Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG Gultom, Elisatris; S., Afifah Dara; B., Trifena Jessica; R., Bismo Irmanendra; S., Jose Jeremy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7155

Abstract

Perjanjian utang piutang kerap menghadapi kendala berupa wanprestasi oleh debitur, yang dapat merugikan kreditur. Anggapan bahwa posisi kreditur lebih diuntungkan tidak sepenuhnya benar, mengingat banyaknya kasus dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik itu dengan tidak melakukan pembayaran sama sekali, hanya membayar sebagian, atau terlambat membayar. Perlindungan hukum merupakan sistem atau tindakan yang mengandung norma dan sanksi untuk menjaga hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, yang dijamin bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur pada kasus wanprestasi perjanjian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terdapat pengaturan hukum terkait perlindungan kreditur, termasuk konsekuensi hukum bagi debitur yang wanprestasi. Namun, ditemukan pula kelemahan dalam efektivitas penyelesaian kasus wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan efisiensi sistem dan penegakan hukum guna melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian utang piutang secara adil dan efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Utang Piutang
ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PIHAK PERGURUAN TINGGI TERHADAP MAHASISWANYA Pratiwi, Aulia Wira; Gultom, Elisatris
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7180

Abstract

Indonesia sejak kemerdekaanya pada tahun 1945 dan terpuruknya sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaanya itu, telah menyadari bahwa pendidikan bagi rakyatnya memiliki pengaruh dan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada rakyatnya. Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga ilmiah yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada budaya kebangsaan dengan mengedepankan metode ilmiah. Perguruan tinggi harus menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik dan berkualitas agar dapat menunjang mahasiswanya dalam menuntut ilmu karena dengan itu mahasiswa akan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajarinya di perkuliahan ke masyarakat. Akan tetapi, kenyataanya perguruan tinggi melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas tersebut, sering sekali ditemui. Protes demi protes kerap mahasiswa berikan, namun protes tersebut tidak selalu berbuah baik. Mahasiswa sebagai aktor vital yang dirugikan dari praktek perguruan tinggi tersebut dapat melakukan beberapa upaya untuk menaggulangi fenomena tersebut seperti komunikasi dengan perguruan tinggi hingga melakukan pengaduan pada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kata Kunci: Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Wanprestasi
TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG INGKAR JANJI DAN DAMPAK WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI Lina, Alya; Sumayyah; Putri, Zakiyah; Sela, Natalie; Gultom, Elisatris
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7633

Abstract

Kontrak jual beli adalah suatu bentuk dari perjanjian timbal balik yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Wanprestasi sering kali terjadi dalam kontrak perjanjian jual beli, yaitu situasi saat salah satu pihak lalai dalam pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat memicu terjadinya perselisihan karena kelalaian salah satu pihak mengakibatkan terjadinya kerugian berupa material dan juga immaterial terhadap pihak yang lainnya. Hal ini menunjukan pentingnya penerapan asas-asas dasar dalam perjanjian terutama asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak jual beli. Jurnal ini membahas mengenai isu terkait wanprestasi yang berfokus pada dampak dari terjadinya wanprestasi, bagaimana suatu akibat hukum lahir karena terjadinya wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab bagi pihak yang telah lalai dalam pemenuhan prestasinya hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI AJARAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS BERDASARKAN DINAMIKA HUKUM BERDASARKAN KONDUKTOR PUTUSAN 747/PDT.G/2019/PN JKT.UTR Gultom, Elisatris; Joshua Alexander; Nadela Angelina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8038

Abstract

Dalam hubungan perjanjian timbal balik, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban sering kali memunculkan konflik hukum yang membutuhkan solusi yang adil. Permasalahan ini menjadi relevan, terutama ketika pihak yang menggugat belum melaksanakan kewajibannya sendiri, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan ajaran exceptio non adimpleti contractus dalam menyelesaikan sengketa kontrak di Indonesia, dengan menyoroti keterbatasan hukum dan syarat penerapannya. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana exceptio non adimpleti contractus dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum kontrak yang relevan, seperti asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa exceptio non adimpleti contractus dapat diterapkan secara efektif jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni adanya perjanjian timbal balik, kewajiban yang saling bergantung, dan bukti wanprestasi yang kuat. Namun, efektivitas penerapan exceptio non adimpleti contractus masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian dan subjektivitas interpretasi hakim.
Asas Itikad Baik Dalam Penggantian Ongkos Pasca Perbuatan Sukarela Saputra, Febrianto; Gultom, Elisatris
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 1: December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i1.198

Abstract

The gestor, in the course of voluntary management, often incurs various expenses. Reimbursement of these management costs can be claimed from the dominus (Article 1357 of the Civil Code). However, the gestor's position may become vulnerable if the dominus did not request such management, especially with the application of Article 1358 of the Civil Code, and if the dominus fails to recognize the existence of a legal relationship. This study aims to understand how the principle of good faith is applied in the reimbursement of costs arising from voluntary actions and its function as a guideline to balance rights and obligations, potentially preventing disputes arising from differing views on zaakwaarneming cost reimbursements. This research adopts normative legal research methods. The findings reveal that, although Articles 1354–1358 of the Civil Code provide a legal foundation for zaakwaarneming, the gestor's position often remains vulnerable, particularly regarding cost reimbursements following voluntary actions. In this context, the principle of good faith functions as both a moral standard and a legal mechanism to ensure that the relationship between the gestor and dominus is proportional, rational, and does not harm either party. Through the principle of good faith, cost reimbursements can be conducted fairly and appropriately without resorting to litigation, given the cooperative nature underlying the zaakwaarneming relationship. This relationship is not merely moral-social but also constitutes a tangible legal relationship. The principle of good faith ensures that the dominus fulfills their obligations fairly and transparently, requiring both parties to act with propriety and appropriateness. This fosters not only a healthy and cooperative legal relationship but also reinforces moral-social values in their interactions
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) Syaqira Putri; Elisatris Gultom
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.761

Abstract

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar hukum, sistem hukum, serta peranannya dalam masyarakat. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. PIH membahas berbagai sumber hukum, seperti hukum tertulis dan tidak tertulis, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. Mata kuliah ini juga mengajarkan pemahaman tentang teori hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, PIH juga mengupas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan hukum yang ada, serta bagaimana hukum dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman ini penting bagi setiap individu agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bernegara dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan demikian, PIH tidak hanya memberikan wawasan tentang norma-norma hukum tetapi juga melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat Muhammad Rafli Aprideano; Elisatris Gultom
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1061

Abstract

Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Lubis, Muhammad Azmi Farid; Fachrurozi, Aal; Putra, Nouval Rivaldi; Fikri Fadhil, Muhammad; Hurruzia, Khansa; Gultom, Elisatris
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.110

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal entities that aim to manage and develop the potential of village resources as well as to improve the quality of life of village communities and strengthen village capabilities. However, its progress is certainly not easy, one of which is BUM Amartha Patas Village which has stopped operating after a three-year hiatus. Basically, BUM Desa cannot be dissolved and simply stops operating because this could give rise to other legal consequences. The management's responsibilities remain even though BUM Desa has been on hiatus for three years. This research is juridical-normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments. This research has the characteristic of studying the object of legal research in terms of legal principles. The research results show that the responsibility of the BUM Desa management does not end with the cessation of business activities. They must complete all ongoing activities, settle the assets and obligations of BUM Desa, as well as protect community assets and settle debts. Cessation of business activities does not erase the legal status of BUM Desa as a legal entity. The dissolution of BUM Desa is defined as the cessation of business activities, with assets and liabilities remaining and must be handled legally.
Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa Kalila, Sheza Vanisha; Rahmah, Siti Marsha Zahida; Hardiyanti, Talitha Kirana; Azzahra, Shadrina Ghaisani; Gultom, Elisatris
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.16746

Abstract

Mediation serves as a crucial mechanism in resolving breach of contract disputes by providing an alternative to litigation that emphasizes collaboration and mutual agreement. This study investigates the role and effectiveness of mediation in addressing disputes arising from contractual non-performance. Employing a qualitative approach, the research examines case studies and legal frameworks governing mediation in contract disputes. The findings reveal that mediation offers several advantages over litigation, including reduced costs, faster resolution times, and the preservation of business relationships. These benefits make mediation a preferred choice, especially for parties seeking to maintain ongoing partnerships. The study also highlights the role of mediators as impartial facilitators who guide parties toward creative and mutually beneficial solutions. Mediators assist in clarifying issues, addressing misunderstandings, and fostering open communication, which are essential in resolving complex contractual disputes. However, the success of mediation is contingent upon the willingness of both parties to engage in the process and their commitment to finding a resolution. This paper underscores the significance of promoting mediation as a primary dispute resolution method in breach of contract cases. It advocates for strengthening legal frameworks and increasing public awareness to enhance its accessibility and effectiveness. By doing so, mediation can be further integrated into the legal landscape, offering an efficient and harmonious approach to resolving disputes while alleviating the burden on courts.
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN David Parulian Sinurat; Elisatris Gultom
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16200

Abstract

Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara memiliki hak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan fungsi kemanfaatan umum atau Public Service Obligation (PSO). Fungsi kemanfaatan umum tersebut adalah salah satu wujud pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fokus dari pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana tinjauan tanggung jawab direksi Perseroan atas penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara. Penulis berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian kepada badan usaha milik negara akibat pelaksanaan penugasan dari pemerintah, maka tanggung jawab yang dititikberatkan kepada kepada direksi Perseroan atas kerugian badan usaha milik negara tidak sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yaitu hanya sebesar modal yang disetor dan hanya bertanggung jawab atas kompensasi finansial atas penugasan yang diberikan tidak mencerminkan suatu rasa keadilan sebagaimana pernyataan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Kewajiban Pelayanan Publik; penugasan; Kerugian Badan Usaha Milik Negara; Tanggung Jawab Direksi.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Moch. Marsa Taufiqurrohman Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Raddine Salsabila Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yenni Yunithawati Rukmana Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat