Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN (Persero) Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Puteri Nurjanah; Elisatris Gultom; Anita Afriana
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.14882

Abstract

Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Harga bahwa perilaku penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.5/1999 akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Persoalan ini dapat mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha dan memiliki dampak serius bagi realitas dunia usaha di Indonesia. Walaupun terdapat aturan hukum yang melarang jabatan rangkap, nyatanya praktik jabatan rangkap masih sering terjadi khususnya jabatan rangkap oleh direksi badan usaha milik negara yang seharusnya berperan menyelenggarakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum terkait jabatan rangkap direksi BUMN, yang mana dalam peraturan menteri BUMN No.3/2015 memperbolehkan seorang direksi BUMN merangkap jabatan namun hal ini bertentangan dengan peraturan diatasnya yang melarang praktik tersebut. Dengan demikian telah terjadi inkonsistensi norma antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksananya yang melanggar ketentuan hierarki yang lebih tinggi. Implikasi dari adanya praktik jabatan rangkap Direksi BUMN ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena penetapan harga tiket pesawat bukan bersumber dari pertimbangan nilai keekonomisan tetapi adanya kepentingan yang sama dari organ Persero.
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN David Parulian Sinurat; Elisatris Gultom
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16200

Abstract

Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara memiliki hak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan fungsi kemanfaatan umum atau Public Service Obligation (PSO). Fungsi kemanfaatan umum tersebut adalah salah satu wujud pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fokus dari pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana tinjauan tanggung jawab direksi Perseroan atas penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara. Penulis berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian kepada badan usaha milik negara akibat pelaksanaan penugasan dari pemerintah, maka tanggung jawab yang dititikberatkan kepada kepada direksi Perseroan atas kerugian badan usaha milik negara tidak sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yaitu hanya sebesar modal yang disetor dan hanya bertanggung jawab atas kompensasi finansial atas penugasan yang diberikan tidak mencerminkan suatu rasa keadilan sebagaimana pernyataan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Kewajiban Pelayanan Publik; penugasan; Kerugian Badan Usaha Milik Negara; Tanggung Jawab Direksi.
Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Safitri, Niken Febriani; Elisatris Gultom; Sudaryat
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i3.57

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) represents a pivotal moment in strengthening legal protection for policyholders within insurance contracts in Indonesia. Prior to this ruling, Article 251 KUHD authorized insurers to unilaterally revoke insurance policies upon discovering discrepancies in the information provided by policyholders, including unintentional errors. Such a provision created an imbalance in the legal position between insurer and insured, and often led to injustice in insurance practices. Through this decision, the Constitutional Court annulled the aforementioned provision, emphasizing the importance of applying the principles of justice and proportionality in contractual relationships. This study aims to examine the implementation of the principle of justice in insurance contracts following the Court's ruling. The analysis focuses on both juridical and practical impacts on the process of forming and executing insurance agreements. This research employs a normative juridical method, with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the revocation of Article 251 KUHD has shifted the burden of disclosure, placing greater emphasis on fairness in evaluating the balance of rights and obligations between the parties. The principle of justice now plays a central role, replacing the insurer's previous unilateral dominance. This condition necessitates adaptation from both the insurance industry and regulatory authorities in formulating technical policies that prioritize consumer protection and contractual equity.
Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan Aria Wirajuna; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1425

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of non-registration or late registration of receivables owned by creditors in the bankruptcy process. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) stipulates that in bankruptcy proceedings, the fulfillment of rights over the bankrupt estate can only be obtained if the creditor registers their receivables for verification. However, there are no specific provisions that explicitly regulate the legal consequences of receivables that are not registered at all or those registered late and thus cannot be verified. This legal uncertainty creates problems in practice, particularly regarding legal protection for creditors and legal certainty in the resolution of bankruptcy cases. Using a normative juridical approach and analyzing relevant legislation and court decisions, this research finds that creditors who fail to register their receivables or register them late lose their rights to receive payments from the bankrupt estate. In other words, receivables that are not verified—either due to non-registration or late registration—are not recognized in the bankruptcy process. This conclusion highlights the importance of creditors understanding the procedures for registering receivables in bankruptcy in order to protect their rights. The study also recommends that existing legal regulations provide clearer guidance regarding the consequences of delayed or unregistered receivables to ensure legal certainty and fair protection for all parties involved in bankruptcy proceedings.
PERLINDUNGAN TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI LEMBAGA ASURANSI Gultom, Elisatris
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i4.306

Abstract

Era Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembanganteknologi komunikasi dan informasi, telah memberikan pengaruh positifpada seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali di sektorperekonomian. Salah satu pengaruh teknologi komunikasi daninformasi di sektor perekonomian adalah mulai dipergunakannyaelectronic commerce. Sekalipun banyak keuntungan yang diperolehmelalui electronic commerce, khususnya ditinjau dari aspek jarak, danwaktu, namun tidak berarti e. commerce bebas dari terjadinya risikorisiko yang dapat merugikan para pihak, utamanya pihak konsumen,sehingga diperlukan adanya suatu sistem keamanan yang baik. Sistempengamanan transaksi yang banyak dipakai adalah teknologikriptografi (cryptography) dan Secure Electronic Transction (SET).Namun sistem keamanan ini pun tidak luput dari kelemahan, karenamasih dimungkinkan seseorang menembus sistem tersebut. Jika pihakpihak dalam e-commerce bermaksud mengurangi risiko akibatmasuknya pihak lain ke dalam sistem jaringan keamanan, mereka harusmencari cara untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperjanjian asuransi dapat digunakan untuk mengurangi risiko yangdapat terjadi akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem keamanan e.commerce, sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi prinsipprinsip asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Dagang. Mengingat perjanjian asuransi yang dibuat termasukgolongan asuransi kerugian maka pembuktiannya dapat mengacukepada ketentuan Pasal 257 dan 258 Kitab Undang-Undang Hukumdagang.
Determination of Fares for Online Transportation Applications with A Fare Bargaining System is Linked to Business Competition Law in Indonesia Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1180

Abstract

This research aims to understand the practice of fare determination through a bidding system on online transportation applications based on Competition Law in Indonesia and to examine the supervision of fare determination actions through a bidding system on online transportation applications based on the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical analysis with a descriptive-analytical method by explaining the practice of fare determination using a bidding system and subsequently analyzing it using existing legal theories and norms. The results of this research indicate that the fare determination actions taken by online transportation business operators using a bidding system potentially violate the provisions of Article 20 of the Business Competition Law regarding the prohibition of predatory pricing and the Decree of the Minister of Transportation Number KP 667 in conjunction with the Decree of the Minister of Transportation Number KP 1001 concerning the Guidelines for Calculating Service Costs for Motorcycles Used with Applications, as well as the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 on the Protection of Safety for Motorcycle Users Used for Community Interests. Supervision of the actions of online transportation business operators in setting prices using a bidding system is conducted by two institutions, namely KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) and the Ministry of Transportation, both preventively and repressively.
Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024 Nur Abdul Rahman Roy; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7652

Abstract

Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan rule of reason dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian rule of reason oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan rule of reason, dan amendemen UU No. 5/1999.
Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi Buala Jefry; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7709

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.
Memahami Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Elisatris Gultom; Buala Jefry
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7710

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham umumnya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum peralihan hak menjadi sah. Namun, keabsahan dan kekuatan mengikatnya masih diperdebatkan, khususnya ketika peralihan hak atas saham masuk dalam suatu sengketa di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedudukan PPJB ditinjau dari perspektif hukum perjanjian serta aspek kepastian hukum PPJB saham sebagai bagian dari perlindungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, khususnya yang berkorelasi dengan topik penelitian. Metode deskripsi-analitis digunakan untuk menggambarkan eksitensi PPJB dalam proses peralihan saham untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan asas dan konsep hukum sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, kedudukan PPJB sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila persyaratan materiil maupun formil PPJB telah terpenuhi. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan.
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7719

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Moch. Marsa Taufiqurrohman Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Raddine Salsabila Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yenni Yunithawati Rukmana Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat