Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.538
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 129 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 129 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Underlying Investment oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Nianda Dinilah Arifah; Elisatris Gultom; Nyulistiowati Suryanti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.16626

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa atau suatu hal yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekenomi yang mengakibatkan kerugian. Kemungkinan menderita kerugian yang dialami oleh manusia itu disebut risiko. Munculnya Asuransi sebagai sarana untuk membagi dan mengalihkan risiko merupakan perwujudan dari konsep negara kesehjateraan yang dianut oleh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan lembaga asuransi menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan dana tersebut digunakan sebagai investasi untuk mendukung melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Namun, pada praktiknya, sering kali asuransi mengalami tidak melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh nasabahnya yang disebut gagal bayar.
Critical Review of the Implementation of the Making of SOE as a Holding from Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Perspective Huta Disyon; Elisatris Gultom
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (868.968 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.191-204

Abstract

This study aims to analyze the potential for SOE holdings to violate Law 5/1999. This study was conducted using a normative juridical method because the study was based on library research to obtain secondary data, sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The specification of the research was descriptive-analytical because the author described the holding of SOE and then analyzed it to see if it has the potential to cause a violation of Law 5/1999. Data analysis using a qualitative juridical method. The results of the study indicated that the process of establishing an SOE holding based on Government Regulation Number 72 of 2016, so far has not been proven to have violated Law 5/1999. However, even though Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia and Article 51 of Law 5/1999 intend SOE to be able to carry out a monopoly, the establishment of an SOE holding should still be able to guarantee the rights of the public to continue to do business in a healthy manner. The government needs to immediately stipulate regulations regarding governance in holding companies to maintain a competitive, healthy, and non-monopolistic business climate.
Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU Sukma Fadila; Elisatris Gultom; Erna Rahmawati
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19489

Abstract

Artikel ini akan mengkaji pemenuhan hak Kreditor dalam hal Debitor dan Penanggung mengalami gagal bayar dan memasuki keadaan pailit dan PKPU secara terpisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab Penanggung kepada Kreditor pasca putusan PKPU yang bersamaan dengan pailitnya Debitor dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU serta KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban Penanggung kepada Kreditor Pemegang Jaminan Perorangan tetap melekat sekalipun Penanggung dalam PKPU. Dengan memperhatikan asas lex specialis derogate legi generali, Kreditor yang mendapatkan pemenuhan tanggung jawab dari Penanggung tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan pencocokan piutang kepada Penanggung terlebih dahulu sebelum kepada Debitor pailit.
Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Damos Wiratua Tampubolon; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6865

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Legal Protection Prospects toward General Practitioners in the Medical Specialist Study Program (PPDS) on Health Services through Third Party Insurance Institutions (Futuristic Review) Mia Yulia Fitrianti; Elisatris Gultom
Nurani Hukum Vol. 5 No. 1 June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v5i1.14776

Abstract

THE LEGALITY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF STATE-OWNED ENTERPRISES' CURRENT POSITIONS REGARDING PRICE FIXING AGREEMENT VIOLATIONS Puteri Nurjanah; Elisatris Gultom; Anita Afriana
Cepalo Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no1.2386

Abstract

The relationship between concurrent positions and price-fixing is explained in the Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") Regulation Number 4 of 2011 regarding price-fixing behavior as regulated under Article 5 of Law Number 5 of 1999 will be efficiently conducted if competing companies have concurrent positions. This issue can potentially harm the business competition environment and severely impact the business situation in Indonesia. Although there are laws prohibiting concurrent positions, the practice of concurrent positions is still common, particularly for members of the Board of Directors ("BoD") in State-Owned Enterprises ("SOE"), which are supposed to manage public benefits and public welfare. The problems that will be discussed in this research are the legal certainty of the practice of concurrent positions by SOE directors and how the implications of the practice of concurrent positions of SOE directors on violation of price agreements in the case of increasing airfare prices. This study constitutes legal uncertainty regarding concurrent positions of the BoD in SOEs, and the Minister of SOE Regulation Number 3 of 2015 allows a member of the BoD of SOE to have concurrent positions. However, this contradicts the above regulations, which prohibit such practices. Therefore, there has been an inconsistency of norms between the Law and its implementing regulations, which violate the provisions in the higher hierarchy resulting in the practice of having concurrent positions that cause direct implications for the violation of the price-fixing agreement in the related case
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Promosi Menggunakan Sms Blast Dikaitkan Dengan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Gitta Nurvy Auliya; Elisatris Gultom; Deviana Yuani
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.20189

Abstract

Kemajuan industri telekomunikasi secara pesat membuat para pelaku usaha terpacu untuk membuat terobosan agar dapat berkompetisi dengan para pelaku usaha lainnya. SMS sebagai media yang efektif dalam berpromosi menjadi salah satu jenis pilihan pelaku usaha. Namun dalam pelaksanaannya, banyak konsumen yang merasa terganggu dan tidak nyaman atas penyebaran SMS Promosi tersebut karena disebarkan secara masif dan berulang. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti kasus konsumen yang merasa dirugikan dan tidak nyaman dengan penyebaran SMS Blast di luar jam operasional, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap hak konsumen dalam penyebaran SMS Blast tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyebaran SMS Promosi di waktu yang tidak sesuai serta juga mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyebaran di waktu yang tidak sesuai menurut peraturan terkait. Berdasarkan hasil penelitian, pertama Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam penyebaran SMS Blast oleh provider di waktu yang tidak sesuai berbentuk perlindungan hukum yang bersifat represif karena konsumen telah menggugat pelaku usaha melalui lembaga peradilan umum akibat munculnya ketidaknyamanan dari konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Permen Kominfo No. 9 Tahun 2017. Kedua, Bentuk pertanggungjawaban provider terhadap penyebaran SMS Blast di waktu yang tidak sesuai dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan kerugian material dan/atau immaterial yang diderita oleh konsumen. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan provider (pelaku usaha) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 23 Permen Kominfo No. 9 Tahun 2017.
Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Elfrieda Aysha Javin; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.20199

Abstract

Sistem pemasaran Pre Project Selling digunakan oleh pengembang untuk menjual unit rumah sebelum bangunan fisik rumah dibangun dengan menggunakan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat pihak pengembang dan pihak pembeli. Pelaksanaan jual beli atas dasar PPJB ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu apabila pengembang, sebelum penandatanganan AJB dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan aset rumah yang telah dibayar lunas oleh pihak pembeli terancam dilakukan sita umum oleh kurator seperti yang terjadi di Perumahan Violet Garden Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kepemilikan unit rumah di Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai objek dalam PPJB serta keabsahan unit rumah warga Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai boedel pailit pengembang PT Nusuno Karya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status kepemilikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh warga Perumahan Violet Garden Bekasi dalam proses jual beli antara warga dengan PT Nusuno Karya sebagai pengembang berdasarkan PPJB berada dalam kepemilikan PT Nusuno Karya dikarenakan PPJB tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan melainkan hanya sebagai bukti adanya hubungan hukum antara warga dengan PT Nusuno Karya untuk melaksanakan proses jual beli. Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 1131 KUH Perdata, unit rumah warga di Perumahan Violet Garden Bekasi sah menjadi boedel pailit dikarenakan aset rumah warga Perumahan Violet Garden Bekasi Bekasi masih menjadi milik PT Nusuno Karya yang menjadi jaminan utang kepada para kreditor.
URGENSI STANDARDISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA DARING DI MARKETPLACE BERBASIS USER GENERATED CONTENT Mirza Marali; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2664

Abstract

Tingginya angka transaksi perdagangan secara elektronik melalui marketplace berbasis user generated content (UGC) tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negative yaitu semakin tingginya angka sengketa konsumen secara daring. Tidak adanya konsep standar penyelesaian sengketa konsumen secara daring dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan studi dokumen yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan secara online, dan seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk adanya penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen secara daring khsusunya di marketplace berbasis user generated content. Konsep penyelesaian sengketa konsumen secara daring yang diusulkan Penulis menggunakan konsep integrasi setelah mengkomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen secara daring di negara lain dan praktik di marketplace yang sudah berjalan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG SECARA TIDAK WAJAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Luh Widya Saraswati; Susilowati Suparto; Elisatris Gultom
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1081

Abstract

ABSTRAKDampak buruk dari situasi pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini terjadi ketika akses konsumen terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit akibat tindakan panic buying oleh masyarakat. Tindakan panic buying tersebut berimbas pada meningkatnya permintaan akan sejumlah barang tertentu yang dirasa vital pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Meningkatnya permintaan dan sedikitnya penawaran yang ada di pasaran mengakibatkan harga sejumlah barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis dari harga normal pada umumnya. Kenaikan harga yang tidak wajar ini membuat konsumen keberatan sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang-barang tertentu yang harganya telah naik secara drastis. Pihak penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid-19 guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pertama, Dalam pengaturan terkait kenaikan harga barang yang tidak wajar belum ditemukan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi. Kedua, Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 sampai saat ini dieasa belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar. Kata kunci: covid-19, kenaikan harga, perlindungan konsumen. ABSTRACTThe bad impact of the Covid-19 pandemic situation brings new problems to the protection of consumer rights. This happens when consumers' access to basic needs becomes difficult due to panic buying by the community. The act of panic buying has resulted in increased demand for certain items that are considered vital during the Covid-19 pandemic. The increasing demand and the lack of supply in the market resulted in the prices of these goods experiencing a very drastic increase from the normal prices in general. This unreasonable price increase makes consumers object because consumers have no other choice but to buy certain goods whose prices have increased drastically. The seller takes advantage of abnormal conditions due to the Covid-19 pandemic to take the maximum benefit from consumers. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research phase is carried out in 2 ways, namely: literature study and field study. After the data was obtained, it was analyzed using a qualitative juridical approach. The results obtained from this study are: First, in the regulation related to the increase in the price of goods that are not fair, there is no provision that prohibits business actors from setting high prices. Second, legal protection for consumers related to the soaring price of masks due to the Covid-19 virus has not yet been optimal. The government issued various regulations related to the handling of Covid-19, but there were no regulations related to consumer protection in order to obtain much needed goods according to the exchange rate.Keywords: covid-19, price increase, consumer protection.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Januar, Marcelino Jeffrey Thomas Lubis Jefry, Buala Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Liasta Dewi, Reza Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Miranda, Maudy Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Pahlawan, Arizal Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Roy, Nur Abdul Rahman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Utomo Wiganarto Tsary Arrofi, Dinda Yusuf Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuanitasari, Deviani Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat