p-Index From 2021 - 2026
15.538
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksanaanya Syafira Aisya Kamila; Muhamad Amirulloh; Elisatris Gultom
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.229

Abstract

Tort against the use of the application name in the Tiktok Cash application is one of the negative impacts of information technology-oriented social and economic activities. This study aims to find the legal responsibility of Tiktok Cash as the administrator of the electronic system operator and government responsibility. The approach method used in this study is the normative juridical research method approach with descriptive-analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories related to the problem of using the name Tiktok in the Tiktok Cash application. The results of the study concluded that the actions carried out by Tiktok Cash application were tort acts stipulated in Article 28 paragraph (1) EIT LAW. In line with Article 15 EIT LAW, Tiktok Cash provider is fault liability for the loss of its users, while the celebrities involved are responsible based on the element of limitation of liability. Furthermore, the form of government responsibility for the practice of using application names is by carrying out cyber patrols and blocking as stipulated in Article 40 of the EIT LAW and Article 97 paragraph (2) Government Regulation No. 71 Year 2019.
Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Selaku Pemilik PPJB terhadap Sita Umum Boedel Pailit Sarah Faizurah Khairunisa; Elisatris Gultom; Aam Suryamah
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i11.1536

Abstract

Third-party objections to seizure are a form of gugatan lain-lain regulated by Article 3, paragraph (1) of UU No. 37 Tahun 2004 about Kepailitan dan PKPU. A common issue in these third-party objections involves land sold through Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) without making Akta Jual Beli (AJB). In practice, there is a disparity in the decisions related to disputes involving land transactions through PPJB, leading to legal uncertainty and questioning the validity of PPJB as a legitimate document. This study aims to contribute to understanding the position of third parties in opposing general seizures in bankruptcy cases and to provide practical insights for those involved in similar legal processes. The methodology employed is normative juridical, analyzing secondary sources as the primary material. The approach used includes statue and case approaches. The research findings indicate that third parties in bankruptcy cases can still file objections to assert their rights to land even after the lapse of five years through gugatan lain-lain. Additionally, PPJB can legally serve as evidence of the transfer of land rights involved in a case, provided that the buyer has fully paid for the land and acted in good faith.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI NAMA TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM GOPAY PINJAM Fajar Nugraha; Yupi Nurul Azizah; Andreas Paskal Silalahi; Salsa Nabila Arimbi Putri; Elisatris Gultom
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama pada GoPay Pinjam karena banyaknya kasus penyalahgunaan nama oleh peminjam nama dengan melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka lakukan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap pihak pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama, yang diambil dari sudut ketentuan perundang-undangan melalui studi literatur dan kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan regulasi GoPay Pinjam, mereka merupakan pihak perantara dalam menyalurkan dana dan akan melakukan penagihan sesuai data yang diberikan oleh pemilik akun sehingga tagihan akan tetap muncul atas nama pemberi nama. Pada dasarnya, perjanjian pinjam nama adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata yakni suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1355 KUHPerdata, antara pihak pemberi nama dengan pihak peminjam nama tidak memiliki hubungan hukum apapun sehingga apabila terjadi wanprestasi, pihak pemberi nama tidak bisa menggugatnya pengadilan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi pemberi nama dari risiko kerugian dengan membentuk aturan khusus mengenai perjanjian pinjam nama dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah lainnya serta tindakan preventif dari para pihak misalnya dengan mengalihkan perjanjian pinjam nama menjadi perjanjian pinjam meminjam yang sudah memiliki aturan khusus serta dibuat secara tertulis dalam surat perjanjian utang piutang.
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE: SOLUSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Genias, Kriffirgy Valian; Amalina, Filzah Risky; Jofit, Jhaviera Latifa; Yorika, Muhammad Syarafi Izazi; Gultom, Elisatris
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual-beli online sebagai solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital menawarkan kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja, sering kali dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar tradisional. Namun, di balik keuntungan tersebut, transaksi jual-beli online juga menyimpan risiko, terutama terkait potensi penipuan dan wanprestasi. Konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan dalam memastikan kondisi barang serta penjual yang tidak diketahui identitasnya, yang menyulitkan penagihan tanggung jawab ketika perjanjian dilanggar. Penelitian ini mengkaji peran hukum tertulis dalam melindungi konsumen dari wanprestasi dalam jual-beli online, dengan menitikberatkan pada kejelasan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah memberi solusi kepada konsumen atas permasalahan hukum yang mereka dapatkan saat sedang melakukan jual-beli online, terkhusus dalam kasus wanprestasi.
Optimization of Insurance Brokerage Institutions in Realizing the Trust of the Indonesian Community Gultom, Elisatris; Rohani, Siti; Disyon, Huta
Media Iuris Vol. 7 No. 3 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i3.57765

Abstract

Public trust in the Indonesian insurance business is shaken by the crisis that rocked multiple insurance companies. This study investigates insurance brokerage institutions’ involvement in Indonesia’s insurance activities and how to improve public trust. This research uses normative legal research by examining library materials or secondary data. In contrast, the nature of the research is analytically descriptive, depicting the existence of insurance brokerage institutions in the Indonesian insurance industry for further analysis to complete the picture of brokerage companies’ role in improving the industry. The research found that insurance brokers help insureds choose an insurance carrier, handle the claims process, and resolve claim disputes, making them crucial to Indonesian insurance. Brokers can gain public trust by increasing insurance literacy, transparency of insurance product information, helping consumers resolve insurance claims and advising the Financial Services Authority on insurance regulations. To gain public trust in insurance, the insurance industry should prepare a more effective and comprehensive set of regulations to prevent legal uncertainty and provide adequate legal protection to customers. At a micro level, every regulation prepared by the company can provide certainty. The company’s ethics and corporate governance policy is explicit.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG Gultom, Elisatris; S., Afifah Dara; B., Trifena Jessica; R., Bismo Irmanendra; S., Jose Jeremy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7155

Abstract

Perjanjian utang piutang kerap menghadapi kendala berupa wanprestasi oleh debitur, yang dapat merugikan kreditur. Anggapan bahwa posisi kreditur lebih diuntungkan tidak sepenuhnya benar, mengingat banyaknya kasus dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik itu dengan tidak melakukan pembayaran sama sekali, hanya membayar sebagian, atau terlambat membayar. Perlindungan hukum merupakan sistem atau tindakan yang mengandung norma dan sanksi untuk menjaga hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, yang dijamin bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur pada kasus wanprestasi perjanjian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terdapat pengaturan hukum terkait perlindungan kreditur, termasuk konsekuensi hukum bagi debitur yang wanprestasi. Namun, ditemukan pula kelemahan dalam efektivitas penyelesaian kasus wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan efisiensi sistem dan penegakan hukum guna melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian utang piutang secara adil dan efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Utang Piutang
ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PIHAK PERGURUAN TINGGI TERHADAP MAHASISWANYA Pratiwi, Aulia Wira; Gultom, Elisatris
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7180

Abstract

Indonesia sejak kemerdekaanya pada tahun 1945 dan terpuruknya sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaanya itu, telah menyadari bahwa pendidikan bagi rakyatnya memiliki pengaruh dan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada rakyatnya. Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga ilmiah yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada budaya kebangsaan dengan mengedepankan metode ilmiah. Perguruan tinggi harus menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik dan berkualitas agar dapat menunjang mahasiswanya dalam menuntut ilmu karena dengan itu mahasiswa akan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajarinya di perkuliahan ke masyarakat. Akan tetapi, kenyataanya perguruan tinggi melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas tersebut, sering sekali ditemui. Protes demi protes kerap mahasiswa berikan, namun protes tersebut tidak selalu berbuah baik. Mahasiswa sebagai aktor vital yang dirugikan dari praktek perguruan tinggi tersebut dapat melakukan beberapa upaya untuk menaggulangi fenomena tersebut seperti komunikasi dengan perguruan tinggi hingga melakukan pengaduan pada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kata Kunci: Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Wanprestasi
TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG INGKAR JANJI DAN DAMPAK WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI Lina, Alya; Sumayyah; Putri, Zakiyah; Sela, Natalie; Gultom, Elisatris
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7633

Abstract

Kontrak jual beli adalah suatu bentuk dari perjanjian timbal balik yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Wanprestasi sering kali terjadi dalam kontrak perjanjian jual beli, yaitu situasi saat salah satu pihak lalai dalam pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat memicu terjadinya perselisihan karena kelalaian salah satu pihak mengakibatkan terjadinya kerugian berupa material dan juga immaterial terhadap pihak yang lainnya. Hal ini menunjukan pentingnya penerapan asas-asas dasar dalam perjanjian terutama asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak jual beli. Jurnal ini membahas mengenai isu terkait wanprestasi yang berfokus pada dampak dari terjadinya wanprestasi, bagaimana suatu akibat hukum lahir karena terjadinya wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab bagi pihak yang telah lalai dalam pemenuhan prestasinya hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI AJARAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS BERDASARKAN DINAMIKA HUKUM BERDASARKAN KONDUKTOR PUTUSAN 747/PDT.G/2019/PN JKT.UTR Gultom, Elisatris; Joshua Alexander; Nadela Angelina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8038

Abstract

Dalam hubungan perjanjian timbal balik, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban sering kali memunculkan konflik hukum yang membutuhkan solusi yang adil. Permasalahan ini menjadi relevan, terutama ketika pihak yang menggugat belum melaksanakan kewajibannya sendiri, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan ajaran exceptio non adimpleti contractus dalam menyelesaikan sengketa kontrak di Indonesia, dengan menyoroti keterbatasan hukum dan syarat penerapannya. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana exceptio non adimpleti contractus dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum kontrak yang relevan, seperti asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa exceptio non adimpleti contractus dapat diterapkan secara efektif jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni adanya perjanjian timbal balik, kewajiban yang saling bergantung, dan bukti wanprestasi yang kuat. Namun, efektivitas penerapan exceptio non adimpleti contractus masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian dan subjektivitas interpretasi hakim.
Asas Itikad Baik Dalam Penggantian Ongkos Pasca Perbuatan Sukarela Saputra, Febrianto; Gultom, Elisatris
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i1.198

Abstract

The gestor, in the course of voluntary management, often incurs various expenses. Reimbursement of these management costs can be claimed from the dominus (Article 1357 of the Civil Code). However, the gestor's position may become vulnerable if the dominus did not request such management, especially with the application of Article 1358 of the Civil Code, and if the dominus fails to recognize the existence of a legal relationship. This study aims to understand how the principle of good faith is applied in the reimbursement of costs arising from voluntary actions and its function as a guideline to balance rights and obligations, potentially preventing disputes arising from differing views on zaakwaarneming cost reimbursements. This research adopts normative legal research methods. The findings reveal that, although Articles 1354–1358 of the Civil Code provide a legal foundation for zaakwaarneming, the gestor's position often remains vulnerable, particularly regarding cost reimbursements following voluntary actions. In this context, the principle of good faith functions as both a moral standard and a legal mechanism to ensure that the relationship between the gestor and dominus is proportional, rational, and does not harm either party. Through the principle of good faith, cost reimbursements can be conducted fairly and appropriately without resorting to litigation, given the cooperative nature underlying the zaakwaarneming relationship. This relationship is not merely moral-social but also constitutes a tangible legal relationship. The principle of good faith ensures that the dominus fulfills their obligations fairly and transparently, requiring both parties to act with propriety and appropriateness. This fosters not only a healthy and cooperative legal relationship but also reinforces moral-social values in their interactions
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Januar, Marcelino Jeffrey Thomas Lubis Jefry, Buala Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Liasta Dewi, Reza Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Miranda, Maudy Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Pahlawan, Arizal Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Roy, Nur Abdul Rahman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Utomo Wiganarto Tsary Arrofi, Dinda Yusuf Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuanitasari, Deviani Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat