provide legal certainty to the tanah ulayat of the indigenous people of Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency so that the rights of indigenous people are protected.
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat Putra, Gustinof Hase; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.79-89.2024

Abstract

Land and Building Tax (LBT) in the Plantation sector is a tax on land and buildings that are owned, benefited from, owned, or controlled by an individual or legal entity located in the area stated in the plantation business permit and plantation business use rights. The management is the authority of the Central Government. In the plantation business, every business actor with a particular land area must have a plantation business permit issued by the Regional Government. The results of this LBT collection are handed over entirely to the regional government through profit-sharing funds. The Problems that will be studied are: How is the management of LBT for plantation businesses in West Sumatra; How is the financial relations between the Central Government and the Regional Governments in managing LBT of Plantation businesses in West Sumatera; and How to delegate the management of LBT in the Plantation Sector to the Regional Government in West Sumatera. The author uses empirical juridical research methods and an analytical description in this writing. The research results concluded that the management of LBT for plantation businesses in West Sumatra is managed by The Central government in the LBT Plantation Sector and The Regional Government in the form of LBT for the Rural-Urban Sector. The Financial relationship between the Central Government and Regional Governments in managing LBT for plantation businesses is to transfer funds to the regions through Tax Profit Sharing and Palm Oil Profit Sharing Funds. Management of LBT in the Plantation Sector should be delegated to The Regional Government, and the Regional Government is capable and ready to manage it.
Kebijakan Afirmatif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah Papua Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Yudha, Unggul Hangga; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.214-223.2024

Abstract

The affirmative policy allowing the State to do more to the unrepresented group within the framework of equality and justice is enshrined in Article 28 H (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 which states that everyone is entitled to special facilities and treatment for equal opportunities and benefits in order to equity and justice. In the government procurement through providers, the Papua Special Autonomy Act forms the basis for the affirmative policy to be established. The study aims to analyze the existence of affirmative policy of government procurement through providers and to examine the content of the article according to the hierarchy of the regulations. The study uses a normative and descriptive approach, legal research to describe and test applicable norms or provisions. Research results: First: the affirmative policy of government procurement through providers requires the existence of the participation of papuan economic operator directly in government procurements through providers in the territory of Papua, where the criteria of Papuan economic operator have also been set out in the regulations. Secondly, in the content of Article 2 of the Papua Governor Regulation Number 46 of 2021 on Government Procurement in Papua Province, it is explained that the scope of application of the governor's regulation includes the government procurement financed by the State Budget Funds. This is contrary to the content of article 4 Paragraph (1) letter a of the Regulation of the Minister of Public Works and Housing No. 1 of 2023 on the Guidelines for the Supervision of the Maintenance of Construction Services Implemented by the Provincial Government, the District, and the City which explains that the authority of the local government of the provinces, the districts and the towns in supervising the maintenance of the construction services, including the process of government procurement, is limited only to the activities of construction financed with the Regional Budget Funds.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang Permata Kasman, Reta; Khairani; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xg9r0171

Abstract

PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan efektivitas hukum suatu norma peraturan hukum dapat dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, termasuk memberikan jasa Pelayanan yang sehubungan pelaksana jabatan seperti mengurus Roya Sertipikat, peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Ke Hak Milik. Masyarakat membutuhkan jasa PPAT dalam Perbuatan Peralihan hak atas tanah disamping untuk membuat akta peralihan, juga sekaligus meminta untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak baik PPh maupun BPHTB dimana kenyataannya PPAT membantu menyetorkan pajak BPHTB dan PPh yang merupakan kewajiban para pihak, hal tersebut dilakukan dengan menerima surat kuasa bermaterai cukup, dimana hal tersebut melahirkan tangung jawab hukum secara personal kepada PPAT. Metode penelitian ini  bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris,menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah 1).Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembayaran Pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah, PPAT menyampaikan informasi dan dalam proses pengenaan BPHTB dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak BPHTB sebagai penunjang meningkatkan pendapatan daerah. 2).Sanksi hukum yang diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Perwako. PPAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap pelanggaran. Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00  untuk setiap laporan.
Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris Di Kota Padang Rahman, Richi; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2377

Abstract

Penelitian ini membahas jual beli tanah Pusako Tinggi Kaum di Kota Padang yang sudah terdaftar berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui notaris. Tanah Pusako Tinggi, yang pada dasarnya tidak dapat diperjualbelikan menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan fakta di mana proses jual beli tetap terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji proses pendaftaran tanah Pusako Tinggi, pelaksanaan jual beli melalui PPJB, dan perubahan nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah kaum tetap mencantumkan representasi kaum sebagai pemilik berdasarkan kesepakatan, meskipun prosedurnya mirip dengan sertifikasi tanah individu. Namun, berdasarkan pepatah adat, hak milik komunal tanah tidak dapat dialihkan sepenuhnya melalui jual beli. Proses pengikatan jual beli ini juga menunjukkan adanya konflik antara penerapan hukum adat dan hukum positif, terutama terkait pengakuan hak kolektif masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum agraria, hukum adat, dan mekanisme jual beli tanah ulayat di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi agar ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional untuk mengurangi konflik terkait tanah ulayat.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Afandi, Rio; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2378

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau.
Co-Authors A. Irzal Rias AA Sudharmawan, AA Abdhy Walid Siagian Adryzeb Z, Glanovix Afandi, Rio Agusvia Rahmi Yanti Ahmad’Adiyaat Alqarni Al Amin, M. Rizkal Alfarisi Putra, Dino Alvionita, Novi Andini, Maysha Andora, Hengky Anisa Noverina Heriyus Anisa Rahman Anton Rosari Ardi Abbas Ardiansyah Putra Ardiansyah Putra Arfiani Arfiani Arfiani Ari, Kurniadi Arief Wicaksana, Tegar Asmar, Nisa Dewi Aulia Khairi, Fidela Azmi Fendri Bayu Rahmaddoni Beatrix Benni Dahlil Marjon Darmini Roza Darnis Darnis, Darnis Desvira, Herma Devia Rahma Pratisa Dian Mustika Ditha, Fara Eflinur Eflinur Eflinur, Eflinur Elvardi, Jean Elwi Danil Fachri, Ahmad Fadhilla Efriandini, Farah Fadila Rusyda Fadila Rusyda Fahlevi Fahlevi Fahlevi, Fahlevi Fahmi Akbar NR Faizatul Khairani Isman Fakhruddin, Husni Muhammad Fara Ditha Fatrianita Tambunan Fauzul amri Febriani, Diana Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Furqan, Steffi Zafia Gusminarti, Gusminarti Hardi, Imelda Hengki Andora Hengki Andora Hengky Andora Heriyus, Anisa Noverina Husni Muhammad Fakhruddin Ilham Yahya Imelda Hardi Indraddin Inggir Deviandari Isman, Faizatul Khairani Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Jalmas, David Jasim, Rahmi Kevin Muhammad Yades Khairani Khairani Khairani Kurnia Warman Kurnianti, Dian Lesta, Arelita cheisya Lisa Medika Yati Lizty, Sheilla Luky Kurniawan luky kurniawan, luky M. Rizkal Al Amin M. Zaki M.Hasbi Mardenis Mardenis Marlina, yuli Maulani, Reza Sri Muhammad Halkis Muhammad Irvan Muhammad Suhani Muhammad Syarif Muhammad Syarif, Muhammad Muhammad Yades, Kevin Nadya Paramitha Nani Mulyati Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Novi Alvionita Novita, Nila NR, Fahmi Akbar Nur Aini NUR AINI Paramitha, Nadya Permata Kasman, Reta Pratisa, Devia Rahma Prim, Febiola Felda Pujha Setiawan J Putra, Gustinof Hase Qurratul Aini Rahayu Triningsih, Puja Rahmad, Vorry Rahmaddoni, Bayu Rahman, Richi Rahmatika Hakim, Tia Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Retno Anggraini Reza Sri Maulani Rias, Irzal Romi Romi, Romi Rosari, Anton Roslim, Rina Rusyda, Fadila Saibih, Junaedi Saldi Isra Sari Wulan Sari Wulan, Sari Setiawan J, Pujha Sofyan, Syofirman Sri Arnetti Steffi Zafia Furqan Sucy Delyarahmi Suhani, Muhammad Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Suti Rahmi, Aidhil Syahputra, Julfahmi Syair, Kiki Rahmat Syofirman Syofyan Tia Rahmatika Hakim Titin Fatimah Titin Fatimah Titin Fatimah Vorry Rahmad Waldani, Izmi Wetria Fauzi Yahya, Ilham Yasniwati, Yasniwati Yaswirman, Yaswirman Yati, Lisa Medika Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudha, Unggul Hangga Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Zaki, M. Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zulfitri, Amelia