Articles
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang
Susilowati Suparto;
Elisatris Gultom;
Artaji Artaji;
Hazar Kusmayanti;
Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.
Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksanaanya
Syafira Aisya Kamila;
Muhamad Amirulloh;
Elisatris Gultom
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.229
Tort against the use of the application name in the Tiktok Cash application is one of the negative impacts of information technology-oriented social and economic activities. This study aims to find the legal responsibility of Tiktok Cash as the administrator of the electronic system operator and government responsibility. The approach method used in this study is the normative juridical research method approach with descriptive-analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories related to the problem of using the name Tiktok in the Tiktok Cash application. The results of the study concluded that the actions carried out by Tiktok Cash application were tort acts stipulated in Article 28 paragraph (1) EIT LAW. In line with Article 15 EIT LAW, Tiktok Cash provider is fault liability for the loss of its users, while the celebrities involved are responsible based on the element of limitation of liability. Furthermore, the form of government responsibility for the practice of using application names is by carrying out cyber patrols and blocking as stipulated in Article 40 of the EIT LAW and Article 97 paragraph (2) Government Regulation No. 71 Year 2019.
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang
Susilowati Suparto;
Elisatris Gultom;
Artaji Artaji;
Hazar Kusmayanti;
Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Asuransi yang Disebabkan Oleh Pihak ke Tiga
Elisatris Gultom;
Sudaryat Sudaryat;
Risya Ainun
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.322 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12513
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.
Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Terkait Kepailitan Terhadap Yayasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)
Aman Wibawa Ginting;
Elisatris Gultom;
Anita Afriana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.1992
Yayasan selaku badan hukum dapat dipailitkan jika tidak dapat membayar utang-utangnya. namun, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dinyatakan tidak pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung disaat tidak dapat membayar utangnya terhadap para kreditornya. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung yang mengadili kasus kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis dengan metode yuridis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipailitkan, dimana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utang-utangnya sesuai tempo yang sudah ditentukan, serta harta kekayaan Yayasan yang tersisa setelah putusan Mahkamah Agung haruslah digunakan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya agar adil bagi para kreditor dan hak yang dimiliki oleh para kreditor dapat terpenuhi.
The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004
Karina Widyadhari A.A.P*;
Elisatris Gultom;
Anita Afriana
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v6i2.31817
The purpose of this research is to find out the annulment of homologation in the case of a PKPU application for KSP Intidana in terms of Law No. 37 of 2004. This research method is normative juridical which is guided by primary legal materials and secondary legal materials contained in a legislation. The results of the research show that first, the action of not accepting the annulment of homologation on the basis that the application submitted was premature is not in accordance with the provisions of the KPKPU Law because the concept of negligence as a reason for homologation annulment in the KPKPU Law is interpreted as an action where the debtor really does not fulfill the clauses agreed upon in the composition agreement, not waiting until the payment deadline expires. Secondly, the judge's action in not accepting the homologation annulment request submitted by KSP Intidana's creditors was inappropriate because it did not fulfil one of the principles of the decision in which the judge's decision must contain a clear basis.
Tinjauan Yuridis Pembubaran BUMN Persero yang Sudah Tidak Beroperasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menteri BUMN
Bonita Chika Angelica;
Elisatris Gultom;
Rai Mantili
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i03.841
BUMN lahir sebagai salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara untuk kemakmuran rakyat. BUMN Persero didirikan untuk memupuk keuntungan bagi negara. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara business dan cost accounting principles, management effectiveness dan memuaskan dalam perolehan surplus atau laba. Bagi BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi, maka Menteri BUMN memberikan SKK kepada PT PPA Persero untuk membubarkannya melalui RUPS. Salah satu BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi dan dilakukan pembubaran adalah PT ISN Persero. Dikarenakan BUMN Persero merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara maka dalam hal ini negara yang diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pihak yang berhak atas pembubaran suatu BUMN Persero. Kemudian, mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh PT PPA Persero yaitu melaksanakan restrukturisasi BUMN, PT PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero karena restrukturisasi BUMN tidak termasuk kepada pembubaran. PT PPA Persero selaku penerima SKK Menteri BUMN berperan selaku pemegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset (likuidator) PT ISN Persero. Namun, PT PPA Persero tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU PT pembubaran PT ISN Persero menjadi tidak berlaku bagi pihak ketiga.
Legal Aspects of Business Competition in the Procurement of Covid-19 Vaccine by Bio Farma Ltd
Tri Utomo Wiganarto;
Asenar Asenar;
Elisatris Gultom
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v23i2.20416
The purpose of this research is to analyze the exclusion of monopoly by State Owned Enterprises (BUMN) based on the provisions of business competition law in the procurement of the Covid-19 vaccine by Bio Farma (Persero) Ltd. Indonesia is being hit by the Covid-19 outbreak. This condition has had a negative impact in various fields. To overcome this, one of the government's efforts is to bring in vaccines to prevent the spread, and the procurement of vaccines is given to Bio Farma Ltd. There are indications of monopoly actions in the procurement of Covid-19 vaccines by Bio Farma Ltd. This research uses the approach statute approach and conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses field study techniques and document studies (library research), as well as study analysis is using qualitative analysis. The results of the research and the discus-sion show that the procurement process for the Covid-19 vaccine is strictly regulated by the government. Even the quantity, procurement, and distribution are coordinated by the government in this case through the assignment of SOEs (BUMN) as regulated in Presidential Regulation Number 99 of 2020 as amended by Presidential Regulation Number 14 of 2021. The results of the study show that the actions taken by SOEs (BUMN) in this case Bio Farma (Persero) Ltd in procuring the Covid-19 vaccine is included in the excluded monopoly category, because it meets the elements of the provisions in Article 50 paragraph a. Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
THE AUTHORITY OF THE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AGENCIES IN THE INSURANCE SECTOR UNDER INDONESIAN LAWS
Elisatris Gultom;
Siti Rohani;
Huta Disyon;
Savirra Satriadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v25i3.28265
This study examines the mechanism and authority involved in resolving consumer disputes within the insurance sector. The study adopts a normative juridical method to analyze the topic comprehensively. Initially, it provides an overview of the mechanism employed to address consumer disputes in the insurance sector. Subsequently, it delves into an examination of the authority responsible for handling such disputes in Indonesia, particularly focusing on out-of-court alternative dispute resolution methods. The findings of the study reveal that insurance customers resort to various dispute resolution measures when faced with claim defaults by insurance companies. These measures include initiating civil lawsuits in the District Court and filing reports through either the Consumer Dispute Settlement Agency or the Indonesian Insurance Mediation Agency. It is important to note that the resolution of insurance disputes should adhere to the terms and conditions outlined in the Insurance Policy, as it represents a binding agreement between the insurer and the insured
Tinjuan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Atas Tindakan Hukum Anak Perusahaan Yang Merugikan Pihak Ketiga Oleh Induk Perusahaan Holding BUMN
Andwia Maharani;
Elisatris Gultom
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1561
This research aims to study and determine the responsibilities of Holding as the parent company of SOE, if there is legal action taken by the subsidiary holding company which results in losses to third parties. Then, it is hoped that this research can be used as a reference for Holding as the parent company of SOE to see the limits of liability for losses to third parties resulting from legal actions of subsidiaries and also the solutions to resolve for similar problems. SOE has an important position in terms of supporting government programs that seek to realize prosperity and independence in balanced development. The method in this research was carried out in a normative juridical manner, so the research was based on applicable legal norms and carried out a review of the explanations contained in the library materials. It can be concluded from this research that the parent holding company will be responsible if the parent company participates in decision making.