Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI TEMATIK ATAS VALIDITAS DAN PEMAKNAAN Muh. Yunan Putra; Aisyah Kara; Abdul Rahman Sakka
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dampak negatifnya dapat sangat merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Mereka sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada masa depan mereka. Penting untuk membahas isu pernikahan dini karena berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan individu serta masyarakat. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (library research) yang menerapkan metode deskriptif-kualitatif. Pemilihan metode deskriptif-kualitatif dilakukan tidak hanya karena kesesuaiannya dengan objek dan fokus kajian, tetapi juga karena penelitian ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur statistik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun dalam Islam pernikahan anak dianggap boleh, namun hal ini bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya kebijakan tersebut dengan menimbang berbagai macam alasan dan praktek lapangan yang banyak mengakibatkan dampak negatif akibat pernikahan anak (dini). Bukan berarti pemerintah Indonesia melawan hukum Islam, namun lebih kepada pencegahan setelah melihat berbagai macam kejadian dan dampak negatif
Nilai-nilai Akhlak dalam Pembentukan Karakter Menurut Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Moral Values in Character Formation According to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī M. Fadli; Aisyah Kara; Abdul Rahman Sakka
JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis Vol. 3 No. 2 (2025): JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/frabe856

Abstract

This study examines the moral values of character formation as reflected in the Prophet’s hadiths within Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. It arises from the contemporary crisis of morality and character, emphasizing the need to revitalize prophetic ethics and spiritual values in Islamic education. The aim of this research is to describe the concept of character formation in the Prophet’s traditions, identify key moral values, and analyze their relevance to modern character education. Employing a qualitative method with a thematic (mawḍū‘ī) approach, primary data were collected from Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and supported by secondary literature on hadith interpretation and Islamic education. Data were analyzed descriptively and contextually to uncover the relationship between moral values and practical character education. The findings reveal that the hadiths highlight fundamental virtues such as honesty (ṣidq), trustworthiness (amānah), patience (ḥilm), and humility (tawāḍu‘) as the foundation of a noble Muslim personality. These values establish harmony between the human–God relationship (ḥabl min Allāh) and interpersonal ethics (ḥabl min al-nās). Theoretically, this research enriches thematic hadith studies in the discipline of Islamic education; practically, it contributes to developing a hadith-based framework for moral and character education relevant to the challenges of the modern era.
SISTEM SANKSI PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Sukirno, Sukirno; Kara, Sitti Aisyah; Jumadi, Jumadi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6738

Abstract

Sistem sanksi terhadap tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan hukum Islam, yaitu di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang bisa termasuk jarimah hudud, qishahsh, dan ta’zir tergantung kepada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dana anak berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, satu diantaranya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar mendorong anak-anak tersebut terdorong untuk mengikuti ajakan dari para pelaku. Kondisi tingkat kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi dika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada.
PERAN SULTAN MUHAMMAD MULIA IBRAHIM SYAFIUDDIN DI KESULTANAN SAMBAS 1931-1943 DALAM BIDANG REVITALISASI LEMBAGA PERADILAN AGAMA Posha, Beti Yanuri; Sewang, Ahmad M.; H. Kara, Siti Aisyah; Siraj, Arifuddin
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 1 (2018): April
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i1.7297

Abstract

Sambas adalah salah satu Kesultanan Melayu yang cukup lama eksis di tanah Borneo. Kerajaan Islam Sambas atau yang disebut Kesultanan Sambas berdiri pada paruh kedua pertengahan abad ke-17 M. Kesultanan Sambas terkenal besar sejak sultan Sambas yang pertama Sultan Muhammad Syafiuddin I (1631-1668 M). Kejayaan Kesultanan Sambas telah membesarkan nama negeri Sambas, sampai pada Sultan Sambas ke-15 yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin (1931-1943 M). Raden Muhammad Mulia Ibrahim adalah putra Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Muhammad Syafiuddin II. Pendidikan awal Raden Muhammad Mulia Ibrahim diperolehnya dari lingkungan keluarga terutama pendidikan yang diterapkan oleh kakeknya sendiri Sultan Muhammad Syafiuddin II dan ayahnya Raden Ahmad. Sebelum dinobatkan, pada tanggal 2 Mei 1931 M, Belanda mengikat kontrak politik dengan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan Sambas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang termaktub dalam Staatsblad Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan Korte Verklaring atau Akte Van Vereband. Kepada sultan sebagai Het Zelfbestuur dikuasakan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain untuk melaksanakan hukum agama Islam dan hukum adat. Adapun peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin dalam pengembangan Islam meliputi pembaruan di bidang pendidikan Islam, revitalisasi lembaga peradilan agama dan pranata sosial keagamaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan mengkaji kembali bagaimana peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, khususnya dalam revitalisasi lembaga peradilan agama di Kesultanan Sambas 1931-1943.
PERAN DOSEN WANITA UIN ALAUDDIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Safriani, Laela; Kara, Aisyah; Kurniati, Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v4i2.7383

Abstract

Tulisan ini akan mendeskripsikan peran dosen wanita UIN Alauddin Makassar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pandangan dosen wanita UIN Alauddin Makassar tentang keluarga sakinah dan kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Lokasi penelitian ini di UIN Alauddin Makassar. Sumber data diambil hasil wawancara dengan beberapa dosen wanita di UIN Alauddin Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan wawancara, serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Uji validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen wanita UIN Alauddin Makassar memandang keluarga sakinah sebagai sebuah keluarga yang bukan saja telah mapan secara rohani, ekonomi, dan sosial, melainkan juga telah mampu berkontribusi terhadap lingkungan sekitar bahkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah III plus menurut Kementerian Agama.Hambatan dalam usaha mempertahankan kesakinahan rumah tangga yaitu terbatasnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, dan kesibukan atau padatnya jam kerja diluar rumah, dan kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Guna mengatasi hambatan tersebut para dosen wanita UIN Alauddin Makassar memilih untuk bersikap positif dan memanfaatkan secara maksimal waktu yang ada untuk keluarga, dan senantiasa membangun komunikasi dengan keluarga baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kontribusi dosen wanita UIN Alauddin Makassar terhadap pembentukan keluarga sakinah melalui empat aspek, yakni aspek agama, ekonomi, sosial, dan psikologis. Kontribusi mereka di aspek agama ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan agamis di dalam rumah tangga. Di aspek ekonomi, kontribusi mereka sangat nyata karena mereka telah menjadi salah satu pilar ekonomi rumah tangga. Di aspek sosial, mereka telah berhasil menaikkan status sosial rumah tangga dengan profesi mereka sebagai pendidik. Di aspek psikologis, segala konsekuensi positif dari profesi mereka sebagai pendidik telah membebaskan rumah tangga mereka dari perasaan inferior (minder) dan menghadirkan rasa bersyukur.
Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Andi Airiza Rezki Syafa’at; Aisyah Kara; Asni; Kurniati; Indo Santalia
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.361

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan perempuan Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelurusan hasil wawancara bersama wanita Pegawai Negeri Sipil, dilakukan dengan pendekatan hukum empiris, pendekatan kualitatif, serta pendekatan maqāṣid al-syarī’ah. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara Wanita Pegawai Negeri Sipil dan aktivis Wanita di Kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan penarikan Kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pandangan perempuan PNS di kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) menunjukkan bahwa ada 14 orang setuju dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, sedangkan 10 orang tidak setuju dengan peraturan tersebut. 2). Dalam perspektif Maqashid Syari’ah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 adalah Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal. Sebaliknya, Maqashid Syari'ah yang tidak sejalan dengan peraturan tersebut adalah Hifz al-Din dan Hifz al-Aql.
Hak Politik Perempuan Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar (Analisis Siyasah Syar’iyyah) Ade Ihwana Ilham; Sitti Aisyah Kara; Fatmawati; Usman; Zulfahmi
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak politik perempuan perspektif muslimah wahdah islamiyah di kota Makassar (Analisis siyasah syar’iyyah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan teologi normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak politik  perempuan Muslimah Wahdah Islamiyah memiliki hak untuk memilih dan Hak Amar ma’ruf Nahi Mungkar. Perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam politik dengan menggunakan hak suara. Sedangkan Perempuan untuk di pilih menjadi pemimpin wahdah Islamiyah tidak merekomendasikan untuk Waliyul amr, Adapun untuk calon legislatif perempuan, maka belum direkomendasikan melihat belum adanya kebutuhan yang mendesak akan hal tersebut, disamping pertimbangan maslahat dan mudaratnya dari berbagai sisi, dan fakta belum adanya SDM dan logistik yang memadai kaum perempuan. Perempuan Wahdah Islamiyah menjalani peran kepemimpinannya dalam scope tertentu, menjadi ketua lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau komunitas, yang di dalamnya terdapat kaum perempuan saja, karena tidak ingin bercampur baur dengan kaum laki-laki dan akan menghindarinya menurut kesanggupannya, tidak mencari-cari jalan untuk bercampur dengan laki-laki dan tidak mendorong orang lain melakukannya.
Konsep Mediasi Berbasis Hadis Nabi dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Modern Indonesia Muhammad Achyar Hamid; Abdul Rahman Sakka; St. Aisyah Kara
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v12i2.62435

Abstract

This study explores the application of mediation values contained in the Prophet Muhammad’s hadith within the framework of Indonesia’s modern judicial system. Using a normative-theological approach and a descriptive-analytical qualitative method, the research examines hadiths related to iṣlāḥ (reconciliation) alongside national regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, as the contextual foundation. The findings reveal that the principles of iṣlāḥ in the hadith emphasize justice (‘adl), compassion (raḥmah), sincerity (ikhlāṣ), and public welfare (maṣlaḥah) as the ethical pillars of mediation. These values parallel and complement the paradigm of restorative justice in contemporary law. However, mediation practices in Indonesian courts are often understood merely as administrative procedures, leaving the spiritual and transformative dimensions of the hadith underrepresented. This paper proposes an integrative model emphasizing the capacity building of mediators based on Islamic ethics, the formulation of a mediation code of conduct combining theological and technical aspects, and judicial policies that assess mediation outcomes not only quantitatively but also qualitatively, such as the restoration of relationships and the inner peace of disputing parties. Further recommendations include developing an “Islamic Mediation Ethics” curriculum in legal education institutions and conducting future research on the application of hadith-based mediation principles in criminal, family, and economic law. Thus, mediation grounded in the Prophetic tradition not only reduces the burden of the judiciary but also strengthens the law’s role as an instrument of moral cultivation and social welfare.